Pahala Nainggolan. KPK akan memantau program makan siang
gratis pemerintahan Prabowo-Gibran.
SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
akan memantau pelaksanaan Program Makan Siang Gratis. Program ini merupakan
gagasan pasangan presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo
Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Bidang Pencegahan dan Pengawasan KPK Pahala Nainggolan
mengatakan, lembaga antirasuah akan mengecek pelaksanaan program makan siang
gratis tersebut. Namun pengawasan ini baru bisa dilakukan setelah program
dimulai.
"Kita lihat pelaksanaannya bagaimana, kalau kita kan
(kasih) rekomendasi ya, pekomendasi perbaikan. Paling enggak jalan dulu, baru
direkomendasiin," kata Pahala kepada wartawan, Selasa (23/4/2024).
Pahala menerangkan KPK dapat menelurkan kajian seperti
corruption risk assesment atau CRA kalau nanti ikut mengawasi program makan
siang. Nantinya, rekomendasi tersebut guna mencegah tindak pidana korupsi dalam
program itu.
"Saya lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat
kira-kira dimana lah ada potensi yang kita cegah korupsinya," ujar Pahala.
Walau demikian, Pahala belum memperoleh kepastian soal
program makan siang gratis. Hanya saja, Pahala menekankan perlunya pengawasan
bagi setiap program pemerintah sebelum dianggarkan dalam APBN.
"Dugaan saya kalau memang benar itu pakai pengadaan
segitu, saya juga enggak kebayang siapa yang bisa ngadain makan siang tiap hari
di desa-desa sana," ucap Pahala.
Selain itu, Pahala mengatakan idealnya pembelian barang dan
jasa menggunakan mekanisme digital guna menghindari korupsi. "Kita mungkin
akan tetapkan misalnya digital. Atau kita bilang lebih terbuka saja siapa yang
menerima, kan ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ujar Pahala.
Pahala mengimbau supaya daftar penerima manfaat program makan
siang gratis diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Dengan demikian, pemerintah tak membuat data baru yang rawan salah.
"Jangan capcipcup milih orang baru, ceritanya sama tuh
kalau massal se-Indonesia salah orang," ujar Pahala. (republika)