SANCAnews.id

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar/Ist 

SANCAnews.id – Laporan dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution perlu segera ditindaklanjuti oleh KPK. Sebab, pemeriksaan terhadap anak dan menantu Joko Widodo itu sejatinya baik dalam rangka menjaga wibawa Kepala Negara.

Demikian pandangan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menanggapi perkara yang dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait penggunaan jet pribadi milik Kaesang dan Bobby.

“Ya, (KPK) harus berani memeriksa karena ini untuk menjaga kewibawaan Presiden,” kata Fickar kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (7/9).

Sebaliknya, jika ada indikasi keterlibatan Kaesang dan Bobby dalam dugaan gratifikasi dimaksud, Presiden maupun KPK harus menyampaikannya kepada publik.  

“Selain kepada publik, juga secara resmi kepada DPR sebagai bahan untuk ditindaklanjuti. Meskipun, masa jabatannya hanya tersisa kurang dari dua bulan lagi,” pungkasnya. (**)

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari  

SANCAnews.id – Pengamat politik Muhammad Qodari mengemukakan pandangannya terkait potensi politik Anies Baswedan yang saat ini masih memiliki popularitas kuat, khususnya di Jakarta.

Menurut Qodari, apabila Anies memutuskan mendirikan partai politik, peluangnya untuk menjadikan partai itu menjadi kekuatan besar di Indonesia sangat besar.

"Kalau mendirikan Partai Politik, katakanlah lima tahun dari sekarang mungkin popularitas beliau tidak seperti hari ini," ujar Qodari dikutip dalam unggahan akun X @ILCTalkShow (5/9/2024).

Dalam hasil survei terbaru, Anies berhasil meraih sekitar 25 persen suara di tingkat nasional.

"Hari ini saya lihat popularitasnya masih sangat kuat. Di Jakarta setidaknya ada pendukung ibu bapak. Kemudian di surveinya kemarin tinggi. Di nasional dapat suara 25 persen," sebutnya.

Qodari menilai, jika dukungan sebesar itu dapat ditransformasikan menjadi basis suara untuk partai politik yang ia dirikan.

"Sebutlah misalnya Partai Perubahan Indonesia, maka Partai itu yang berpotensi menjadi yang terbesar di Indonesia," ucapnya.

Tambahnya, Anies memiliki peluang besar jika berhasil mempertahankan perolehan suara 25 persen secara nasional hingga 2029.

"Partai ini akan menjadi yang terbesar di Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Aktivis Faizal Assegaf, mengungkapkan bahwa setelah Anies Baswedan tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, sejumlah aktivis di Partai Negoro telah mengirimkan pesan kuat kepada Anies untuk bergabung atau bahkan membentuk partai baru.

Menurut Faizal, peluang bagi Anies untuk bergerak di jalur politik independen semakin terbuka.

"Jalan semakin terbuka," ujar Faizal dalam keterangannya di aplikasi X @fazialassegaf (30/8/2024).

Faizal juga mengungkapkan bahwa ada gagasan yang berkembang untuk menyatukan sejumlah partai kecil dan melebur menjadi satu partai besar yang dipimpin langsung oleh Anies Baswedan.

"Bahkan muncul gagasan untuk menyatukan sejumlah partai kecil, melebur menjadi satu partai dan dipimpin langsung oleh pak Anies," lanjutnya.

Partai ini nantinya akan diisi oleh berbagai tokoh kritis, elemen rakyat, dan aktivis pergerakan yang mendukung agenda perubahan.

"Serta diisi oleh bergai tokoh kritis, elemen rakyat dan aktivis pergerakan, dll," sebutnya.

Dikatakan Faizal, semua jalan masih tersedia bagi Anies jika ingin terus berkarir di dunia politik.

"Semua jalan tersedia bagi Anies dan lebih dari lima puluh juta rakyat yang setia berjuang di jalan perubahan. mendukung agenda perubahan," imbuhnya.

Bagi Faizal, ketika semua partai politik tersandera dan menjadi alat kepentingan kartel politik, inilah saatnya untuk bangkit dan bersatu melalui partai baru yang memiliki visi perubahan nyata.

"Saatnya bangkit dan bersatu melalui partai baru," tukasnya.

Faizal bilang, dirinya dan orang-orang di Partai Negoro siap memberi dukungan yang tulus untuk seorang Anies.

"Saya dan kawan-kawan di Partai Negoro dengan tulus, siap memberi dukungan dan berjuang dalam satu barisan gerakan perubahan," kuncinya. (fajar)

Aalis sosial politik UNJ, Ubedilah 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo diprediksi tidak akan sepenuhnya melepaskan kekuasaan setelah lengser sebagai Kepala Negara pada Oktober 2024.

