SANCAnews.id

Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan/Istimewa 

SANCAnews.id – Keputusan mundur yang diambil Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, diperkirakan akan diikuti oleh calon presiden atau wakil presiden yang saat ini masih memegang jabatan publik.

Hal itu disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo saat berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1).

“Mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti," ucap Ganjar.

Ganjar mengapresiasi langkah yang diambil oleh pasangannya di Pilpres 2024 tersebut. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah ini, sikap tersebut menunjukkan kalau Mahfud adalah sosok pemimpin yang berintegritas.

"Saya hormat pada Pak Mahfud. Anda orang yang integritasnya hebat," ucapnya.

Saat disinggung langkah Mahfud seharusnya diikuti Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang notabene merupakan pasangan Capres-cawapres Nomor Urut 2, Ganjar membenarkan hal tersebut.

"Iya, termasuk. Siapapun yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi conflict of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," tegas Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar menyatakan bahwa sebenarnya rencana Mahfud mundur dari jabatan Menko Polhukam tersebut sudah lama dibicarakan. Namun, masih menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan.

"Tapi meski baru mundur sekarang, apakah yang lain ada yang mundur lebih dulu? Kan tidak. Maka Pak Mahfud lah yang selalu pertama," pungkasnya. (rmol)

Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan/Istimewa 

SANCAnews.id – Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menaikkan gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri.

"Setiap kenaikan tentu kita sambut positif," kata Anies di sela kampanyenya di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (31/1).

Jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu pun mengajak ASN dan TNI/Polri untuk bersyukur atas kenaikan gaji ini.

"Tentu ASN, TNI/Polri bersyukur, dan kita juga bersyukur," sambungnya.

Meski demikian, capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa ini tetap menilai kenaikan gaji seharusnya tidak hanya dilakukan jelang pelaksanaan pemilu.

"Sesungguhnya ini dibutuhkan bukan hanya menjelang tanggal pemilu, tapi dibutuhkan oleh PNS, TNI Polri, sepanjang perjalanan mereka kemarin," kritik Anies.

Untuk kenaikan gaji TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional.

Sementara besaran gaji Polri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (rmol)

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta beberapa hari lalu/Ist
 

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpeluang menggantikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, relevan jika Partai Demokrat masuk dalam struktur pemerintahan, karena sudah tergabung dalam jajaran koalisi pemerintah.

“Sebab, Presiden Jokowi perlu menambah awak di pemerintahan untuk mengantisipasi jika isu mundurnya sejumlah menteri kian mengancam stabilitas pemerintahannya,” kata Khoirul Umam kepada wartawan, Rabu (31/1).

Khoirul Umam menilai saat ini Presiden Jokowi tidak mempunyai beban untuk mengajak Partai Demokrat masuk ke pemerintahan, setelah beberapa kesempatan sebelumnya kerap diveto oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Lanjut Khoirul Umam, pertemuan antara AHY dan Jokowi di Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu merupakan sinyal tegas akan masuk kabinet dengan memegang jabatan Menko Polhukam.

“Dengan kalkulasi ini, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta beberapa hari lalu, bisa saja menjadi sinyal bagi Jokowi untuk menggelar karpet biru bagi masuknya AHY di posisi menteri di pemerintahan Jokowi saat ini,” tutup Khoirul Umam. (rmol)

Unjuk rasa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di DOR berlangsung ricuh. (Liputan6.com) 

SANCAnews.id – Aksi demonstrasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berlangsung ricuh. Massa melemparkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto dengan miniatur botol air dan kayu. Peristiwa itu terjadi di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Rabu (31/1/2024).

Saat itu, Brigjen Suyudi berdiri untuk menenangkan emosi massa yang memaksa masuk ke gedung DPR. Massa merobohkan pagar menggunakan tambang. Tali diikatkan pada salah satu besi, lalu ditarik bersama-sama.

Saat itulah, Brigjen Suyudi berusaha menghadang aksi tersebut. Salah seorang anggota bergegas memanjat memotor tambang menggunakan pisau sangkur.

Tindakan kepolisian memicu amarah massa, sehingga sewaktu tali terputus, massa melempar dengan botol air mineral, kayu, hingga batu ke arah Wakapolda Metro Jaya.

Spontan, anggota yang lain langsung melindunginya dengan tameng plastik dan diarahkan menjauh dari lokasi.

Karena situasi semakin tak terkendali, polisi melepaskan water canon ke arah pengunjuk rasa. Sementara itu beberapa anggota polisi yang mengawal jalannya aksi unjuk rasa dilaporkan terluka.

Hal ini disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat mengimbau massa.

"Anggota kami terluka beberapa. Tolong mundur," kata Susatyo di lokasi.

Susatyo meminta massa aksi untuk melakukan unjuk rasa secara damai. "Mohon sekali lagi tidak melempari, tidak merusak pagar DPR," ujar Susatyo.

Demo Apdesi Ricuh

Massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengasahan Revisi Undang-Undang (RUU) Desa. Aksi demo Apdesi ini dilaksanakan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (31/1/2024).

Situasi kian panas, massa memaksa masuk ke dalam kompleks parlemen untuk menemui anggota DPR. Berbagai cara dilakukan oleh massa, mulai dari menjebol tembok menggunakan palu hingga merusak pagar-pagar yang menjadi pembatas antara massa aksi dengan petugas kepolisian di dalam.

Sementara itu, dari atas mobil komando orator mendesak agar bisa bertemu dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Massa meminta Puan segera menjadwalkan pengesahan Revisi Undang-Undang Desa.

Bahkan, massa aksi demo mengancam akan bermalam di Gedung DPR bila tuntutan tak terpenuhi.

"Ibu Puan tanda tangan hari ini, jika tidak ada tanda tangan jangan berharap kami tinggalkan tempat ini," ujar orator.

Orator juga menghasut peserta unjuk rasa untuk menduduki Gedung DPR. Massa mengikat pagar dengan tali tambang, kemudian ditarik secara bersama-sama dengan instruksi dari orator.

"Kita masuk semua, majuuuu" kata orator demo Apdesi dari atas mobil komando.

Akibatnya, pagar-pagar rusak dan nyaris roboh. Polisi dengan cepat, memotong tambang.

Namun, aksi polisi justru memantik emosi massa. Mereka meluapkan emosinya melempari polisi dengan batu dan botol air mineral. Polisi lantas menyemprotkan mobil water canon untuk memukul mundur massa. (liputan6)

Butet Kartaredjasa Ingatkan Jokowi Agar Tak Bandel/Ist 

SANCAnews.id – Tak henti-hentinya seniman dan budayawan Butet Kartaredjasa mengkritik Presiden Jokowi. Kali ini, dia mengingatkan Jokowi agar tidak membandel.

