SANCAnews.id

SANCAnews.id – Peringatan HUT Bhayangkara ke-78 akan digelar di Monumen Nasional (Monas) pada Senin (1/7) dan diperkirakan akan terjadi kerumunan sehingga masyarakat diimbau menghindari jalan di sekitar kawasan tersebut.

Perayaan HUT Bhayangkara ke-78 juga akan dibarengi dengan Pesta Rakyat. Peristiwa ini disebut terjadi mulai pukul 12.00 WIB. Polda Metro Jaya memperkirakan acara tersebut akan dihadiri sekitar 182 ribu orang.

"Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, akan diadakan peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Monas dan akan dihadiri oleh kurang lebih 182.000 orang," tulis TMC Polda Metro Jaya di Instagram, Minggu (30/6).

Maka dari itu, masyarakat yang akan bepergian melalui jalan sekitar Monas diimbau mencari jalan alternatif jika tidak ingin terjebak kepadatan lalu lintas yang mungkin timbul imbas aktivitas tersebut.

"Yang akan melintas di sekitaran Monas besok, bisa cek opsi arus lalu lintas yang sudah disediakan ya! Tunggu info selanjutnya," tulis TMC Polda Metro Jaya. (cnni)

KPK buka dalam kasus suap Bansos/ Ist 

SANCAnews.id – Korupsi bantuan sosial (bansos) sembako yang disalurkan Presiden Joko Widodo dinilai telah merusak semangat pemberian bantuan di masa pandemi Covid-19.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pengadaan bansos yang diusut KPK terkait bansos yang disalurkan Presiden Jokowi kepada masyarakat.

"Ya, betul bahwa bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah, yang salah satunya yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada masyarakat," kata Tessa seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/6).

Tessa menjelaskan, isi paket bansos presiden itu berisi variatif, seperti beras, minyak goreng, biskuit, dan beberapa sembako lainnya.

"Perbuatan para tersangka untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas, bansos yang seharusnya sampai ke masyarakat ini, mencederai semangat pemerintah, semangat Bapak Presiden Jokowi, untuk memberikan bantuan, terutama di saat pandemi Covid-19," terang Tessa.

Tessa menegaskan, KPK akan menuntaskan proses penyidikan dalam perkara ini untuk segera diadili di pengadilan.

"Jadi KPK, sangat memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh para tersangka, dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini sampai dengan tuntas," pungkas Tessa.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan satu orang tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW) selaku Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP). Dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan bansos presiden ini mencapai Rp250 miliar.

Ivo Wongkaren sebelumnya juga sudah divonis dalam kasus penyaluran bansos beras Covid-19. Dia divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan. Selain itu, Ivo juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp62.591.907.120 (Rp62,59 miliar) subsider 5 tahun kurungan. (*)

Scrienshot Chusnul Chotimah dikutip Minggu (30/6/2024) 

SANCAnews.id – Pernyataan Kaesang yang menuding Sekjen PKS berbohong kepada publik terkait pergaulan bebas Presiden Jokowi di Pilkada Serentak kini berbalik menyerang dirinya.

Pasalnya, sejumlah pegiat sosial membeberkan bukti terkait cawe-cawe yang dimaksud Sekjen PKS tersebut. Berita terkait pun beredar.

Salah satu pegiat media sosial yang membeberkan bukti yang dimaksud adalah Chusnul Chotimah melalui akunnya @ch_chotimah2 di X.

Menurut wanita cantik ini, Kaesang telah melakukan drama yang justru masuk ke ranah pembohongan publik.

"Jokowi cawe-cawe pilkada 2024, mereka sendiri yg ungkap tapi mereka juga yg coba menyangkal. Drama lagi.🤦," tulis Chusnul Chotimah dikutip Minggu (30/6/2024).

Chusnul juga menyampaikan bahwa relawan Jokowi sendiri yang membeberkan bahwa mereka mendapat arahan dari ayah Kaesang itu untuk dukungan di Pilkada.

