Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan
milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug,
Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat
senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis.
SANCAnews.id – Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum mengumumkan secara resmi hasil Pemilu 2024. Padahal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak dalam real count KPU. Perolehan suara pasangan nomor urut dua mencapai 58,83 persen suara hingga Senin 4 Maret 2024 pukul 13.00.
Meski belum diputuskan apakah mereka akan menang di parpol, namun program Prabowo-Gibran sudah ramai diperbincangkan oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Sebenarnya, program makan siang dan susu gratis ini disimulasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada 29 Februari 2024.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menilai hal tersebut salah secara etika. Namun saat ini, kata dia, orang sudah tidak lagi peduli dengan etika.
Kalaupun bila dikaji secara hukum, tidak ada aturan yang dilanggar. Namun, media menyoroti potensi maladministrasi dan korupsi jika kebijakan dengan dana besar dipolitisasi.
"Seperti procurement makan siang gratis, balas jasa politik. Maka idealnya, fungsi pengawasan eksekutif harus berjalan dan itu idealnya dilakukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)," tutur dia saat dihubungi Tempo pada Senin, 4 Maret 2024.
Namun lagi-lagi, kata Media, DPR juga tidak menjalankan fungsi pengawasan tersebut. "Tapi DPR juga rusak."
Saat ini, makan siang gratis baru berupa program yang diusung oleh Capres-cawapres. Artinya, bukan merupakan kebijakan pemerintahan yang berjalan.
Dia menuturkan, adanya menteri-menteri Presiden Jokowi yang sudah mulai berbicara soal makan siang gratis harus direspons serta diawasi oleh publik dan DPR.
"Jangan sampai dipolitisasi, di mana menteri-menteri memaksakan program ini demi mengamankan kursi menteri," ucapnya. (tempo)