Pengacara Hotman Paris tergabung dalam Tim Hukum
Prabowo-Gibran
SANCAnews.id – Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea
mengatakan, permohonan perselisihan Pilpres 2024 yang diajukan Tim Kuasa Hukum
Timnas Anies-Muhaimin hanya perlu dijawab dengan satu paragraf.
Begini tanggapan Hotman Paris
Hutapea pada sidang perdana perselisihan Pilpres yang dihadirkan Tim Kuasa
Hukum Timnas Anies-Muhaimin di Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3/2024).
“Jadi permohonan dari 01 ini
sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraph, satu paragraf saja, karena yang
lainnya hanya ngoceh sana-sini, ngoceh sana-sini,” kata Hotman.
Ditegaskan Hotman, penyerahan bansos
yang dilakukan oleh pemerintah adalah kegiatan yang sah dan sesuai dengan
undang-undang. Menurut Hotman, jika penyerahan bansos tidak sah dan bermasalah
tentu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bertindak.
“Bansos itu adalah sesuai dengan
undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun, 90% surat permohonan itu
memakai alasan bansos, jawabannya hanya 1, bansos adalah sah, oleh karenanya
permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh lagi dan cengeng,” ujar Hotman, dikutip
dari tayangan Breaking News KompasTV.
Selain itu, Hotman juga memberi
respons untuk permohonan gugatan yang disampaikan oleh Tim Hukum
Anies-Muhaimin. Menurutnya, surat laporan yang disampaikan Timnas
Anies-Muhaimin mengambang.
“Dalam sejarah karier saya,
inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang,
paling mengambang, yang digugat apa, yang dibahas bansos, 90 persen isi dari
permohonan itu adalah tentang Bansos,” ungkap salah satu pengacara senior ini.
“Dan itu bisa dijawab dengan 1
kalimat, Bansos itu adalah sah, sesuai dengan peraturan dan MK tidak punya
kewenangan menilai bansos.”
Sebelumnya, Kuasa Hukum Timnas
Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto sebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah
melakukan politisasi bansos untuk memenangkan paslon 02 Prabowo-Gibran.
Sebab, kata Bambang, Presiden
Jokowi mendorong percepatan penyaluran bansos mendekati masa pencoblosan di
bulan Januari dan awal Februari 2024.
Hal ini terlihat dari realisasi
bansos di bulan Januari 2024 yang mencapai Rp12,4Triliun atau meningkat 300%
dibandingkan tahun 2022 dan 2023.
Tidak hanya, Bambang menuturkan,
Presiden Jokowi juga menggagas bansos baru, BLT Mitigasi Risiko Pangan yang direncanakan
cair 3 bulan sekaligus di awal bulan Februari 2024 sebelum tanggal pencoblosan.
Kemudian dalam mendukung upaya
percepatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani kata dia juga sudah mengeluarkan
kebijakan Automatic Adjustment yang memangkas lebih dari Rp 50T anggaran K/L
untuk keperluan bansos.
Sementara itu, data penerima
bansos di Kemensos yang selalu menjadi rujukan mendadak tidak lagi digunakan
dan digantikan oleh data dari Kemenko PMK yang validitasnya dipertanyakan. Presiden
Jokowi membagikan bansos langsung ke masyarakat dalam kunjungan di berbagai
daerah.
“Penyaluran tidak lagi melibatkan
Kemensos tapi K/L yang tunduk pada Jokowi serta para Menteri yang berada dalam
koalisi Paslon 02,” ucap Bambang.
“Pembagian bansos ini juga
diklaim oleh Menteri dan jajaran Jokowi sebagai “Bantuan Jokowi” Penyaluran
bansos di pedesaan disertai dengan intimidasi dan ancaman penghentian bansos
apabila tidak memilih 02.” (kompas)