SANCAnews.id

Dugaan penganiayaan oleh sekelompok prajurit TNI, satu orang relawan Ganjar-Mahfud MD tewas, empat luka-luka 

SANCAnews.id – Wakil Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, di Teater Djakarta, Jakarta, Sabtu (30/12/2023) mengatakan, satu orang relawan Ganjar-Mahfud meninggal dunia dan empat orang mengalami luka berat akibat kecelakaan tersebut. kekerasan dari prajurit TNI.

Mendengar kabar meninggalnya relawannya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan belasungkawa dan meminta kejadian tersebut diselidiki.

"Saya turut berduka, kemarin saya dikabari ada relawan yang meninggal dunia," ucap Ganjar di Djakarta Theatre, Sabtu (30/12). 

Ganjar menegaskan, tim hukumnya sedang mendalami kasus penganiayaan tersebut. "Maka kita minta tim pemenangan untuk segera urus dan sekarang tim hukum mendalami soal itu," jelas Ganjar. 

Kodam IV/Diponegoro masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kasus penganiayaan terhadap dua orang sipil yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI AD di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali tersebut. 

Bahkan dia beberkan, bahwa dari informasi yang dihimpun jajarannya, aksi pengeroyokan itu terjadi secara spontanitas dan karena kesalahpahaman. 

"Informasi sementara yang diterima, bahwa peristiwa tersebut terjadi secara sepontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak," ucap Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison kepada VIVA Militer, Sabtu (30/12/2023) malam. 

Lanjut dia jelaskan, insiden pengeroyokan terhadap dua orang relawan Ganjar-Mahfud itu berawal ketika sekitar pukul 11.19 WIB beberapa anggota Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Kodam IV/Diponegoro yang sedang bermain bola voly tiba-tiba mendengar suara bising rombongan sepeda motor kenalpot brong yang oleh pengendaranya dimain-mainkan gasnya saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali. 

Kemudian, prajurit TNI AD yang ketika itu sedang berolahraga kemudian merespon rombongan kendaraan berknalpot brong dengan keluar gapura atau gerbang Markas Kompi B Yonif 408/Sbh. 

"Beberapa saat kemudian melintas lagi dua orang pengendara sepeda motor (knalpot brong) yang sedang memain-mainkan Gas sepeda motornya, lalu dihentikan dan ditegur oleh anggota selanjutnya terjadi cek-cok mulut hingga berujung terjadinya tindak penganiayaan oleh oknum anggota," pungkas Kolonel Inf Richard. 

Sebanyak 15 Prajurit TNI ditahan, hal ini dilakukan atas perintah KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, agar mempermudah proses pemeriksaan dan penyelidikan atas peristiwa tersebut. 

Sebelumnya, Informasi mengenai kematian relawan di Klaten disampaikan oleh Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis pada Sabtu ini. Todung mengatakan, relawan yang tewas mengalami kekerasan dari pendukung paslon lain. 

"Kami mendapat laporan dari Klaten, Yogyakarta, dan Boyolali. Ini laporan brutalitas dan ini tindak kekerasan yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Satu meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka berat. Yang meninggal dunia di Klaten dan luka-luka 4 di Boyolali," kata Todung. 

"Mereka yang meninggal dunia ini relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas pendukung paslon lain," imbuh dia. 

"Kami ingin minta investigasi dari pihak Kepolisian dan TNI, karena kami sangat prihatin dan sangat sedih dan tidak bisa membayangkan. Apakah kita akan punya pemilu dan pilpres yang damai kalau keadaan semacam ini akan terus berlanjut apalagi akan bereskalasi? Jadi ini tidak bisa dibiarkan," kata Todung. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. 

Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. 

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.(tvone)

Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis/Ist 

SANCAnews.id – Indikasi kecurangan pada pemilu 2024 dinilai mulai terbukti dengan semakin cepatnya pendistribusian surat suara di Taipei. Apalagi, cepatnya penyaluran tersebut dilatarbelakangi alasan yang tidak masuk akal seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei lebih cepat mendistribusikan surat suara Pemilu 2024 karena khawatir kantor pos akan ditutup selama liburan Tahun Baru.

"Bagaimana negara lainnya? Apakah sudah dikirim juga? Mana bukti pengiriman KPU RI ke negara selain Taiwan, untuk itu segera klarifikasi dengan menunjukan bukti pengirimannya kepada publik," kata Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/12).

Damai menilai, Presiden Jokowi tega membohongi dan membodohi rakyatnya sendiri. Mengingat kata Damai, yang merayakan tahun baru bukan hanya di Taiwan, tetapi juga semua negara.

"Maka statement Jokowi tentang kertas pemilu dikirim ke Taiwan sengaja didahulukan karena ada kekhawatiran kantor pos tutup libur tahun baru, ini ucapan yang ngasal, asal jeplak, nggak pantas dikeluarkan oleh mulut yang berpredikat sebagai Presiden RI," tegas Damai.

Pernyataan tersebut, lanjut dia, merupakan cerminan seseorang yang sudah "terbiasa" berbohong. Sehingga, indikasi adanya kecurangan pada Pemilu 2024 terbukti menimbulkan gejolak dan keresahan di tengah masyarakat.

"Terhadap statement Jokowi ini, apakah Jokowi tidak bisa memberikan jawaban yang cerdas dan masuk akal? Jokowi sebagai presiden tidak pantas 'over' atau lebay, yang sepertinya anggap enteng peristiwa kejahatan (kecurangan) pemilu ini," terang Damai.

“Secara hukum ketatanegaraan selaku presiden, segala yang keluar dari mulut presiden secara substantif, merupakan perbuatan hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan kekhawatiran perihal tutupnya kantor pos di Taipei itu usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional (Rakornas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12).

“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana (Taipei) sehingga (surat suara) dikirim mendahului,” kata Jokowi. (*)

Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto yang mengancam media beredar di media social/Net 

SANCAnews.id – Menjadi viral dan beredar di media sosial sebuah postingan yang menampilkan video berisi pemberitaan terkait aktivitas Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto yang mengancam media yang beredar di media sosial. Dalam klip pendek yang dibagikan, terdengar teguran tegas dari Menteri Pertahanan (Menhan).