Kritik Butet itu tak lepas dari aksi panggungnya lewat pembacaan pantun, saat Hajatan Rakyat di Kulon Progo, Minggu (28/1/2024), yang berujung dilaporkan ke polisi.

Dalam hal ini, Butet Kartaredjasa tak menampik, aksi panggungnya saat itu merupakan kritik dan ungkapan kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi yang didukungnya pada pemilu 2014 dan 2019.

"Melaporkan saya tidak apa-apa, semua warga boleh melakukan apapun karena dijamin undang-undang," pungkas Butet kepada awak media, Selasa (30/1/2024). 

Selain itu, dia menuturkan kritik sangat berbeda dengan penghinaan.  

"Kita harus bisa membedakan mana ujaran kebencian, mana penghinaan, dan mana kritik," kata dia. 

Bahkan, budayawan asal Jogja itu, mengklaim setiap karya seninya selalu mengandung muatan kritik.  

"Tapi cara saya menyajikan kritik itu dalam kultur Jawa disebut Guyon Parikeno, ada unsur bercanda," pungkasnya. "Saya (dalam berkesenian) menempatkan diri sebagai Punakawan," sambungnya. 

Untuk diketahui, peran Punokawan dalam dunia pewayangan adalah mengingatkan ksatria utama lewat candaan dengan harapan ksatria tersebut tidak sakit hati dan sadar diri.  

"Tapi kalau kstarianya dicubit tidak merasa sakit, ya dijewer, atau tendang bokonge (pantatnya), gitu loh,” ujar Butet. 

"Jadi cara mengingatkan itu ada progesinya, ada tahapan-tahapannya, itu yang namanya Guyon Parikeno," sambungnya. 

Lanjut Butet mengatakan, bahwa mengkritik lewat candaan juga selama ini ia terapkan di Teater Gandrik yang diasuhnya. 

 "Teater Gandrik isinya bercanda-bercanda saja, orang nonton ngakak-ngakak (terbahak bahak), tapi ada muatannya, itulah tradisi Guyon Parikeno yang menjadi bagian kultur Jawa yang hebat," pungkas Butet.  

Kemudian, di saat disinggung soal pelaporan ke polisi membuatnya berhenti mengkritik Jokowi? 

"Saya itu cuma menyatakan kejujuran, saya belum terlatih untuk berdusta dan berbohong, yang saya ucapkan selama ini hanya kejujuran hati dan pikiran," ucap Butet. 

"Nanti kalau saya sudah terampil bohong dan berdusta mungkin saya akan memamerkan kemunafikan saya," sambungnya. 

Di samping itu, Butet ingatkan Jokowi agar tak jumawa ketika masih berkuasa.  Ia menyinggung bagaimana dulu Orde Baru di bawah kepimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun akhirnya tumbang secara tragis akibat gelombang protes rakyat yang terus membesar. 

"Pak Harto (Soeharto) yang berpengalaman 7 kali jadi presiden pun tumbang, jadi kalau Pak Jokowi tetap bandel (dengan manuvernya dalam Pemilu Presiden 2024), nanti sejarah akan membuktikan," pungkas Butet. 

Menyikapi kemungkinan pelaporan atas dirinya terus berlanjut, Butet pun siap dengan skenario terburuk. 

"Itu sudah menjadi risiko (jika kritis dipolisikan)," ucapnya. 

Menurut Butet, advokat senior yang juga Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis telah menyatakan siap mendampinginya jika ia diproses hukum atas aksi panggungnya.

 - Istana Pasang Badan 

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi sindiran dari budayawan Butet Kartaredjasa yang diduga ditujukan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, sikap Presiden Jokowi biasa-biasa saja lantaran sudah sering menerima sindiran dari sejumlah pihak. 

"Sudah sering Pak Jokowi terima sindiran," kata Ari kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/1/2024). 

Selain itu, Ari menyampaikan,  Jokowi menerima banyak hal sejak 2014, mulai dari kabar bohong atau hoaks, ujaran kebencian hingga fitnah, namun bersikap biasa saja. 

"Banyak hal dari 2014 kan, hoaks, ujaran kebencian, bahkan hal lain, fitnah, tapi bapak selama ini biasa-biasa saja," ujarnya. (tvone)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menyindir Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengaku kesulitan memahami bantuan sosial (bansos) dengan stiker pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Lukman menyindir, jika Bawaslu berhasil mengusut bansos berstiker Prabowo-Gibran, sanksi yang diberikan bisa jadi hanya berupa ancaman, sehingga pelanggaran akan terulang kembali.

"Kalaupun berhasil didalami, Bawaslu emang bisa ngapain? Paling cuma ngancam "Awas Loe!", lalu terjadi lagi pelanggaran ke sekian," ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (29/1).

Kalaupun berhasil didalami, Bawaslu emang bisa ngapain ? Paling cuma ngancam "Awas Loe !", lalu terjadi lagi pelanggaran ke sekian ???? pic.twitter.com/dV9Rzy4KHj

— Lukman Simandjuntak (@hipohan) January 29, 2024

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diketahui belum menemukan fakta tentang bansos dengan stiker pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan foto yang tersebar di media sosial perlu ditelusuri untuk memastikannya, apalagu lokasi penyaluran bansos yang tertera di dalam gambar tersebut.

"Kan itu perlu telusuri. Satu, bentuknya foto, terus di mana dan bagaimana kan belum jelas," kata dia, di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2024, dikutip dari Tempo.

Ia pun menjelaskan yang perlu diselidiki adalah asal usul foto. "Apakah kemudian foto itu didapat A dan B atau kemudian benarkan foto demikian? Atau bagaimana kan kita enggak ngerti juga," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengaku mencari tahu foto yang memuat stike Prabowo-Gibran dalam bansos sulit. Rahmat menyatakan sedang mencari tahu kebenaran informasi terkait hal tersebut di Kementerian Sosial dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Dan pengunggah foto akan dipanggil saat Bawaslu menemukan adanya pelanggaran dalam penyebarannya. "Kemungkinan dipanggil kalau sudah ada temuannya," ujar dia. (populis)

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja 

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengabaikan saran perbaikan terkait jumlah penonton jelang debat mendatang.

“Kami sudah sampaikan agar tidak mengganggu, dan juga yang kita perlu dengar adalah perdebatan para capres dan cawapres bukan teriakan para pendukung,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Menurutnya, tidak masalah jika penonton atau pendukung yang hadir sebagai bentuk menyemangati para paslon saat debat, akan tetapi pada praktinnya tidak demikian.

“Kalau menyamangati para kandidat, ya silakan, biar ramai. Tapi pertanyaannya kalau sudah mengganggu kan inti debat jadi hilang,” tuturnya.

