Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi jajaran
pengurus partai memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem,
Jakarta, Kamis (5/10/2023)
SANCAnews.id – Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan, sudah menjadi kewajiban hukumnya untuk mendukung inisiatif hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.
Diketahui, inisiatif penggunaan hak angket pertama kali disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
"Saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional (berupa penggunaan hak angket) itu," ujar Surya kepada wartawan di Wisma Nusantara, Jumat (23/2).
Menurutnya akan sangat disayangkan apabila ada hak untuk menggunakan hak angket bila kemudian tidak digunakan. Meskipun hal itu pertama kali disampaikan Ganjar yang merupakan kader PDI-P.
"Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan jelaslah memberikan support memberikan katakanlah dukungan," tegas Surya.
"Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural saja," tandasnya.
Sebelumnya, calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (pilpres) 2024 di DPR. Adapun partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar di Jakarta, Senin (19/2) kemarin. (jawapos)