SANCAnews.id

Pendeta Gilbert Lumoindong 

SANCAnews.id – Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ipong Hembing Putra meminta Polda Metro Jaya segera memproses laporan polisi kepada Pendeta Gilbert Lumoindong. Sebab ceramah Gilbert dinilai sangat meresahkan.

"Kami minta Polda Metro Jaya agar menangkap Pdt Gilbert, khotbahnya sudah keterlaluan," kata Ipong kepada wartawan, Selasa (30/4).

Ipong telah melaporkan Pendeta Gilbert ke Polda Metro dengan nomor LP/B/2223/IV/2024/SPKT Polda Metro Jaya. Gilbert disangkakan Pasal 156 a KUHP tentang Tindak Pidana Penistaan Agama.

Lebih lanjut, Ipong menyampaikan, jika sudah memenuhi unsur pasal 156 a KUHP, agar pihak berwenang segera bertindak sesuai hukum untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

"Meminta Kapolda segera tangkap dan tahan pendeta tersebut agar kedepan pendeta lain tidak melakukan hal tersebut terulang lagi," tegasnya.

Dalam laporan ini, Ipong menyertakan beberapa barang bukti termasuk video khotbah Pendeta Gilbert. Dengan adanya pelaporan tersebut, total ada tiga pihak yang melaporkan Pendeta Gilbert Lumoindong ke Polda Metro Jaya.

Sebelumnya ada dua laporan serupa, yakni yang dibuat oleh pengacara Farhat Abbas dan Ketua Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Sapto Wibowo Sutanto.

Pendeta Gilbert sendiri tak banyak berkata usai dilaporkan ke polisi. Dia hanya meminta maaf atas khotbah yang diucapkan menyakiti pihak tertentu.

"Statement saya, sekali lagi, kami menyatakan maaf kami kepada umat yang terlukai dan tersakiti. Insyaallah ke depannya lebih baik," kata Gilbert.

Sementara, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan kepada Gilbert. Kini penyidik tengah melakukan pendalaman.

"Kalau (kasus) Pendeta Gilbert nanti kita masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dulu, maupun alat bukti yang lain. Setelah rangkaian itu baru kita mungkin mengarah ke sana," kata Wira.

Sebelumnya, video berisi pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong yang menyinggung terkait ibadah sholat dan zakat di dalam agama Islam viral di media sosial sejak beberapa waktu belakangan.

Video itu pun menuai pro dan kontra di masyarakat lantaran pernyataannya dianggap tidak tepat mencampuri atau mengomentari agama yang bukan agamanya.

Atas pro kontra yang terjadi, Pendeta Gilbert Lumoindong akhirnya buka suara dan meminta maaf. Dia menegaskan sama sekali tidak ada maksud untuk mencampuri atau memberikan penilaian pada agama yang bukan agamanya.

"Pertama-tama, dengan segala kerendahan hati saya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya tidak ada niat untuk mengolok-olok apalagi menghina. Sama sekali tidak ada," kata Pendeta Gilbert Lumoindong di bilangan Jakarta Selatan, Senin (16/4).

Dia pun memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang menyinggung soal sholat dan zakat. Dia menegaskan bahwa pernyataannya itu bukan ditujukan untuk publik luas. Pernyataannya itu hanya untuk internal di kalangan jemaatnya saja. (jawapos)

Ilustrasi demo buruh di kawasan Patung Kuda Jakarta  

SANCAnews.id – Sebanyak 2.500 pekerja yang tergabung dalam beberapa perusahaan dan aliansi di wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangsel) rencananya akan bergera ke Jakarta.

Gerakan demonstrasi tersebut memperingati Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei besok. Koordinator Wilayah KASBI Tangerang Maman mengatakan, jumlah pekerja yang akan turun ke jalan sebanyak 2.500 orang, namun jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

"Sesuai dengan data yang masuk ke kami, jumlahnya lebih dari 2.500 orang. Terdiri dari beberapa aliansi dan perusahaan. Kami akan menuju Jakarta," katanya, Selasa, 30 April 2024.