"Coba perhatikan. Jauh hari relawan @jokowi sendiri yg mengaku dapat arahan soal dukungan untuk Pilgub Jateng. Lalu, Gerindra juga mengungkap Jokowi KIM pernah bahas Kans Kaesang di pilkada Jakarta," sambung perempuan yang telah dua periode membantu memenangkan Jokowi di Pilpres.

"Sekarang mereka ramai-ramai membantah, bahkan ada yg minta jangan bawa-bawa presiden. Sy cuma mau bilang dasar waluh.😊," tandasnya.

Warganet pun ramai membahas cuitan Chusnul Chotimah. Umumnya mereka sepakat dengan pernyataannya, meski ada pula yang mengaitkan dengan kekecewaan Chusnul pada hasil Pilpres 2024.

"Enak jd orang bodoh hanya mikir datangnya BANSOS, jd orang pintar banyak mikir tapi yg dipikir Ndak berpikir," tulis seorang warganet di kolom komentar.

"Emangnya masih ada yg percaya sama omongan mereka? Gaklah, ya," sambung lainnya.

"Bapak dan anak sama-sama bohong," tambah lainnya.

"Keluarganya sdh ga bisa dipercaya,, bahkan diempun bohong," ujar warganet lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep membantah pernyataan Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi yang menyebut Presiden Jokowi menyodorkan namanya ke sejumlah partai politik untuk diusung di Pilgub Jakarta.

Putra Bungsu Jokowi itu menegaskan yang berwenang penuh untuk menentukan calon yang akan diusung dalam kontestasi politik adalah ketua umum partai bukan presiden.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap adanya pembahasan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Ketum PSI Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta. Namun, Muzani tak menyebut kapan hal tersebut dibahas.

"Oh, ada," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Muzani tidak merinci sampai sejauh mana pembahasan Kaesang di internal KIM. Menurutnya, saat ini masih pada tahap mengkaji dan mencocokkan nama.

"Ya karena waktunya masih cukup panjang, sehingga dilakukan exercise uji coba kalo ini dengan ini, kalo ini dengan ini," ujarnya. (fajar)

Orang tua Afif Maulana memperlihatkan foto mendiang putranya. 

SANCAnews.id – Kasus meninggalnya Afif Maulana, 13 tahun, terus didalami. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) baru-baru ini mengunjungi Padang untuk menyelidiki dugaan kekerasan yang berujung kematian.

Ketua Harian Kompolnas Benny Josua Mamoto dalam keterangannya kepada awak media mengatakan, ada saksi kunci yang memberikan keterangan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Sabhara Polda Sumbar.

Saksi yang dirahasiakan identitasnya mengaku mengalami penyiksaan saat dibawa ke kantor polisi. Namun, dia tidak mengenal pelaku karena mengenakan pakaian preman.

"Ketika ditanya siapa yang nyundut, saksi menjawab, saya nggak kenal namanya karena pakaian preman,'" kata Benny pada Jumat (28/6/2024).

Benny menegaskan bahwa kesaksian ini dapat membantu mengungkap kematian Afif Maulana. Kekerasan yang sebelumnya hanya menjadi isu di media sosial kini telah dibenarkan oleh korban.

Kompolnas juga telah mendapatkan informasi tentang 17 anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Benny menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Polda Sumbar, termasuk penegakan hukum terhadap anggota yang melanggar aturan dan evaluasi pengawasan internal.

Selain itu, Benny menekankan pentingnya pembelajaran bagi kepolisian dalam menangani pelaku tawuran dan meminta masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait kasus ini.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengungkapkan bahwa 17 anggota Sabhara Polda Sumbar melanggar standar operasional prosedur (SOP) saat menangani 18 remaja yang diduga akan tawuran.

Pelanggaran ini terungkap setelah pemeriksaan terhadap lebih dari 40 anggota. Hal itu diungkapkan Kapolda Sumbar Irjen Suharyono dalam konferensi pers di Polda Sumbar, Kamis (27/6/2024) kemarin.

"Kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40 anggota. Dari jumlah itu, 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur (melanggar)," ujar Suharyono.

