Tim kuasa hukum TPDI, Patra M Zein, di PN Jakarta Pusat,
Senin (29/1)/rmol
SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib meminta maaf kepada masyarakat selama 7 hari berturut-turut atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
Selain itu, para tergugat juga diharuskan membayar kerugian sebesar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk membangun sekolah demokrasi bagi rakyat.
Demikian disampaikan kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Patra M. Zein, saat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi, Pratikno, Anwar Usman dan KPU, Senin ( 29/1).
Dari segi pidana, kata Patra, penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tergugat melanggar hukum.
"Tuntutan dari para penggugat sudah jelas. Tuntutannya kita minta PN Jakpus untuk menyatakan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Patra M. Zein di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Senin (29/1).
Selain itu, pihak tergugat juga diminta untuk meminta maaf di media kepada seluruh rakyat Indonesia atas perbuatan yang mereka lakukan.
"Kita minta mereka melakukan permohonan maaf secara tertulis di dua media selama tujuh hari berturut. Kepada siapa kita minta maaf? Kepada prinsipal, kepada masyarakat, kepada rakyat, atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan," tegasnya.
Dari sisi perdata, lanjut Patra, pihak penggugat menuntut agar tergugat membayar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk membangun sekolah demokrasi.
"Tentu dalam perdata dimungkinkan para penggugat mengajukan tuntutan materiil berupa 1 juta rupiah, sementara immateriil sebesar 1 triliun. Untuk apa uangnya? Prinsipal menyatakan untuk membangun sekolah demokrasi supaya masyarakat bisa mendapatkan pencerahan pendidikan politik dan tidak dibodoh-bodohi. Jadi itu garis besarnya," ujar Patra.
"Gugatan ini semoga dapat berlangsung dapat diperiksa dan diputus pada saatnya nanti," tutupnya. (rmol)