Nantinya, para buruh dari Tangerang akan bergabung dengan wilayah Banten yang kemudian bertemu dengan kelompok buruh se-Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, dalam aksi Gerakan Gabungan Rakyat (Gebrak).

Sasaran ribuan buruh kali ini yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Istana Merdeka, dan Bundaran HI, dengan tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan PP turunannya, stop PHK dan pemberangusan serikat buruh, berlakukan upah layak nasional, secara adil dan bermartabat, serta cabut PP 51 2023.

"Kemudian, tolak sistem kerja kontrak, outsourcing, sistem kerja magang, dan sistem mitra palsu bagi driver online dan ojol. Juga lindungi buruh perempuan, stop pelecehan dan kekerasan di tempat kerja," ujarnya. (viva)

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto jauh lebih baik dibandingkan hubungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga hal ini menjadi alasan mengapa PDIP hanya akan merapat ke kubu Prabowo Subianto jika diperlukan untuk menghadapi Jokowi dan tidak terburu-buru seperti yang dilakukan semua partai politik (parpol).

"Sudah pasti bagi PDI Perjuangan hubungan dengan Pak Prabowo jauh lebih baik dibandingkan dengan hubungan mereka dengan Pak Jokowi yang sudah mengkhianati Ibu Mega, itulah kenyataannya dalam politik," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Senin (29/4).

"Makanya di saat semua partai mulai merapat atau mencari jalan buat bisa merapat ke kubu Pak Prabowo, tampaknya Ibu Mega dan PDI Perjuangan gak bakal buru-buru berbuat sama, mereka baru akan merapat kalau dibutuhkan dalam menghadapi Pak Jokowi," imbuhnya.

Sementara diketahui, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai peluang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu terbuka, karena kedua tokoh tersebut memiliki hubungan baik.

"Kalau pertanyaanya terkait pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, sekali lagi kami ingin jelaskan bahwa secara personal, secara pribadi hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik, mereka berdua punya sejarah panjang di dalam hubungan antar manusia bangsa Indonesia tersebut," kata Basarah saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024), dikutip dari Sindo News.

Namun meskipun demikan, ia menekankan Megawati mengetahui posisinya, sehingga pertemuan dengan Prabowo diperkirakan akan terjadi setelah Rakernas PDIP selesai jika bersifat politis.

"Jika pertemuan yang dimaksud adalah bersifat politik formal kenegaraan, maka kita akan masih menunggu sebuah rapat kerja nasional yang tadi sudah informasikan detail tanggalnya yaitu tanggal 24, 25, dan 26 Mei yang akan datang. Apakah pertemuan secara pribadi itu akan atau dimungkinkan terlaksana? Bisa saja iya. Tapi sekali lagi, Bu Mega adalah seorang tokoh bangsa yang tahu persis protokolernya, mana protokoler sebagai pribadi seorang warga negara Indonesia seperti beliau menuliskan di Amicus Curiae kemarin, kapan beliau sebagai seorang ibu dan kapan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia kelima," ucapnya.

"Tetapi kalau pertanyaannya dikaitkan dengan politik, Bu Mega terikat oleh aturan yang dibuat di partainya sendiri, beliau telah memutuskan 24 sampai 26 Mei yang akan datang dilaksanakan sebuah Rakernas yang salah satunya akan diambil keputusan strategis tentang bagaimana positioning politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo kelak," tandasnya. (populis)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong mengadakan Leaders’ Retreat ke-7 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/4). 
 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menggelar Leaders' Retreat ke-7 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/4).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin kedua negara membahas penguatan kerja sama bilateral dalam isu-isu regional dan global.

Di bidang politik, pertahanan, dan keamanan, kedua pemimpin menyambut baik implementasi perjanjian Re-alignment Flight Information Region (FIR) serta kerja sama ekstradisi dan pertahanan antara Indonesia dan Singapura.

“Di bidang politik dan pertahanan kami menyambut baik telah berjalannya implementasi perjanjian FIR, pertahanan dan ekstradisi yang ke depannya perlu dipastikan implementasinya berjalan penuh,” kata Jokowi dalam pernyataan pers bersama dengan PM Lee.