Rekaman yang berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan sosok Prabowo Subianto berdiri di hadapan massa. Ia berbicara di podium, sementara di belakangnya ada beberapa orang yang duduk bersila.

“Para media hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu,” kata Prabowo Subianto.

Dia kemudian berjalan keluar dari podium sambil berkacak pinggang. Aksinya itu kemudian disambut tepuk tangan dan riuh teriakan massa.

“Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya! Hati-hati kau, suara rakyat adalah suara Tuhan,” tutur Prabowo Subianto.

Setelah ditelusuri, video tersebut adalah berita lama yang diangkat kembali dalam postingan tersebut. Video tersebut terjadi pada pada tahun 2019 silam, video Prabowo Subianto mengancam media tersebut kembali dibagikan netizen ke sosial media.

Pada saat itu, Prabowo Subianto hadir di acara peringatan Hari Buruh Internasional. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika sedang memberikan sambutan di acara peringatan Hari Buruh 2019 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 1 Mei 2019.

 “Saudara-saudara, saya mau bertanya. Kalian berharap saya bicara apa adanya atau bicara yang manis-manis?” ucapnya, yang disambut jawaban ‘apa adanya’ oleh massa

“Bener? Saudara berharap saya bicara normatif atau apa adanya?” ujar Prabowo Subianto menambahkan.

Dia kemudian menyoroti banyaknya media yang datang untuk meliput acara tersebut. Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kala itu kemudian memberikan peringatan.

“Itu banyak TV ya? Entah ditayangkan, enggak ditayangkan, gue gak tahu. Para media hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu,” kata Prabowo Subianto.

Dia pun berjalan keluar dari podium sambil berkacak pinggang, berpose seakan menantang media yang hadir. Setelah itu, dia kembali berjalan ke podium diiringi tepuk tangan dan riuh teriakan buruh yang hadir.

“Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya! Hati-hati kau, suara rakyat adalah suara Tuhan,”tutur Prabowo Subianto.

Setelah membicarakan hal lain, dia kembali menyinggung kehadiran media di acara tersebut. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa kebohongan, kecurangan, kekayaan Indonesia diambil, penindasan terhadap rakyat, perlu disudahi.

Prabowo Subianto lantas menyambungnya dengan menyebutkan bahwa media merupakan pihak yang ikut merusak demokrasi.

“Itu media-media juga, gue salut sama lu masih berani ke sini. Akan tercatat dalam sejarah, hai media-media kau ikut merusak demokrasi di Indonesia. Ini gimana? Bicara apa adanya? Betul? Betul?” ujarnya yang disambut jawaban ‘betul’ dari para buruh.

“Ya gue harus bicara apa adanya dong, yang tidak benar kita harus katakan tidak benar, yang benar, benar, yang tidak benar, tidak benar, jangan kau balik,” ucap Prabowo Subianto menambahkan.

Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa informasi dalam postingan video tersebut kadarluarsa dan tak layak dipublikasikan kembali.(radarjakarta).

Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto/Net 

SANCAnews.id – Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo disarankan bisa bermanuver menghadapi kegagalan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam bidang pertahanan dan keamanan (hankam) di Papua.

Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis mengatakan, Prabowo dinilai cukup piawai di bidang pertahanan dalam debat capres yang akan digelar KPU RI pekan depan, Minggu (7/1).

"Mungkin PS (Prabowo Subianto) akan cukup menguasai bidang pertahanan, namun paslon 01 Anies yakin akan kuasai geopolitik," kata Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/12).

Untuk dapat mengatasi jumawa dari kubu Prabowo lantaran tema debat nanti merupakan sesuai dengan posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), maka Anies dan Ganjar harus bisa bermanuver terhadap kegagalan Prabowo di Papua.

"Anies dan Ganjar bisa manuver tentang realitas tingkat nyata keberhasilan PS. Namun realitas sebagai lawannya tentu dengan bukti kegagalan PS, utamanya di Papua dan lain-lain. Maka Anies dan Ganjar akan berhasil menutup dilema PS terhadap fungsi dan jabatannya kini dan kelak," pungkas Damai.

Hal itu lantaran kondisi keamanan Papua akibat aksi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih kerap merongrong kedaulatan NKRI.

Sepanjang tahun 2023, ada sebanyak 79 orang tewas dalam konflik bersenjata di wilayah Papua yang melibatkan aparat keamanan kontra KST Papua Merdeka. Total ada 204 aksi KST sepanjang tahun ini di wilayah Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satgas Damai Cartenz mencatat, 79 orang tewas itu terdiri dari 20 prajurit TNI, 3 anggota polisi, 37 warga sipil, dan 19 anggota KKB. (rmol)

Gibran Rakabuming Raka saat mengajak pendukungnya bersorak di debat Cawapres, JCC Senayan/net 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pelanggaran yang kerap dilakukan pasangan Prabowo-Gibran dan tak segan-segan mengkritik Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Pada debat calon presiden pertama di kantor KPU, sosok calon wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik.

Gibran terlihat di jajaran tim pendukungnya, bak pemimpin pendukung yang meminta pendukung Capres Prabowo Subianto bersorak untuk jagoannya.

Gibran terekam mengarahkan pendukungnya untuk bersorak pada Debat Capres pertama, Selasa (12/12/2023) lalu.

Saat itu Prabowo sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MKMK terkait pencalonan Gibran sebagai Cawapres 2024.

Selain itu, Gibran kembali jadi perbincangan lantaran dugaan melakukan kampanye saat Car Free Day (CFD), putra sulung Presiden Jokowi itu bagi-bagi susu di CFD.

Hersubeno Arief yang memandu diskusi bersama Rocky Gerung, mengatakan bahwa Heru Budi (Penjabat Gubernur DKI 2023) ketika ditanya soal Gibran kampanye di CFD, jawabannya 'saya enggak tahu, saya masih tidur,'. 

Sementara itu, Rocky Gerung ikut buka suara soal pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres 2024, Gibran Rakabuming Raka. Di mana menurut Hersubeno Arief (jurnalis senior), seharusnya Bawaslu menegur Gibran. 

Menanggapi persoalan tersebut, Rocky mengatakan bahwa Bawaslu lagi tidur.

"Bawaslu juga lagi tidur, jadi yang tidur kan orangnya, tapi undang-undangnya kan enggak tidur itu," ujarnya dilansir Youtube resmi Rocky Gerung Official.