Meskipun begitu, ia mengaku pasrah seraya meyakini bahwa KPU memiliki solusi lain untuk menangani keriuhan pendukung saat debat terakhir mendatang. “Saran perbaikan kami itu tidak (diindahkan). Tapi mungkin KPU punya pendapat lain,” kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu meningatkan keriuhan penonton debat rentan menganggu konsentrasi kandidat Pilpres 2024, sebagaimana gelaran debat keempat pilpres pada Minggu (21/1/2024) lalu.

“Catatannya noise (berisik) aja, supporternya yang terlalu noise. Bahkan cenderung mengganggu,” ujar dia kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Namun, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa format pada debat terakhir mendatang tidak akan berubah dari format sebelumnya.

“Format debat termasuk penyelenggaranya tetap.Tetap ada tim pasangan calon yang jumlahnya 75 orang, jadi tetap,” ujar Hasyim saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024). (inilah)

Fahri Hamzah, Fungsionaris Partai Gelora 

SANCAnews.id – Sebuah video yang memperlihatkan petinggi Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengobrol dan menyebut Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menjadi tersangka pasca Pilpres 2024 membuat heboh dan menghebohkan internet.

Video itu mendapat reaksi netizen, khususnya pengguna X. Di awal-awal video itu diunggah akun X @Gojekmilitan, Fahri langsung mendapat serangan balik netizen. 

“Tampang Lu kusut bener @Fahrihamzah sampai kalap statment lu,” komentar @macanutara_. 

“@Fahrihamzah Tenang rakyat lagi mengusahakan semua masuk termasuk benih benur,” imbuh @tatargaluh77 menyinggung kasus yang kerap dikaitkan dengan sang politisi. 

Ada juga yang menilai gesture Fahri. “Gesturnya bimbang, rambut memutih, muka kusam, mimik membosankan… ciri-ciri bentar lagi dipanggil Tuhan,” kata @Oddy2Ruddy. 

Yang lain menganggap apa yang dilontarkan sebagai bentuk aksi menjilat. “Jilatannya ngerihhhhh… Saking takutnya kasus benur diungkap…. Mirip prabowo yg dl macan skrng jadi meong…… Gw bilang si @Fahrihamzah  tolol setolol tololnya orang,” kritik @pejoeangretjeh. 

“Dari  rambut  yang  udah  memutih  itu  menandakan @Fahrihamzah  sangat  lelah  nyebokin  belimbing sayur  dan Omon – omon,” ujar @WiberMelayu. 

“Warga “X” mengatakan, pasca Pemilu, Para ketua partai yg mendukung Paslon 02 akan jadi tersangka, karena membela penculik aktivis 98,” tegas @LamsijanReborn. 

Diberitakan sebelumnya, dalam video yang salah satunya dibagikan akun X @Gojekmilitan tampak Fahri Hamzah sedang duduk dengan orang-orang mengobrol dengannya sambil merekam pendukung Prabowo-Gibran tersebut. 

Di bagian lain tempat itu terlihat tiga pria ikut menyimak perbincangan mereka. Video berdurasi 1 menit 33 detik itu diawali dengan pernyataan Fahri bahwa Anies dan Muhaimin akan jadi tersangka. 

“Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin,” kata Fahri. 

Lawan bicaranya yang terdengar adalah dua pria kemudian sempat bertanya sebaliknya nanti kalau Anies menang situasinya bagaimana. Mereka juga menyinggung soal proyek Food Estate. 

Obrolan itu sedikit terpotong dan tampaknya mereka menanyakan kemungkinan Food Estate ini juga nantinya berproses hukum. 

“Ndak ada. Belum pernah diperiksa. Itu tidak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin,” tegas Fahri mengomentari pertanyaan itu. 

“Sudahlah bos, Anda ini bayes, Anda tidak suka Jokowi. Ini pendukung-pendukungnya Prabowo lama itu, nggak Suka Jokowi akhirnya benci Prabowo. 

Pendukung-pendukung Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo akhirnya benci Prabowo,” ujar Fahri. 

Kedua pria yang mengobrol dengan Fahri kemudian berkata, “Kami tidak seradikal itu juga Bang.” 

Tidak diketahui di mana video itu direkam dan kapan. Juga belum diketahui soal keasliannya dan siapa yang mengobrol dengan Fahri. 

Namun, soal adanya capres tersangka setelah pilpres sudah pernah dilontarkan Fahri lewat tweet-nya di akun X pribadinya beberapa waktu lalu. (herald)

Klose Jokowi vs Roky Gerung 

SANCAnews.id – Pengamat politik terkemuka Rocky Gerung melontarkan kritik pedasnya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rocky Gerung menyoroti strategi kontroversial Jokowi yang menggunakan program bantuan sosial (Bansos) sebagai alat politik untuk mendukung putranya, Gibran, sebagai calon wakil presiden pada 2024.

"Sejarah akan mencatat bahwa pemilu di ujung masa Pak Jokowi ternyata hanya sebuah permainan makelar kekuasaan, bukan tindakan seorang negarawan". 

Rocky Gerung menyatakan bahwa pemberian Bansos kepada rakyat seolah menjadi alat untuk membeli dukungan agar suara pada pemilu nantinya jatuh pada Jokowi. 

"Rakyat diijon oleh duitnya sendiri, itu gila. Tidak ada dana presiden, hanya uang rakyat yang dimanfaatkan untuk menipu rakyat". 

Ia menyebutnya sebagai taktik makelar kekuasaan yang memanfaatkan dana rakyat untuk tujuan politik pribadi. Rocky Gerung menyoroti ironi bahwa dana presiden, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara, justru menjadi instrumen untuk menipu rakyat. 

"Bansos sebagai alat politik, memperlihatkan betapa busuknya strategi kekuasaan hanya untuk meneruskan legasi politik dinasti". 

Ia menyatakan bahwa strategi ini memperlihatkan ketidaksempurnaan persiapan Jokowi, yang akhirnya memanfaatkan sisa-sisa kekuasaan untuk mencapai ambisinya. 

"Pak Jokowi memanfaatkan kemiskinan dan ketiadaan pendidikan rakyat untuk mencapai ambisinya. Itu kejam dan tidak etis". 

RockyGerung juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut, terutama terkait Bansos beras yang dijanjikan sebelum hari pencoblosan.  

"Politik dirusak oleh presiden sendiri, negara dijadikan percobaan untuk menanam benih kekuasaan yang hanya bisa tumbuh melalui ambisi pribadi". 

Ia menilai hal tersebut sebagai pameran kekuasaan dan festival politik yang merusak tatanan demokrasi. 

