Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dab
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan di Jalan Kertanegara,
Jakarta, Kamis (25/4/2024)
SANCAnews.id – Ketua Umum Jaringan Aktivis
Nasional '98 (Jarnas '98), Sangap Surbakti menyambut baik kabar bergabungnya
partai politik mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden
(cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan parpol pengusung
kubu 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Sangap, selama partai politik pendukung lawan politik
Prabowo-Gibran pada kontestasi Pilpres 2024 tulus dan beritikad baik untuk
mendukung program pemerintahan terpilih hasil pesta demokrasi rakyat, maka
secara tidak langsung parpol tersebut akan mendukung dia. turut serta menjaga
persatuan bangsa dan turut serta memajukan negara.
"Kalau parpol pengusung lawan politik Prabowo mengambil
sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya bagus lah. Dengan
demikian, perselisihan antar-anak bangsa yang terjadi selama Pilpres bisa
disudahi, dan persatuan bangsa semakin erat. Namun, yang terpenting, mereka (red.
parpol pengusung lawan politik Prabowo) tak memiliki kepentingan politik
terselubung yang dapat merusak agenda pemerintahan Prabowo-Gibran," tegas
Sangap yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini
di Jakarta, Kamis (25/4).
Sangap-pun mengingatkan, jika parpol pengusung lawan politik
Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu masuk ke dalam pemerintahan terpilih
dengan cara melakukan bargaining untuk posisi Menteri ke dalam Kabinet
Prabowo-Gibran, maka dikhawatirkan program pemerintahan terpilih akan berjalan
mandek.
"Prabowo-Gibran saat berkontestasi di Pilpres itu
tentunya sudah menyiapkan bermacam hal, seperti program pemerintahan, orang
yang tepat dan berpengalaman dalam menjalankan program itu, dan sebagainya.
Nah, kalau parpol pengusung lawan politik itu ingin bergabung dengan memberi
tawaran para kadernya untuk masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, ini bisa
merusak program pemerintah yang telah dirancang dengan baik. Mereka saja di
awal Pemilu sudah tak selaras," tegas Tokoh pergerakan aktivis mahasiswa
'98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) itu.
Apalagi, imbuh Sangap, salah satu Ketua Umum Parpol lawan
politik Prabowo Subianto yang hendak bergabung ke dalam pemerintahan pernah
berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu, kata Sangap, bisa
membawa dampak negatif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Yang pernah diperiksa KPK jangan diakomodir, karena bisa
menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,” tukas Sangap.
Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik
bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejaherakan rakyat. Sebab, lanjut
Sangap, masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden
sekaligus sudah percaya sepenuhnya bahwa kedua figur tersebut sudah memiliki
orang yang tepat dalam menjalankan program pemerintahan yang dapat
mensejahterakan rakyat.
"Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan
diartikan bisa menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak
prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia.
Tentunya, Prabowo tak mau mengecewakan rakyat," tutur Sangap.
"Bila ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka
parpol tersebut jangan maksa minta jatah menteri, ikut aturan main presiden
terpilih, loyal pada pemerintahan prabowo, dan
fraksinya di DPR wajib dukung kebijakan pemerintahan
Prabowo-Gibran," tandas Sangap. (jawapos)