"Bayangkan Gubernur DKI musti pakai pejabat Gubernurnya, pakai cara untuk ngeyel sambil menghindar,'oh saya lagi tidur, iya lu tidur tapi undang-undang itu kan harusnya membangunkan lu" ujarnya.

Rocky Gerung beri sindiran kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dosen Filsafat ini mengatakan bahwa ini satu paket orang anggap ini tiket terusan.

"Atau kemaksian politik terusan dari saat MK tuh. Jadi nggak ada gunanya lagu sebetulnya kecuali memang ada semacam gerakan untuk menghalangi kecurangan ini," jelas Rocky.

"Siapa yang potensial untuk melakukan itu? ya cuman PDIP, jadi PDIP yang musti merasa kok curang ya, tapi PDIP dalam beberapa hal juga lakukan hal sejenis kan," sambungnya.

Adapun jika netizen yang berkoar untuk menegur persoalan Gibran, menurut Rocky itu hanya demi norma saja, bukan demi efek jera.

"Kalau PDIP yang ngomong bersama-sama AMIN grup itu bikin konferensi pers mengatakan dua kali lagi temukan itu, maka kami akan berpikir ulang untuk meneruskan Pemilu ini," ujarnya.

"Kan musti ada ancaman real di situ, jadi ini bukan sekedar petak umpet soal administrasi pelanggaran, ini soal desain. Dan itu yang mustinya kita pahami, sesuatu yang didesain itu akan dicari cara untuk dibenarkan," tuturnya.

Rocky berpendapat salah satu bentuk pembenarannya adalah pernyataan 'saya tidak tahu, saya lagi tidur'. 

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengatakan akan memanggil calon wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka.

Momen Gibran bagi susu saat cfd. (tvOnenews/Abdul Gani Siregar) Hal ini atas imbas dugaaan melakukan kampanye saat Car Free Day (CFD).

Hal ini dikonfirmasi langsung dari Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Triyanto saat dihubungi media.

“Rencana kita akan memanggil cawapres nomor urut 2, setelah selesai semua baru kita akan membuat kajian dan akan ada hasil dari kajian tersebut,” ungkap dia, Selasa (26/12/2023).

Sementara informasi terkait pemeriksaan sejumlah anggota Partai Amanat Nasional (PAN) seperti Zita Anjani, Pasha Ungu, hingga Uya Kuya masih dalam proses. (tvone)

Presiden Joko Widodo. (Foto:Inilah.com) 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan surat suara tersebut sudah dikirim terlebih dahulu ke Taipei, Taiwan. Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan agar pos tidak ditutup dalam jangka waktu lama menjelang tahun baru.

“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran, karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama disana. Sehingga dikirim mendahului,” kata Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi pun meminta awak media untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah teknisnya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari.

“Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku kesulitan untuk mengawasi tahapan pemilu di luar negeri. Pasalnya, langkah pengawasan terbentur jumlah Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu) yang tak sebanding dengan jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tersebar di 128 wilayah.

“Sulit karena panwaslu luar negerinya kan terbatas. Tidak seperti teman-teman KPU,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Bagja menjelaskan, pihaknya berharap adanya peran partisipatif dari masyarakat untuk mengawasi tahapan pemilu yang berlangung baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebab, dia menilai kerawanan kecurangan tahapan pemilu di luar negeri lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri.

Menurut Bagja, Bawaslu bakal berkoordinasi dengan KPU. Pasalnya panitia pengawas luar negeri pertanggungjawabannya berada di tangan KPU. (inilah)

Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming/Ist 

SANCAnews.id – Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep merupakan dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai anak kepala negara, hendaknya mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Namun sayang, kelakuan kedua kakak beradik ini disebut-sebut mirip dengan Tarzan. Bahkan banyak pihak yang menentang perilaku mereka dan mengatakan hal itu tidak patut ditiru.

Ialah aktor senior, Butet Kartaredjasa yang menyebut kelakuan Gibran dan Kaesang mirip Tarzan. Ucapan itu disampaikan sebagai kritik saat keduanya terjun ke dunia politik.

Butet mempertanyakan langkah politik kedua putra mahkota tersebut. Bahwasannya mereka harus memberikan contoh yang bisa menjadi pembelajaran bagi publik.

Namun sebagai anak kepala negara, baik Gibran dan Kaesang justru dianggap memberikan contoh yang kurang baik kepada publik.

Pria berusia 62 tahun itupun menyoroti langkah Kaesang dalam dunia politik. Di mana anak bungsu Jokowi ini bisa secara tiba-tiba menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Peristiwanya itu bagi saya, ini memberikan pembelajaran politik apa kepada publik? Misalnya satu contoh, Kaesang dalam dua hari jadi anggota partai, hari ketiga jadi ketua umum (PSI),” katanya.

“Pembelajaran kepada publik adalah, ternyata menjadi manusia instan itu sangat dimungkinkan di Indonesia,” tambahnya.

Dilihat dari perspektif budaya, lanjut Butet, langkah politik mestinya dilakukan dengan mengedepankan moralitas atau kepatutan.

Ia menyebutkan, untuk meraih sebuah gelar ataupun jabatan dibutuhkan pengalaman dan kerja keras.

Hal itu sama halnya dalam konteks kepemimpinan di perkantoran. Baik kelas manajer maupun kepala bagian, tetap membutuhkan perjuangan untuk bisa naik ke level atau tingkat kepemimpinan selanjutnya.

“Ada tahapan-tahapan untuk mematangkan kepribadian seseorang, keterampilan, dan segalanya, ada proses,” tegasnya.

Pria kelahiran Yogyakarta, 21 November 1961 itu khawatir, bila langkah Gibran dan Kaesang akan membentuk pola pikir negatif di kalangan anak muda Indonesia.

Menurutnya, para anak muda saat ini bisa saja terpengaruh dan menjadikan langkah yang ditempuh Gibran dan Kaesang sebagai contoh.

“Bayangkan kalau nanti anak muda yang sedang bertumbuh hari ini melihat peristiwa itu. ‘Kalau gitu aku jadi tarzan saja, gandul nama besar ayahku.’ Gandulan jadi Tarzan bisa lompat alih historis,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perilaku seperti Tarzan itu menunjukkan seseorang yang tak memiliki etos kerja dan perjuangan. Sehingga tak patut untuk ditiru.