Terkait kerja sama di bidang ekonomi, Jokowi menyebut bahwa Indonesia telah menawarkan sejumlah peluang investasi kepada Singapura. Mulai dari investasi manufaktur tekstil di Kendal Industrial Park, ekonomi hijau, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya juga mengapresiasi antusiasme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara. Rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong termasuk investasi industri hijau pendukung,” ungkap Jokowi.

Sedangkan terkait ketahanan pangan, lanjut Jokowi, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk mendorong kerja sama transfer teknologi dan pertukaran IPTEK pengolahan pangan. Selain itu, Indonesia turut mengundang Singapura untuk menjadi pengembang tiga kawasan industri halal, yaitu di Bintan, Serang, dan Sidoarjo.

“Di bidang sosial budaya, kami telah membahas penguatan transformasi kesehatan melalui investasi pembangunan rumah sakit dan klinik, pengembangan kapasitas tenaga medis, digitalisasi kesehatan, dan pengembangan KEK kesehatan di Bali,” ucap Jokowi.

Terakhir terkait pendidikan, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan pentingnya reaktivasi kelompok kerja bersama. Jokowi juga mengundang Singapura untuk hadir di World Water Forum ke-10 di Bali.

“Kami juga berdiskusi mengenai persoalan isu kawasan dan global. Kami sepakat untuk terus mendorong terus terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan berupaya untuk terus memperkuat sentralitas ASEAN,” pungkas Jokowi. (jawpos)

Anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Dia tewas di dalam mobil Alphard warna hitam. (Ist) 
 

SANCAnews.id – Brigadir Ridhal Ali Tomi dipastikan mendapat pekerjaan tambahan sebagai ajudan atau sopir seorang pengusaha di Jakarta. Namun dia dipastikan tidak mengantongi izin dari satuan atau pimpinan di Polda Manado.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil mengatakan, buntut kejadian ini, Divisi Propam Polda Sulut memutuskan memeriksa Kapolres dan Kasatlantas Polresta Manado. Mereka dimintai keterangan terkait keberadaan Ridhal di Jakarta.

"Pak Kapolda memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap atasanya, baik Kasatlantas, Kapolrestanya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan keberadaan Brigadir RAT di Jakarta," kata Michael saat dihubungi, Senin (29/4).

Sejauh ini Kapolresta dan Kasatlantas tidak menberikan penugasan untuk mengawal pengusaha. Ridhal disebut bekerja tanpa izin pimpinan.

"Hasil pendalaman kita di sini dari hasil pemeriksaan Propam di sini ternyata yang bersangkutan ketika menjadi driver atau ajudan itu tidak dilengkapi surat tugas maupun izin dari kesatuan," jelas Michael.

Sebelumnya, Anggota Satlantas Polresta Manado, Brigadir Ridhal Ali Tomi ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Dia tewas di dalam mobil Alphard warna hitam.

Kabar tewasnya Brigadir Ridhal dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Saat ini kasus sudah ditangani Polsek Mampang.

"Polsek mampang Polrestro Jaksel Polda Metro Jaya telah menangani sejak awal proses penyelidikan ini," kata Trunoyudo.

Sementara, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mengidentifikasi kematian Brigadir Ridhal karena bunuh diri, bukan pembunuhan. "Bukan penembakan ya," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (26/4).

Ade menuturkan, korban tewas dengan menembakan senjata api ke kepalanya sendiri. Korban ditemukan sudah tak bernyawa di dalam mobilnya. "Iya bunuh diri menembak kepalanya menggunakan senpi," tegasnya. (jawpos)

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, dalam sebuah pertemuan/Net 

SANCAnews.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa saja ditinggal dari pemilih akar rumput jika memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, mengatakan saat ini partai politik penentang Presiden Joko Widodo adalah PDIP, setelah Jokowi mendukung Prabowo.

Namun sejak kepemimpinan Jokowi, oposisi yang paling konsisten adalah PKS.

