Presiden
Jokowi/Net
SANCAnews.id – Ketua Dewan Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah berubah.
Menurut Harkristuti, Presiden Jokowi sudah berpaling dari sebelumnya mendengarkan masyarakat, kini hanya mendengarkan suara kelompok tertentu.
Hal tersebut disampaikan Harkristuti dalam acara One Desk The Forum yang tayang di KompasTV pada Rabu (7/2/2024).
"Saya tidak menegasikan bahwa Pak Jokowi banyak melakukan perubahan pembangunan. Kami setuju itu. But it was in the past, yang sama saat ini itulah menjadi masalah," kata dia.
"Kan kita tidak pernah mempersoalkan, 'wah pak Jokowi kerjaannya jelek', kemarin-kemarin kita nggak pernah. Yang kita persoalkan adalah kok sekarang itu terjadi, ada kalau 'bahasa Perancisnya', walik grembyang," lanjutnya.
"Walik grembyang itu berbalik. Dari orang yang tadinya mendengar rakyat, tiba-tiba sekarang yang didengarkan cuma kelompok tertentu saja yang kemudian menimbulkan adanya peristiwa-peristiwa di Mahkamah Konstitusi dan lain-lainnya. Itu adalah menunjukkan bahwa, Apa memang sudah berhenti sih mendengar rakyat?"
Menurut Harkristuti, sikap yang lebih mendengarkan rakyat itulah yang menjadi kelebihan Jokowi, namun sekarang sudah berubah.
"Buat saya, itu adalah salah satu kelebihan beliau di awalnya. Ya jadi semua program-programnya untuk rakyat. Itu membuat rakyat senang, in the beginning," ujarnya.
"Tapi kemudian tadi, walik grembyang. Kenapa walik grembyang, ya teman-teman ahli politiklah yang tahu kenapa itu terjadi," pungkasnya.
Seperti yang diketahui, baru-baru ini mahasiswa dan guru besar dari sejumlah universitas di Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait posisi Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.
Sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Padjadjaran (Unpad) melontarkan pernyataan yang meminta Pemilu 2024 digelar secara demokratis, dan Presiden berhenti cawe-cawe atau ikut campur.
Pernyataan sikap ini pertama kali dikeluarkan dari UGM, yang merupakan kampus almamater Jokowi pada 31 Januari 2024 lalu.
Para guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulaksumur di mana mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.
Para sivitas akademika UGM tersebut juga menyinggung pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka pun meminta agar Jokowi berpegang teguh pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi. (kompas)