“Instan, nggak ada etos, nggak ada kegigihan perjuangan. Bayangkan ketua umum partai. Wow! Nasional lagi,” ujarnya.

Pengalaman Gibran belum memadai

Di samping itu, Butet menyoroti langkah dan keputusan Gibran dalam politik. Di mana ia mau menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi pendampingnya dan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Menurutnya, suami Selvi Ananda itu belum memiliki pengalaman yang memadai untuk maju dan memimpin sebuah negara.

Termasuk juga pengalamannya sebagai Wali Kota Surakarta yang baru dua tahun. Hal itu bagi Butet belum bisa dikatakan sebagai sebuah pengalaman di dalam dunia politik.

(Wali Kota Surakarta) dua tahun, baru jalan dua tahun. Tugasnya itu lima tahun. Dua tahun kok berpengalaman,” katanya.

Ia pun membandingkan dengan dirinya yang telah belajar selama 25 tahun untuk menjadi seorang aktor.

Butuh waktu seperempat abad bagi Butet untuk kemudian bisa menerima upah jasa sebahai aktor, mendapatkan legitimasi dan pengakuan.

“Saya lalu merasa berpengalaman. Hari ini saya bisa transfer knowledge, berbagi pengalaman saya sebagai aktor, karena saya sudah merasa berpengalaman,” tegasnya.

Ia menyayangkan langkah politik yang mengizinkan Gibran untuk bisa maju menjadi cawapres. Menurutnya, hal itu bukanlah sesuatu yang patut untuk ditiru.

“Itu posisinya nanti adalah wakil presiden, saya sedih. Tingkat kepatutan, kepantasan, kesadaran diri, kok aku cuma jadi benalu ya,” katanya. (hops)

Presiden Joko Widodo saat acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (30/12)/Repro 

SANCAnews.id – Tunjangan kinerja (tukin) jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan cair pada awal tahun 2024. Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU se-Indonesia, di Hall Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).

Awalnya, Presiden Jokowi mengaku ditanya oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat baru tiba di lokasi acara Konsolnas.

"Tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanyakan Ketua KPU (Hasyim Asyari), 'Pak, tukinnya gimana?'," ujar Presiden Jokowi.

Ia pun menjelaskan, hingga saat ini belum menerima surat pencairan tukin untuk jajaran KPU se-Indonesia.

"Saya belum tanda tangan," sambungnya menjelaskan.

Presiden ketujuh RI ini pun langsung mengecek kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Setelah dicek, ternyata surat Tukin KPU masih berada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Presiden belum bisa memastikan kapan surat tersebut sampai ke mejanya untuk ditandatangani. Namun, dia mengupayakan agar bisa segera direalisasi dalam waktu dekat.

"Saya berusaha agar di bulan Januari (2024) bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan-tahapan Pemilu," demikian Jokowi. (rmol)

Kertas sura pemilu 2024/net 

SANCAnews.id – Kasus logistik pengiriman surat suara sebelum jadwal yang terjadi di Taipei, Taiwan tidak bisa dianggap sepele.

"Pendistribusian logistik pemilu sebelum waktunya merupakan salah satu bentuk tidak profesionalnya KPU RI dalam me-manage sistem logistik Pemilu," ujar Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Subiran Paridamos  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/12).

Direktur Eksekutif Sentral Politika menilai, dalam kasus Taipei, ketidaktahuan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei terkait jadwal pengiriman logistik juga termasuk kelalaian aturan teknis yang dibuat, yakni Peraturan KPU (PKPU) 25/2023. tentang Pemungutan Suara.

Akibat kinerja PPLN yang tidak taat hukum, persepsi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan semakin negatif, khususnya terhadap KPU.

"Ini bisa dianggap tidak taat aturan main atau hukum, tidak cermat, terindikasi tidak netral, menimbulkan kerugian negara dan bahkan berakibat pada munculnya sentimen negatif publik pada KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu," tuturnya.

Oleh karena itu, penulis buku berjudul "Negara Katanya" tersebut menyarankan KPU jangan sekadar merespons normatif atas pengiriman surat suara di luar jadwal di Taipei.

"KPU RI harus tegas melakukan teguran keras. Kalau perlu sanksi kepada PPLN Taipei yang mendistribusikan logistik pemilu sebelum waktunya," tutup Biran. (*)

Miftah bagi-bagi uang dan kaus capres cawapres/ist 

SANCAnews.id – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendapat laporan adanya politik uang yang dilakukan pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

Cak Imin juga mendapat laporan, kegiatan pembagian uang itu dilanjutkan dengan pembagian kaos pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Video yang memperlihatkan aktivitas pembagian uang itu viral di media sosial. "Enggak tahu videonya kayak apa, saya belum cek detail, tapi laporan ke saya, saat pembagian uang juga pembagian kaus 02. Ada yang ngelihatin kaus," ujar Cak Imin saat ditemui di Madiun, Jawa Timur, Sabtu (30/12/2023). 

Ia mengaku akan melaporkan kegiatan tersebut jika terdapat indikasi politik uang untuk memilih calon presiden tertentu.

"Ya nanti kalau memang benar, kami laporkan," ujar Cak Imin. 

Sebelumnya, Gus Miftah membagikan uang kepada masyarakat dengan latar orang yang menunjukkan kaus capres-cawapres nomor urut 2. Gus Miftah mengatakan bahwa dia bagi-bagi uang saat diundang oleh Haji Her di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. 

“Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan,” kata Gus Miftah dalam keterangan video. 

Miftah berujar, Haji Her memiliki kebiasaan sedekah hampir setiap hari. “Kebetulan saya diundang pas bagi-bagi duit. Diminta Haji Her untuk bagi-bagi duit, masak saya tolak? Minimal saya dapat pahalanya, bagi-bagi,” ucap Gus Miftah. 

Menurut Gus Miftah, uang itu berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan politik. “Itu kok ada kausnya Pak Prabowo dan sebagainya, silakan tanya yang memvideokan dan yang membawa kaus, maksudnya apa,” kata Gus Miftah. 

Gus Miftah menegaskan bahwa dia bukan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. “Saya bukan TKN. Mau money politic kok terang-terangan? Kalau money politic ya sembunyi-sembunyi,” ujar dia. 

