Ketua DPP Bidang Media Partai Ummat, Buni Yani
SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani mengatakan, alasan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya sudah cukup, setelah yang bersangkutan tidak netral pada Pemilu 2024.
Buni Yani mengklaim Jokowi berpihak kepada pasangan nomor urut dua dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sehingga pengerahan sumber daya pemerintah untuk memenangkan keduanya tak terelakkan.
"Sudah cukup alasan memakzulkan Jokowi. Jokowi terang-terangan tidak netral dan berpihak ke no 2. Yang artinya semua sumber daya pemerintahan dikerahkan untuk memenangkan no 2. Ini jelas kecurangan yang harus dilawan. Makzulkan!" ungkapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (25/1).
Sudah cukup alasan memakzulkan Jokowi. Jokowi terang-terangan tidak netral dan berpihak ke no 2. Yang artinya semua sumber daya pemerintahan dikerahkan untuk memenangkan no 2. Ini jelas kecurangan yang harus dilawan. Makzulkan!
— Buni Yani (@BuniYani) January 24, 2024
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seorang Presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024) dikutip dari Republika.
Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, Jokowi pun menekankan agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Saat ditanya apakah ia akan menggunakan kesempatan berkampanye itu, Jokowi tidak menjawab jelas.
"Ya boleh saja saya kampenye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia.
Ia hanya mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye. "Ya nanti dilihat," ujarnya. (populis)