"Penggunaan Bansos sebagai alat untuk mendukung Gibran menunjukkan kekacauan dan kekacauan berpikir dalam rezim ini". 

Rocky Gerung mengkritik kebijakan ini sebagai penggunaan uang rakyat untuk kepentingan politik pribadi, yang menunjukkan busuknya strategi kekuasaan yang semata-mata untuk meneruskan dinasti.  

"Rakyat tidak hanya menjadi saksi, tapi juga korban dari politik yang memanfaatkan uang mereka demi kepentingan politik pribadi". 

Ia menegaskan bahwa rakyat seharusnya tidak menjadi korban dari ambisi politik yang tidak etis. Rocky Gerung menyebut bahwa perubahan politik di masa depan harus mempertanggungjawabkan tindakan Sri Mulyani, menteri keuangan yang terlibat dalam alokasi dana tersebut.  

"Sri Mulyani terpaksa menjadi kasir yang mengetahui ketidaksempurnaan kebijakan, namun tunduk pada perintah Pak Jokowi." 

Rocky Mengatakan bahwa mencerminkan keprihatinan terhadap kemungkinan keterlibatan aparat negara dalam kepentingan politik yang dapat merugikan rakyat. (viva)

Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Dharma Pongrekun (Photo : YouTube: Richard Lee) 

SANCAnews.id – Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komisaris Jenderal (Komjen) Dharma Pongrekun menyatakan, Ahli Biokimia dan Penemu PCR, Kary Mullis dibunuh karena menolak menggunakan alatnya untuk menguji gejala COVID-19.

Pernyataan Komjen Dharma tersebut bertolak belakang dengan informasi yang beredar, Kary Mullis meninggal dunia karena pneumonia pada usia 74 tahun pada 7 Agustus 2019. 

“PCR (polymerase chain reaction) tujuannya bukan buat tes virus, ini cuma garis-garis, ini kloni DNA, penemunya dokter Kary Mullis, tahun 1993, dia mendapatkan nobel,” kata Komjen Dharma di YouTube Richard Lee. 

“5 bulan sebelum COVID, dia dibunuh. Memang tidak akan dikatakan dia dibunuh, dia mati karena dia protes tak mau alatnya digunakan,” sambungnya dilihat Selasa, 30 Januari 2024. 

Jenderal Polisi Bintang 3 itu membantah saat pernyataannya dinilai cocoklogi dan sambunglogi oleh Richard Lee. “Time will tell (waktu yang akan menjawab),” tegasnya. 

Lebih lanjut, Komjen Dharma blak-balan menyebut pandemi COVID 19 sudah direncanakan sejak 2010 oleh Rockefeller Foundation.

“Covid sudah direncanakan sejak 2010 oleh Rockefeller Foundation dan disimulasikan tahun 2015, lalu dimainkan tahun 2020 untuk Indonesia, tapai kalau di luar sudah disosialisasikan tahun 2019,” kata dia.

Dharma menilai COVID-19 sengaja diciptakan atau disosialisasikan ke seluruh negara untuk percepatan program digitalisasi. Dia mengklaim bahwa data yang ia sampaikan merupakan hasil temuan intelijen. 

“Makanya kenapa COVID di belakangnya ada ‘ID’ Identity Digital. ‘oh itu cocoklogi’ lihat aja, time will time (waktu yang akan menjawab). Kelemahan sains di situ, kalu belum ada data, bukti dan jurnal dia belum bisa melihat benang merah,” kata dia. 

“COVID itu adalah singkatan dari Certificate of Vaccine Identity Digital. Lihat sekarang, siapa yang sudah kena (suntik vaksin) akan menerima sertifikat sebagai identitas digital untuk menjadi persyaratan boleh kemana-mana,” pungkasnya. (viva)

Butet Kertaradjasa dilaporkan ke Polda DIY oleh relawan Jokowi pada Selasa (30/1/2024) 

SANCAnews.id – Butet Kertaradjasa dilaporkan ke Polda DIY oleh relawan Jokowi pada hari ini, Selasa (30/1/2024). Tokoh budaya asal Bantul ini dinilai melontarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato pada kampanye Ganjar-Mahfud di Kulonprogo, pada Minggu (28/1). 

Ketua Pro Jokowi (Projo) DIY, Aris Widiyartanto menjelaskan, pelaporan ini dilakukan oleh beberapa unsur relawan Jokowi di DIY, antara lain Projo DIY, Sedulur Jokowi, dan Jokowi Arus Bawah. Pelaporan juga diawasi langsung oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DIY.

“Dari video-video yang beredar, Mas Butet terbukti melakukan upaya penghinaan terhadap Bapak Jokowi,” katanya, dikutip dari Harian Jogja.

Butet memang melontarkan kalimat kasar karena mengucapkan "asu" dan "wedus". Sayangnya kalimat tersebut dibarengi dengan sejumlah keadaan yang mengarah ke Presiden Jokowi.

“Itu tidak elok dilakukan oleh seorang budayawan ya. Seharusnya kalau beliau menyandang gelar budayawan harusnya memberikan contoh budaya yang baik kepada generasi muda minimal karena pengguna media sosial kebanyakan juga dari generasi muda,” ungkapnya.

Kegiatan kampanye menurutnya perlu dilakukan dengan cara yang santun dan lebih menonjolkan program paslon.

“Kita akan menyiapkan kegiatan untuk mobilisasi massa yang besar 2 Februari, kita akan memberi contoh kepada Mas Butet maupun ke pendukung pasangan lain tentang bagaimana cara berkampanye yang menyejukkan,” paparnya.

Di sisi lain, Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi TKD Prabowo-Gibran, Romi Habie, menuturkan pihaknya turut mengawal pelaporan ini sebagai pendamping hukum.

“Jadi karena Sedulur Jokowi ini kan juga meminta kepada TKD untuk mengawal dari beliau. Sehingga kami diminta ketua TKD untuk mengawal beliau agar proses ini bisa berjalan secara normal,” katanya.

Pelaporan mengacu pada kriminal umum yakni pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

“Relawan meminta agar supaya kriminal umum yang diajukan dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, pasal 218 KUHP,” ungkapnya.

Adapun alat bukti yang disiapkan yakni saksi yang menyaksikan langsung orasi Butet dan ada rekaman video yang sudah banyak beredar.

“Sebagai bentuk supaya ini tidak main hakim sendiri, maka kami lebih elegan menyampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian,” katanya. (gelora)

Jokowi dan Prabowo makan bakso/Net 

SANCAnews.id – DPP PDIP angkat bicara terkait pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, banyak pihak yang merespons pertemuan Jokowi dan Prabowo dinilai sebagai tindak lanjut dari pernyataan Jokowi yang menyebut presiden bisa berpihak dan berkampanye di Pilpres 2024.