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, juga menyebut kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah sebagai aktivitas pribadi. 

Nusron juga mengatakan bahwa Gus Miftah bukanlah calon legislatif, pengurus partai, atau bagian dari TKN Prabowo-Gibran. 

“Bukan relawan, tim kampanye, juga bukan anggota tim kampanye nasional dan tim kampanye daerah Prabowo-Gibran, jadi yang bersangkutan adalah warga negara biasa, sehingga tidak terikat dengan Undang-Undang Pemilu,” kata Nusron. (kompas)

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari dengan latar belakang foto pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari, saat kunjungan ke Kantor Pengurus Besar NU (PBNU), di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (4/1) 

SANCAnews.id – Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendapat sorotan menjelang pemilu 2024. Termasuk para petinggi tertinggi lembaga ini.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari merupakan sosok yang memimpin lembaga-lembaga penting dalam jalannya dan penyelenggaraan pesta demokrasi tahun depan.

Namun sosok yang memiliki nama sama dengan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Integritas Hasyim Asy'ari dipertanyakan.

Salah satu yang mengkritik kerja Ketua KPU adalah Juru Bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M Massardi.

Adhie mengunggah foto Ketua KPU RI Hasyim Asyari sedang melakukan sidang palang pintu dengan latar belakang foto pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari, saat berkunjung ke Kantor Pengurus Besar NU (PBNU), di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (4/1).

Adhie pun menuliskan cuitan di postingan foto tersebut yang intinya membandingkan apa yang dilakukan Pendiri NU dengan Ketua KPU RI periode 2022-2027.

"Apa maksud Ketua KPU konferensi pers dengan background pendiri NU Hadratussyaikh KH. Hasyim Asyari. Nama sama tapi watak bak bumi dan langit," tulis Adhie dalam cuitannya di akun media X @AdhieMassardi, pada Jumat (29/12).

Lebih lanjut, Adhie mengulas perbedaan watak Ketua KPU RI dengan Pendiri NU.

"Mbah Hasyim (pendiri NU) lawan sekutu yang bawa Belanda mau kangkangi Indonesia," urainya.

"Asyari ini (Ketua KPU RI), malah bersekutu dengan keluarga yang mau kangkangi Indonesia," demikian Adhie menutup cuitannya.

Sebelum pendaftaran capres-cawapres dilangsungkan KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023, publik diramaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 90/PUU-XXI/2023 hasil menguji norma batas usia capres-cawapres.

Dalam sidang pembacaan putusan yang saat itu masih dipimpin Anwar Usman, pada 16 Oktober 2023, MK menambahkan frasa batas minimum usia capres-cawapres.

Dimana, seseorang yang pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu atau Pilkada, diperbolehkan maju sebagai capres ataupun cawapres, meski usianya belum mencapai 40 tahun.

Atas putusan MK tersebut, KPU RI langsung merevisi Peraturan KPU (PKPU) 19/2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

KPU mengubah bunyi Pasal 13 ayat (1) huruf q, dari awalnya mensyaratkan usia minimum capres-cawapres 40 tahun, menjadi memasukkan frasa tambahan yang termuat dalam putusan MK 90/PUU-XXI/2023.

Karena dasar hukum yang termuat dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu diubah MK, dan aturan teknis yang dibuat KPU mengikuti, maka isu putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bukan lagi isu atau sekadar wacana.

Sebab, Gibran yang masih menjabat sebagai Walikota Solo baru berumur 36 tahun, sehingga kabar dia menjadi cawapres Prabowo sebelum keluar putusan MK hanya isu belaka.

Tetapi pada 25 Oktober 2023, Gibran justru mendampingi Prabowo mendaftar sebagai pasangan capres-cawapres, dan mematahkan isu yang beredar.

Hanya saja, sebagian publik juga mengkritisi keputusan MK, yang akhirnya mengaitkan pada pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo, bahkan hingga hari ini.

Anggapannya, ada politisasi MK terhadap putusan terkait aturan batas usia minimum capres-cawapres. Terlebih, ada laporan pelanggaran kode etik ke Majelis Kehormatan MK (MKMK) terhadap 9 hakim konstitusi.

Dalam putusannya, MKMK menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik dan perilaku hakim, sehingga dia dicopot dari jabatan Ketua MK.

Putusan MKMK itu ibarat bola salju yang terus menggelinding, dan memunculkan isu ada masalah serius di MK, dan dianggap pencalonan Gibran merupakan upaya politisasi hukum. (rmol)

Jurubicara Timnas Amin, Abdul Rochim 

SANCAnews.id – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tak tergiur dengan tawaran calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, saat mendeklarasikan dukungan terhadap Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air (Gempita) di Bandung, Rabu (27/12), Prabowo berjanji jika memenangkan Pilpres, ia akan merangkul partai yang kalah masuk kabinet.

Juru Bicara Timnas Amin, Abdul Rochim menilai pasangan Anies-Muhaimin tidak pernah berencana kalah, dan belum terpikir untuk bergabung dalam koalisi tertentu.

"Saat ini kami konsentrasi bagaimana memenangkan Pilpres, dan kami yakin menang, minimal kalau tidak bisa 1 putaran, ya masuk putaran 2," jelasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Jumat (29/12).

Caleg DPR RI PKB Dapil Surabaya-Sidoarjo itu juga mengatakan, pasangan Amin terus kampanye dan konsolidasi ke berbagai daerah.

"Kami belum memikirkan bagaimana nanti setelah pertarungan, sebab itu kami tidak memikirkan langkah Capres lain," pungkasnya. (*)

Tim Kampanye Nasional Fanta membagikan susu gratis di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat petang (29/12)/Istimewa 

SANCAnews.id – Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta)  Prabowo-Gibran klaster First Voter menggelar kampanye dengan mengusung salah satu program andalannya yakni pemenuhan gizi masyarakat dengan pemberian susu dan makan siang gratis, di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

"Sore ini, mulai dari FX Sudirman lalu Sarinah, sosialisasi program Prabowo-Gibran, sambil langsung memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dengan memberikan susu," kata Komandan TKN Fanta, Arief Rosyid Hasan, kepada wartawan.

Menurut Arief, kegiatan itu dilakukan agar masyarakat memahami visi dan misi Prabowo-Gibran, khususnya dalam perbaikan kualitas gizi, demi menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas 2045.