Mengutip pengamat sosial politik UNJ, Ubedilah Badrun, ada manuver Jokowi yang ingin tetap berkuasa.

"Di antara kemungkinan manuver yang akan dilakukan Jokowi jelang lengser adalah ingin menguasai atau mengendalikan pemerintahan baru (Prabowo-Gibran) melalui kaki tangannya," kata Ubedilah dalam keterangannya, Sabtu (7/9).

Kekhawatiran itu bukan hanya isapan jempol belaka. Manuver Jokowi sudah terlihat jelas dengan hasrat menjadi pengendali koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran.

"Ini terlihat ketika Jokowi ingin menjadi semacam koordinator koalisi partai yang mendukung pemerintahan baru. Penguasaan juga terbaca dengan upaya menguasai aparat kepolisian dan KPK," jelasnya.

Soal upaya menguasai lembaga hukum, Ubedilah mengutip jurnal KL Scheppele berjudul Autocratic Legalism (2018).

"Secara teoritik Joko Widodo mempraktikkan model kekuasaan autocratic legalism. Dia merevisi UU KPK 2019 sehingga KPK berada di bawah rumpun eksekutif," tandasnya. (rmol)

Tuntutan agar kasus pembunuhan Munir diadili melalui peradilan HAM berat mulai gencar disuarakan setelah proses penyelesaian pidananya dianggap para pegiat HAM tidak menyentuh aktor intelektualnya  

SANCAnews.id – Putri bungsu aktivis HAM Munir, Diva Suukyi Larasati, menuntut agar pemerintah Indonesia memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus pembunuhan ayahnya. Tepat 20 tahun sejak pembunuhan Munir pada 7 September 2004, penyelesaian kasus hukumnya masih belum jelas.

Diva kehilangan lelaki yang ia panggil "Abah" saat ia berusia dua tahun. Kini, perempuan muda ini bersuara untuk memecahkan kasus pembunuhan ayahnya.

"Tuntutan saya selalu sama dari dulu, dari umur saya dua tahun sampai umur saya 22 tahun, yaitu selesaikan janji-janji kalian yang kalian omongkan kepada ibu saya dan keluarga saya, bahwa kalian akan menuntaskan kasus Abah saya," tutur Diva dalam konferensi pers 20 Tahun Pembunuhan Muri di kantor YLBI, Kamis (05/09).

Putri bungsu aktivis HAM Munir, Diva Suukyi Larasati 

Diva, dengan nada menahan emosi, secara khusus menagih janji kepada Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat pembunuhan Munir pada 2004—untuk memberi keadilan bagi keluarganya.

"Bapak Jokowi, Bapak SBY, tolong selesaikan. Sampai sekarang belum [selesai] lho, [sudah] 20 tahun," tegasnya.

"Tuntutan saya [masih] sama sampai sekarang. Tuntutan ibu saya [masih] sama sampai sekarang, berikan keadilan bagi bapak saya," sambungnya.

Tak hanya menuntut penyelesaian kasus pembunuhan ayahnya, Diva juga mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM lainnya.

"Berikan keadilan bagi seluruh warga Indonesia. Tunjukkan bahwa Indonesia mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," tutur Diva dengan suara bergetar.

Sembari menahan tangis, Diva mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus mengawal kasus pembunuhan ayahnya.

"Saya sudah cukup emosional jadi saya tidak mau menangis di depan kamera," ucapnya. Tak lama kemudian, dia tampak mengusap air mata.

Seperti diketahui, Munir tewas dibunuh pada 7 September 2004 ketika sedang dalam penerbangan pesawat Garuda Indonesia dengan rute Jakarta-Belanda.

Pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, sempat dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun dan bebas murni pada 29 Agustus 2018 silam.

Istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati (tengah) didampingi Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI Arif Maulana (kanan) dan Wakil Koordinator KontraS Bidang Eksternal Andi Muhammad Revaldy (kiri) di Komnas HAM, Jumat (15/03) 

Mantan anggota tim pencari fakta pembunuhan Munir yang dibentuk SBY, Usman Hamid, mengingatkan kembali "tanggung jawab negara" atas kasus pembunuhan Munir.

Dia menyayangkan tidak adanya inisiatif formal dari negara termasuk langkah hukum untuk menimbang dibukanya kembali perkara ini.

Munir, kata pria yang kini menjabat sebagai direktur eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, adalah pembela HAM dan kekerasan struktural di Indonesia.

Maka dari itu pembunuhan yang dilakukan terhadapnya, menurut Usman, bisa diartikan sebagai "tindakan menghentikan perjuangan para korban dan keluarga korban dari pelanggaran HAM".

Lebih lanjut, Usman menjelaskan bahwa pembunuhan Munir menunjukkan dimensi sistematis dari sebuah kejahatan. Tak hanya dari segi perencanaan, tapi juga keterlibatan sistem negara.