“Kemudian memunculkan suatu respons sentimen negatif yang begitu besar,” ungkapnya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto lantas berkelakar mengaitkan pertemuan itu dengan proyek food estate garapan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dianggap gagal.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu mengatakan pertemuan Jokowi dan Prabowo itu seharusnya sambil makan jagung. Namun, karena proyek food estate gagal kemudian menunya diganti dengan bakso.

“Kemarin, ketika makan, karena yang mau dimakan mungkin jagung, tapi enggak tumbuh-tumbuh, maka dapatnya makan bakso,” ungkap Hasto.

Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan pertemuan tersebut menjadi simbol kuat dukungan Jokowi terhadap Prabowo di Pilpres 2024. Terlebih, cawapres Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Jokowi.

“Ya saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi ke mana,” ungkap Ganjar di Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024).

Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Tengah itu tidak merasa khawatir bila Jokowi mendukung Prabowo. Dia pun menghormati pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut. Ganjar lantas berkelakar bahwa Jokowi dan Prabowo akan bertemu lagi sambil makan bersama.

“Buat kami makin bagus apalagi kalau ada statement terbuka sehingga nanti tidak ada interpretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Mungkin habis itu makan soto, habis itu makan gudeg, gitu ya, boleh saja,” jelas Ganjar. (tvone)

Capres nomer urut 01 Anies Baswedan berdialog dalam agenda desak Anies dengan para pekerja di JI Expo Kemayoran (Senin-29-01-2024) 

SANCAnews.id – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan angkat bicara soal bus yang disewa simpatisan kampanye akbar di JIS, Jakarta Utara, Sabtu (10/2/2024).

"Ya, kami mendengar laporan-laporan tentang pembatalan sepihak atas bus-bus itu. Tapi semua tantangan itu tidak akan menghentikan semangat semua relawan dan pejuang," ujar dia, di JI-Expo, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Eks Gubernur DKI Jakarta ini pun juga mengatakan semangat para simpatisan semakin besar dan dia mengajak para rakyat untuk menyaksikan kampanye akbar.

"Betapa kebebasan dalam menjalankan kegiatan kampanye terganggu, bukan kah kita mau menjaga iklim demokrasi yang sehat," jelasnya.

Anies pun menyatakan bahwasanya perlu diberi kesempatan yang sama dengan seluruh pihak Paslon.

"Pertanyaan, apakah praktik ini mau dibiarkan, apakah cara seperti ini mau dilanjutkan, justru ini membuatnya kita semakin yakin Indonesia perlu perubahan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pesanan bus kampanye calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) tiba-tiba dibatalkan. 

Hal ini diungkapkan Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Said Didu melalui akun X miliknya @msaid_didu pada Sabtu (27/1/2024). 

Said mengatakan pesanan itu tiba-tiba dibatalkan padahal pihaknya sudah memesan dari jauh-jauh hari. Bahkan, pesanan bus itu sudah dibayar.

“Tim saya sudah pesan bus untuk acara kampanye akbar pasangan AMIN di JIS tanggal 10 Februari 2 hari lalu dan sudah dibayar. Hari ini kami ditelepon bahwa dibatalkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Tekanan makin jauh?” cuitnya. (tvone)

Kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Firmanto Laksana/rmol 

SANCAnews.id – Gugatan yang dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) atas pelanggaran hukum terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dinilai hanya mencari sensasi belaka.

Tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo selaku salah satu tergugat dari Firma Otto Hasibuan Firmanto Laksana mengatakan, sebelumnya tergugat dan penggugat telah melakukan mediasi namun belum menemukan solusi.

"Hari ini kita setelah sebelumnya melakukan mediasi, dan memang mediasi sampai dengan kemarin belum didapat kesepakatan," kata Firmanto di PN Jakarta Pusat,  Senin (29/1).

Firmanto menuturkan, apa yang disampaikan tim penggugat terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak mendasar.

"Yang disampaikan tadi, menurut kami atau tanggapan kami tidak berdasar. Jadi gugatannya yang disampaikan tadi tidak ada dasar yang bisa kita tanggapi," katanya.

Menurutnya, para penggugat hanya mencari sensasi semata di tengah memanasnya suhu politik saat ini. Pasalnya, Jokowi sama sekali tidak melakukan pelanggaran hukum, apalagi tidak ada bukti mengintervensi penyelenggara pemilu dan MK.

"Bagaimana bisa Bapak Ir Joko Widodo menanggapi apa yang dilakukan KPU, dan begitu juga dengan Bapak Anwar Usman. Jadi menurut kami ini hanya sensasi saja. Kalau secara hukum gugatannya menurut kami tidak berdasar," demikian Firmanto Laksana. (rmol)

Lautan manusia sambut Anies di Padang/Ist 

SANCAnews.id – Acara akbar kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

Jelang acara, bus pendukung Anies-Cak Imin mendadak dibatalkan. Hal tersebut disampaikan Said Didu di akun Twitternya.

"Tim saya sudah pesan bus untuk acara kampanye akbar pasangan AMIN di JIS tanggal 10 Februari dua hari lalu dan sudah dibayar. Hari ini kami ditelepon bahwa dibatalkan dengan alasan yang tidak masuk akal," tulisnya dikutip Senin (29/1/2024). 

Atas hal tersebut Politisi PKS Mardani Alu Sera menyebut pendukung AMIN akan melakukan longmarch untuk menuju JIS. 

Ia mengatakan bahwa dengan pembatalan bus tersebut tidak menyurutkan semangat para simlatisan untum ke JIS. 

"Saya bertemu byk orang, mereka akan hadir pd kampanye Akbar di JIS, namun bis di cancel dan menolak di sewa." 

"Gerakan perubahan tidak terbendung, masyarakat akan LONGMARCH JALAN KAKI menuju JIS," cuit Mardani. 

Cuitan tersebut pun turut dikomentari oleh akun resmi PKS. 

"Long march untuk Perubahan.. Bersiaaaap!" cuit akun @PKSejahtera. 

Netizen juga turut meninggalkan komentarnya dalam cuitan tersebut. 

"Ada aja yang terjadi dengan 01, semangat pejuang ini cobaan buat kita," tulis netizen. 

"Gapapa ini adalah bukti perjuangan," tulis netizen. 

"Tenang pak anies, kita akan datang," tulis netizen lainnya. (tvone)

Gibran Rakabuming Raka/Ist 

SANCAnews.id – Keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bukan karena keinginan pribadi, melainkan karena paksaan orang tuanya. 

Hal tersebut disampaikan budayawan Soegeng Rahardjo Djarot atau kerap disapa Eros Djarot dalam podcast Abraham Samad yang ditayangkan di YouTube, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/1).