Diceritakan Suharyono, kejadian bermula pada Minggu (9/6/2024) dini hari, saat 30 personel Polda Sumbar berpatroli untuk mencegah tawuran di Padang.

Mereka menemukan sejumlah remaja yang diduga hendak tawuran sekitar 100 meter dari Jembatan Kuranji, Jalan Bypass Kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji. 

Polisi menangkap 18 remaja, termasuk Afif Maulana, dan menemukan senjata tajam berserakan di jalan. Remaja yang ditahan karena memegang senjata tajam, sedangkan 17 lainnya dipulangkan.

Mayat Afif Maulana ditemukan di bawah Jembatan Sungai Kuranji pada siang harinya, pukul 11.55 WIB.

Kasus ini menarik perhatian publik setelah beredar di media sosial bahwa Afif diduga dianiaya oleh polisi, meski Polda Sumbar sempat berkeyakinan bahwa Afif tewas karena lompat dari jembatan.

Polda Sumbar memastikan akan mengusut tuntas kasus penemuan mayat Afif Maulana di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang.

Kasus ini betul-betul menarik perhatian publik, para tokoh hingga Pegiat Media Sosial (Medsos) terus menyoroti kasus ini dan menganggap harus diberikan keadilan.

Seperti Ary Prasetyo, dalam keterangannya di aplikasi X @Aryprasetyo85 memberikan perhatiannya terhadap keterangan Kapolda Sumbar.

"Nyawa Sudah Melayang. Enteng Banget Bilang ada kesalahan Prosedur," kata Ary dikutip pada Sabtu (29/6/2024).

Ary bilang, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengakui adanya kesalahan prosedur anggotanya dalam penanganan 18 remaja terduga pelaku tawuran di Kota Padang. (fajar)

HMI mendesak Mabes Polri periksa artis yang pernah promosikan judi online 

SANCAnews.id – Jaringan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak Polri menindak tegas pelaku perjudian online. Termasuk tokoh masyarakat yang terbukti mempromosikan permainan ilegal tersebut.

"Kami mendukung Bapak Kapolri dan Bareskrim agar segera periksa artis yang terlibat dalam judi online dan diproses hukum sehingga bisa dituntaskan," kata koordinator demonstrasi Ibrahim saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jumat, 29 Juni 2024.

Dia mengatakan artis yang mempromosikan judi online harus ditindak.

"Kami mendukung Bareskrim Mabes Polri memanggil dan memeriksanya," katanya.

Selain itu, Jaringan Aktivis HMI mendukung upaya pemerintah menindak judi online.

Permainan haram itu, kata Ibrahim, harus diberantas. Baca Juga: Jumat Dini Hari Tadi Pengguna Jalan Fly Over Cimindi Bandung Gempar.

"Kami mendukung penuh langkah Kominfo agar membasmi atau membumihanguskan judi online di Indonesia," ujar dia. (jpnn)

Afif Maulana 
 

SANCAnews.id – Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun berinisial AM (merujuk pada nama Afif Maulana) meninggal dunia dan jasadnya ditemukan dibawah Jembatan Kuranji.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang memantau kasus dugaan penganiayaan anak oleh polisi yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat.

Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra mengatakan Kementerian Hukum dan HAM akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait kasus ini.

“Melalui Kanwil (kantor wilayah) di Sumatera Barat, kami akan terus mengikuti perkembangan proses ini ke depan,” kata Dhahana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 Juni 2024.

Dhanana yakin, setelah kasus ini terungkap, Polda Sumatera Barat bisa mengutamakan rasa keadilan bagi korban dan keluarga. “Kami dan kita semua tentunya berharap apa yang menimpa 18 anak remaja ini ke depan tidak aka terulang kembali,” ujar Dhahana Putra, dilansir dari Tempo.

Terkait kasus tersebut, sejak beberapa hari terakhir, warganet di media sosial pun ramai membahasnya. Bahkan, ada yang mengingatkan kembali terkait kasus KM50.