Bahkan, jika sudah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, lanjut Arief, Prabowo-Gibran akan menjalankan program perbaikan gizi mulai dari memperbanyak lumbung pangan hingga makan siang dan susu gratis kepada anak-anak.

Menurutnya, kegiatan membagikan susu dan sosialisasi visi misi terus dilakukan di beberapa titik di Jakarta.

"Kami ingin menampilkan, ternyata gemoy juga punya program. Selama ini ada yang bilang kita hanya bisa joget-joget doang. Nah ini kita tunjukin anak muda di bawah Prabowo-Gibran juga punya gagasan dan program nyata, bawa susu," pungkasnya. (rmol)

Denny Siregar Ungkap Kengeriannya/net 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Denny Siregar mengaku ngeri jika calon presiden nomor urut dua dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Awalnya, Denny Siregar mengibaratkan kebebasan mengkritik antara calon presiden nomor satu dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, calon presiden nomor dua dari PDIP Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto jika menang Pilpres 2024.

Denny Siregar mengatakan, jika Anies Baswedan menang, maka kebebasan mengkritik tetap terjamin, begitu pula Ganjar Pranowo, namun berbeda dengan Prabowo Subianto yang serupa dengan era Orde Baru.

"Kalaupun misalnya Anies menang, kita masih bisa ledekin dia seperti waktu jadi Gubernur DKI. Apalagi kalau Ganjar yang menang, kita bisa suka ria bebas komen apa aja di media sosial," ungkapnya.

"Tapi kalau Prabowo yang menang? Hiiii.... Langsung pada bungkam. Kengerian orde baru kembali terbayang. Belum menang aja pendukungnya udah pada ngancam-ngancam..," imbuhnya dikutip  dari akun X pribadinya, Jumat (29/12).

Sementara itu, dalam simulasi 3 nama di survei Indikator Politik Indonesia setelah debat capres-cawapres, elektabilitas Ganjar-Mahfud bersaing dengan Prabowo-Gibran. Sementara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di posisi buncit.

“Elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md 24,5 persen, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 46,7 persen, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 21,0 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis surveinya, Selasa (26/12/2023) dikutip dari Republika.

Sementara dalam simulasi 2 nama, elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud juga membuntuti Prabowo-Gibran dengan raihan 28,4 persen. Dalam simulasi 2 nama yang lain Ganjar-Mahfud unggul atas Anies-Muhaimin.

“Ganjar Pranowo-Mahfud MD 43 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 38,5 persen,” kata Burhanuddin.

Adapun survei ini digelar pada 23-24 Desember 2023 atau setelah debat cawapres kedua yang digelar pada 22 Desember 2023 lalu. Survei melibatkan 1.217 responden yang dipilih secara acak.

Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung lewat telepon oleh pewawancara yang sudah profesional dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaannya 95 persen. (populis)

Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ifdhal Kasim, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023) 

SANCAnews.id – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus politik uang yang diduga dilakukan oleh Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

"Kami juga akan melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut," kata Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ifdhal Kasim, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023). 

Ifdhal mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Bawaslu daerah terkait dugaan politik uang itu.

"Kami dari TPN sudah melakukan komunikasi ya dengan Bawaslu setempat dan Bawaslu setempat sudah melakukan temuan, melakukan klarifikasi terhadap peristiwa tersebut dan jadi ini masih dalam tahapan investigasi oleh Bawaslu setempat," kata Ifdhal.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyampaikan, ia telah membaca penjelasan Gus Miftah terkait dugaan kasus yang menjeratnya itu.

"Tapi, dia memang membagi-bagi uang di Ponpes dia, pondok pesantren dia, itu diakui. tapi, tidak ada urusannya dengan Pilpres, tapi apakah seseorang yang menampilkan gambar Prabowo dari kerumunan santri itu, bisa ditafsirkan sebagai kampanye yang dilakukan oleh Gus Miftah, kampanye yang membagi-bagikan uang, politik uang. Saya kira, Gus Miftah sudah memberikan penjelasan, tapi, kecurigaan itu tetap muncul," ucap Todung. 

Sebelumnya, beredar video di media sosial X (dulu Twitter) yang memperlihatkan Gus Miftah tengah membagi-bagikan uang ke sejumlah warga.

Dalam video berdurasi 1 menit 13 detik itu, tampak Gus Miftah memegang segepok uang pecahan Rp 50.000.

Lantas, warga yang mendapat uang tersebut berbaris menerima uang yang diberikan oleh Gus Miftah tersebut.

Kemudian, ada seseorang yang juga meneriakkan nama capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, saat Gus Miftah tengah membagikan uang.

"Prabowo, 02," ujar orang tersebut.

Selain itu, ada juga orang di belakang Gus Miftah yang membentangkan baju hitam bergambar Prabowo.

Senada, dia juga menyuarakan berupa ajakan untuk mencoblos Prabowo saat pemilihan Pilpres 2024 mendatang.

"Coblos 02," tuturnya.

Tak hanya sekali, orang tersebut kembali mengajak untuk mencoblos Prabowo. (tribun)

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti/ist 

SANCAnews.id – Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tengah diburu oleh seluruh calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sadar organisasinya menjadi magnet di setiap pesta demokrasi.

Banyak politisi melakukan pendekatan untuk mendapatkan suara. Meski demikian, Mu'ti menegaskan, Muhammadiyah akan tetap berada pada posisi netral.

"Kami sudah sampai pada sikap yang final bahwa Muhammadiyah netral. Kami tidak mengajak," ujar Mu'ti usai Refleksi Akhir Tahun 2023, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Mu'ti mengingatkan kepada warga Muhammadiyah agar tetap berpartisipasi dalam proses Pemilu 2024. Sebagai warga negara tidak boleh apatis dan pasif serta golput. Meskipun golput dalam pandangan Muhammadiyah ada pada level makruh, tetapi akan menjadi haram apabila Muhammadiyah mengajak warganya untuk golput.

Sebab, menurut Mu'ti, golput melanggar undang-undang. Disamping itu, golput juga sebuah sikap yang cenderung antipati terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini mempersilakan memilih salah satu pasangan capres-cawapres.