"Peristiwa pembunuhan Munir sangat berhubungan dengan aktivitas Munir selama masa hidupnya, baik dalam hal memperjuangkan keadilan, mereformasi kelembagaan keamanan—seperti polisi, militer dan intelijen—dan juga memperjuangkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik," kata Usman.

Beberapa kebijakan yang disorot Munir sebelum pembunuhan yang dia alami adalah rancangan undang-undang (RUU) TNI tahun 2004 dan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tahun 2004 yang disahkan tak jauh dari momen pembunuhan Munir, kata Usman.

"Pembunuhan itu juga bisa diartikan sebagai usaha untuk membunuh partisipasi warga, para aktivis dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang adil," ujarnya.

Dia mempertanyakan kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelesaian kasus Munir yang disebutnya memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan perkara-perkara kejahatan yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat.

"Terlalu lama Komnas HAM di dalam melakukan penyelidikan ini. Bertele-tele, terlalu birokratis, terlalu teknokratis."

Terakhir kali Komnas HAM menindaklanjuti penyelesaian kasus pembunuhan Munir adalah pada Maret 2024 lalu, ketika melanjutkan proses penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Usman Hamid adalah salah satu yang diperiksa oleh Komnas HAM.

Tahun ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melanjutkan proses penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, dalam kerangka pelanggaran HAM berat, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Pada 15 Maret lalu, Komnas HAM mulai memeriksa Suciwati, istri mendiang Munir, dan eks anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, Usman Hamid.

Sementara, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak Komnas HAM untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM Berat.

"Kasus pembunuhan keji terhadap Munir jelas bukanlah tindak pidana biasa (ordinary crimes)," demikian pernyataan KASUM yang diterima BBC News Indonesia, Jumat (15/03) sore.

Usai diperiksa, Suciwati mendesak segera dibentuk pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus pembunuhan suaminya.

"Segera bentuk pengadilan HAM, tentunya itu yang menjadi akhir dari apa yang kita tuntut," tegasnya kepada wartawan, 15 Maret.

Sementara Usman Hamid mengatakan dia meyakini bahwa pembunuhan Munir bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Hal itu didasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan, antara lain, dalam penyelidikan oleh TPF kasus pembunuhan Munir yang dibentuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ada [fakta yang disampaikan], semoga [fakta tersebut] berpengaruh besar dalam arti memenuhi harapan untuk mencapai satu kesimpulan bahwa ini memang pelanggaran berat HAM," kata Usman Hamid.

"Ada unsur serangan sistematis, ada serangan yang secara lebih luas ditujukan pada para aktivis ketika itu," tambahnya. (bbc)

Massa aksi #20TahunKasusMunir menggeruduk dan menyegel kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat, Jumat (6/9) sore 

SANCAnews.id – Massa aksi #20TahunKasusMunir menggeruduk dan menyegel kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat, Jumat (6/9) sore. Dilansir CNNIndonesia.com di lokasi, massa aksi menempelkan stiker penyegelan di pintu utama gedung Komnas HAM.

Para pengunjuk rasa menuntut Komnas HAM untuk segera mengusut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Mereka juga mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat dan bukan kasus pembunuhan biasa.

Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah yang menghampiri massa aksi usai melakukan audiensi dengan 15 perwakilan aliansi masyarakat, juga terlihat dicegah masuk setelah pintu gerbang utama kantor Komnas HAM dikunci massa.

"Ini saya nanti masuk kerja untuk menyelesaikan penyelidikan bagaimana, soalnya kantornya disegel," kata Anis sembari terkekeh.

Anis selanjutnya memastikan sikap Komnas HAM tetap menganggap pembunuhan Munir sebagai salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia, yang penting untuk Komnas HAM usut tuntas dan selesaikan.

Ia juga menyatakan penyelidikan dan komitmen penyelesaian kasus ini untuk memastikan tidak adanya impunitas dan untuk memastikan peristiwa serupa tidak berulang, terutama untuk pembela HAM di Indonesia.

"Komnas HAM pada Januari 2023 sudah membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat pembunuhan Munir, dan sampai hari ini kami masih bekerja menyelesaikan proses penyelidikan," jelasnya.

Anies mengatakan mereka sudah memanggil sejumlah saksi dan tengah dan terus mengumpulkan sejumlah dokumen pembanding dan pendukung sebagai bukti.

Ia pun memastikan Komnas HAM berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini agar penyelidikan ini diakhiri dan hasilnya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung.

"Mudah-mudahan teman-teman terus menerus mengingatkan kami," ujar Anis.