Aksi unjuk rasa pun dilakukan sejumlah aktivis kemanusiaan. Salah satunya aksi demonstrasi di Polda Sumatera Barat.

"Aksi serbu Polda Sumatera Barat Menuntut keadilan utk almarhum afif Maulana dan korban penyiksaan lainnya

Yg blm mendapatkan keadilan," tulis pegiat media sosial @_NeverAlonely di X, sembari membagikan video unjuk rasa.

Akun itu juga mengingatkan kembali terkait kasus KM50.

"Sewaktu km50 terjadi sering sender ingatkan, ayo bantu bersuara, bisa saja hal yg sama akan terjadi pada kita, anak ataupun saudara kita," tambahnya di cuitan sama, dikutip Sabtu (29/6/2024).

"Kalau sdh kayak gini berarti hukum Indonesia sedang tidak baik baik saja…kapan ada pemimpin yang bisa membela rakyat," balas warganet di kolom komentar

"Betul, kejadian KM50 bisa menimpa siapa aja, dan kebanyakan simpatisan Jokowi dari banteng, ulama nambang, bahkan beringin, berpuas dan tertawa akan hal itu. Bandit pengayom cukong semakin jahat. Dan terjadilah hal2 kejam seperti ini…..," ujar lainnya.

"Kasus ini bikin malu aparat.perlu evaluasi cara pendidikan calon polisi ini," kritik warganet lainnya. (fajar)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Ist 

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung acara pelantikan 31 perwira tinggi (Pati) Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (29/6).

Kenaikan pangkat ini berdasarkan telegram nomor STR/1768/VI/KEP/2024, ada 26 anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat.

Kemudian, berdasarkan telegram nomor STR/1686/VI/KEP/2024, ada 5 anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat.

"Kapolri memimpin upacara pelaksanaan kenaikan pangkat ke dan dalam Pati Polri dan PNS Polri pada hari ini di Rupattama Mabes Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan resmi

Salah satu yang naik pangkat adalah Komjen Agung Setya Imam Effendi yang kini menempati jabatan pati Bareskrim Polri untuk penugasan pada BIN.

Lalu ada Komjen Pol Syahardiantono yang kini menjabat Kabaintelkam. Selanjutnya ada Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto yang mengisi jabatan Kapolda Sumatera Utara dan Irjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolda Banten.

Berikut 31 daftar pati Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat:

1. Komjen Agung Setya Imam Effendi, Jabatan Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada BIN)

2. Komjen Syahardiantono, Jabatan Kabaintelkam Polri

3. Irjen Atang Heradi, Jabatan Widyaiswara Utama Kepolisian Tk. I Sespim Lemdiklat Polri

4. Irjen Chuzani Patoppoi, Jabatan Widyaiswara Kepolisian Utama Kepolisian Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri

5. Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Jabatan Kapolda Sumut

6. Irjen Suyudi Ario Seto, Jabatan Kapolda Banten

7. Brigjen Marwan Syukur, Jabatan Perancang Peraturan Kepolisian Utama Tk.II Divkum Polri

8. Brigjen Heny Sulistiya Arianta, Jabatan Pati Lemdiklat Polri (Penugasan pada Wantannas)

9. Brigjen Bambang Sentot Widodo, Jabatan Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri

10. Brigjen Supriyadi, Jabatan Kasespimti Sespim Lemdiklat Polri

11. Brigjen Anthony Agustinus Koylal, Jabatan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.II Sespim Lemdiklat Polri

