Presiden Joko Widodo (memakai jaket) dalam acara penyerahan
Pesawat C-130J-30 Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu
(24/1/2024)
SANCAnews.id – Polemik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut kepala negara dan menteri boleh berkampanye dan juga memihak salah satu pasangan calon, masih terus berlanjut. Tak hanya pernyataannya kali ini, lokasi pernyataan Jokowi yakni Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pun ikut disorot.
Pengamat Militer dan Akademisi Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menilai para prajurit TNI yang berada di belakang saat Presiden Jokowi menyatakan presiden bisa berpolitik dan berkampanye seolah-olah dijebak.
"Tidak tahu ya apakah tiba-tiba dirancang supaya background-nya tentara gitu ya. Saya menangkapnya seolah-olah presiden ngomong gini 'saya presiden, di belakang saya TNI' nah kira-kira gitu," ucap Connie di Jakarta, dikutip Jumat (26/1/2024).
Ia menyebut apa yang dilakukan Jokowi kemarin sebagai kejahatan politik terbesar, seraya meyakini juga eks wali kota Solo itu tidak akan mengambil cuti untuk menjaga netralitas kepaa negara dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Gambar kemarin membuat saya kok merasa presiden sudah tidak mau cuti, ini kayaknya melakukan kejahatan politik. Kejahatan terbesar politik, apa kejahatan terbesar di politik itu? Treason (pengkhianatan)," lanjutnya.
Pengkhianatan ini, tutur dia, dapat dilihat dari sudah dicampuradukkannya fungsi Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan turut mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres.
Kejahatan luar biasa ini, kata dia, bukan saja mengkhianati bangsa dan negara tapi juga mengkhianati institusi TNI. "Jadi itu punishment-nya kalau tidak dipenjara, dimatiin (dibunuh) dan pinalti. Menurut saya bukan cuma mengkhianati negara, (tetapi juga) mengkhianati TNI. Lihat dong adik-adik di sana pakai baju hijau (prajurit), pernah ditanya tidak, dia akan difilmkan belakangnya seperti itu?," ujar dia.
Jangan sampai, ucap dia, Jokowi menganggap bahwa TNI/Polri sudah di tangannya dan akan menuruti perintah, karena sesungguhnya mempertahankan kedaulatan negara, ada di tangan rakyat. "Jadi saya kalau mau bertanya dalam kesempatan ini, Mr. Presiden how far can you go," tutur Connie.
Sebelumnya, pernyataan mengejutkan diucapkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. "Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," katanya. (inilah)