SANCAnews.id

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto/Istimewa  

SANCAnews.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI dihebohkan dengan wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai tindakan Presiden Jokowi saja tidak cukup. Mengingat, masa jabatan pemerintahan Jokowi hanya tersisa 2 bulan lagi.

Atas dasar itu, dia berharap kabar pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif menjadi Bahlil Lahadia hanya sekedar gosip belaka. Pasalnya, pergantian menteri di akhir masa pemerintahan tidak efektif karena banyak hal strategis yang perlu diselesaikan di Kementerian ESDM.

"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (31/7).

Di sisi lain, kata Anggota Komisi VII DPR RI ini, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini ada banyak pekerjaan rumah tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM. Yaitu RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.

"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri? Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlulah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," tegasnya.

Mulyanto menambahkan, sebetulnya yang lebih perlu dilakukan Presiden Jokowi saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.

"Daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya. Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dll," papar Mulyanto.

Ia pun menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.

"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dll. Yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," tuturnya.

"Menjelang purnatugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time,” demikian Mulyanto. (rmol)

KPK Didesak Tangkap dan Periksa Yaqut Cholil Qoumas  

SANCAnews.id – Elemen masyarakat terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi dugaan korupsi pengalihan kuota haji dan dugaan pemborosan anggaran mobil dinas Kementerian Agama (Kemenag).

Terbaru, massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (ALMASI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/7).

Massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki terkait dugaan korupsi kuota haji 2024.

Koordinator Eksekutif ALMASI, Andi Isa, menegaskan Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Saiful Rahmat Dasuki tidak profesional dan tidak kompeten memimpin Kementerian Agama.

"KPK segera periksa dan tangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki," kata Andi Isa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7).

Andi Isa menjelaskan bahwa carut-marut pelaksanaan ibadah haji 2024, terutama dugaan korupsi kuota, sangat memprihatinkan. Ditambah lagi, adanya dugaan skandal pemborosan uang rakyat lebih dari Rp13 miliar hanya untuk belanja mobil dinas di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

"Uang rakyat hasil keringat rakyat bukan untuk kemewahan para pejabat," tegasnya dilansir JPNN.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Tim Pansus Haji DPR untuk secara transparan kepada masyarakat hasil kinerjanya secara profesional, atas segudang masalah yang terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 2024, jangan ada yang ditutupi termasuk temuan dugaan korupsi jual beli kuota haji.

"Anggota DPR RI digaji dari uang rakyat harus berpihak kepada rakyat jangan sampai masuk angin," ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki.

"Karena dinilai tidak becus dalam memimpin Kementerian Agama," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief pada kegiatan Coffee Morning Kemenag Bersama media di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

Sementara itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," kata Luluk beberapa waktu lalu.

Luluk mengatakan indikasi itu muncul berdasarkan informasi yang diterima oleh Pansus Angket Haji.

Menanggapi hal tersebut, Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi. Kementerian Haji Saudi bersama Kemenag RI sebelumnya melakukan simulasi-simulasi soal potensi kepadatan di Mina. 

Saat dilakukan simulasi, kata dia, kepadatan di Mina yang sudah tidak bisa dihindari lagi, utamanya di maktab yang ditempati jamaah Indonesia. Apabila dipaksakan maka akan mengancam keselamatan jiwa.

"Dalam MoU antar menterinya (Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi), angkanya memang segitu. Kan kita gak boleh jual-jual sembarangan," kata Hilman. (fajar)

Diskusi publik bertajuk “26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi” di kawasan SCBD, Jakarta, pada Rabu (31/7) 

SANCAnews.id – Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengutarakan pandangannya terkait perubahan yang terjadi pada Presiden yang diusung PDIP, Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019.

Menurut Deddy, kesadaran Presiden Jokowi yang tidak sesuai harapan mulai muncul sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pemilu 2019.

"Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini fake, itu tahun 2019. Sehari setelah penetapan MK, terhadap putusan hasil pemilu. Itu para lawyer diundang ke Istana. Dikira mau diucapkan terimakasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa, ternyata yang ditanya gimana caranya tiga periode," ungkap Deddy dalam sebuah diskusi publik bertajuk “26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi” di kawasan SCBD, Jakarta, pada Rabu (31/7).