12. Brigjen dr. Yusuf Mawadi, Jabatan Sespusdokkes Polri

13. Brigjen Imam Thobroni, Jabatan Widyaswara Utama Kepolisian Utama Tk. II Sespim Lemdiklat Polri

14. Brigjen Agus Prianto, Jabatan Analis Intelijen Kepolisian Utama Tk. II Baintelkam Polri

15. Brigjen Onny Trimurti Nugroho, Jabatan Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Utama Tk. II Divkum Polri

16. Brigjen Ricky Naldo Chairul, Jabatan Waketbinminwa STIK Lemdiklat Polri

17. Brigjen Budi Hermawan, Jabatan Widyaswara Utama Kepolisian Tk. II Sespim Lemdiklat Polri

18. Brigjen Totok Suharyanto, Jabatan Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri

19. Brigjen dr. I Gusti Gede Maha Andika Jaya, Jabatan Karokespol Pusdokkes Polri

20. Brigjen Harry Kurniawan, Jabatan Auditor Sispamobvitnas Utama Tk. II Baharkam Polri

21. Brigjen Hengki, Jabatan Wakapolda Banten

22. Brigjen Faizal Ramadhani, Jabatan Widyaswara Utama Kepolisian Tk. II Sespim Lemdiklat Polri

23. Brigjen Daddy Hartadi, Jabatan Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk. II Baintelkam Polri

24. Brigjen Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Jabatan Tenaga Dokkes Investigasi Kepolisian Utama Tk. II Pusdokkes Polri

25. Brigjen Arief Prapto Santoso, Jabatan Widyaswara Utama Kepolisian Tk. II Sespim Lemdiklat Polri

26. Brigjen Yusran Cahyo, Jabatan Karojianbang Lemdiklat Polri

27. Irjen Winston Tommy Watuliu, Jabatan Pati Baintelkam Polri (Penugasan Pada BIN)

28. Irjen H. Nazirwan Adji Wibowo, Jabatan Pati Sahli Polri (Penugasan Pada Wantannas)

29. Irjen Rizal Iriawan, Jabatan Pati Baintelkam Polri (Penugasan Pada BIN)

30. Brigjen Fransiscus Barung Mangera, Jabatan Pati Lemdiklat Polri (Penugasan Pada Otorita Ibu Kota Nusantara)

31. Brigjen  Amazona Pelamonia, Jabatan Pati Baintelkam Polri (Penugasan Pada BIN). (rmol)

Ilustrasi pemberian bansos 

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap isi paket bantuan sosial (bansos) presiden di masa pandemi Covid-19 yang diduga korupsi.

Sebab, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden yang diperkirakan merugikan keuangan negara lebih dari Rp 250 miliar.

"Kerugian negara bansos bantuan presiden sebesar kurang lebih Rp 250 miliar, untuk tahap 3, 5 dan 6," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Sabtu (29/6).

Tessa menyampaikan, isi bansos presiden yang dikorupsi itu bervariatif. Bansos itu di berikan saat masa pandemi covid-19.

“Isi dari bansos itu bervariatif mulai dari beras, minyak goreng, ada biskuit, dan beberapa sembako lainnya,” ucap Tessa.

Tessa menyatakan, penyidik KPK saat ini terus mengusut dugaan korupsi pengadaan bansos presiden. Ia mengutarakan, pengadaan bansos yang sedang diusut tim penyidik merupakan bansos yang dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Betul bahwa bantuan yang sedang dilakukan penyidikan adalah yang salah satunya yang diberikan Bapak Presiden kepada masyarakat,” ungkap Tessa.

Dalam kasus korupsi ini, KPK menduga para tersangka mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas bansos. KPK prihatin atas korupsi pengadaan bansos presiden ini.

Menurutnya, perbuatan para tersangka telah menciderai semangat pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama yang saat itu menghadapi pandemi Covid-19. Karena itu, KPK memastikan bakal mengusut tuntas kasus ini dan menjerat para pihak yang terlibat.

"Jadi KPK sangat memperhatikan tindakan yang dilakukan oleh para tersangka dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini sampai dengan tuntas," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, KPK meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020. KPK menetapkan tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP), Ivo Wongkaren sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ivo sebelumnya sudah diproses hukum dalam kasus penyaluran bansos di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). (jawapos)

Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali saat dilantik oleh Gubernur Sumsel periode 2018-2023, Herman Deru/Net  

SANCAnews.id – Setelah berseteru dengan sejumlah aktivis yang akan mengadakan aksi menuntut pencopotan sebagai Pejabat (Pj) Bupati Muara Enim, yang sekarang beredar percakapan Ahmad Rizali, yang dikatakan telah menantang wartawan.

