Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan sejumlah elemen
masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat,
Selasa (19/3/2024). Mereka menggungat Pemilu 2024 yang dianggap cacat secara
hukum.
SANCAnews.id – Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan berbagai elemen masyarakat penyelamat demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024). Mereka menggugat Pemilu 2024 yang dinilai cacat hukum.
Berdasarkan pantauan Inilah.com, massa hadir di depan Gedung DPR sekitar pukul 14.30 WIB. Hadir pula Presidium GPKR Din Syamsuddin. Massa yang hadir pun membawa berbagai spanduk mulai dari spanduk bertuliskan "No More Democracy in Indonesia Impeach Jokowi the Democracy Destroyer" (Tidak Ada Lagi Demokrasi di Indonesia Impeach Jokowi Sang Penghancur Demokrasi) hingga spanduk bergambar keluarga Jokowi.
"Kita semua menolak yang namanya Pemilu, kita minta ke DPR untuk segera melaksanakan hak angket," kata salah satu orator.
Sementara itu, polisi mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan aksi di depan Gedung DPR dan Kantor KPU RI, Selasa (19/03/2024).
"Kami melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan Instansi lainnya. Di DPR/MPR RI melibatkan 2.970 personel, dan KPU RI melibatkan 385 personel," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Lebih lanjut, Susatyo mengatakan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI dan KPU RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi dilapangan. (inilah)