Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri sidang lanjutan
sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi
(MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024)
SANCAnews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati hadir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). Sri Mulyani
mengungkapkan, belanja bantuan sosial (bansos) pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi penyebab keributan dan perdebatan panjang
pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sri Mulyani awalnya menjelaskan kronologis penyusunan dan
penetapan APBN dalam sidang MK. Ia juga mengatakan, proses penyusunan APBN
telah disetujui antara pemerintah dan DPR dalam Rapat Paripurna dan dilanjutkan
dengan pengesahan UU APBN dalam waktu satu bulan setelahnya.
"APBN yang sahat kredibel dan berkelanjutan fondasi
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem domokrasi yang
terbuka. APBN juga jadi sistem check and balance untuk melihat hasil kerja
pemerintah," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan menjaga APBN dengan
tata kelola yang baik serta profesional. Katanya hal ini tidak bisa ditawar.
"APBN kan terus dijaga bersama dengan tata kelola yang
baik secara mana dengan intergritas dan profesionalisme yang tidak boleh
dikompromikan," ucapnya.
Sri Mulyani pun akhirnya menutup dengan ucapan Gemah Ripah Lo
Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur Negeri
Adil Makmur Sejahtera. Ucapan Sri Mulyani ini akhirnya direspons peserta sidang
MK dengan menjawab Amin.
"APBN alat penting semua generasi bangsa baik generasi
hari ini maupun yang akan datang dalam mencapai cita-cita bersama yaitu
terwujud Gemah Ripah Lo Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo Baldatun Thayyibatun
Wa Rabbun Ghafur Negeri Adil Makmur Sejahtera," tutup Sri Mulyani.
"Amin," respons peserta sidang MK. (cnbc)