%20Enny%20Nurbaningsih.png)
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih saat ditemui
di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024) malam.
%20Enny%20Nurbaningsih.png)
SANCAnews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memulai
rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada hari ini, Sabtu (6/4/2024), usai sidang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Rapat ini bertujuan untuk menentukan putusan atas seluruh proses PHPU.
Pengumuman putusan atau putusan seluruh proses PHPU Pilpres
2024 dijadwalkan di Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024.
"Sudah mulai RPH, terus-menerus itu karena ada PHPU
Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 juga," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih
seperti dikutip, Sabtu (6/4/2024).
Dalam RPH, Enny menjelaskan seluruh hakim konstitusi akan
menyampaikan pandangan masing-masing terhadap seluruh rangkaian PHPU, termasuk
jika ada pihak yang menyampaikan kesimpulan.
Selama RPH berlangsung, dia mempersilakan apabila terdapat
pihak yang ingin menyampaikan kesimpulan dalam bagian penanganan PHPU Pilpres
2024. Penyampaian kesimpulan tersebut akan ditunggu oleh MK paling lambat pada
16 April 2024 pukul 16.00 WIB.
Lamanya waktu penyampaian kesimpulan itu, kata dia, mengingat
diperlukannya proses yang panjang dalam menyiapkan kesimpulan bagi setiap pihak
serta adanya libur dan cuti bersama Lebaran yang panjang.
"Walaupun itu libur, tetapi MK tidak libur ya,"
ucap dia menegaskan.
Dia pun memastikan tidak akan ada lagi pemanggilan untuk
mendapatkan keterangan PHPU Pilpres 2024, sehingga pemanggilan empat menteri
Kabinet Indonesia Maju serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada
Jumat (5/4/2024) merupakan sidang PHPU penutup.
Keempat menteri yang dimaksud, yakni Menteri Koordinator
(Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan
Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Kendati demikian jika terdapat respons terhadap keterangan
keempat menteri maupun DKPP, dia menuturkan para pihak bisa menyampaikan-nya
pada tahapan penyampaian kesimpulan.
Enny menyebutkan penyampaian kesimpulan bukan merupakan hal
yang wajib lantaran tidak ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), namun
tahapan tersebut diadakan sesuai keputusan dari RPH.
"Itu tidak memberikan pemberatan kepada para pihak,
malah menguntungkan juga buat mereka membuat kesimpulan," tutur Enny. (inilah)