"Saya mewakili Komnas HAM meminta maaf kalau proses yang kami lakukan dianggap bertele-tele, dianggap memakan waktu yang banyak. Tapi memang kami membutuhkan waktu untuk memastikan proses penyelidikan bisa berjalan," imbuhnya. (*)

SANCAnews.id – Pengamat politik Refly Harun menilai Anies Baswedan tak akan bisa membesut partai politik (parpol) jika menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 lewat pemilihan kepala daerah (Pilkada) November nanti.

Menurut pakar hukum tata negara itu, Anies Baswedan akan dinilai telah secara diam-diam menggunakan fasilitas publik untuk membesarkan partainya, sebagaimana yang dilakukan pimpinan parpol lain.

"Nah kalau seandainya dia menjadi Gubernur DKI maka tidak bisa dia membesut partai politik tersebut karena lucu dong Gubernur DKI baru saja dilantik tiba-tiba bikin partai politik," ucapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Jumat (6/9).

"Justru di situ akan ada moral hazardnya yaitu memanfaatkan fasilitas publik untuk membesarkan partai politik secara diam-diam sebagaimana dilakukan oleh banyak ketua umum partai politik, hampir semualah," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan membuka peluang untuk mendirikan partai politik setelah gagal maju di Pilkada 2024 karena tidak mendapatkan tiket, namun dirinya belum bisa memastikan kapan akan terwujud.

"Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," ujar Anies, Jumat (30/8/2024), dikutip dari Kompas.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan semua partai politik saat ini tersandera kekuasaan. Melihat tidak bisa lagi mencalonkan sosok tertentu dalam pesta demokrasi dengan kata lain tidak lagi berdaulat.

"Kemudian ada yang usul saya masuk partai atau bikin parpol. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan. Jangankan masuk, mencalonkan saja terancam," ungkap Anies. (populis)

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022 

SANCAnews.id – Ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, meninggal dunia hari ini, Kamis, 5 September 2024. Faisal mengembuskan napas terakhirnya di Mayapada Hospital, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 03.50. Ia meninggal dunia dalam usia 65 tahun.

Meninggalnya Faisal Basri menyisakan duka, tak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi sejumlah tokoh di Indonesia. Ucapan bela sungkawa dari para tokoh tersebut pun mengalir di media sosial X pagi ini.

Salah satu tokoh yang menyampaikan belasungkawa adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Berduka mendalam mendengar kabar berpulangnya Bang @FaisalBasri. Insan cendekia yg pemikirannya menerangi jalan, layaknya lentera di tengah kabut,” tulis Anies melalui akun resmi @aniesbaswedan.

Menurut Anies, kata-kata Faisal Basri sering tajam sekaligus penuh kebijaksanaan. Ia berujar, Faisal Basri menuntun untuk melihat lebih jauh, melampaui apa yang tampak di permukaan. Karenanya, Anies berharap warisan pemikiran dan keberanian Faisal Basri akan kekal dan menjadi inspirasi bagi semua orang.

“Semoga Allah SWT melapangkan jalan beliau, menerima amal kebaikannya, mengampuni segala khilafnya, dan memberikan ketabahan bagi keluarga yg ditinggalkan. Aamiin yra,” tulis Anies.

Selain Anies,  eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan juga menyampaikan ucapan duka melalui X. Dalam kicauannya, Novel menilai Faisal Basri sebagai sosok pejuang, pemberi teladan ihwal integritas.

“Beliau berani bicara dgn lugas n menentang praktek korupsi penguasa n oligarki. Semoga Husnul Khotimah, Allah ampuni segala dosanya, terima segala amalnya. Aamiin,” kata Novel, dikutip dari akun X-nya, @nazaqistsha.

Mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md juga turut berduka atas berpulangnya Faisal Basri. Melalui akun X @mohmahfudmd, ia menyampaikan selamat jalan kepada Faisal.

"Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Selamat Jalan Mas Faisal Basri. Hidup di dunia hanya sebagian dari tempat transit kita menempuh perjalanan panjang sampai ke keabadian. Sejarah hidupmu menjadi vitamin berharga bagi Gen Y dan Z utk membangun INDONESIA," tulis Mahfud.

Ucapan dukacita lainnya datang dari pelawak Arie Kriting.  Ia sekaligus mengingat momen semasa kuliah. Saat itu, Arie bercerita, dirinya menjadi panitia seminar dan menemui Faisal Basri untuk memintanya menjadi narasumber.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga bapak Faisal Basri mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Teringat zaman kuliah menjadi panitia Seminar Nasional dan menemui beliau untuk meminta menjadi narasumber. Al fatehah,” cuit Arie melalui akun X @Arie_Kriting. (tempo)

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina dan akademisi Rocky Gerung 

SANCAnews.id – Silfester Matutina membuat video klarifikasi terkait perdebatan panasnya dengan Pengamat Politik Rocky Gerung di program Rakyat Bersuara iNews TV, Selasa (3/9/2024) malam. Silfester dalam videonya mengaku ingin memberikan shock therapy kepada Rocky Gerung.