Ini dimulai ketika Rizali diminta tanggapan tentang berita berjudul "Penjabat Bupati Muaraenim Akan Dilaporkan" yang ditayangkan oleh media lahataktual.com.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Rizali kemudian memberikan jawaban yang dianggap menantang awak media.

"Silahkan saja... 1000 media pun silahkan. Kalo perlu 100.000 media," jawabnya.

Bukti tangkapan layar percakapan itupun beredar luas di berbagai grup percakapan, termasuk yang diterima oleh redaksi Kantor Berita RMOLSumsel pada Kamis malam (27/6).

Pernyataan Rizali ini membuatnya dinilai sebagai pemimpin yang baper, arogan dan anti kritik. Seperti yang diungkapkan oleh pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar.

Menurutnya, setiap pemimpin pasti memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda. Namun khusus untuk Rizali, sejak kemunculannya menjadi Pj Bupati Muara Enim, sosok ini menurut Bagindo tak pernah lepas dari kontroversi.

Mulai dari pelaporan terhadap aktivis yang mengkritiknya hingga terakhir melontarkan pernyataan yang dianggap menyinggung profesi aktivis dan media.

"Dari awal saya melihatnya tak lepas dari kontroversi. Makanya, timbul anggapan kalau dia anti kritik," ujarnya.

Seharusnya, kata Bagindo, sebagai Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam mengelola pemerintahan serta mengatasi berbagai tantangan yang ada di Muara Enim.

"Seorang Pj kepala daerah itu ditugaskan untuk menjalankan roda pemerintahan. Tapi kalau masalah yang timbul seperti ini terus, habis saja waktu dengan pekerjaan dengan hal yang tidak substansial," ucapnya.

Bagindo mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan melihat permasalahan dari dua sisi.

"Dia tidak boleh baper (terbawa perasaan) dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah, tapi aktivis dan pegiat lainnya juga jangan gampang tersulut emosi. Jadi harus seimbang, karena karakter orang itu berbeda-beda jangan disamakan," terangnya.

Di pihak yang sama, Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumsel Ocktaf Ryadi juga menyayangkan sikap Ahmad Rizali yang menjawab pertanyaan awak media dengan nada meremehkan sekaligus menantang tersebut. Menurut Oka -sapaan akrabnya, Rizali memberikan contoh yang tidak baik sebagai seorang pejabat publik.

"Sebagai pejabat publik, harus bisa melayani termasuk media. Tidak layak menjawab konfirmasi seperti itu. Lebih baik dia menjawab no comment kalau memang tidak mau menjawab," ungkapnya.

Merasa Paling Berkuasa, Siapa di Belakang Ahmad Rizali? 

Sikap Rizali terhadap aktivis dan awak media ini menjadi cerminan buruk demokrasi karena dinilai arogan dan antikritik.

Direktur Suara Informasi Rakyat (SIRA), Rahmat Sandi mengatakan, Ahmad Rizali seharusnya memberikan penjelasan atau klarifikasi, bukan membalas dengan komentar yang menghina dan merendahkan orang lain.

"Sikap seorang pemimpin seharusnya mencerminkan kedewasaan dan kemampuan untuk menerima kritik dengan lapang dada. Kalau responsnya malah menghina atau merendahkan, artinya dia belum pantas jadi pemimpin," tuturnya.

Sementara itu, pihak redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan namun hingga berita ini diturunkan, Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. (*)

Muhammad Risky Riansyah, sopir ambulans yang disetop rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Ist 

SANCAnews.id – Warganet dihebohkan dengan video ambulans viral yang dihentikan ketika kelompok Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyeberang di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (26/6).

Faktanya, dalam ambulans membawa pasien kritis dan telah mencapai pintu masuk rumah sakit regional (RSUD) Dr. Murdjani Sampit

Muhammad Risky Riansyah, seorang pengemudi ambulans yang berhenti, memiliki kesempatan untuk merekam insiden yang saat itu viral. Tapi kemudian meminta maaf. Dia mengklaim memvidiokan insiden itu secara spontan.