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam Refleksi Akhir Tahun 2023, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023). Foto:

Dia meminta agar teliti dalam memilih calon pemimpin. Dalam memilih capres-cawapres harus melihat program yang ditawarkan, bukan sekadar sosoknya. Ia pun meminta agar warga Muhammadiyah memberikan ruang kepada diri sendiri untuk menerima perbedaan.

"Jangan bucin dalam menentukan pilihan karena bucin tidak bisa bertoleransi," kata Mu'ti.

Mengenai kriteria capres-cawapres yang dapat dijadikan pertimbangan bagi warga Muhammadiyah untuk memilih, Mu'ti mengaku tidak kriteria calon khusus. Menurutnya, kriteria memilih calon pemimpin dapat merujuk kepada keputusan pada sidang Tanwir 2014.

"Tapi situasi politiknya berbeda. Bagi kami ada plus minusnya. Kalau mau ideal memang sulit tapi jangan karena tak ideal tidak diambil," Mu'ti menambahkan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 diikuti oleh tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tiga pasangan tersebut telah menyampaikan program dan visi-misinya lewat kampanye dan debat kandidat. (republika)

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana 

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons polemik penangkapan Juru Bicara Tim Nasional AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), Indra Charismiadji terkait kasus dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang (TPPU).

Penahanan ini menuai polemik, karena AMIN mempertanyakan instruksi Jaksa Agung (JA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang penundaan penyidikan kasus korupsi dan TPPU pada masa Pemilu 2024.

Kapuspenkum Ketut Sumedana mengatakan pihaknya tidak melanggar netralitas penegakan hukum dalam pemilu.

Menurut dia, instruksi Jaksa Agung itu berupa penundaan perkara yang melibatkan calon legislatif (Caleg) dan calon presiden (Capres).

"ini enggak ada kaitannya sama sekali dengan ini. Kenapa? Karena yang ditujukan dalam Instruksi Jaksa Agung itu adalah terkait dengan tugas, fungsi, pokok kejaksaan," ujar Ketut dalam keterangan yang diterima, Kamis (28/12/2023).

Ketut menjelaskan tugas kejaksaan ialah proses penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dan TPPU. Namun, dia mengatakan dalam kasus Jubir AMIN, penyidik dalam kasus tersebut adalah PPNS pajak dari Kanwil DJP Jakarta Timur. 

"Sedangkan kejaksaan hanya menerima pelimpahan berkasnya, sehingga kejaksaan tidak bisa menghentikan kasus tersebut," imbuhnya. 

Selain itu, Ketut menuturkan proses yang ada di Kejari Jakarta Timur tidak ada kaitannya dengan instruksi Jaksa Agung. Sebab, dia mengatakan sumber peekaea ini ialah penyidikan mulai dari penyidik PPNS Peepajakan. 

"Jadi, sangat berbeda, kita tidak bisa menghentikan dari proses yang dilakukan teman-teman penyidik dari Perpajakan, Bea Cukai, dan Mabes Polri," imbuhnya. (tvone)

Capres 01 Amin (Anies-Muhaimin) 

SANCAnews.id – Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin) Billy David mengklaim survei internal pasangan Amin lebih tinggi dari perolehan lembaga survei. 

Billy mengatakan hal itu merespons hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan elektabilitas Amin sebesar 26,1 persen.

"Kalau angka rill yang kami percaya adalah antara 28-30 persen," kata Billy saat ditemui di Sekretariat Perubahan Timnas Amin, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2023.

Billy menyebut pihaknya berpegang pada survei internal. Survei internal tersebut, kata dia, menunjukan persentase yang cukup bagus. Dia menuding survei eksternal hanya segelintir yang objektif.

"Saya enggak mau sebut lembaganya, tapi saya rasa angka yang rill dari Timnas Amin sekarang adalah 28-30 persen. Dan saya rasa itu angka yang cukup bagus menunjukkan ada pertumbuhan yang cukup signifikan dalam waktu beberapa bulan terakhir," ujar Billy.

Sebelumnya, CSIS merilis hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon pada Rabu, 27 Desemnber 2023. Pasangan Anies-MUhaimin berada diurutan kedua. 

Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran berada di posisi pertama dengan elektabilitas 43,7 persen; dan pasangan Ganjar-Mahfud berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 19,4 persen.

Dalam survei CSIS masih terdapat 6,4 persen pemilih yang mengaku rahasia dan belum menentukan pilihan, dan 4,5 persen yang mengaku tidak tahu atau tidak jawab. (tempo)

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos 

SANCAnews.id – Pengiriman surat suara Pemilu 2024 yang tidak terjadwal dipastikan tidak akan terulang seperti yang terjadi di Taipei, Taiwan.

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menyatakan, sejauh ini belum ada laporan baru dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) negara selain Taipei.

"Insyaallah sepanjang rapat pleno tadi, tidak ada tambahan," ujar Betty saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Betty menegaskan, kejadian pengiriman surat suara di luar jadwal di Taipei tidak akan terulang di negara lain.

Sebab pada dasarnya, KPU telah menetapkan aturan jadwal pengiriman surat suara dengan metode pemilihan pos. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) 25/2023.

Merujuk aturan tersebut, ketentuan pengiriman surat suara disebutkan 30 hari sebelum hari pencoblosan di dalam negeri. Artinya, jatuh pada tanggal 2 Januari 2024 dan berlangsung hingga 11 Januari 2024.

"Mudah-mudahan enggak ada kejadian itu. Sampai sejauh ini kami belum mendapat informasi lagi (soal pengiriman surat suara di luar jadwal)," demikian Betty. (rmol)

Aviliani dalam Diskusi Publik Evaluasi dan Perspektif Pemermpuan Indef terhadap Perekonomian Nasional secara daring pada Kamis, (28 November 2023) 

SANCAnews.id – Pemilihan Presiden (Pilpres) satu putaran dinilai lebih baik dibandingkan dua putaran, karena dapat mempengaruhi investasi dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, dalam Diskusi Publik online “Evaluasi dan Perspektif Perempuan Indef terhadap Perekonomian Nasional” pada Kamis (28/12).

Menurut Avilliani, pada tahun politik di Indonesia ini, investor menunggu dan melihat. Dengan demikian, pemilihan presiden putaran kedua dinilai semakin memperlambat investasi masuk.

