Ilustrasi hacker
SANCAnews.id – Pusat Data Nasional atau PDN yang
dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hingga Senin
(24/6) masih belum pulih. Sejak kesalahan pada Kamis (21/6), berarti PDN yang
menyebabkan kekacauan proses di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah
terganggu selama empat hari.
Sebelumnya, gangguan pada server PDN yang berisi proses
pendataan Keimigrasian diduga akibat serangan siber berupa ransomware. Dan
benar saja, setelah beberapa hari diklaim sudah diperbaiki oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika, ternyata PDN error tersebut sebenarnya disebabkan
oleh serangan ransomware.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi dan
Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani
Pangerapan. Ia mengatakan, serangan siber ransomware di server Pusat Data
Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat dan daerah di
Indonesia.
"Data berdampak pada 210 instansi baik pusat atau
daerah. Yang sudah pulih Imigrasi, LPKK, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kota Kediri, dan yang lain lagi proses.
Harusnya bisa dipercepat pulihnya," kata Semmy, sapaan karibnya kepada
wartawan di Jakarta, Senin (24/6).
Semmy menambahkan, ransomware yang menyerang ini merupakan
jenis baru. Hal tersebut membuat penanganan pemulihan PDN jadi lambat. Selain
itu, dikatakan juga bahwa pelaku serangan ransomware meminta tebusan sebesar
USD 8 juta atau berkisar Rp 132 miliar lebih.
"Jadi memang jalan ke sana (meminta tebusan). Mereka
(penyerang ransomware) minta tebusan USD 8 juta. Indikasi serangan pada Rabu
(20/6) subuh. Kita telusuri dan temukan untuk masalah investigasi. Namanya juga
varian baru, jadi kita perlu berkoordinasi dengan baik dan luar negeri,$ tandas
Semmy.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Siber dan Sandi
Negara atau BSSN Hinsa Siburian mengatakan setelah mengetahui kejadian di PDNS
Surabaya pada 20 Juni 2024, dia langsung mengerahkan tim ke lokasi. Tujuannya,
kata dia, guna membantu Kominfo dan Telkom Sigma yang mengelola PDNS.
“Jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data internasional, pusat data
nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses
bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kominfo pusat data
sementara yang ada di Jakarta dan di Surabaya. Yang mengalami insiden ini
adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya," kata Hinsa. (jawapos)