"Nah, saya kira, ceruk pemilih PDIP dan PKS hari ini ada pada barisan oposisi," jelas Kang Tamil, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/4).

Tetapi, kata dosen Universitas Dian Nusantara itu, jika PDIP dan PKS memutuskan menjadi bagian dari pemerintahan ke depan, demi bagi-bagi kue kekuasaan, dipastikan dua Parpol itu ditinggal pemilihnya.

"PDIP dan PKS pasti kehilangan pemilihnya akar rumput. Karena pemilihnya akan berpikir dan mempunyai pandangan bahwa pemilih atau pengikut 2 Parpol itu hanya dijadikan sapi perah bagi keuntungan bagi-bagi kue kekuasaan semata," pungkasnya. (*)

Prabowo Subianto bersama wartawan 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyadari butuh kekuatan yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) setelah memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara halal bihalal keluarga besar PBNU, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Ia sadar, dirinya didukung oleh kekuatan tokoh dan ulama, salah satunya dari NU.

"Alhamdulillah, rakyat telah mengambil keputusan, rakyat telah memberi mandat kepada Prabowo dan Gibran. Tapi kami hanya tokoh, tidak mungkin hanya dua orang yang akan menyelesaikan permasalahan bangsa,” tuturnya.

“Kami maju dengan kesadaran, bahwa kami didukung kumpulan tokoh yang sangat besar,” sambungnya.

Sebab itu ia menyadari akan kehadiran para tokoh dan ulama NU serta organisasi massa Islam yang moderat untuk membangun bangsa.

“Kami merasakan itu, dan kami butuh kekuatan, diantaranya NU, kekuatan Ormas Islam moderat, inklusif, kekuatan-kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin, kekuatan-kekuatan Islam yang tidak punya rasa rendah diri, dan punya kepercayaan besar,” tutupnya. (rmol)

Prabowo Subianto saat sambutan pada halal bihalal keluarga PBNU 

SANCAnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali blak-blakan menyatakan dirinya mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Prabowo mengatakan, awalnya ada yang bertanya kepadanya apakah dirinya mau maju atau tidak sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, ia dengan tegas menyatakan akan mencalonkan diri jika didukung oleh Jokowi.

“Waktu saya ditanya, mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan maju bila direstui dan didukung Pak Joko Widodo,” tegas Prabowo, pada sambutan halal bihalal keluarga besar PBNU, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Menteri Pertahanan RI itu juga menjelaskan, dia mau didukung Jokowi, karena ingin meneruskan pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

“Kenapa, karena kita butuh kontinuitas, kita butuh komitmen keberlanjutan, hal-hal yang baik, investasi-investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan yang selama ini dilakukan Jokowi perlu ada perbaikan, dan akan dilakukan di dalam kepemimpinannya.

“Apakah semuanya sudah bagus? Tentu tidak. Apa perlu perbaikan? Tentu perlu. Apakah perlu berinisiatif, berinovasi mencari solusi yang lebih cepat dirasakan rakyat, tentu harus kita lakukan,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Dewan Pers meminta seluruh perguruan tinggi untuk mematuhi perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ristek dan Teknologi tentang Penguatan dan Pelindungan Kegiatan Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dinilai bisa menjadi landasan bagi pers mahasiswa untuk bekerja lebih leluasa tanpa takut akan larangan atau intimidasi.

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan aturan ini menjadi pintu masuk untuk melindungi aktivitas pers mahasiswa yang rentan terhadap intimidasi. Arif berharap setelah kesepakatan ini tidak ada lagi pers mahasiswa yang terintimidasi dan dilarang atas hasil publikasi jurnalistiknya.

“Kalau ada kasus, mudah-mudahan kampus bisa mentaati perjanjian kerja sama ini. Tidak boleh ada pembredelan,” kata Arif dalam diskusi Perlindungan terhadap Pers Mahasiswa yang digelar Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI pada Sabtu, 27 April 2024.

Perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan Tinggi tersebut diteken pada 18 Maret lalu. Dalam perjanjian itu, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli bertindak sebagai pihak kesatu sedangkan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Sri Suning Kusumawardani sebagai pihak kedua.

Menurut Arif, perjanjian kerja sama itu memuat dua pokok yang penting bagi aktivitas pers mahasiswa. “Pertama, peningkatan kompetensi. Kedua, penyelesaian sengketa jurnalistik melalui Dewan Pers,” ujarnya.

Direktur PT Tempo Inti Media ini berharap kedua poin itu berjalan beriringan untuk meminimalisasi munculnya sengketa jurnalistik yang merugikan pers mahasiswa. “Pers mahasiswa mesti meningkatkan kapasitas, pengetahuan etik, teknik liputan. Supaya tidak ada ruang yang bagi para pihak yang keberatan dengan hasil liputan,” kata Arif.

Pada medio 2020-2021, PPMI mencatat telah terjadi 185 kekerasan dengan 12 jenis kasus yang dialami pers mahasiswa. Kasus tersebut antara lain berupa 81 teguran, 24 upaya pencabutan berita, 23 makian, 20 ancaman, 11 pemaksaan meminta maaf, 11 pemotongan dana, 6 tuduhan tanpa bukti, 4 surat peringatan, 3 teror, 1 pemukulan, dan 1 pelarangan aktivitas jam malam.

Dari angka itu, birokrasi kampus menjadi pelaku kekerasan paling dominan dengan 48 kasus. Pelaku lain beragam. Mulai dari mahasiswa, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, organisasi eksternal kampus, organisasi masyarakat, hingga polisi dan anggota TNI.

Badan Pekerja Advokasi PPMI Dewan Kota Tulungagung Noval Kusuma berharap Dewan Pers bisa mengawal pelaksanaan perjanjian Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dia juga berharap pers mahasiswa bisa lebih dilibatkan dalam perumusan strategi perlindungan pers mahasiswa. “Supaya produk yang disepakati dapat diterapkan di kampus seluruh Indonesia,” kata dia. (tempo)

Progres pembangunan rusun di IKN/Net 

SANCAnews.id – Progres pembangunan rumah susun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Ibu Kota Negara (IKN) nusantara dikabarkan baru mencapai 40 persen.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Jumat (26/4).

"Ya rata-rata sudah (selesai) 40 persen," kata Danis, dikutip Sabtu (27/4).

Dalam kesempatan itu, Danis merinci pembangunan rusun Polri baru mencapai 42 persen, rusun ASN II 30 persen, hingga rusun ASN II 32 persen.

Menurutnya, progres pembangunan tersebut sedikit melambat karena terpotong oleh libur Lebaran.

Adapun jumlah rusun ASN dan personel pertahanan dan keamanan (hankam) sendiri secara keseluruhan akan mencapai 47 tower. Dari 47 tower rusun terdapat 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi per unit.

Sementara itu, pembangunan Istana Presiden dilaporkan telah mencapai 63 persen. Sedangkan, pembangunan kantor presiden sudah mencapai 82 persen.

Pembangunan infrastruktur di IKN ini dikabarkan terus dikebut oleh Kementerian PUPR, karena pemerintah akan memindahkan para ASN ke IKN mulai September tahun ini.

Rencana itu mundur dari perkiraan awal pemerintah yang menargetkan pemindahan ASN pada bulan Juli, atau sebelum HUT RI, karena hunian yang masih belum rampung. (rmol)

Tom Lembong mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM era Presiden Jokowi 

SANCAnews.id – Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong memilih tetap setia kepada Anies Baswedan. Padahal pada Pilpres 2024, Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar kalah.

Tom Lembong mengatakan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, seluruh kegiatan pemilihan presiden pun terhenti. Tom adalah Co-Captain Tim Nasional Amin. Ia juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampanye yang mengusung gagasan perubahan.

Meski pilpres telah usai, ia sependapat dengan Anies bahwa gerakan perubahan akan terus berlanjut. Bahkan, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM era Presiden Jokowi ini menilai gerakan perubahan semakin relevan.

