Sejumlah
purnawirawan hingga budayawan dirikan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi
(F-PDR), di Jakarta, Sabtu (9/3/2024).
SANCAnews.id – Sejumlah purnawirawan dan tokoh budayawan mendirikan Forum Penyelamatan Demokrasi dan Reformasi (F-PDR). Forum ini dibentuk atas dasar kekecewaan mereka terhadap pelaksanaan pemilu 2024.
"Sekber F-PDR berjuang dengan semangat merah putih dan dengan patriotisme yang tinggi berjuang bagi terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa, Pancasila, UUD 1945, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, serta berjuang bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional," ujar Sekretaris Eksekutif Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) Rudy S. Kamri, di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2024).
Forum ini mengaku kecewa dengan kondisi pesta demokrasi saat ini, Mereka menuding Presiden Joko Widodo ikut terlibat dalam sejumlah praktek kecurangan pemilu yang terjadi belakangan ini.
"Ketiga, Sekber F-PDR menyatakan bahwa Pemilu 2024 adalah praktik nyata dari abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi baik cara secara langsung maupun tidak langsung, dan nyata-nyata berpihak pada paslon 02, terutama keterlibatan anak kandungnya Gibran Rakabuming. Pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara," ujarnya.
Adapun poin selanjutnya Rudy menyatakan, akan membuka ruang bagi seluruh anak bangsa yang ingin menyatukan diri dalam perjuangan ini. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, dan memastikan netralitas negara.
“Kelima, Sekber F-PDR menjadikan tempat ini sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan perlawanan secara terukur dengan jalan hukum, politik, kebudayaan, dan pergerakan rakyat,” ucapnya.
Dengan demikian, ujar Rudy, F-PDR akan mengadakan Mimbar Demokrasi di Rumah Perjuangan ini. Mimbar ini bakal menjadi pusat penyampaikan keprihatinan atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang seluruh pihak.
“Untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam menyikapi berbagai persoalan umat, bangsa, dan negara," tuturnya.
Adapun deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh antara lain, TB Hasanuddin, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. (inilah)