Informasi tersebut, menurut Deddy, diperoleh dari salah seorang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Sejak saat itu, muncul dugaan adanya upaya penyanderaan demokrasi dan pembengkokan hukum. Deddy juga menyoroti perubahan dalam pola pertemuan di Istana.

“sejak 2019 itu juga para konglomerat oligarki mulai sering datang makan minum di istana. Apalagi karena di Istana Bogor, kalau Istana negara mungkin gampang orang melihat keluar masuk. Tapi karena di Istana Bogor nggak tahu. Kita justru dapat informasi itu dari orang dekat Jokowi. Bahwa ‘bapak sekarang ngopinya sama orang-orang kaya. Bukan lagi sama rakyat’,” ungkap Anggota Komisi VI DPR ini.

Atas dasar itu, Deddy lantas membandingkan kondisi saat ini dengan era Reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim otoriter Orde Baru Soeharto.

“Ini kita kembali ke zaman Reformasi itu. Semua kesalahan itu ada Soeharto. Sekarang semua ada pada Jokowi. Kan gitu. Balik lagi kita ini mengulang sejarah,” sesalnya.

Deddy pun menyoroti berbagai tanda bahwa situasi saat ini seperti kembali ke zaman Orba. Antara lain telah terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“UU KPK dilemahkan. Melemahkan KPK ya, Bung Saut (mantan Wakil Ketua KPK). Kalau saya tidak salah itu terkait dengan pencalonan untuk mengamankan pada waktu itu, salah satu kota di Sumatera dan salah satu kota di pulau Jawa. Karena tidak mau ada masalah. Dan berhasil. Kita ikutan nih. Dengan harapan agenda cuma satu. Ada Dewas yang bisa menjaga kemurnian KPK. Yang terjadi bablas," katanya.

Deddy pun mengutip pernyataan salah satu komisioner KPK, Alex Marwata, yang menyebut independensi KPK sudah tidak ada lagi.

“Bahkan ketua KPK yang sekarang pejabatnya tidak mau mencalonkan diri lagi karena menganggap KPK sudah tidak benar. Bahkan kemarin keluar survei 61 persen rakyat tidak percaya lagi kepada KPK. Jadi apa nih?” tegas Deddy.

Lebih jauh, dia menduga bahwa Jokowi selama ini agaknya tengah menjalankan politik ala Machiavelli yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.

“Saya membayangkan Pak Jokowi itu mungkin kita waktu SMA, bacanya mungkin Alfred Hitchcock saya yakin Pak Jokowi bacanya Machiavelli. Mungkin buku itu sampai lusuh di bawah bantalnya dia. Karena yang terjadi memang politik machiavelli. Not truth no etic, semuanya," pungkasnya.

Turut hadir narasumber dalam diskusi tersebut yakni Budayawan dan Pejuang Reformasi 1996-1998, Erros Djarot, Pengamat Politik sekaligus Dosen FISIP Unair Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, Wakil Ketua KPK 2016-2019 Saut Situmorang, hingga Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti ASI memberikan diskon kepada pembeli.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada Jumat (26/7) lalu.

Dalam aturan yang diteken Jokowi, larangan tersebut dimaksudkan agar produsen atau distributor tidak menghambat penyediaan ASI eksklusif.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif berupa pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apa pun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual," bunyi Pasal 33 huruf c, dikutip Selasa (30/7).

Selain itu, Jokowi juga melarang produsen atau distributor susu formula berupa pemberian contoh produk susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya secara cuma-cuma, penawaran kerja sarna, atau bentuk apa pun kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Lalu, upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.

Lebih lanjut, produsen atau distributor juga dilarang untuk melakukan penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah.

Bahkan, produsen atau distributor susu formula dilarang menjadikan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader Kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial alias influencer untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat.