"Saya sedang membawa pasien yang sedang kritis dan saya panik, dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit," kata Risky dalam video yang diterima redaksi, Jumat (28/6). 

"Saya pribadi mohon maaf kepada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan, merasa tidak nyaman dengan video tersebut," sambungnya.

Padahal ambulans merupakan urutan nomor dua setelah pemadam kebakaran yang menjadi kendaraan prioritas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 134.

Sebaliknya, kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia berada di urutan setelah pemadam kebakaran dan ambulans.

Di kesempatan berbeda, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga pasien serta masyarakat atas kejadian tersebut.

"Kami memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat atas kejadian tersebut dan akan selalu mengingat kembali kepada semua jajaran pengamanan," kata Yusuf dalam keterangannya. (rmol)

Juru Bicara Timnas AMIN, Muhammad Said Didu. 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bulog memiliki 1,7 juta ton cadangan beras sehingga tidak perlu khawatir. Pengakuan itu dipegang oleh Muhammad Said Didu.

Mantan sekretaris perusahaan yang dimiliki oleh negara (Bumm) menekankan bahwa Jokowi tidak akan membodohi rakyat.

“Bapak Presiden, berhentilah bodohi rakyat. Biar jelas ya,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Jumat (28/6/2024).

Ia menjelaskan, ada dua yang perlu diluruskan dari kelaim Jokowi. Pertama, bantuan pangan yang dibagikan adalah beras premium.

“Beras yang dibagikan tersebut beras premium karena beras jenis itulah yang Bapak Impor akhir-akhir ini,” jelasnya.

Kemudian, kedua, kata dia, jumlah cadangan 1,7 juga ton itu bukan tanpa sebab. Itu karena pemerintah sebelumnya melakukan ekspor.

“Stok beras pemerintah mencapai 1,7 juta ton karena 2023/2024 Bapak impor beras sekitar 3,5 juta ton - impor tertinggi selama ini,” terangnya

Sebelumnya, Jokowi menyambangi Kompleks Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Rabu (26/6/2024).

Menurut Jokowi, dengan banyaknya jumlah cadangan beras yang ada di Bulog maka harga beras tidak akan dimain-mainkan oleh tengkulak dan pihak tidak bertanggung jawab lainnya.

Dengan 1,7 juta ton cadangan beras yang ada, Jokowi mengatakan Bulog tidak perlu melakukan impor. Impor baru akan dilakukan jika stok di dalam negeri berkurang. (fajar)

Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto 

SANCAnews.id – Nilai kerugian finansial negara diduga korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (Bansos) Presiden Joko Widodo karena menangani Pandemi Covid-19 meningkat menjadi Rp250 miliar.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, nilai kerugian finansial negara untuk pengadaan bantuan sosial Presiden Jokowi meningkat dari Rp125 miliar menjadi RP250 miliar.

"Potensi KN (kerugian negara) bansos banpres sebesar kurang lebih Rp250 miliar. Untuk tahap 3, 5 dan 6," kata Tessa kepada wartawan, Jumat (28/6).

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan ini sebesar Rp125 miliar.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan satu orang tersangka, yakni Ivo Wongkaren (IW) selaku Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP).

Ivo Wongkaren sebelumnya juga sudah divonis dalam kasus penyaluran bansos beras Covid-19. Dia divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan.

Selain itu, Ivo juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp62.591.907.120 (Rp62,59 miliar) subsider 5 tahun kurungan. (rmol)

Andi Sinulingga, Politikus Golkar/Net 

SANCAnews.id – Aktivis kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga, menyatakan kritik tajam yang terkait dengan dugaan korupsi dalam distribusi bantuan sosial (Bansos) yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi.

Sinulingga menyatakan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada proyek -proyek infrastruktur seperti jalan tol, tetapi juga dalam distribusi bantuan yang ditujukan untuk rakyat.

"Proyek jalan tol bertabur korupsi, bahkan bansos untuk rakyat pun di korupsi," ujar Sinulingga dalam keterangan d aplikasi X @andisinulingga (28/6/2024).