"Itu adalah bentuk shock therapy saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, memaki semua orang di Republik ini. Termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat," ujar Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu dalam video yang kini beredar luas di media sosial.

Salah satu yang mengunggah video itu adalah pegiat media sosial Jhon Sitorus melalui akunnya di X @JhonSitorus_18, Kamis (5/9/2024).

"Itu adalah bentuk Shock Therapy saya kepada Rocky Gerung," Silfester Matutina klarifikasi gaes. Lebih baik MATI katanya, mati dalam KEDUNGUAN? 😂," tulis Jhon Sitorus sembari memposting video klarifikasi tersebut.

Sejumlah warganet pun berkomentar terkait peristiwa itu. Salah satu yang menarik adalah dari akun @PreciosaKanti.

"1. Kayaknya dia yg kena shock therapy pada akhirnya dari

@chicohakim, 2. Satu Indonesia dengar dia juga ucap ‘bangsat’, 3. Kalo sodara di katain bangsat mmg berhak dibela. Lha Mulyono mmg keluarga dia sampe ini manusia berlagak se-Mulyono itu?, 4. Kalo perlu klarifikasi tandanya dia dipihak yg merasa kalah, 5. Semalam dia terlihat sdh meluk RoGer pada akhir acara. Lha kok masih mau kejar ke lubang tikus? Masih dendam? Apa jagoan neon berani di belakang aja?. Susah cecunguk Mulyono!," ujar akun tersebut di kolom komentar.

"Betul sangat…dan 1 lagi, Dia panik krn makin mendegradasi kepercayaan publik pada Jokowi dan Prabowo 😁," balas Jhon Sitorus.

Sebelumnya, Silfester melalui klarifikasinya menuturkan selama ini orang-orang tidak pernah membalas dan memilih hanya mendiamkan saja. Namun dirinya tidak terima saudara dan orang tua dihina oleh Rocky Gerung.

"Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung, apakah kita bisa terima?" kata Silfester.

Silfester mengatakan lebih memilih mati daripada dihina dan direndahkan oleh Rocky Gerung. Dia pun akan mengejar Rocky hingga ke lubang tikus.

"Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihinakan dan direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun," ujarnya. (fajar)

Tangkapan layar adu mulut antara Silfester Matutina dan Rocky Gerung  

SANCAnews.id – Nama Silfester Matutina mendadak jadi perbincangan publik usai terlibat adu argumen dengan akademisi Rocky Gerung di salah satu stasiun TV swasta.

Sosok relawan Jokowi yang nyaris adu jotos dengan Rocky Gerung itu bahkan sempat menjadi trending topik di media sosial X. Hingga Kamis malam (5/9) pukul 18.30 WIB, sedikitnya sudah ada 35 ribu unggahan yang membahas Silfester Matutina.

Silfester kini tercatat sebagai Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), kelompok relawan yang dibentuk saat Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon presiden pada tahun 2014.

Tak hanya rekam jejaknya sebagai relawan Jokowi, Silfester juga terungkap pernah tersandung kasus hukum.

Catatan, Silfester dilaporkan oleh 100 advokat dari Advokat Peduli Kebangsaan ke Bareskrim Polri pada 29 Mei 2017. Silfester dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.

Merujuk pada situs resmi Mahkamah Agung (MA), Silfester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019, di mana Silfester didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 311 Ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 310 Ayat 1 KUHP.

Terkait adu argumen dengan Rocky Gerung, Silfester pun telah mengklarifikasinya melalui video yang dibagikan kepada wartawan.

"Itu adalah bentuk shock therapy saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, dan memaki semua orang di republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsat," kata Silfester dikutip Kamis (5/9). (rmol)

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep 

SANCAnews.id – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menyebut Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, saat ini tengah menjadi ancaman publik. Pasalnya, nama putra dan menantu Presiden Jokowi tersebut saat ini tengah menjadi perbincangan hangat dengan munculnya poster bergambar Kaesang dan Erina yang bertuliskan "missing person".

Menurut Petrus Selestinus selaku Koordinator TPDI dan Gerakan Advokat Indonesia, poster yang menggambarkan Kaesang dan Erina dilengkapi dengan identitas lengkap dan narasi satir.

"Termasuk mempertanyakan keberadaan terkini Kaesang dan Erina setelah ramai disorot publik dalam dugaan gratifikasi penggunaan Private Jet Gulfstream G650ER," kata Petrus dalam keterangan resmi, Rabu, 4 September 2024.