Tak hanya itu, produsen atau distributor susu formula juga hanya diperbolehkan untuk melakukan iklan pada media cetak khusus tentang kesehatan. Dengan syarat telah mendapat persetujuan menteri dan memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu. (jawapos)

Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan saat menghadiri acara podcast yang diselenggarakan oleh RMOL 

SANCAnews.id – Pemerintah diminta tidak terlalu berharap banyak terhadap investor asing yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN).

"Jangan kita wishful thinking orang asing itu mau bantu kita, enggak ada dasarnya," kata pendiri Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dikutip di Youtube Metro TV dengan program News Maker, Selasa (30/7).

Menurutnya, investor lokal juga masih berpikir panjang untuk mau menanamkan uangnya di IKN lantaran tidak adanya timbal balik yang bagus dalam pembangunan IKN itu.

"Jangankan asing, lokal pun sekarang sudah kau bongkar di publik, bahwa yang disebut sebagai konsorsium nasional ternyata ada timbal baliknya, atau asing itu dikasih kompensasi," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan jika nanti Israel diundang untuk ikut berinvestasi di IKN, lalu meminta timbal balik seperti dibukanya hubungan diplomasi antara Indonesia dan Israel, tentu akan menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

Belum lagi, masih kata Syahganda, investor melihat IKN dari sisi bisnis tidak menguntungkan. Sebab suatu kota memiliki ukuran penduduk tertentu sehingga layak untuk berinvestasi.

“Investor membangun hotel membangun resort dan lain-lain itu kan ada hitungan bisnisnya. Jadi selama belum ada penduduk tembus di atas 500ribu, itu investor asing itu menganggap bukan sebagai kota yang layak untuk diinvestasikan," tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang penjualan rokok ketengan atau rokok eceran per batang. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan Jumat (26/7) lalu.

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik,” tulis Pasal 434 ayat 1c PP No 28/2024, dilansir Selasa (30/7).

Lebih lanjut, selain melarang penjualan rokok eceran, aturan ini diterbitkan untuk melarang penjualan rokok tembakau dan elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Bahkan, setiap orang juga dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

"Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur," bunyi Pasal 434 ayat 2.

Selain melarang, Jokowi juga mengatur setiap orang yang memproduksi dan mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau dan atau rokok elektronik wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

Peringatan kesehatan yang dimaksud berupa tulisan disertai gambar yang dicantumkan pada permukaan kemasan. Lalu, tercetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau atau kemasan rokok elektronik dan kemasan cairan nikotin isi ulang rokok elektronik. Serta dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang.

Jokowi meminta, varian produk tembakau dan rokok elektronik wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas lima jenis yang berbeda. Dengan porsi masing-masing 20 persen dari jumlah setiap varian produk tembakau dan rokok elektronik.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi industri produk tembakau nonpengusaha kena pajak yang total jumlah produksinya tidak lebih dari 24 juta batang pertahun," bunyi Pasal 437 ayat 4 aturan tersebut. (jawapos)

Ilustrasi-oknum-polisi-terlibat-kasus-narkoba 

SANCAnews.id – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah kini tengah memproses tuntutan pidana terhadap lima anggota polisi yang diduga menyelewengkan barang bukti narkoba hasil pengungkapan sejumlah kasus.

Kabid Humas Polda Jateng Kompol Ir. Artanto mengungkapkan, tindakan pidana dan kode etik terhadap kelima oknum tersebut terus berlanjut.

"Sedang berproses. Kapolda menyampaikan untuk menindak tegas kelima oknum tersebut," katanya di Semarang, Senin, dikutip dari ANTARA.

Sanksi etik akan dijatuhkan setelah proses pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. "Kelima oknum tersebut terancam diberhentikan tidak dengan hormat," tambah Artanto.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kelima oknum polisi, yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, ditangkap oleh Paminal Propam dan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah. Mereka ditangkap karena diduga menyalahgunakan barang bukti narkoba hasil penindakan.

