Ekonom UI Faisal Basri
SANCAnews.id – Pakar ekonomi Faisal Basri
menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang pemilu 2024 dinilai sangat
ugal-ugalan. Ia memandang penyaluran bansos itu untuk memenangkan salah satu
calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo
Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Faisal Basri saat menjadi
ahli dari kubu pemohon pasangan calon presiden-wakil presiden 01 Anies
Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum
(PHPU) atau perselisihan hasil pemilu presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. (MK)
Gedung, Jakarta, Senin (1/4).
"Bansos menjelang Pemilu 2024 sangat ugal-ugalan untuk
memenangkan Prabowo-Gibran," kata Faisal Basri.
Faisal menjelaskan, pembagian bansos dinilai efektif
digunakan para politisi di negara-negara berkembang. Mengingat, pendapatan
masyarakat yang masih rendah, serta masih tingginya angka kemiskinan di
Indonesia.
"Jadi secara umum pork barrel politics ini di negara
berkembang wujudnya berbeda, karena pendapatan yang masih rendah, ada
kemiskinan ya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrim, nyaris miskin,
rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk. Jadi santapan yang
memang ada di depan mata para politisi, karena memang mereka lebih sensitif
tentu saja terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos, bansos yang adhoc
sifatnya," ungkap Faisal.
Menurut Faisal, penyaluran bansos yang masif di tengah
kontestasi demokrasi memang mengalami dilematis. Bahkan, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) telah mengeluarkan imbauan agar ke depan, pada Pilkada 2024 tidak
boleh ada penyaluran bansos.
"Sadar di sini, tapi pertanyaannya Pilkada dibatasi,
Pemilu tidak. Jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos secara kuantitatif
maupun kualitatif," cetus Faisal.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang
lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, sidang lanjutan kali ini mendengar keterangan
saksi dan ahli yang dihadirkan dari kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
"Kita akan memulai sidang dengan agenda mendengar
keterangan saksi-saksi dan ahli dari pemohon 1. Berdasarkan catatan yang
disampaikan kepaniteraan, pemohon nomor 1 menyampaikan 7 ahli dan 11
saksi," kata Suhartoyo saat memimpin sidang sengketa Pilpres 2024 di
Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4).
"Betul yah Pak Heru? (Heru Widodo tim kuasa hukum Anies
Muhaimin)," tanya Suhartoyo.
"Betul yang mulia," jawab Heru.
Sebelum memulai persidangan, ke-7 saksi dan 11 saksi akan
disumpah sesuai agama masing-masing. Hal ini agar mereka menyampaikan sesuai
fakta dan keahliannya sebagai ahli yang dihadirkan ke persidangan.
"Baik. Kemudian dari 18 ini, yang beragama katolik Pak
Antoni, selebihnya Islam baik saksi maupun ahli," pungkas Suhartoyo. (jawapos)