Eros mengaku tak tega melihat Gibran yang kini menjadi cawapres nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto.

"Kalau saya melihat Gibran kasihan lah," ujar Eros.

Eros mengamati, Gibran kini menjadi bulan-bulanan khalayak publik, baik karena proses pencalonannya maupun gaya komunikasinya dalam debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beberapa waktu lalu.

Menurutnya, yang patut dikritik atas semua hal tentang Gibran adalah orang tuanya, terutama sang bapak Presiden Joko Widodo.

"Bapaknya ngajarin enggak? Yang mengajarkan A, B, C, D kan bapak ya. Jadi kalau dia berperilaku begitu, semua dibebankan kepada Gibran, kasihan lah. Jangan lah," tutur Eros.

"Kita sebagai orang tua, janganlah menyiksa anak kita terlalu jauh," sambungnya.

Eros memandang tidak tepat jika publik menyalahkan Gibran terkait keterlibatannya dalam Pilpres 2024, termasuk cara dia berkomunikasi di hadapan publik.

"Jadi sudahlah, jangan terlalu mempersoalkan Gibran, kita soalkan Pak Jokowi. Kenapa kok tega amat sih Pak Jokowi sama anaknya, memberi tugas yang begitu luar biasa," kata Eros.

Maka dari itu, sosok yang dikenal sebagai pencipta lagu dan juga sutradara film itu meyakini, Gibran tidak berdasarkan keinginannya menjadi cawapres, tetapi karena menuruti keinginan Jokowi mempertahankan kekuasaan.

"Buat saya, dia (Gibran) mau disuruh aja. Itu sudah (jadi) anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi mencelakakan Indonesia kan enggak tahu dia," ucapnya.

"Atau karena anda (Jokowi) tidak bisa lagi 3 periode, maka jadi joki dia (Gibran). Kasihan anak ini dijadikan begitu ya," demikian Eros menambahkan. (*)

Tim Bawaslu saat menertibkan anak di bawah umur yang mengikuti kampanye Prabowo-Gibran di Simpang Lima Semarang, Minggu (28/1/2024) 

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan banyak anak-anak yang mengikuti kegiatan kampanye Calon Presiden (Capres)-Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Prabowo-Gibran di Simpang Lima Kota Semarang, Minggu (28/1/2024).

Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman mengatakan, ada sekitar ratusan anak di bawah umur yang terpantau membawa atribut bendera berunsur kampanye. Mereka bahkan terang-terangan mengibarkan bendera di depan umum.

Saat ini pihaknya hanya mengingatkan orang tua anak tersebut untuk pulang atau menjauhi kegiatan kampanye.

“Sejauh ini sudah kami himbau untuk yang bersangkutan melalui orang tuanya kalau dia menggunakan kaos dibalik, kalau dia menggunakan bendera atau atribut bahan kampanye untuk tidak dibawa kan ke anak-anak kecil itu. Dan sejauh ini baru itu (temuannya) ada ratusan,” kata Arief Rahman saat ditemui di lokasi. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan jika anak-anak dilarang terlibat dalam kampanye atau pesta demokrasi. Selain masih dibawah umur, anak-anak juga belum bisa menentukan atau memperoleh hak di ajang pemilu. 

“Itu peraturannya di 280 ayat 1 menjadi hal yang dilarang, tapi sejauh yang kita himbau bersedia ya selesai atau bagian dari upaya preventif kami,” paparnya. 

Disisi lain, terkait pelaksanaan kampanye ini pihaknya mengerahkan 50 personel gabungan dari tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi. Pihaknya memang berfokus pada pengawasan adanya pelanggaran. 

“Kalau konteksnya pelaksanaan kampanye pasti yang kami orientasikan terhadap hal-hal yang dilarang pasti itu ya. Mulai dari keterlibatan anak-anak, kita coba pastikan tidak ada pembagian uang dan keterlibatan pihak-pihak yang dilarang. Keterlibatannya secara aktif, dia menggunakan atribut tertentu kemudian mengacungkan jari tertentu jadi masuknya keterlibatan secara aktif,” imbuhnya. (tvone)

Sidang vonis Caleg DPRD Purworejo dari Partai Nasdem Muhammad Abdullah (MA)/Ist 

SANCAnews.id – Pengadilan Negeri (PN) Purworejo, Jawa Tengah, memvonis calon DPRD Partai Nasdem Muhammad Abdullah (MA) tiga bulan penjara dalam kasus keterlibatan anak di bawah umur dalam kampanye..

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Muhammad Abdullah dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Agus Supriyono saat membacakan putusannya di PN Purworejo, Senin (29/1).

MA juga dikenakan putusan denda sebesar Rp 6.000.000 dengan subsider 3 bulan dan biaya perkara sebesar Rp2.000.

Majelis hakim menilai terdakwa melanggar Pasal 493 Junto Pasal 280 ayat (2) huruf k UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana kampanye pemilu yang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang belum memiliki hak pilih," tegasnya.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut penasehat hukum dan terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.

Vonis tiga bulan kurungan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya. Di mana selain hukuman penjara, JPU juga meminta majelis hakim menghukum MA denda Rp12 juta subsider dua bulan.

Adapun MA  duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo lantaran melibatkan anak-anak dalam kampanye Pileg 2024.

Video kampanye berdurasi 20 detik yang merekam dua anak berseragam pramuka, diunggah di akun TikTok dan viral. (rmol)

Tim kuasa hukum TPDI, Patra M Zein, di PN Jakarta Pusat, Senin (29/1)/rmol 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib meminta maaf kepada masyarakat selama 7 hari berturut-turut atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Selain itu, para tergugat juga diharuskan membayar kerugian sebesar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk membangun sekolah demokrasi bagi rakyat.

Demikian disampaikan kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Patra M. Zein, saat mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi, Pratikno, Anwar Usman dan KPU, Senin ( 29/1).

Dari segi pidana, kata Patra, penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tergugat melanggar hukum.

"Tuntutan dari para penggugat sudah jelas. Tuntutannya kita minta PN Jakpus untuk menyatakan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Patra M. Zein di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Senin (29/1).

Selain itu, pihak tergugat juga diminta untuk meminta maaf di media kepada seluruh rakyat Indonesia atas perbuatan yang mereka lakukan.

"Kita minta mereka melakukan permohonan maaf secara tertulis di dua media selama tujuh hari berturut. Kepada siapa kita minta maaf? Kepada prinsipal, kepada masyarakat, kepada rakyat, atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan," tegasnya.

Dari sisi perdata, lanjut Patra, pihak penggugat menuntut agar tergugat membayar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk membangun sekolah demokrasi.