Kelima oknum tersebut dikabarkan mengurangi berat barang bukti narkoba hasil pengungkapan dengan total 250 gram. Mereka berasal dari satu tim di Subdit III Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

Saat ini, kelima polisi tersebut telah ditahan di tahanan Polda Jawa Tengah untuk proses hukum lebih lanjut. (fajar)

Para jamaah bisa menyaksikan prosesi pergantian kiswah Kakbah 

SANCAnews.id – Pembentukan panitia khusus (PANSUS) haji masih menjadi perdebatan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan, Pansus Angket Haji dibentuk karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan data dan informasi yang memadai terkait pelaksanaan ibadah haji.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VIII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ujar Marwan kepada wartawan, Senin (28/7).

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu menyampaikan, ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membentuk pansus. Dengan harapan bisa memberikan transparansi kepada publik.

"Ketertutupan kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun," ujar Marwan.

Marwan menegaskan, Pansus Angket Haji murni urusan pekerjaan. Pansus dibentuk bukan atas sentimen pribadi anggota DPR.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ucapnya.

Marwan menambahkan, Pansus Angket Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyakarat seperti, dugaan terjadi penyelewengan penggunaan visa haji.

"Nggak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," tutupnya. (jawapos)

Jokowi di IKN 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kurang tidur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu diungkapkannya saat ditanya pengalaman pertamanya tinggal di IKN, Kalimantan Timur.

Jokowi diketahui mengunjungi IKN pada Minggu 28 Juli 2024. Ia akan berada di sana selama tiga hari dan akan menjabat pada hari ini, 29 Juli.

“Yang kedua tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Ee.. enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya," kata Jokowi kepada wartawan di IKN, dikutip Antara.

"Ya mungkin pertama kali saja mungkin masih belum, belum apa ya, belum nyenyak," kata Presiden.

Meski Kantor Presiden IKN sudah bisa ditempati, Jokowi mengatakan bahwa progres pembangunan yang dikerjakan oleh ribuan pekerja masih berjalan.

Adapun pada hari pertamanya berkantor di IKN, Presiden Jokowi menggelar rapat perdana dengan Otorita IKN dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan yang diterima di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin.

"Rencana beliau akan rapat dengan jajaran OIKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR. Kemudian juga akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim," ujar Yusuf.

Yusuf mengatakan rapat di Istana IKN akan dilakukan sama halnya seperti rapat-rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta. "Pagi ini Bapak Presiden akan menerima tamu/audiensi dan rapat di ruang kerja Bapak Presiden di Kantor Presiden di IKN ini, seperti kegiatan acara harian saat bapak berkantor di Istana Merdeka Jakarta," ujar Yusuf. (fajar)

Kurniasih Mufidayati 

SANCAnews.id – Beberapa rumah sakit di Indonesia dipenuhi pasien diabetes dan gagal ginjal yang mayoritas adalah anak-anak di bawah umur. Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin dengan semakin rentannya anak-anak terhadap penyakit tidak menular seperti gagal ginjal dan diabetes.

Anggota Fraksi PKS itu mengatakan pemerintah perlu membuat kebijakan yang komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.

"Pemerintah berkewajiban melindungi anak-anak kita dari dampak berbahaya penyakit yang kini menyerang usia muda. Jangan sampai upaya kita fokus melindungi balita dari stunting tapi kecolongan di usia atasnya karena penyakit seperti gagal ginjal dan diabetes anak mengancam," urai Kurniasih dalam keterangannya, Minggu (28/7).

Mufida meminta agar pemerintah memperkuat edukasi tentang bahaya makanan dengan kandungan Gula, Garam dan Lemak (GGL) berlebih.

Selain itu, ia mendorong agar ada pencantuman level kadar gula dalam makanan dan minuman kemasan oleh industri.

"Ini tugas DPR bersama pemerintah menghasilkan regulasi untuk mengatur kandungan GGL termasuk pada makanan atau jajan anak-anak. Salah satunya untuk melindungi mereka dari asupan yang merusak kesehatan," terang Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini.

Ia menambahkan saat ini Komisi IX sedang dalam pembahasan Panja Pengawasan Makanan Mengandung Gula, Garam, Lemak (GGL).