Dia menyebut, meski KPK telah menyiapkan surat panggilan klarifikasi untuk Kaesang, pada kenyataannya hingga hari ini, surat panggilan kepada Kaesang dan Erina belum dikirim. "Ke alamat mana surat panggilan KPK dikirim dan untuk pemeriksaan klarifikasi tanggal berapa," ujarnya. 

Petrus menyebut jadwal pemeriksaan terhadap Kaesang dan Erina, wajib diumumkan kepada publik. Sebab, publik telah berperan sangat besar dalam pengungkapan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Kaesang Pangarep dan Erina dalam penggunaan jet pribadi tersebut.

Dia menuturkan jadwal pemeriksaan terhadap Kaesang dan Erina wajib diumumkan kepada publik karena sejalan dengan asas-asas pelaksanaan tugas KPK, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Tidak cukup sampai di sana, Petrus berujar KPK tidak boleh membuka wacana perdebatan tentang status Kaesang Pangarep bukanlah penyelenggara negara sehingga KPK tidak memiliki wewenang untuk memanggil dan memeriksa dugaan gratifikasi atau KKN yang dialamatkan kepada Kaesang dan Erina Gudono.

Dia menilai KPK terlihat goyah iman indepensensi dan goyah iman sebagai lembaga superbody ketika menghadapi dugaan KKN di lingkaran pusat kekuasaan politik demi kepentingan dinasti politik Jokowi.

Sebelum melakukan klarifikasi kepada Kaesang dan Erina, kata dia, KPK seharusnya terlebih dahulu memeriksa Gibran Rakabuming, Bonyamin Saiman, dan PT. Shopee Internasional Indonesia ihwal jet pribadi Gulfstream G650ER.

Dia menuturkan membuka wacana Kaesang Pangarep kebal dari proses hukum karena anak bungsu Jokowi bukan penyelenggara negara seolah-olah menempatkan KPK dalam kedudukan sebagai "Pokrol Bambu" bagi Kaesang. Padahal KPK, DPR, dan Pemerintah tahu betul bahwa dalam tindak pidana korupsi, nepotisme, dan kolusi sebagaimana digariskan di dalam TAP MPR No.XI/MPR/ 1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Dalam aturan di atas, Petrus melanjutkan, tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan penyelenggara negara dan/atau antar- penyelenggara negara, melainkan juga dilakukan oleh Penyelenggara negara dengan pihak lain, seperti keluarga, kroni dan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Koordinator TPDI itu mengatakan, dalam keluarga Kaesang Pangarep terdapat dua orang menjadi Penyelenggara Negara, yaitu Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo periode 2021-2024.

Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum apapun bagi KPK, Pimpinan Partai PSI dan bahkan Anggota DPR untuk menolak KPK panggil Kaesang Pangarep dengan alasan anak bungsu Jokowi itu  bukan penyelenggara negara. (tempo)

 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net 

SANCAnews.id – Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatalkan undangan kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep untuk klarifikasi terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi.

Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, saat ini KPK tengah fokus pada Direktorat Layanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) terkait laporan yang disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

"Sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa sudah ada laporan yang masuk, bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan diproses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (4/9).

Sehingga kata Tessa, proses di Direktorat PLPM nantinya akan ada beberapa tindakan untuk melakukan klarifikasi.

"Tentunya tahapan pertama kepada pelapor untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut. Dan mencari dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, untuk dinilai apakah layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya atau tidak," terang Tessa.

Tessa pun membeberkan alasan KPK yang lebih fokus di Direktorat PLPM, dan batal untuk mengklarifikasi Kaesang dari Direktorat Gratifikasi.

"Per hari ini, setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, kembali ke pernyataan saya yang awal, bahwa tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan di penelaahan pada Direktorat PLPM," tuturnya.

"Jadi sudah tidak lagi di Direktorat Gratifikasi. Isunya masih sama, bahwa pelaporan itu adalah terkait gratifikasi. Nah, kenapa difokuskan ke sana? Karena jangkauannya bisa lebih jauh lagi dilakukan oleh PLPM terkait kewenangan," sambung Tessa.

Meski Direktorat Gratifikasi batal mengundang Kaesang, kata Tessa, Direktorat Gratifikasi juga tidak berhenti. Mereka akan terus mensupport data kepada Direktorat PLPM.

"Terkait isu tersebut Direktorat Gratifikasi ini tidak berhenti. Mereka tetap mengumpulkan data-data, mereka tetap mengumpulkan bahan-bahan untuk disuplai ke teman-teman di Direktorat PLPM. Jadi ini adalah lintas Direktorat. Nah fokusnya sekarang adalah untuk kesekian kalinya di Direktorat PLPM," pungkas Tessa. (rmol)

Silfester Matutina memaki Rocky Gering di ruang publik 

SANCAnews.id – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina memaki Rocky Gering di ruang publik. Hal itu ditanggapi Politikus Andi Sinulingga.