“Namun seperti juga disampaikan Pak Anies kemarin, perjuangan masih panjang. Agenda perubahan tetap relevan dan hemat saya bahkan akan semakin relevan,” kata Tom Lembong, dalam video singkat yang diunggah di akun Instagram miliknya, dikutip VIVA, Jumat 26 April 2024.

Jelas dia, kenapa gerakan perubahan itu penting. Sebab dunia juga semakin berubah. Maka strategi yang digunakan 10 tahun lalu menurutnya tidak relevan lagi untuk digunakan sekarang.

Maka, lanjut Tom Lembong, strategi harus menyesuaikan dengan zaman. Dengan begitu, setiap zaman perlu ada perubahan strategi. Diakuinya strategi dulu banyak yang berhasil saat diterapkan, tetapi juga banyak yang gagal sehingga harus disesuaikan.

Sebagai pendukung Anies, dia dan yang lainnya tetap yakin kalau Anies yang punya kapasitas dan karakter yang tepat untuk membawa Indonesia lebih baik ke depannya.

“Dalam beberapa bulan saya ikut kampanye, saya tambah yakin, tambah kagum, tambah respek pada Pak Anies. Dengan demikian saya akan terus menjadi satu paket dengan Pak anies di garis perubahan,” tegasnya.

Dia mengaku, sebenarnya banyak ide dan gagasan yang disiapkan untuk membangun bangsa ke depan. Awalnya strategi itu akan dikeluarkan untuk putaran kedua Pilpres 2024. Tetapi hasilnya, Prabowo-Gibran unggul dalam satu putaran, diperkuat dengan putusan MK awal pekan ini.

Sehingga, strategi dan janji-janji kampanye pemenang yang akan dilaksanakan pada masa pemerintahan 5 tahun ke depannya. Namun dia dan sebagaian pihak yang percaya akan gerakan perubahan, ini akan terus mereka jalankan.

Tom Lembong juga mengucapkan terima kasih kepada partai-partai pengusung di Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKS dan PKB. Termasuk relawan yang ikut berjuang memenangkan Anies-Muhaimin. Tom Lembong merasa bangga dan terhormat, bisa ikut ambil bagian dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Apalagi dalam hal adu ide dan gagasan. Dia juga senang, sampai ada fansnya.

“Khususnya bagi teman-teman yang senantiasa mendukung membantu mendoakan saya bahkan sudah menjadi fans saya dan menjuluki saya ajusi, teman-teman benar-benar luar biasa saya sangat terharu dan saya mau mencoba untuk terus berbagai ilmu dan pengetahuan serta pengalaman semoga bermanfaat bagi kita semua,” katanya. (populis)

Sejumlah aktivis menggelar Maklumat Bersama Aktivis ‘98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat (26/4). 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mengkhianati cita-cita reformasi 1998 yang diperjuangkannya dengan susah payah, darah, bahkan air mata.

Hal tersebut ditegaskan aktivis '98 Mustar Bonaventura kepada wartawan usai mendeklarasikan Deklarasi Bersama Aktivis '98, Mahasiswa dan Pejuang Pro Demokrasi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (26/4).

“Hari ini, itu jelas-jelas kemudian pemerintah mengabaikan itu. Presiden Jokowi malah melanggengkan cara-cara berkuasa orde baru dan menurut kami itu mengkhianati cita-cita yang diperjuangkan,” tegas Mustar.

Berkenaan dengan itu pula, Mustar menegaskan bahwa para aktivis ‘98 akan menggelar konsolidasi menjelang peringatan 26 tahun reformasi yang jatuh pada 20 Mei mendatang.

“Kami akan berkumpul, akan merencanakan sesuatu dan artinya konsolidasi yang akan menuju Mei ini kita akan persiapkan. Mungkin puncaknya peringatan 26 tahun reformasi pada 20 Mei,” tandasnya.

Sebelumnya, Mustar yang juga Aktivis Forum Kota (Forkot) dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu memimpin langsung Maklumat Bersama Aktivis ‘98. Dia didampingi Aktivis ‘98 sekaligus Dosen UNJ Ubedillah Badrun, dan sejumlah perwakilan aktivis ‘98 dari berbagai daerah.

