SANCAnews.id

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara selama konferensi pers di pangkalan militer Kirya di Tel Aviv pada 28 Oktober 2023 di tengah pertempuran yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Palestina Hamas

SANCAnews.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya akan terus mendistribusikan senjata kepada warga sipil sehubungan dengan serangan penembakan hari ini, Kamis (30/11/2023) di Yerusalem yang menewaskan tiga orang.

"Pemerintahan yang saya pimpin akan terus memperluas distribusi senjata kepada warganya," ujarnya, dikutip dari Al Jazeera, Kamis.

Sebelumnya, 3 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah dua pria bersenjata melepaskan tembakan di halte bus di pinggiran Yerusalem, kata polisi Israel. Para penyerang juga tewas. Polisi mengatakan 16 orang terluka dalam penembakan Kamis pagi itu.

Layanan darurat mengevakuasi delapan korban yang terluka parah ke rumah sakit terdekat, kata layanan ambulans Israel.

Polisi di Yerusalem Barat mengatakan orang-orang bersenjata “tiba di lokasi kejadian dengan kendaraan bersenjatakan senjata api”, termasuk M16 dan pistol, dan melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga sipil di terminal bus.

Para penyerang, yang merupakan penduduk Yerusalem Timur, kemudian dinetralkan oleh pasukan keamanan dan warga sipil di dekatnya, kata polisi. 

Amunisi dan senjata ditemukan di dalam mobil mereka. Rekaman kamera keamanan yang ditayangkan televisi Channel 12 Israel menunjukkan momen serangan tersebut.

Sebuah mobil berwarna putih terlihat berhenti di samping halte yang ramai. Dua pria kemudian keluar, senjata terhunus, dan berlari ke arah kerumunan saat orang-orang berhamburan.

Tak lama kemudian para penyerang ditembak mati. Layanan darurat Magen David Adom mengatakan, satu korban adalah seorang wanita berusia 24 tahun.

Seorang pria berusia 73 tahun yang berada dalam kondisi kritis dinyatakan meninggal di Shaare Zedek Medical Center. Orang ketiga juga meninggal karena luka-lukanya, media Israel melaporkan.

Layanan ambulans awalnya mengatakan lima orang yang terluka mengalami luka serius dan dua lainnya mengalami luka sedang hingga ringan.

Insiden itu terjadi tepat ketika Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata hingga hari ketujuh, tak lama sebelum perjanjian tersebut berakhir.

Militer Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa jeda sementara pertempuran di Jalur Gaza akan terus berlanjut “mengingat upaya para mediator untuk melanjutkan proses pembebasan sandera, dan tunduk pada ketentuan perjanjian”.

Dua penyerang Palestina melepaskan tembakan di sebuah halte bus pada jam sibuk pagi hari pada Kamis di pintu masuk Yerusalem, menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai delapan lainnya.

Para penembak datang dari Yerusalem Timur dan dihentikan oleh tentara yang sedang tidak bertugas dan warga sipil lainnya yang berada di dekatnya, kata polisi.

Rekaman kamera keamanan yang diperoleh Reuters menunjukkan momen penyerangan. Sebuah mobil berwarna putih terlihat berhenti di samping halte yang ramai.

Dua pria kemudian keluar, senjata terhunus, dan berlari ke arah kerumunan saat orang-orang berhamburan.

Tak lama kemudian para penyerang Palestina ditembak mati. Pasukan keamanan berkumpul di kawasan yang dipenuhi penumpang pagi hari. Polisi mengatakan mereka sedang berupaya untuk membuka kembali jalan tersebut.

“Peristiwa ini membuktikan sekali lagi bagaimana kita tidak boleh menunjukkan kelemahan, bahwa kita harus berbicara dengan Hamas hanya melalui senjata, hanya melalui perang,” kata Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir di lokasi serangan.

Dia menambahkan, Israel akan melanjutkan kebijakannya untuk melonggarkan peraturan penerbitan izin kepemilikan senjata kepada warga negara. (tribunnews)

Sandera yang dibebaskan kelompok Hamas saat tiba di Israel. (Sumber: Israel Defense Forces)

SANCAnews.id – Kelompok militan Hamas dan Israel kembali membebaskan sandera dan tahanan di masing-masing pihak, saat perpanjangan gencatan senjata memasuki hari terakhirnya pada Rabu waktu setempat.