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengonfirmasi kasus diabetes anak meningkat 70 persen sejak 2010 hingga 2023. Sementara itu berdasar survei IDAI, 1 dari 5 anak usia 12-18 tahun  urinenya mengandung hematuria atau proteinuria sebagai gejala awal gagal ginjal. (rmol)

Kepala BP2MI Benny Rhamdani 

SANCAnews.id – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memastikan bakal memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online (judol) dan dikabarkan kebal dari hukum.

Ia mengaku telah menerima undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri pada Jumat (26/7) malam. Polri mengundang Benny Rhamdani untuk datang dan memberikan klarifikasi terkait sosok berinisial T tersebut pada Senin (29/7).

"Hadir dong, hadir dong diminta klarifikasi masa enggak hadir. Insyaallah pagi ya. Kalau enggak, siang. Perkiraan pagi jam 10 sampai jam 12," kata Benny kepada wartawan, Minggu (28/7).

Benny menyampaikan, akan menjelaskan sosok inisial T saat dirinya mengikuti rapat di Istana Negara yang saat itu dihadiri Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan beberapa jajaran Kementerian/Lembaga.

"Ya itu kan bukan saya, urusan tuhan. Jadi urusan saya ya besok yang pasti saya datang, saya akan sampaikan peristiwa yang terjadi di Istana Negara saat saya menyampaikan itu di depan presiden, wakil presiden, ada Panglima, ada Kapolri ada menteri lembaga," ucap Benny.

Benny juga menjelaskan, saat itu dirinya fokus kepada penempatan pekerja Migran di negara Kamboja, bukan fokus kepada sosok inisial T terkait judi online. Karena itu, Benny akan memberi penjelasan kepada Polri bahwa ada sedikit missleading mengenai pemberitaan media.

"Di mana penempatan ilegal ke Kamboja itu kan kerja di judi online dan scamming online. Nah, itu yang dalam beberapa pemberitaan jadi hilang, kok semua jadi fokus ke judi online. Nah, kemudian misleading kedua, teman-teman media fokus pada judi online di Indonesia, padahal yang saya sampaikan kaitan dengan penempatan ilegal itu adalah judi online di Kamboja," papar Benny.

Ia menekankan, tak hanya menyebutkan inisial T saja, melainkan beberapa sosok yang diduga menjadi bandar judi online di beberapa negara.

"Dalam berbagai kasus penempatan ilegal, termasuk di depan Presiden, saya sampaikan beberapa nama, misalnya dengan inisial yang diduga terlibat jadi bandar penempatan ke Singapura itu ada lima nama dengan inisial saya sampaikan juga, kenapa kok ini jadi ributnya inisial T. Kalau misalnya T itu siapa, kan ditanya T siapa latar belakangnya apa, itu bukan tugas sayalah, tugas penegak hukum," ujar dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura itu menyebut, pemberantasan judi online merupakan wewenang dari aparat penegak hukum, bukan BP2MI. Sehingga, Benny menyerahkan seluruh prosesnya kepada aparat penegak hukum.

""Kalau masalah judi online, bukan tugas saya. Saya adalah bertanggung jawab terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya dalam melawan sindikat penempatan ilegal. Tugas menyelamatkan anak bangsa agar tidak dijualbelikan ke negara-negara penempatan termasuk ke Kamboja, itu tugas saya," tutur Benny.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri bakal melakukan proses penyelidikan terkait sosok pengendali judi online di Indonesia berinisial T yang sempat dibahas oleh BP2MI.

Sosok inisial T itu sempat diucapkan oleh  Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani sebagai sosok pengendali judi online di Indonesia.

"Kami melakukan penyelidikan," ucap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Jumat (26/7).

Djuhandani mengatakan, pihaknya juga berencana memanggil Benny Rhamdani pada Senin (29/7) mendatang. "Kepala BP2MI kami panggil untuk sebagai saksi besok hari Senin," ucapnya. (jawapos)

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya 

SANCAnews.id – Nahdlatul Ulama (PBNU) tampaknya sangat siap mengelola tambang tersebut. Pasalnya, ormas keagamaan terbesar di negeri ini akan segera mengurus izin untuk bisa menambang.