"Investor terutama sektor riil, mereka mau investasi sekarang (tapi) mereka belum tahu siapa presidennya. Policy-nya seperti apa, sehingga mungkin kalau satu putaran, setelah Februari mulai bagus lagi (investasi)," ujarnya.

Untuk itu, Avilliani memprediksi perekonomian tahun depan belum tentu lebih baik daripada 2023, karena adanya Pilpres.

"Ini juga yang membuat kenapa 2024 belum tentu lebih baik dari 2023. Itu karena, kita juga ada tahun pemilu," jelasnya.

Ekonom senior Indef pun mengingatkan agar para calon presiden (capres) tidak membuat kegaduhan dan menjalankan pemilu secara damai, agar investor tetap menempatkan investasinya di dalam negeri dan tidak kabur ke negara lain. (rmol)

Kapten Timnas Anies-Muhaimin Syaugi Alaydrus blak-blakan akui Capres nomor urut 1, Anies Baswedan kerap kena tampar saat kampanye di daerah. 

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan kini menjadi pusat perhatian. Pasalnya, video terkena tamparan tersebut viral di media sosial.

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Kapten Timnas Anies-Muhaimin (Kapten Timnas AMIN), Syaugi Alaydrus. Diakuinya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kerap ditampar saat berkampanye.

Lanjutnya menjelaskan soal mengenai video viral Anies ditampar ketika kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. 

"Ya itu sebetulnya sering kejadian seperti itu (Anies ditampar) cuma tidak ada kamera, kebetulan kemarin ada kamera," beber Syaugi kepada awak media, di Rumah Perubahan, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023). 

Dijelaskan Syaugi, hal-hal seperti harus diwaspadai. Namun begitu, kampanye Anies selama ini tidak pernah mendapat gangguan. 

"Memang perlu kita waspadai tetapi itu tidak mengganggu kelancaran jalannya kampanye oleh Pak Anies," pungkas Syaugi. 

Tak sampai situ saja, dia juga menyampaikan, bahwa pihak pengamanan ke depannya akan melakukan antisipasi supaya tidak terjadi peristiwa serupa. 

Kemudian, dia akui dirinya tidak mengetahui apakah tamparan ke Anies sewaktu di Pontianak merupakan perbuatan yang disengaja atau tidak.

"Ya kita tahu ya, itu nanti bagian pengaman menyelidiki," ujar Syaugi. 

Sebelumnya diberitakan, Syaugi merespons terkait penamparan terhadap Anies yang diduga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Syaugi pun membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Kejadian di Pontianak ya," ucap Syaugi dalam konferensi pers di Rumah Perubahan, Jakarta Pusat. 

Oleh sebab itu, Syaugi mengatakan pihaknya akan memperketat pengamanan bagi Anies saat berkampanye. 

"Kami sudah mengambil langkah-langkah dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi," ujar Syaugi. 

Syaugi juga meminta para relawan pendukung AMIN untuk turut menjaga keamanan saat momen-momen kampanye. "Saya yakin relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut," harap Syaugi. (tvone)

Hamdan Zoelva Ketua Dewan Penasihat THN AMIN memberi keterangan di Jakarta, Kamis (28/12/2023) 

SANCAnews.id – Hamdan Zoelva, Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional (THN AMIN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyatakan, sepanjang tahun 2023 enam kali pencabutan izin kegiatan Calon Presiden (Capres) Indonesia Anies Baswedan.

“Ini menunjukkan adanya ketidakadilan. Kami meminta kepada pemerintah daerah atau penegak hukum seluruh Indonesia untuk bertindak fair (adil) kepada semua kandidat,” kata Zoelva, Kamis (28/12/2023) dikutip Antara.

Pihaknya mengatakan, selama tahun ini terdapat enam kali pencabutan izin acara capres nomor urut 1 tersebut, sehingga membuat acara itu pindah ke tempat lainnya.

Menurut dia, hal serupa tidak pernah dirasakan oleh pasangan calon lainnya, sehingga menimbulkan kecurigaan terkait dengan ketidakadilan dari pemerintah daerah atau penegak hukum.

Untuk itu, kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015 itu, seharusnya semua peserta Pilpres 2024 mempunyai hak yang sama.

“Ada enam pencabutan izin tempat untuk kami kampanye, dan kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang tiba-tiba, dan ini adalah tindakan yang tidak fair terhadap paslon nomor urut 1,” tuturnya.

Lebih lanjut, dengan adanya pencabutan izin secara tiba-tiba, pihaknya meminta kepada penyelenggara pemilu maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar bertindak supaya peserta pemilu bisa merasakan keadilan ketika melangsungkan kampanyenya. (suarasurabaya)

SANCAnews.id – Pakar politik Rocky Gerung mengkritik keras kasus Firli Bahuri dan surat suara di Taipei yang dinilainya menunjukkan ketidakpercayaan publik pada Pemilu 2024.

Rocky Gerung mengatakan, kasus Firli yang mengundurkan diri sebelum diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK menunjukkan bahwa Firli telah menyadari kesalahannya dan menghindari hukuman. 

Namun, Rocky Gerung menilai, langkah Firli itu tidak cukup untuk menebus kesalahannya karena sudah mencoreng citra KPK.

Rocky Gerung juga menyoroti kasus surat suara di Taipei yang sudah dicoblos sebelum hari pemungutan suara. 

Menurut Rocky Gerung, kasus ini menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu tidak memiliki integritas dan tidak bisa dipercaya.

"Kasus Firli dan surat suara di Taipei menunjukkan bahwa publik sudah tidak percaya lagi pada Pemilu 2024," kata Rocky Gerung dalam Kanal Youtubenya Rabu 27 Desember 2023

Rocky Gerung mengatakan, publik sudah menduga bahwa Pemilu 2024 akan diwarnai oleh kecurangan. 

Hal ini terlihat dari ketidakpercayaan publik terhada lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, seperti KPK dan KPU.

"Publik sudah melihat bahwa Pemilu 2024 tidak akan adil dan demokratis," kata Gerung.

Rocky Gerung mendesak publik untuk aktif mengawasi jalannya Pemilu 2024. 

Ia juga mendesak pemerintah untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang adil dan demokratis.

"Publik harus aktif mengawasi Pemilu 2024 agar tidak terjadi kecurangan," kata Gerung. (viva)