"Tentu dalam perdata dimungkinkan para penggugat mengajukan tuntutan materiil berupa 1 juta rupiah, sementara immateriil sebesar 1 triliun. Untuk apa uangnya? Prinsipal menyatakan untuk membangun sekolah demokrasi supaya masyarakat bisa mendapatkan pencerahan pendidikan politik dan tidak dibodoh-bodohi. Jadi itu garis besarnya," ujar Patra.

"Gugatan ini semoga dapat berlangsung dapat diperiksa dan diputus pada saatnya nanti," tutupnya. (rmol)

Konflik dipicu akibat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon nomor urut 2 yang berbentuk baliho dianggap menutupi APK Paslon nomor urut 1 

SANCAnews.id – Konflik pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Paslon) pada Pemilu 2024 terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sejumlah relawan paslon nomor urut 1 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan relawan paslon nomor urut 2 (Prabowo-Gibran) terlibat adu mulut.

Konflik tersebut dipicu oleh pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Nomor Urut 2 berupa baliho yang dianggap menutupi APK Paslon Nomor Urut 1. Pertengkaran antar pendukung paslon ini pun tak terelakkan. Peristiwa ini terjadi di Desa Sumberadi, Kecamatan/Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024).

Selain di Desa Sumberadi, pemasangan baliho yang saling menutupi juga banyak ditemukan di Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Kebumen. Lokasi penutupan baliho paslon AMIN dengan baliho Prabowo-Gibran disebut-sebut merupakan jalur yang dilintasi Gibran saat berkampanye di Kebumen, Rabu (24/1/2024) lalu.

"Kami tentu menyesalkan kejadian penutupan baliho Amin yang dilakukan oleh pendukung pihak nomor 2, 100 % dempet [gandeng]," kata Askhamudin, Koordinator Divisi Kampanye Anies-Muhaimin (AMIN) di Kabupaten Kebumen.

Menurutnya, kejadian tersebut tentu bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan, yaitu deklarasi Pemilu damai. Dengan adanya pemasangan baliho yang semacam itu, sangat rawan kalau tidak disikapi secara dewasa. "Kami tentu dari pihak AMIN sangat menyesalkan," ujar Askhamudin.

Askhamudin mengatakan, penutupan baliho APK AMIN di Sumberadi terjadi di 4 titik, 3 diantaranya di Desa Kalirejo. Bahkan dia mengklaim masih ada kejadian sama di lokasi lain.

"Penutupannya [baliho] itu 100% tidak ada ruang sedikit pun, artinya tidak ada spasi, tidak ada jarak dan itu diikat dengan kawat. Baliho AMIN dengan baliho 02 diikat dengan kawat jadinya menyatu, kalau tidak ada unsur kesengajaan, saya kira mustahil," ujarnya.

Menanggapi hal tersbut, admin DPC Partai Gerindra Kebumen, Rahmawati, mengatakan, jika pihaknya patuh dengan aturan.

"Saya yakin dari Gerindra itu patuh dengan aturan. Saya ikut aturan, kalau suruh lepas, saya lepas, kalau ditahan monggo. Saya, pokoknya saya ikuti peraturannya saja,  ya..mungkin buat relawan-relawan supaya patuhilah peraturan yang sudah berlaku, karena itu juga menyangkut Paslon kita," kata Rahmawati.

Pihak DPC Partai Gerindra Kabupaten Kebumen, telah meminta maaf atas insiden adu mulut tersebut. Pihak Gerindra mengaku tidak tahu-menahu terkait baliho Paslon yang diusungnya menutupi baliho Paslon lain. Diduga, pemasangan dilakukan oleh relawan yang belum mengetahui aturan pemasangan APK.

Pihak Bawaslu Kebumen, melalui Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Eka Rahmawati, mengakui adanya konflik antarpendukung Paslon ini.

"Di Desa Sumberadi ada baliho 02 yang menutupi APK 01, tapi dari dua titik yang ada di Desa Sumberadi, kemarin sudah berhasil digeser," katanya.

 Eka menyampaikan, sengketa antarpeserta tersebut telah diproses dan telah selesai. Ketika APK yang satu menutupi APK yang lain, sudah digeser dan sudah dipindah maka permasalahan sudah selesai.

"Kalau kemarin yang di Sumberadi ada dua titik yang menutupi, jumlahnya satu," kata Eka.

Pihak Bawaslu, menurit Eka, juga mendengar adanya hal serupa di Kedungbener. Petugas dari Bawaslu pun telah mendatangi lokasi untuk menindaklanjuti.

"Sebenarnya kami sudah mengimbau ya dari awal bahwa partai politik ini untuk pemasangannya agar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Eka.

Bawaslu Kebumen menyatakan, permasalahan telah selesai begitu baliho yang menutup baliho lain dipindahkan. (gatra)

Potret Istri Panglima ManguniNancy Angela Hendriks/Ist 

SANCAnews.id – Usai menghebohkan jagat media sosial dengan saling adu tantangan dan ancaman dengan Habib Bahar bin Smith, kini istri Panglima Manguni Masiouw Andy Rompas menjadi sorotan karena mengeluarkan pernyataan soal Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Seperti diketahui, Panglima Manguni Masiouw Andy Rompas kembali membuat heboh media sosial melalui postingan di akun Facebooknya menanggapi pernyataan Habib Bahar bin Smith yang berujung saling tanding dan menebar ancaman.

Saat ini, istri Andy Rompas juga menjadi sorotan karena melontarkan pernyataan menohok terhadap calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, sehingga sukses menyedot perhatian publik.

Istri Panglima Ormas Adat Manguni Makasoaiw Andy Rompas, Nancy Angela Hendriks meluapkan emosinya pada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.  

Disitat dari unggahan video di Facebook pribadinya, Nancy Angela Hendriks rupanya kesal dengan Anies dan Ganjar yang dianggap tidak paham dengan rahasia negara. 

Adapun pernyataan istri Panglima Manguni itu terkait dengan debat capres beberapa waktu lalu.  

"Debat capres yang baru-baru ini bertema pertahanan dan dalam debat itu Bapak Prabowo dipaksa untuk membuka sistem pertahanan dalam waktu 1 menit oleh Anis dan Ganjar. Lucu ya, masa pertahanan negara harus dipublikasikan di depan umum," katanya.  

Kemudian, Nancy Angela Hendriks juga menyinggung soal etika. 

"Nih saya jelasin ya Anis dan Ganjar dan akan saya jelaskan sesingkat-singkatnya." 

Menurut Nancy, masalah pertahanan adalah strategi keamanan negara dan harus menjadi rahasia untuk negara. Itu tidak bisa dibuka di hadapan publik. 

"Nih dengerin telinga kalian dan pakai otak kalian biar pintar. Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di dunia sebanyak 750 dari 80 negara dan Indonesia sudah dikepung oleh pangkalan militer Amerika."  

