Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Mahkamah
Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4)
SANCAnews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bantuan sosial (bansos) juga disalurkan ke lima kementerian dan lembaga negara. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5 /4).
Sri Mulyani mengatakan, lima kementerian/lembaga yang
menyalurkan dana bansos tersebut antara lain Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan
(Kemenkes), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), dan BNPB.
Sri Mulyani menyebutkan, lima K/L yang dikucurkan dana bansos
antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian
Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), dan BNPB.
"(Nilainya) Rp80,5 triliun untuk perlinsos dikelola K/L
seperti Kemendikbud dan Kemenag melalui program PIP (Program Indonesia Pintar),
KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan beasiswa afirmasi," ujar Ani, sapaan Sri
Mulyani.
"Kemenkes melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS),
Kemnaker untuk Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan BNPB untuk dana siap
pakai bencana," sambungnya.
Di samping itu, Ani menyebutkan alokasi anggaran yang
diberikan untuk Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan.
Jika dibandingkan dengan kenaikan anggaran bansos yang di
Kementerian Sosial (Kemensos) yang dari
Rp75,6 triliun naik Rp1,23 triliun, terbilang lebih tinggi.
"Belanja Perlinsos melalui Kemendikbud dan Kemenag
mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023, dikarenakan
adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran
(KIP)," urainya.
"Sementara, belanja bansos selain PKH (Program Keluarga
Harapan) dan Kartu Sembako yang disalurkan ke Kemensos mengalami kenaikan
Rp1,23 triliun, dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia,
bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu," demikian
Ani. (rmol)