Kepastian perihal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya saat ditanya awak media perihal izin pertambangan yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

“Kami segera mengurus izin untuk bisa mendapatkan izin penambangan itu,” kata Gus Yahya ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

Ia mengatakan dalam rapat pleno PBNU yang berakhir hari ini di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tidak membicarakan ihwal izin tambang tersebut.

“Kemudian tentang tambang, sudah ada, tidak dibicarakan di pleno karena sudah dibicarakan dan dibutuhkan dalam rapat sebelumnya,” katanya.

Gus Yahya menegaskan bahwa NU telah menerima izin tambang yang berikan pemerintahan Presiden Jokowi kepada PBNU tersebut.

“Bahwa NU menerima tawaran pemerintah tentang tambang ini, dan akan segera mengajukan setelah kemarin kami diberitahu bahwa perpres tentang hal ini sudah diselesaikan, di tanda tangan oleh presiden,” tutupnya. (rmol)

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024) 

SANCAnews.id – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, Presiden Joko Widodo akan bertugas di Ibu Kota Indonesia (IKN) pada Senin (29/7).

"Hari ini Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Besok Beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara," ujar Yusuf dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya Yusuf mengatakan Jokowi bertolak ke IKN Minggu hari ini (28/7). Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.

Presiden Widodo juga akan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN.

"Bapak Jokowi juga akan melakukan peninjauan lainnya termasuk pengecekan kesiapan tempat upacara HUT RI dan sarana serta prasarana pendukung lainnya," jelasnya. (jawapos)

Tangkapan layar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti 

SANCAnews.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya memutuskan menerima tawaran pemerintah untuk mengelola izin pertambangan bagi ormas keagamaan.

Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menjelaskan, keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan kajian dan menerima berbagai masukan serta kritik yang komprehensif dari para ahli dan masyarakat.

"Kekayaan alam adalah anugerah Allah yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup, material dan spiritual," kata Mu'ti saat jumpa pers yang disiarkan secara daring lewat kanal YouTube Muhammadiyah Channel, Minggu (28/7).

Merujuk keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, tabligh dan bidang dakwah lainnya

Pada tahun 2017 Muhammadiyah juga telah menerbitkan pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau BUMM untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri pariwisata, jasa dan unit bisnis lainnya.

Untuk itu, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berkomitmen semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional.

"Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional dan pengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan, sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik," jelas Mu'ti.

Kemudian dalam mengelola tambang Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman dan menjali perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan, pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi dan penilaian manfaat dan atau kerusakan bagi masyarakat.

Mu'ti menegaskan, apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mudharat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Dalam pengelolaan tambang Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan.

"Keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat," demikian Abdul Mu'ti. (rmol)

Desain Lanskap Istana Kepresidenan Indonesia di Ibu Kota Negara, Kalimantan 

SANCAnews.id – Pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) bukan untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingan Presiden Jokowi.

Menurut Achmad, bagi kepala negara yang menggagas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, keberhasilan perayaan HUT di IKN akan menentukan keberlanjutan proyek tersebut.

Oleh karena itu, upacara peringatan pada 17 Agustus mendatang, menurut Achmad, akan tetap dilaksanakan meski pembangunan IKN belum rampung.

"Keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan di IKN penting karena bisa mendongkrak daya tarik IKN bagi investor," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024.

"Tapi kalau bagi rakyat, yang penting adalah merdeka dari beban harga tinggi, utang pinjol, bebas dari pengangguran dan kemiskinan."

Menurut Achmad, ada perbedaan urgensi pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN di antara perspektif pemimpin dan rakyat.

Karena itu, ia menyayangkan langkah pemerintah yang menurutnya terlalu buru-buru menggelar perayaan HUT Kemerdekaan di IKN.

"Sehingga, terkesan upacara itu untuk investor," kata dia.  

Pemerintah berencana menggelar HUT ke-79 Kemerdekaan RI secara hybrid di IKN dan Jakarta. Jokowi didampingi presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto akan memimpin upacara HUT RI di IKN.

