Perkembangan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN)
SANCAnews.id – Perkembangan Ibu Kota Negara
Indonesia (IKN) kini menjadi tanda tanya besar. Tak sedikit yang mulai
memperkirakan megaproyek ini akan terhenti. Hal ini tidak hanya terkait
pergantian kepemimpinan Otoritas IKN, tetapi juga masalah pembiayaan.
Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam
rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa 11 Juni mengakui investor asing
belum masuk ke IKN. Menurut dia, pembangunan tahap pertama terkait Kawasan Inti
Pemerintahan Pusat (KIPP) belum menarik minat investor asing.
Pernyataan tersebut tentu berbeda dengan optimisme pemerintah
beberapa waktu sebelumnya yang mengklaim sejumlah investor dari berbagai negara
seperti Uni Emirat Arab, China, dan Korea Selatan akan menanamkan modalnya di
proyek IKN.
Hingga saat ini pembangunan IKN masih mengandalkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan IKN diperkirakan menelan
biaya sekitar Rp466 triliun, dengan Rp89,4 triliun bersumber dari APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pembangunan
IKN pada tahun 2024 menghabiskan APBN Rp4,8 triliun, tahun 2023 Rp27 triliun,
dan tahun 2022 Rp5,5 triliun.
Total anggaran jika realisasi tahun 2024 mencapai 100% adalah
Rp72,3 triliun. Oleh karena itu, diperkirakan tahun depan sisa dana APBN
sebesar Rp17,1 triliun untuk pembangunan IKN akan segera habis.
Menanggapi pesimisme IKN akan kolaps dengan anggaran yang
semakin tipis, Presiden Joko Widodo menampik anggapan tersebut. Ia menegaskan,
pembangunan IKN tidak akan terbengkalai atau terancam terhenti.
"80-an persen, ya jadi kita melihat juga di interior
eksterior semuanya sudah dalam proses semuanya dan Insyaallah selesai, selesai,
selesai," ujar Presiden Joko Widodo.
Kendati demikian, dengan belum adanya investor asing yang masuk dan ketergantungan besar pada APBN, masa depan proyek pembangunan IKN masih menjadi sorotan banyak pihak.
Pemerintah diharapkan dapat segera
menemukan solusi untuk menarik minat investor asing agar pembangunan IKN dapat
berjalan sesuai rencana tanpa tergantung sepenuhnya pada dana APBN. (wartaekonomi)