Berikut isi Maklumat Bersama Aktivis 98 tersebut:

1.Menolak Kembalinya Orde Baru

2.Menolak Politik Dinasti

3.Menolak Pelanggar HAM

4.Menolak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

5.Menolak Dwi -Fungsi TNI-Polri. (jawapos)

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dab Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (25/4/2024) 

SANCAnews.id – Ketua Umum Jaringan Aktivis Nasional '98 (Jarnas '98), Sangap Surbakti menyambut baik kabar bergabungnya partai politik mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan parpol pengusung kubu 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Sangap, selama partai politik pendukung lawan politik Prabowo-Gibran pada kontestasi Pilpres 2024 tulus dan beritikad baik untuk mendukung program pemerintahan terpilih hasil pesta demokrasi rakyat, maka secara tidak langsung parpol tersebut akan mendukung dia. turut serta menjaga persatuan bangsa dan turut serta memajukan negara.

"Kalau parpol pengusung lawan politik Prabowo mengambil sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, ya bagus lah. Dengan demikian, perselisihan antar-anak bangsa yang terjadi selama Pilpres bisa disudahi, dan persatuan bangsa semakin erat. Namun, yang terpenting, mereka (red. parpol pengusung lawan politik Prabowo) tak memiliki kepentingan politik terselubung yang dapat merusak agenda pemerintahan Prabowo-Gibran," tegas Sangap yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini di Jakarta, Kamis (25/4).

Sangap-pun mengingatkan, jika parpol pengusung lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu masuk ke dalam pemerintahan terpilih dengan cara melakukan bargaining untuk posisi Menteri ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, maka dikhawatirkan program pemerintahan terpilih akan berjalan mandek.

"Prabowo-Gibran saat berkontestasi di Pilpres itu tentunya sudah menyiapkan bermacam hal, seperti program pemerintahan, orang yang tepat dan berpengalaman dalam menjalankan program itu, dan sebagainya. Nah, kalau parpol pengusung lawan politik itu ingin bergabung dengan memberi tawaran para kadernya untuk masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran, ini bisa merusak program pemerintah yang telah dirancang dengan baik. Mereka saja di awal Pemilu sudah tak selaras," tegas Tokoh pergerakan aktivis mahasiswa '98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) itu.

Apalagi, imbuh Sangap, salah satu Ketua Umum Parpol lawan politik Prabowo Subianto yang hendak bergabung ke dalam pemerintahan pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu, kata Sangap, bisa membawa dampak negatif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Yang pernah diperiksa KPK jangan diakomodir, karena bisa menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo-Gibran,” tukas Sangap.

Bagi Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi dalam memajukan dan mensejaherakan rakyat. Sebab, lanjut Sangap, masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden sekaligus sudah percaya sepenuhnya bahwa kedua figur tersebut sudah memiliki orang yang tepat dalam menjalankan program pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat.

"Jadi, bergabung dengan pemerintahan sejatinya jangan diartikan bisa menempatkan kadernya di Kabinet. Karena, hal itu sepenuhnya hak prerogratif Prabowo-Gibran yang dipercaya masyarakat untuk memimpin Indonesia. Tentunya, Prabowo tak mau mengecewakan rakyat," tutur Sangap.

"Bila ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka parpol tersebut jangan maksa minta jatah menteri, ikut aturan main presiden terpilih, loyal pada pemerintahan prabowo, dan  fraksinya di DPR wajib dukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran," tandas Sangap. (jawapos)

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, seluruh partai politik (parpol) peserta Pilpres 2024 sudah menerima penetapan KPU terkait pemenang Pilpres 2024, kecuali parpol yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu disampaikannya menanggapi kabar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikabarkan akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya belum tahu persis (PKS akan gabung), yang jelas semua partai kecuali yang gugat PTUN ya, ini sudah menerima keputusan KPU. Kami PKB menerima secara langsung diwakili oleh sekjen, pasangan calon juga hadir. Artinya, (Pilpres 2024) sudah selesai," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Adapun PDI Perjuangan diketahui melayangkan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Selasa (2/4).