Mereka, kata Nancy, mempunyai pangkalan militer di Singapura, Filipina, Australia dan Diego Garcia. Itu baru Amerika, belum negara Cina yang juga mempunyai pangkalan militer di Kamboja. 

"Jadi pada buka otak ya jangan hanya karena ambisi menghalalkan segala cara. Indonesia baru membuat kendaraan perang mobil Maung itu aja udah menjadi perhatian dunia."  

"Terus apakah rahasia-rahasia pertahanan negara seperti strategi bangsa ini harus dipublikasikan? Mikir," sambungnya lagi.  

Nancy Angela Hendriks lantas memberi contoh seperti India. 

"India saja baru mengumumkan negaranya bikin nuklir setelah jadi. Makannya baca sejarah bukan asal omon-omon," tegasnya. 

Namun demikian, hingga kini unggahan tersebut belum terkonfirmasi. (viva)

Klose Andi Rompas menantang UAS di Minahasa 

SANCAnews.id – Diskusi publik terus dihebohkan dengan ketegangan yang melibatkan Habib Bahar bin Smith dan Panglima Adat Manguni, Andy Rompas. Akar konflik ini dapat ditelusuri dari peristiwa kerusuhan 25 November 2023 di Bitung, Sulawesi Utara.

Pada hari itu, Badan Persaudaraan Muslim (BSM) yang dipimpin Bahar bin Smith menggelar konvoi solidaritas untuk Palestina.

Kejadian itu berubah menjadi chaos ketika Laskar Manguni mengibarkan bendera terlarang Israel, memicu bentrokan yang sayangnya berujung dugaan korban jiwa. Namun, yang menarik perhatian adalah bahwa konflik tidak hanya terbatas pada insiden Bitung.

Andy Rompas, Panglima Adat Manguni, dengan berani menantang Ustaz Abdul Somad melalui unggahan kontroversial di Facebook.

"Kenapa Si Somad dilarang masuk di sini ya..? Bisa masuk kok ini, loe si Mad bibir ngak di filter.. ditolak masuk ke negara orang, tapi sebenarnya bukan hanya di negara orang, mainlah ke Minahasa, nanti kita sambut," ujar Andy Rompas.  

Meski postingan ini belum mendapatkan konfirmasi dari kedua belah pihak, namun ketegangan yang semakin meruncing membuat publik semakin penasaran akan kelanjutan konflik ini. (viva) 

Presiden Joko Widodo-sembako/Ist 

SANCAnews.id – “Penyakit” perilaku Presiden Joko Widodo yang dianggap banyak bicara dan menjanjikan kebohongan bahkan seperti melanggar hukum, bisa menular ke pejabat di tingkat Rukun Tetangga (RT).

"Ibarat penyakit perilaku Jokowi yang banyak berkata dan berjanji bohong, dan suka tabrak hukum, maka dampak negatif yang ditimbulkan adalah dapat menyebar secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lainnya," kata pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/1).

Sehingga, kata Damai, perilaku Jokowi yang kerap kali menabrak aturan, apalagi belakangan ini menyatakan bahwa presiden boleh ikut berkampanye dan memihak, akan berdampak menular hingga ke pimpinan tingkat RT.

"Oleh karenanya justru perilaku kepemimpinan yang buruk, akan kuat menarik lalu mengontaminasi orang di sekelilingnya dan level yang banyak di bawahnya. Ibarat penyakit, semua bisa terkena infeksi atau CDS atau yang biasa disebut juga sebagai penyakit infeksius dari gabungan berbagai penyakit," terang Damai.

Menurut Damai, hukum tanpa moral adalah sia-sia belaka. Apalagi, Jokowi sebagai seorang presiden sangat mudah melanggar norma-norma dan mengelak dari sanksi hukum.

"Oleh sebab itu, menghentikannya tentunya membutuhkan tindakan atau langkah yang super luar biasa, termasuk super keberanian, yakni melalui kesadaran dengan kekuatan terakhir, kekuatan kedaulatan di tangan rakyat," kata.

"Rakyat butuh gunakan pola bersatu turun ramai-ramai hentikan kelucuan tingkah Jokowi hingga ia turun panggung lalu tiarap," sambungnya. (*)

Presiden Joko Widodo saat membagikan sembako di depan Istana Negara Jakarta/Ist 

SANCAnews.id – Pembagian sembako di depan Istana Negara dan pernyataan presiden bisa berkampanye dan berpihak dianggap sebagai kode kecurangan Pilpres 2024 yang akan terjadi.

Demikian analisa Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, terkait berbagai pernyataan dan sikap yang mulai ditunjukkan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024 yang akan segera berlangsung.

"Pembagian sembako di depan Istana di saat pilpres dan pernyataan presiden boleh kampanye dan memihak, dugaan saya itu kode keras untuk memenangkan pilpres satu putaran untuk menangkan paslon anak haram konstitusi," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/1).

Karena, kata Muslim, publik mengetahui bahwa presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya netral sebagaimana sikap Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin.

"Di saat bicara presiden boleh kampanye dan memihak, di sampingnya ada Menteri Pertahanan yang sedang capres dan Panglima TNI ada di sampingnya. Dapat diartikan Joko Widodo sedang kampanye untuk 02 dan TNI harus amankan perintah 'itu'," terang Muslim.

Muslim pun curiga, sembako yang dibagikan Presiden Jokowi di depan Istana merupakan alat untuk upaya menyogok rakyat.

"Di saat ada pembagian sembako di depan Istana, artinya Istana sedang kirim pesan terselubung bahkan terang-terangan dukung anaknya yang sedang berjuang sebagai cawapres," tutur Muslim.

Dengan dua peristiwa itu kata Muslim, dapat diartikan sebagai sinyal keras bahwa Presiden Jokowi sedang melakukan kampanye terselubung.

"Maka kalau sejumlah lembaga survei yang rilis angka tinggi bagi paslon 02 adalah upaya mencocokkan antara kode Istana terhadap KPU, Bawaslu dan DKPP? Walaupun kampanye sepi massa, tapi kalau pilpres diklaim menang satu putaran, itu artinya rancangan dan desain curang sedang diumumkan agar rakyat paham," jelas Muslim.

"Kampanye tidak penting banyak massa. Yang penting sebar sembako dan amankan perintah presiden untuk menangkan calon tertentu? Dengan dua kode keras itu, apakah dijamin pilpres tidak curang? Jika demikian yang terjadi, rakyat jangan berharap ada demokrasi. Selamat datang kekacauan di republik ini? Apakah itu yang diimpikan oleh Joko Widodo di akhir kekuasaannya?" sambung Muslim menutup. (*)