Sementara upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Jokowi perayaan HUT Kemerdekaan di dua lokasi lantaran dalam proses transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Namun, ia memastikan upacara berikutnya bisa digelar sepenuhnya di IKN tahun depan saat surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara sudah terbit.

Ihwal progres pembangunan, Jokowi berujar pembangunan IKN hingga Agustus ini baru rampung 15 persen. Sebab, IKN bukan proyek jangka pendek yang selesai dalam dua-tiga tahun.

Ia menyebut IKN sebagai mimpi besar jangka Panjang, “Mungkin 15-20 tahun. Jadi, jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi, Selasa, 16 Juli 2024.

Untuk perayaan HUT Kemerdekaan, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi,memastikan lapangan upacara sudah siap digunakan dan berfungsi 100 persen.

Dia berujar, podium yang akan digunakan untuk acara kenegaraan pada 17 Agustus juga sudah disiapkan. Begitu pula dengan Istana Negara yang progresnya sudah mencapai 82,73 persen.

"Akhir Juli, ruangan-ruangan utama di Istana Negara akan fungsional," kata Imam dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut Imam, pemerintah memang menargetkan infrastruktur dasar yang akan digunakaan saat perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia bisa diuji coba pada Juli 2024. "Supaya Agustus bersih (siap digunakan)" kata dia. (tempo)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Ist 

SANCAnews.id – Pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait sosok T, pengendali judi online, akan memperjelas proses penyidikan. Itulah sebabnya Kepolisian melalui Bareskrim bergerak cepat dengan memanggil Benny pada Senin (29/7).

"Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Benny Rhamdani kita minta untuk hadir (pemeriksaan)" kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan di Jakarta Timur, Sabtu (27/6).

Dengan klarifikasi itu, diharapkan sosok T yang tengah diperbincangkan belakangan dapat segera terungkap.

"Sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud," kata Sigit.

Sementara itu, Benny memastikan akan memenuhi undangan Bareskrim Polri pada Senin (29/7).

Kehadiran Benny untuk memberikan keterangan soal sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia.

"Hadir dong, hadir dong diminta klarifikasi masa nggak hadir," kata Benny kepada wartawan, Sabtu.

Sebelumnya, Benny mengatakan bahwa bisnis judi online di Tanah Air dikendalikan oleh seseorang berinisial T.

Sosok tersebut merupakan warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online serta scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. (rmol)

Irjen Pol Ahmad Luthfi yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Tengah mengemban tugas baru sebagai Pati Itwasum Polri untuk penugasan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) 

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memutasi 157 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Dari jumlah tersebut, 6 jabatan Kapolda berganti jabatan.

Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/1554/VII/Kep/2024 tanggal 26 Juli 2024. Telegram ini ditandatangani As SSDM Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.

"Mutasi dilingkup Polri dalam rangka promosi, masa purna, tour of area, dan Kapolda. Tentunya mutasi personel Polri dalam rangka memberikan peningkatan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (27/6).

Keenam Kapolda yang berganti yakni Kapolda Bangka Belitung dari Irjen Pol Tornagogo Sihombing kepada Irjen Pol Hendro Pandowo yang sebelumnya menjabat sebagai Sahlisosbud Kapolri. Tornagogo selanjutnya mengemban tugas sebagai Pati Baharkam Polri dalam rangka penugasan luar struktur.

Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif kepada Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan yang sebelumnya menjabat sebagai Koorsahli Kapolri. Lotharia akan bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri untuk penugasan luar struktur.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi kepada Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Karo Binkar SSDM Polri. Luthfi akan mengemban tugas baru sebagai Pati Itwasum Polri untuk penugasan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus KD Putra Narendra dimutasikan sebagai Pati Polri dalam rangka pensiun. Jabatannya akan digantikan oleh Irjen Pol Daniel Aditya Jaya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara).

Kursi Kapolda Kaltara selanjutnya akan diisi oleh Irjen Pol Hary Sudwijanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kakorsabhara Baharkam Polri.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya dimutasikan menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidum Bareskrim Polri. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Anwar yang sebelumnya menjabat Karo Watpers SSDM Polri. (jawapos)