Ia menyebut pimpinan salah satu relawan Jokowi sebagai preman. Tak berhenti di situ, ia menyebut Silfester tolol.

“Preman bengak kampungan. Tolol tapi berlagak tampil berdebat di ruang publik,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Rabu (4/9/2024).

Andi Sinulingga juga menyamakan Silfister dengan Jokowi. Ia bilang keduanya sama saja.

“Hamba dan junjungannya sama aja,” ucapnya.

Adapin peristiwa dimaksud terjadi dalam program "Rakyat Bersuara" yang ditayangkan iNews TV pada Selasa (3/9/2024) malam. Keduanya hadir sebagai narasumber dalam diskusi bertema "Banyak Drama Jelang Pilkada, Kenapa?" itu.

Dalam diskusi ini, turut hadir loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, Juru Bicara PDIP Chico Hakim, serta Ketum Prabowo dan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer.

Debat panas antara keduanya bermula ketika Rocky Gerung menyindir bahwa banyak orang mencapai kesuksesan dengan cara menjilat. Pernyataan tersebut memicu kemarahan Silfester Matutina, yang langsung menyerang Rocky secara personal.

"Anda salah besar bung Rocky, Anda itu pecundang, kami bukan penjilat, saya ini satu orang yang tidak dapat apa pun dari pemerintah ini, baik jabatan, proyek dan sebagainya," ujar Silfester.

Ia bahkan menyebut Jokowi bangsat dan bodoh.

"Gak usahlah janu ngomong banyak, nggak! Kita orang hukum kita mau ngomong, kau bodoh, bangsat kau," tambahnya. (*)

Paus Fransiskus (kedua dari kanan) disambut oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas turun dari pesawat setibanya dari Vatikan di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, (3 September 2024 

SANCAnews.id – Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi momen bersejarah bagi umat Katolik di Tanah Air. Pemimpin Gereja Katolik sedunia itu akan berada di Indonesia selama empat hari, dari 3-6 September 2024.

Presiden Jokowi juga menyambut kedatangan Fransiskus di Indonesia pada Selasa sore, 3 September 2024.

“Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Momen bersejarah lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia juga menjadi keteladanan bagi masyarakat, terutama dalam hal kesederhanaan. Dalam perjalanan ke Tanah Air, pimpinan umat Katolik itu lebih memilih menggunakan pesawat komersial ketimbang jet pribadi. 

Bahkan, Paus Fransiskus juga memilih untuk menginap di Kedutaan Vatikan daripada di hotel mewah dengan fasilitas president suites. Dia sudah meminta agar disiapkan kamar istirahat yang sederhana dengan makanan Italia yang biasa dia makan.

Tak hanya itu, Paus Fransiskus pun menolak menggunakan mobil kepresidenan bermerek Mercedes-Benz. Dia ingin panitia menyiapkan mobil yang biasa digunakan oleh masyarakat di Jakarta. Karena itu, disiapkanlah dua mobil bermerek Kijang Innova.

Sejak April 2024 Vatikan mengumumkan bahwa Paus Fransiskus akan bertandang ke Indonesia, Nuntio Apostolik atau Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia mempersiapkan segala kebutuhan kedatangan Paus. Namun, hanya satu permintaan khusus dari Takhta Suci Vatikan kepada Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia, yakni tak ada sambutan dan fasilitas mewah.

Karena itu, lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dipenuhi dengan hal-hal sederhana. Mulai dari menumpangi pesawat komersial, menginap di Kedutaan Vatikan, menggunakan mobil Kijang Innova, hingga makanan Italia biasa.

Kaesang Diduga Gunakan Jet Pribadi ke AS

Kesederhanaan Paus Fransiskus membuat warganet di media sosial Indonesia teringat akan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Belum lama ini, Ketua Umum Partai Solidaritas (PSI) Indonesia itu ramai diperbincangkan usai diduga pelesiran ke Amerika Serikat bersama istrinya, Erina Gudono, menggunakan jet pribadi berjenis Gulfstream G650.

Kabar ini mencuat di media sosial setelah salah satu warganet di akun X mengunggah tangkapan layar Instagram Story Erina berupa sebuah foto jendela pesawat pada Rabu, 21 Agustus 2024. Warganet itu menduga, Kaesang dan Erina pergi ke AS menggunakan jet pribadi karena jendela pesawat yang tidak terlihat seperti jendela pesawat komersil pada umumnya.

“Also Erina Gudono update her story dari jendela pesawat yang diyakini itu bukan pesawat komersil. The irony,” tulis seorang warganet dengan akun @aglioeoliopasta.

