Denny Siregar Ungkap Kengeriannya/Ist
SANCAnews.id – Pegiat media
sosial Denny Siregar menghebohkan publik di media sosial X baru-baru ini.
Melalui akun @Dennysiregar7, Minggu (18/2/2024), ia tiba-tiba meminta maaf
kepada budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun.
Ternyata permintaan maaf Denny
bukan tanpa alasan. Ia meminta maaf karena sempat menghina Cak Nun yang sempat
menyebut Presiden Jokowi mirip Firaun beberapa waktu lalu.
"Ijinkan saya meminta maaf
sebesar2nya kepada cak Nun karena dulu mengolok2 beliau akibat mengatakan
adanya firaun. Saya dulu buta, sampai akhirnya kepala saya terantuk tembok
besar yang bernama fakta," cuitnya.
Denny Siregar pun mengaku tak
sadar dengan apa yang dilakukan dahulu.
"Tanpa sadar saya membangun
berhala manusia dalam pikiran kecil saya. Cak Nun sadar lebih dahulu, jauh
sebelum orang2 berfikir tentangnya. Maafkan saya yg kerdil ini, mbah.. "
sambung yang pernah menjadi pendukung Jokowi ini.
Dalam cuitannya itu, Denny juga
menampilkan video yang memberitakan pernyataan Cak Nun yang menyindir
pemerintahan Jokowi seperti Firaun. Unggahan pegiat media sosial ini kemudian
diserbu komentar beragam warganet.
"Sdhlah Bang Den, jgn
memperburuk keadaan. Krn ini sdh mirip2 cak islah. Terima saja kekalahan dgn
lapang dada, bukan terus menghina2. Bukankah kita semua makhluk hina?"
kata warganet.
"Semoga permohonan maaf ini
menjadi langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam dan saling
pengampunan." sahut yang lain.
"Kita juga masih menunggu permintaan maaf dari denny ke imam besar," sentil netizen.
Sebelumnya, viral di media sosial
potongan video ceramah Cak Nun yang menyebut Jokowi sebagai Firaun dan Menko
Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman.
Sebelumnya, Denny Siregar
menuliskan pesan mendalam terkait kekalahan Ganjar-Mahfud di quick count
Pilpres 2024. Dalam akun X atau Twitternya, Denny Siregar tampak menenangkan
para pendukung Ganjar-Mahfud.
"Kita sudah melawan
sebaik-baiknya. Sehormat-hormatnya," cuitnya dikutip Sabtu (17/2/2024).
Ia juga mengucaokan rasa
hormatnya terhadap para pendukung Ganjar-Mahfud yang sudah berjuang
bersama-sama.
"Salam hormat, buat
kawan-kawan," lanjutnya.
Dalam unggahan lainnya, Denny
Siregar juga tampak mengungkap isi percakapannya dengan Ganjar soal ke
depannya.
"Di satu kesempatan saya
ketemu sama Ganjar. Saya bertanya satu hal penting, 'Pak, jika seandainya bapak
benar kalah dan diajak gabung di kabinet, apakah bapak bersedia?'" tulis
Denny Siregar.
"Jawabnya, 'Tidak. Saya akan
menjadi oposisi sejati. Baguslah, pak. Karena kalau anda disana, saya yang akan
berhadapan dengan bapak'," sambungnya.
Netizen pun tampak mengomentari
cuitan Denny Siregar itu.
"Gw rasa gak semua org bisa
konsolidasi dan gabung ke kabinet. Itu harus turunin ego, makan hati jir kl
abis kalah. Dan gw setuju pak Ganjar jd opisisi itu bermartabat dan
keren," tulis netizen.
"Bohong banget? Gmn cara dia
jadi oposisi? Dia bukan anggota DPR, dia bukan ketua umum Partai. Terkait sikap
PDIP, ya tergantung keluarga Ibu Mega lah," tulis netizen lain.
"Ishhh, PD banget, emang
bakal diajak?" tulis lainnya.
"Syukurlah! Semoga PDIP
bener2 teguh dengan jati dirinya oposisi lebih terhormat dari pada gabung
pelanggar konstitusi," tulis netizen.
"Oposisi lebih terhormat
daripada membebek kekuasaan yg menang dengan segala cara," tulis lainnya.
Diberitakan sebelumnya, Terkait
Sirekap yang kerap bermasalah, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria
Bima memberikan peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ia meminta agar KPU dan Bawaslu
tidak mempermainkan suara rakyat di Pemilu 2024. Bahkan Aria Bima menyebut KPU
dan Bawaslu bisa terkena azab bila bertindak curang dan mempermainkan rakyat.
Hal itu disampaikan Aria menanggapi berbagai
kejanggalan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU.
"Untuk rekap, saya sekali
lagi pakai ilmu wong Jowo yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu
bisa kena azab."
"Yang main-main dengan suara
rakyat tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa, vox populi vox dei,"
kata Aria menanggapi berbagai kejanggalan Sirekap milik KPU di Media Center
Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/2/2024).
Tak hanya satu kejanggalan,
politisi PDIP itu mengatakan ada banyak yang membuat masyarakat bingung dengan
Sirekap.
"Secara fisik ada yang mati.
Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang
diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan," tegasnya.
Menurutnya ada dua opsi untuk
menanggapi soal Sirekap tersebut. Airia menyebut terdapat indikasi kecurangan
dalam Sirekap.
"Ada dua persepsi, apakah
perlu ditampilkan seperti QC itu rekapnya atau dihentikan dulu, supaya tidak
mengacaukan situasi penghitungan secara bertahap," ungkapnya.
"Tapi selalu muncul di media
sosial tentang segala kecurangan yang ada. Ini yang perlu saya sampaikan, untuk
hal-hal yang terkait dengan rekap manual penghitungan berjenjang saat ini.
Saksi-saksi banyak usulan untuk tidak menandatangani karena banyak kecurangan-kecurangan
yang ada tidak dalam proses penghitungan di TPS," jelas Aria Bima.
Sudah Lapor KPU dan Bawaslu
Deputi Hukum Tim Pemenangan
Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkap pihaknya sudah
melapor ke KPU RI dan Bawaslu RI atas dugaan kecurangan di Sistem Informasi
Rekapitulasi Suara (Sirekap), sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu
2024.
Pihaknya mendesak Bawaslu untuk
segera melakukan investigasi terhadap indikasi kecurangan di Sirekap tersebut.
“Kami sudah melaporkan ini baik
ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi
terhadap hal ini supaya kita tidak dicurangi, supaya publik juga tidak
dicurangi,” ujar Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Dia mengatakan kecurangan yang
terjadi di Sirekap itu bahkan sudah tersebar di media sosial. Dia menyebut
kecurangan yang paling banyak tersebar di media sosial itu menunjukkan adanya
tambahan suara bagi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Raka.
“Ini yang paling banyak kita
temukan dalam pemberitaan-pemberitaan terutama di media sosial disertai dengan
video yang bisa kita saksikan,” tegas Todung.
Menurut Todung, jika kecurangan
ini dibiarkan maka akan menghapus integritas Pemilu itu sendiri.
“Dan kami berpendapat bahwa ini
sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres jurdil
(jujur dan adil),” tandasnya. (tvone)