Ketua Umum Partai Masyumi Ahmad Yani/Net
SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dituding
menyuap organisasi masyarakat keagamaan (ormas), karena pemerintahannya
mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Pakar hukum Ahmad Yani menyampaikannya dalam program
podcastnya yang diposting melalui saluran YouTube Bicara (Bincang Cara Ahmad
Yani).
"Ini bisa dikategorikan dalam tanda kutip menyogok
ormas-ormas," ujar Yani dikutip Sabtu (15/6).
Ketua Umum Partai Masyumi itu berpendapat, diujung masa
pemerintahannya Jokowi membutuhkan bemper untuk melindunginya dari sejumlah
masalah hukum.
"Karena banyak persoalan kalau dia turun. Ini tidak
hanya di Indonesia saja. Di belahan dunia sudah banyak presiden turun
diadili," tuturnya.
"Karena kebijakan-kebijakan yang dia bangun selama ini menguntungkan keluarganya, anaknya, kerabatnya, dan orang-orang dekatnya," demikian Yani menambahkan. (rmol)