SANCAnews.id – Puluhan orang yang tergabung dalam National Corruption Watch (NCW) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (13/11/2023). NCW mendesak KPU menolak penetapan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran.
“Tolak proses pencalonan Prabowo-Gibran yang cacat etika dan moral,” teriak orator aksi yang disambut teriakan massa.
Wakil Sekretaris Jenderal NCW Yerikho Manurung mengatakan proses demokrasi di NKRI saat ini sedang dirusak oleh rezim Presiden Joko Widodo. Apalagi, menurut dia, putra Presiden Jokowi berpasangan dengan calon presiden yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
“Hari ini kita melihat adanya tindakan yang menggerogoti demokrasi di Indonesia. Sistem kolusi dan nepotisme sangat jelas ditunjukkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Capres PS diduga korupsi dan belum ditetapkan menjadi tersangka. Statusnya, sedangkan calon presiden belum melalui proses pemeringkatan politik dan karena kekuasaan hubungan bapaknya dan pamannya Usman,” kata Jerikho kepada wartawan.
Kehadiran NCW di sini untuk menyampaikan kepada KPU bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tidak pantas dilantik sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Pemilu 2024 akan lebih baik dan demokratis tanpa Jokowi, tambahnya. .
Jerikho mengatakan, dengan dicopotnya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, hal itu menunjukkan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie telah menunjukkan integritasnya sebagai Hakim MKMK.
“Ada satu celah yang kemudian dikritik NCW. Apakah ruang intervensi ini selalu terbuka meski beliau sudah tidak lagi menduduki jabatan pengambil kebijakan, yakni sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi,” kata Yerikho.
“Tapi ada gap yaitu ruang intervensi yang diberikan kepada Anwar Usman, ini kekuatan relasi atau konflik kepentingan. Akan selalu didukung, baik setelah pemilu presiden maupun menjelang pemilu presiden,” sambungnya.
Lebih lanjut, Jericho meminta Presiden Joko Widodo tidak ikut campur dan menggunakan kekuasaannya pada Pilpres 2024 mendatang.
“Joko Widodo sudahlah, berhentilah menginstruksikan instrumen negara untuk menyukseskan anak Anda untuk menyukseskan salah satu partai agar lancar maju ke legislatif. Yang kita antisipasi akan menjadi efek domino bagi bangsa Indonesia,” kata Yerikho.
NCW pun mengecam dan mengecam keras tindakan yang dilakukan Jokowi. Melalui aksinya tersebut, NCW menyampaikan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi Republik ini.
Tuntutan kami bersifat holistik atau secara umum, kami tidak hanya mengkritisi KPU, kami juga mengkritisi seluruh pemangku kepentingan yang berupaya menyukseskan pemilu, adil, terbuka, dan rahasia, kata Yerikho.
“Kemudian kami mohon integritas penyelenggara pemilu yang kemudian dapat dimaknai oleh masyarakat Indonesia sebagai pemilu yang jujur, bebas, adil, umum, dan rahasia,” tambah Jerikho.
Sebagai LSM yang anti KKN, langkah NCW selalu tegas dalam mengawal dan menjaga iklim demokrasi dan menyelenggarakan pemilu di Indonesia agar terbebas dari praktik KKN.
“Sebagai lembaga antikorupsi yang bermitra dengan KPK, Mabes Polri, KY, dan Mahkamah Konstitusi, kami selalu berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sesuai dengan visi dan misi NCW menuju Indonesia yang bersih. dan bebas dari KKN,” kata Yerikho.
“Dari NCW dan Civil Society lainnya, kami akan melakukan konsolidasi secara masif, karena kami NCW saat ini berada di 28 Provinsi. Kami akan melakukan konsolidasi lebih masif lagi hingga tingkat daerah bahkan nasional mengenai penetapan KPU dan pemangku kepentingan dalam kontestasi politik 2024. “Kami di sini selalu mengkritik,” kata Jericho.(rakyatpos)