Menurut Sinulingga, praktik korupsi ini telah memberikan dampak negatif yang signifikan, termasuk kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"BUMN merugi (karena) korupsi," cetusnya.

Dia menyoroti bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) juga tidak lepas dari perhatian, mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi.

"Bagaimana dengan IKN?," imbuhnya.

Melihat kondisi ini, Sinulingga menilai bahwa beban ekonomi masyarakat semakin berat.

"Wajar saja kalau beban ekonomi makin berat," tandasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan korupsi dalam distribusi bantuan sosial (bansos) yang diinisiasi oleh Presiden pada tahun 2020.

Dugaan kasus korupsi ini diperkirakan telah merugikan negara sekitar Rp 125 miliar. Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

Tessa menjelaskan bahwa dalam kasus ini, para pelaku diduga melakukan pengurangan kualitas komponen bansos untuk meraup keuntungan pribadi.

Modus operandi ini berbeda dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan kasus bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Kasus dugaan korupsi bansos presiden ini juga muncul dalam dakwaan terkait distribusi BSB di Kementerian Sosial yang menyeret pengusaha Ivo Wongkaren.

KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Selain itu, KPK juga memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat sasaran tanpa ada praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. (fajar)

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net 

SANCAnews.id – Alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis sebagai andalan dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam anggaran negara (RAPBN) 2025 dianggap realistis untuk direalisasikan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan, selama periode kampanye Prabowo -Gibran membutuhkan dana sekitar Rp400 triliun untuk program yang telah disebut makan siang gratis selama satu periode atau 5 tahun.

“Cukup realistis, artinya kalau diasumsikan setiap tahun membutuhkan dana sekitar 70-80 triliun setiap tahun, karena waktu kampanye sempat diomongin 400 triliun. Nah Sri Mulyani menetapkan 71 T tetapi belum dilihat rincian detailnya seperti apa,” ujar Trubus, Jumat (28/6).

Meski dianggap tidak akan membebani APBN, program semacam ini penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Bahkan, katanya, program serupa telah diimplementasikan di berbagai negara maju.

Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, Trubus menuturkan program ini perlu diuji dan dikaji seberapa sukses dan efektif memberikan tambahan gizi bagi siswa di seluruh Indonesia.

Sebab, ke depan akan dievaluasi kekurangan untuk disempurnakan di tahun berikutnya, hingga 100 persen di akhir periode pemerintahan.

“Kalau misalnya tampilan pertama atau performance pertama itu tidak kelihatan sukses kan jadi bahan bully terus menimbulkan public distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publiknya tinggi kalau ini gagal,” bebernya.

Lanjut Trubus mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggaran Rp71 triliun itu pada tahun berikutnya akan bertambah jika sukses mengeksekusi program makan bergizi gratis, tinggal bagaimana pemerintah bisa berinovasi menambah pemasukan bagi APBN agar program tersebut tidak menjadi beban.

“Kalau kebijakan itu kan ada kesinambungan tidak mungkin hanya tahun pertama saja, tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya. Tentu anggaran tahun 2025 dengan tahun berikutnya akan berbeda, jika sukses kalau pemerintah mau minta menambah anggarannya masyarakat mungkin tidak akan protes atau keberatan,” jelasnya.

Program makan siang dan susu gratis ini mendapat kritik dari beberapa pihak. Meski demikian, Trubus menegaskan, inisiatif tersebut merupakan langkah konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menilai, dengan fokus pada kesehatan dan gizi anak-anak sekolah serta ibu hamil, Prabowo-Gibran telah memberikan perhatian pada kelompok masyarakat bawah untuk menjadikan Indonesia negara yang maju dan sejahtera.

“Makan siang gratis harus tepat sasaran terutama untuk siswa dari kalangan kurang mampu, sebab tidak mungkin satu sekolah semuanya miskin, berkaca waktu uji coba ada yang makanan dibawa pulang ke rumah untuk makan bersama keluarga,” pungkasnya. (rmol)