Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (foto: Opsi/YouTube
Sekretariat Presiden)
Terobosan yang dilakukan MK, kata Rinny Budoyo, adalah
pemanggilan 4 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi
untuk memberikan kesaksian dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
"Terobosan itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan
terobosan ini bisa jadi bakal bikin Presiden Jokowi benar-benar senewen,
benar-benar enggak bisa tidur," ucap Rinny Budoyo.
"Bagaimana tidak, empat menteri dipanggil oleh Mahkamah
Konstitusi buat bersaksi di sidang sengketa pemilihan presiden 2024,"
imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Rabu (3/4).
Untuk diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri
Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar
keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). MK merasa perlu mendengarkan pengambil
kebijakan terkait penyaluran bansos.
"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat
akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh
Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi
pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Jakarta
pusat pada Senin (1/4/2024), dikutip dari Republika.
Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata
Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan
Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan
pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Suhartoyo
menegaskan, pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan
keterangannya oleh MK.
Dia memastikan, langkah itu bukan bentuk mengakomodasi
permohonan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD,
melainkan merupakan sikap mandiri yang diambil hakim konstitusi. "Hakim
memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang
nanti mudah-mudahan bisa didengar hari Jumat tanggal 5 April 2024," kata
Suhartoyo. (populis)