Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
SANCAnews.id – Ketua Jaksa Mahkamah Pidana
Internasional (ICC) Karim Khan mengatakan dia telah mengajukan surat perintah
penangkapan bagi para pemimpin Israel atas kejahatan perang di Gaza, termasuk
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Pada Senin (20/5/2024) Khan mengatakan ia yakin Netanyahu dan
menteri pertahanannya Yoav Galant bertanggung jawab atas kejahatan perang dan
kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Kahn mengatakan bahwa dakwaan
tersebut ditujukan untuk kejahatan “menyebabkan pemusnahan, menyebabkan
kelaparan sebagai metode perang termasuk persetujuan pasokan bantuan
kemanusiaan, dengan sengaja menargetkan warga sipil dalam konflik”.
Ia menyatakan, bukti-bukti menumpuk terkait kejahatan perang
Israel di Gaza. Hal itu diantaranya terungkap dari wawancara dengan penyintas
dan saksi mata serangan brutal di Gaza, pakar, citra satelit, dan pernyataan
pejabat Israel. “Termasuk dua pejabat yang diajukan untuk ditangkap,” katanya.
Kahn mengatakan dia juga mengajukan surat perintah
penangkapan terhadap pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Mohammad Deif, dan Ismail
Haniyeh.
Khan dituntut mengambil tindakan cepat terhadap para pemimpin
Israel setelah menghadapi serangan pedas dari Rusia atas surat perintah
penangkapan ICC terhadap Presiden Vladimir Putin terkait invasi Moskow ke
Ukraina.
Pada Selasa (15/5/2024) Khan menanggapi dengan mengatakan
kepada Dewan Keamanan PBB ia tidak akan terpengaruh atau terintimidasi ketika
timnya menyelidiki kemungkinan kejahatan perang atau kejahatan terhadap
kemanusiaan di Gaza dan wilayah Palestina serta di Ukraina.
Duta Besar Libya untuk PBB, Taher El-Sonni, mengatakan kepada
Khan jika kasus-kasus Libya yang sedang diselidiki ICC sangat kompleks sehingga
tidak akan selesai hingga akhir tahun 2025, ia harus mengalokasikan upaya
pengadilan untuk perang di Gaza.
El-Sonni mengatakan pasukan Israel melakukan genosida,
kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. El-Sonni
menegaskan dunia mengharapkan ICC "berani dan mengeluarkan surat perintah
penangkapan terhadap pejabat rezim Israel yang berulang kali ingin melakukan tindakan
genosida terhadap warga Palestina."
"Apa yang Anda tunggu, Tuan Khan?" tambahnya.
"Tidakkah Anda melihat ancaman terhadap warga sipil, potensi ancaman
terhadap warga sipil di Rafah dan pembantaian yang bisa terjadi kapan
saja?"
El-Sonni merujuk pada serangan terbaru Israel di kota Rafah,
Gaza selatan, tempat 1,2 juta warga Palestina mengungsi untuk mencari tempat
yang lebih aman. Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina mengatakan pada
hari Selasa bahwa hampir 450 ribu orang telah melarikan diri dari Rafah dalam
seminggu terakhir, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan
bahwa tidak ada tempat yang aman di mana pun di Gaza.
"Ini adalah ujian yang sebenarnya bagi ICC, apakah ICC
dipolitisasi atau independen dan netral?" kata El-Sonni.
Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyebut ICC sebagai
"badan boneka" yang dipolitisasi dan dikendalikan Barat, yang
"sama sekali tidak ada hubungannya dengan keadilan."
Pada Maret 2023 lalu ICC mengeluarkan surat perintah
penangkapan untuk Putin atas dugaan kejahatan perang. ICC menuduh presiden
Rusia itu bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari
Ukraina setelah invasi Rusia.
Dua bulan kemudian, Rusia mengeluarkan surat perintah
penangkapan untuk Khan. ICC menyebut surat perintah itu "tidak dapat
diterima."
ICC menambahkan surat perintah penangkapan itu tidak akan
mempengaruhi pengadilan "dalam menjalankan mandatnya yang sah untuk
memastikan akuntabilitas atas kejahatan paling berat yang menjadi perhatian
masyarakat internasional secara keseluruhan."
Nebenzia juga menuduh ICC tidak melakukan apa-apa sejak
memulai pemeriksaan awal terhadap situasi di wilayah Palestina pada tahun 2015
dan penyelidikan formal pada tahun 2021.
"Dalam hal ini, kami bertanya-tanya apakah efektivitas
ICC di jalur ini terpengaruh oleh fakta RUU bipartisan baru yang diajukan ke
Kongres AS untuk memberikan sanksi kepada pejabat ICC yang terlibat dalam
penyelidikan tidak hanya AS tetapi juga sekutunya," katanya kepada Dewan
Keamanan.
Pekan lalu, dua anggota Kongres dari Partai Republik memperkenalkan "Illegitimate Court Counteraction Act" untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat ICC yang mengejar Amerika Serikat atau sekutunya, termasuk Israel. (republika)