Seorang pegawai menghitung uang di
Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa
(24/8/2021).
SANCAnews.id – Keputusan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menarik seluruh dana unit usaha dan Amal Usaha
(AUM) Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) membuat heboh masyarakat.
Dana yang tersimpan diperkirakan mencapai puluhan triliun.
Ada sejumlah alasan mengapa Muhammadiyah memutuskan menarik
dana dari BSI, mulai dari mencegah risiko penumpukan dana di satu bank hingga
menjaga persaingan diantara bank syariah. Di samping itu, mencuat kabar
Muhammadiyah juga sempat ditawari posisi komisaris BSI sebelum keputusan
penarikan dana itu dilakukan.
Dalam RUPS BSI yang diadakan pada 17 Mei 2024, diketahui BSI
mengangkat Felicitas Tallulembang sebagai komisaris independen. Belakangan,
diketahui bahwa Felicitas adalah kader Gerindra.
Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul "Di Balik Penarikan Dana Muhammadiyah
dari Bank Syariah Indonesia", Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan
Budiyanto menceritakan bahwa BSI sempat meminta Muhammadiyah untuk mengusulkan
nama kadernya guna mengisi jajaran komisaris bank syariah pelat merah itu.
“Saya dengar sempat diminta tiga kali, awalnya ditolak oleh PP,” kata Gunawan.
Menurut tiga orang narasumber Majalah Tempo yang mengetahui
peristiwa ini, ide meminta perwakilan Muhammadiyah masuk dalam jajaran
komisaris datang dari manajemen BSI sendiri. Pemikiran ini pun sudah muncul
beberapa tahun lalu, karena sejak BSI berdiri pada 2021, belum ada satu pun
anggota Dewan Pengawas Syariah atau komisaris BSI yang merepresentasikan PP
Muhammadiyah.
Kemudian, pengurus BSI pun langsung menyampaikan ide itu kepada
Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah mendapat lampu hijau dari Erick, manajemen
BSI langsung menawarkan posisi tersebut ke Muhammadiyah.
Sayangnya ide BSI itu tak langsung disetujui oleh
Muhammadiyah. Dalam dua kali penawaran, BSI bahkan tak kunjung mendapat jawaban
dari Muhammadiyah.
Sampai akhirnya BSI mengutus dua komisaris yakni Komaruddin
Hidayat selaku komisaris independen dan Adiwarman Azwar Karim selaku Wakil
Komisaris Utama untuk bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada
awal Mei 2024.
Dalam pertemuan itu, Haedar mengusulkan nama sebagai calon
anggota dewan pengawas dan komisaris independen. Ketika dimintai klarifikasi
tentang permintaan mereka agar Muhammadiyah mengusulkan nama pengurus, Adiwarman,
Komaruddin maupun manajemen BSI tidak menjawab. Haedar pun tidak menjawab
ketika dimintai klarifikasi kabar pengalihan dana BSI terkait batalnya
pengangkatan kader Muhammadiyah jadi komisaris BSI.
“Untuk sementara belum berkenan diwawancarai,” tutur Daffa,
sekretaris Haedar, pada Selasa, 11 Juni 2024. Setali tiga uang, Abdul Mu’ti
juga enggan menjawab. “Saya di luar negeri,” katanya. (tempo)