Ilutrasi Logo PDIP/Net
SANCAnews.id – Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) dinilai tengah diterpa hukum alam, karena selama 10 tahun
memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden Joko Widodo dan mengabaikan
masukan dan harapan publik.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia
(PRPHKI) Saiful Anam menilai masyarakat menilai kerusakan bangsa yang terjadi
saat ini bukan semata-mata kesalahan Jokowi, melainkan campur tangan Megawati
dan PDIP yang meninabobokan Jokowi dengan memberikan pembelaan mati-matian.
"Kita lihat saja, civil society yang dulu berseberangan
dengan pemerintah, kini dirangkul PDIP, harusnya itu dilakukan sejak dulu,
untuk melakukan check and balances kepada pemerintahan Jokowi," kata
Saiful, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu juga melihat, PDIP
saat ini sedang terkena hukum alam, karena selama 10 tahun berkuasa tidak
memperdulikan suara civil society.
"Jadi ini hukum alam. Alam tengah menghukum PDIP, yang
selama 10 tahun berkuasa terlalu memberi kepercayaan kepada Jokowi, bahkan
banyak menyimpang dari masukan dan harapan publik selama ini," kata
Saiful.
Untuk itu, sambung dia, pesan dari tulisan Megawati yang
dimuat koran Kompas, Senin (8/4), dengan judul "Kenegarawanan Hakim
Mahkamah Konstitusi", menjadi tidak bermakna, selain hanya ingin
mempertontonkan kebobrokan yang sedang terjadi di PDIP.
"Mungkin itu yang bisa dikatakan, sebagai kutukan dari
rakyat selama 10 tahun berkuasa. Sudah saatnya PDIP mendekatkan diri pada
kepentingan rakyat semesta, bukan kepada kepentingan elite dan kelompok
kekuasaan tertentu," pungkasnya. (*)