Dugaan warganet semakin kuat setelah melihat postingan di cerita Instagram dari Nadya Sofia Gudono, kakak Erina, yang mengunggah foto dari area kokpit pesawat. Warganet kemudian menelusuri dan menemukan bukti bahwa jendela pesawat tersebut cocok dengan jendela pada pesawat jet pribadi Gulfstream.

“Pesawat pribadi (private jet) yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Data penerbangan cocok dengan keberadaan Kaesang dan Erina di AS. Clue awal dari jendela,” kata @ZakkiAmali dalam utasnya.

Gaya hidup mewah yang dilakukan Kaesang dan Erina pun menuai banyak kritik dari warganet di media sosial Indonesia. bahkan, masalah tersebut berujung membuat keduanya diduga menerima gratifikasi hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (tempo)

 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, melontarkan kritik tajam kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait sikap diam partai tersebut dalam menanggapi isu yang melibatkan Ketua Umumnya, Kaesang Pangarep.

Menurut John, bungkamnya PSI memunculkan spekulasi adanya konspirasi antara partainya dan Kaesang.

"PSI Bersekongkol dengan Kaesang? Hanya dua pilihan bagi PSI saat ditanya soal Kaesang. tidak tahu atau diam sama sekali," ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @JhonSitorus_18 (3/9/2024).

Ia menambahkan bahwa PSI seolah-olah dalam beberapa hari terakhir terlihat seperti "monyet kenyang," hanya bisa menggaruk kepala dan perut tanpa memberikan respons berarti.

"Maka dalam beberapa hari ini PSI bagai monyet kenyang, cuma bisa garuk-garuk kepala dan perut," cetusnya.

Jhon juga menyoroti bagaimana PSI tampak tidak memberikan jawaban jelas mengenai keberadaan dan aktivitas Ketua Umumnya.

"Terlalu aneh memang, bagaimana bisa sebuah partai politik seperti PSI bisa tidak tahu keberadaan Ketua Umumnya? Jelas bohong," sebutnya.

Jhon menganggap sangat aneh jika sebuah partai politik sebesar PSI tidak mengetahui keberadaan Ketua Umumnya, terutama di tengah meningkatnya kemarahan rakyat atas gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya.

"Tidak mungkin mereka tidak konsolidasi atas rasa panik yang sedang terjadi atas marahnya rakyat atas gaya hidup Ketua Umum dan Istrinya saat bangsa sedang tidak baik-baik saja," ucapnya.

Jhon mengatakan, gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya dinilai tidak peka terhadap kondisi bangsa yang sedang menghadapi kesulitan.

"Seorang ketua umum partai pasti akan memberi arahan, meskipun sedang jauh di Amerika sambil menikmati roti Rp 400 ribu saat anak-anak papua kelaparan," Jhon menuturkan.

Lebih lanjut, Jhon menyebutkan bahwa sikap diam para pengurus PSI kemungkinan besar telah diatur.

"Bungkamnya para pengurus PSI jelas sudah diorganisir, makanya jawabannya selalu kompak tidak tahu," imbuhnya.

"Saya melihat ada upaya sekongkol antara PSI dan ketua umumnya agar tidak terlalu banyak bicara, minimal diam karena ketua umumnya sedang dalam kondisi memalukan," sambung dia.

Ia juga mengkritik PSI yang menurutnya telah hanyut dalam mendukung Jokowi dan keluarganya, hingga melupakan nilai-nilai perjuangan partai.

"Tidak ada joget-joget, tidak ada usah untuk tengil dan semua serba mengelak. Moral partai ini sedang hancur dan jatuh karena terlalu hanyut menceboki Jokowi sekeluarga," terangnya.

Sebagai solusi, Jhon menyarankan agar PSI segera mengganti ketua umum dan kembali kepada nilai-nilai awal partai, yang anti terhadap nepotisme, korupsi, dan mengedepankan politik bersih dan cerdas.

"Pilihannya hanya satu. PSI harus cepat-cepat ganti ketua umum dan kembali kepada jalur PSI yang dulu, anti neo orde baru, nepotisme, korupsi dan meneladankan politik yang bersih dan cerdas," tandasnya.

Ia juga mendesak PSI untuk membantu KPK dalam mencari Kaesang, dengan harapan partai tersebut bisa kembali berada di jalur yang benar.

"Toh, Jokowi effect juga tak memiliki efek berarti yang signifikan. Nilai-nilai Jokowisme mesti direvisi agar PSI tidak berhaluan pada figur, tapi nilai Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri," jelasnya.

"PSI, yuk cari ketua umummu. Bantu wujudkan pemberantasan Korupsi dengan mendukung KPK mencari Kaesang. Kalo masih diam, jangan-jangan kalian emang kebangia juga? Nah lhoo," kuncinya. (fajar)