Meski demikian, Jazilul enggan menafsirkan bahwa gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut menunjukkan arah PDIP akan menjadi oposisi tunggal pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. "Wah, itu haknya PDIP ya, kita enggak bisa menilai apa yang menjadi langkah dari partai lain," ucapnya.

Dia hanya menyebut bahwa PDIP belum menerima keputusan KPU terkait penetapan pemenang Pilpres 2024. "Tidak bisa disimpulkan begitu, tapi bahwa partai-partai yang ada itu sudah menerima SK (surat keputusan) keputusan KPU, kan saya hadir, yang belum hadir secara langsung itu kan pasangan Pak Ganjar-Mahfud dan PDIP. PPP ikut, PPP sudah menerima. Tapi tidak bisa disimpulkan bahwa tidak menerima, itu kan hal yang lain, bahwa seremonial yang kemarin saja gitu," ujarnya.

Sebelumnya (24/4), calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada pukul 10.03 WIB untuk menghadiri penetapan capres-cawapres terpilih hasil Pilpres 2024.

Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan baru mendapatkan undangan KPU RI pada Rabu pagi, padahal dirinya sedang berada di Yogyakarta.

Adapun calon wakil presiden Mahfud Md juga tidak hadir di Kantor KPU RI saat penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024, karena beralasan pemberitahuan undangan yang terlambat sampai.

KPU RI menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024. (republika)

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 

SANCAnews.id – Kritikus Faizal Assegaf menilai Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka hanyalah anak yang beringus bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto, sehingga besar kemungkinan ia akan dijadikan pajangan seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Padahal meski menjabat Wakil Presiden, nasib Gibran tersandera berbagai dugaan kasus, seperti dugaan kolusi dan nepotisme terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden serta dugaan pencucian uang ( TPPU) dalam usahanya.

"Soal posisi Gibran yang dipaksakan sebagai Cawapres abal-abal, nasibnya tersandera aneka dugaan kasus. Toh Jokowi pun telah membuat Ma'ruf Amin hanya sebatas pajangan. Apalagi Gibran, hanya bocah ingusan bagi Prabowo," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (25/4).

Sementara diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 pada Rabu (24/4/2024).

Penetapan itu dituangkan dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA-05/2024 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Tahun 2024 yang dibacakan langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Terpilih di Gedung KPU, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6 persen suara sah nasional. Sementara rivalnya, Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen suara sah nasional. Lalu, Ganjar-Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5 persen suara sah nasional.

"KPU menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada Pemilu 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional," kata Hasyim di ruang rapat utama KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024), dikutip dari Suara.

"Memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi," tambah dia. (populis)

Kontestan Pilpres 2024 Mahfud MD/Net 

SANCAnews.id – Peserta Pilpres 2024 Mahfud MD belum bisa memberikan jawaban apakah ia akan bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ini pertanyaan yang dijawab apapun menjadi kontroversial," ungkap Mahfud saat menjadi narasumber dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (26/4).

Menurutnya, jika dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran maka akan jadi persoalan etik. Sementara andai dirinya menolak untuk merapat, publik juga pasti akan bertanya-tanya alasannya.

"Oleh sebab itu saya tidak akan menjawab itu kecuali kepada pihak yang berwenang atau punya hak menanyakan itu dan mendapat jawaban itu," jelasnya.

Menurut mantan Menkopolhukam kabinet Indonesia Maju itu, dalam dunia politik, jabatan strategis seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang telah berjuang keras memenangkan paslon.

"Kalau diberikan kepada lawannya, untuk apa juga mendukung-dukung? Nah itu pikiran saya," tandas Mahfud MD.

Pada Pilpres kemarin, Mahfud MD berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pasangan ini hanya meraup 27.040.878 suara.

Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang dengan memperoleh 96.214.691 suara.

Sementara itu, pasangan Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, hanya mengantongi 40.971.906 suara. (rmol)