Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy.
SANCAnews.id – Pemerintah menegaskan, program
perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos) 2024, sudah dibahas dan
mendapat persetujuan DPR. Hal itu terungkap dalam sidang perselisihan hasil
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi hari ini,
Jumat (5/4/2024).
Seperti diketahui, penggunaan bansos menjadi salah satu dalil
pemohon dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Bansos diklaim akan mendukung
kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan program untuk
menurunkan angka kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai
target tersebut adalah melalui program perlindungan sosial.
“Program perlindungan sosial antara lain, telah mendapatkan
persetujuan DPR RI, sebesar Rp496,8 triliun yang tersebar di berbagai
kementerian dan lembaga,” ungkapnya di ruang sidang MK.
Dia memerinci, program dan anggaran perlindungan sosial
terdiri dari beberapa implementasi yakni subsidi, bansos dan jaminan sosial.
Subsidi, jelasnya, antara lain hadir dalam wujud subsidi energi, subsidi pupuk,
dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).
“Bansos PKH, bansos sembako, bansos Atensi, KIP, KIP Kuliah,
sedangkan jaminan sosial berupa bantuan iuran untuk BPJS.”
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto menegaskan penetapan program perlindungan sosial dilakukan secara transparan
dan melalui persetujuan legislatif.
“Penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial dilakukan
secara transparan, akuntabel dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah
dilakukan bersama DPR RI dan melibatkan pihak terkait lainnya,” tegasnya.
Dia menjelaskan program perlindungan sosial merupakan upaya
pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan,
mempertahankan kehidupan dan penghidupan.
“Oleh karena itu, program perlinsos terus berjalan dilakukan
secara reguler,” ungkapnya.
Untuk menghadapi berbagai kerentanan, berbagai tekanan
ekonomi, dia menekankan pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga
daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.
Airlangga mengatakan pemerintah mempertimbangkan kondisi 2023
dan 2024 yang dihadapkan risiko El Nino dan menyebabkan kenaikan harga pangan
serta mengganggu penghidupan masyarakat miskin maupun rentan.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi memanggil empat
menteri Kabinet Indonesia Maju dalam lanjutan sidang perselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat (5/4/2024).
Keempatnya ialah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Mereka akan hadir sebagai pemberi keterangan lain yang
dibutuhkan oleh Mahkamah. Selain itu, majelis hakim turut memanggil Ketua Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito. (bisnis)