Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto
Kristiyanto usai menghadiri acara Halal Bi Halal bersama sejumlah tokoh
purnawirawan TNI-Polri di markas Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi
(F-PDR), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (18/4/2024)
SANCAnews.id – Banyaknya tokoh nasional yang
mengajukan diri sebagai sahabat peradilan atau amicus curiae dinilai menjadi
bukti terpuruknya demokrasi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko
Widodo.
Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik dari Citra
Institute, Efriza, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/4).
"Banyak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae dari
mulai tokoh partai politik, tokoh agama, kalangan pendidik, maupun unsur kampus
menunjukkan demokrasi di Indonesia mengalami masalah di akhir kepemimpinan
Presiden Jokowi," ujar Efriza.
Dia menjelaskan, fenomena amicus curiae merupakan bentuk
kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kaitannya pelaksanaan pesta demokrasi
atau pemilihan umum (Pemilu).
"Memang di satu sisi, dengan adanya amicus curiae ini
menjadi bentuk kepedulian, kesadaran politik yang tinggi dari banyak kalangan
dan tokoh-tokoh nasional," tuturnya.
Oleh karena itu, Efriza menganggap fenomena amicus curiae
yang masif dilakukan para tokoh nasional sebagai bentuk kritik terhadap
pelaksanaan pemilu oleh lembaga pemerintahan negara.
"Bukan saja kemunduran demokrasi yang menyertainya,
tetapi juga proses pemilu yang dianggap tidak lagi bersifat Luber dan Jurdil
(langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)," demikian Efriza
menambahkan. (*)