Syahganda Nainggolan/Net
SANCAnews.id – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 14 dan 15 Peraturan Hukum Pidana 1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, disambut hangat oleh aktivis Syahganda Nainggolan.
Setelah keputusan itu keluar, Syahganda berencana akan mengambil tindakan perdata terhadap Presiden Jokowi atas pemenjaraannya.
Rencananya gugatan akan dilakukan bersama Jumhur Hidayat dan Anton Permana yang dipenjara bersama beberapa tahun lalu, terkait kritik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait Omnibus Law Cipta Kerja.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Jumhur Hidayat, yang juga masih menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung atas tuduhan yang ditersangkakan sebagai pembuat onar yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat," ujar Syahganda kepada wartawan, Kamis (22/3)
Syahganda dan Jumhur di penjara di tahanan Bareskrim Mabes Polri selama masing-masing 10 bulan dan 7 bulan antara tahun 2020 dan 2021, dengan menggunakan UU Hukum Pidana 1946 tersebut.
Syahganda menambahkan bahwa keputusan MK tersebut menunjukkan bahwa benar Jokowi selama ini telah memberangus pihak oposisi secara asal-asalan.
Berbagai ahli hukum tata negara sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa UU Hukum Pidana 1/1946 tersebut memang tidak pantas digunakan membungkam masyarakat kritis, karena merupakan warisan kolonial Belanda.
Dengan alasan itu dan hilangnya kemerdekaan hidup korban penjara, Syahganda memandang dia pantas menggugat perdata Jokowi atau pemerintahannya. (rmol)