"Sesuai dengan ketentuan perjanjian jeda kemanusiaan hari ke-6, 30 warga Palestina dibebaskan hari ini dengan imbalan pembebasan 10 sandera di Gaza," cuit juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al Ansari di media sosial X, seperti dikutip 30 November.

Selain warga Israel, kelompok Hamas juga membebaskan dua warga negara Rusia dan empat warga negara Thailand, di luar kerangka perjanjian. Al-Ansari mengatakan, seluruh sandera diserahkan ke ICRC (Komite Palang Merah Internasional).

Lebih jauh Al-Ansari merinci, sandera yang dibebaskan dari Gaza terdiri dari lima perempuan dan lima anak-anak. Sementara, tahanan Palestina yang dibebaskan terdiri dari 16 anak di bawah umur dan 14 wanita.

"Dengan senang hati kami menginformasikan bahwa 16 orang yang disandera di Gaza baru saja dibebaskan, dengan fasilitasi dari ICRC," cuit ICRC.

"Tim kami telah memindahkannya dan menyerahkannya kepada pihak berwenang Israel," lanjutnya.

Sementara itu, perpanjangan gencatan senjata selama dua hari akan berakhir pada Kamis pagi waktu setempat. Belum ada kesepakatan yang dicapai untuk kembali memperpanjang jeda pertempuran.

Mengutip Reuters, dua pejabat Palestina mengatakan kepada mereka, pembicaraan terus berlanjut mengenai kemungkinan perpanjangan gencatan senjata.

Sedangkan Channel 12 Israel melaporkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengadakan pertemuan keamanan pada Rabu malam.

Dari Lebanon, seorang pejabat senior Hamas Osama Hamdan dikutip oleh media yang berafiliasi dengan kelompok militan itu mengatakan, upaya untuk memperpanjang gencatan senjata "belum matang, dan apa yang telah kita lihat sejauh ini tidak layak untuk dipelajari."

Seorang pejabat Israel sebelumnya mengatakan, tidak mungkin memperpanjang gencatan senjata tanpa komitmen untuk membebaskan semua perempuan dan anak-anak yang disandera.

Pejabat itu mengatakan, Israel yakin militan masih menahan cukup banyak perempuan dan anak-anak untuk memperpanjang gencatan senjata selama dua hingga tiga hari.

Seorang pejabat Palestina mengatakan para perunding sedang mempertimbangkan, apakah laki-laki Israel akan dibebaskan dengan persyaratan yang berbeda dari pertukaran tiga tahanan Palestina untuk setiap sandera Israel yang berlaku bagi perempuan dan anak-anak. 

Diketahui, sejauh ini kelompok Hamas telah membebaskan sekitar 93 sandera. Sedangkan Israel telah membebaskan sekitar 210 tahanan.(voi)

Gaza/ FOTO UNICEF

SANCAnews.id – Para menteri luar negeri negara-negara G7 mendukung perpanjangan jeda kemanusiaan di Jalur Gaza dan menekankan perlunya melindungi warga sipil.

Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri G7 mengatakan segala upaya harus dilakukan untuk memastikan dukungan kemanusiaan bagi warga sipil, termasuk pasokan makanan, air, bahan bakar dan obat-obatan.

“Kami mendukung perpanjangan lebih jauh jeda (kemanusiaan) ini dan jeda ke depannya jika diperlukan agar bantuan bertambah dan untuk memfasilitasi pembebasan semua tawanan," kata para menteri luar negeri Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan AS serta kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.

Mereka menyebut perpanjangan jeda kemanusiaan sebagai “langkah penting untuk memulangkan semua tawanan yang tersisa dan untuk menangani seluruh krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza."

Menekankan pentingnya perlindungan warga sipil dan kepatuhan terhadap hukum internasional, para menteri luar negeri menandaskan, "Kami tetap berpegang teguh kepada komitmen kami untuk bekerja sama dengan semua mitra di kawasan guna mencegah konflik semakin meningkat."

Mereka juga menyatakan komitmen untuk solusi dua negara dalam konflik Israel dan Palestina. Pada Senin malam, Qatar mengumumkan perjanjian  memperpanjang jeda kemanusiaan selama dua hari lagi, di mana pertukaran tahanan akan kembali dilakukan.

Israel melancarkan serangan besar-besaran di Jalur Gaza setelah Hamas menyerang mereka pada 7 Oktober. Serangan  menewaskan lebih dari 15.000 orang, termasuk 6.150 anak dan 4.000 perempuan. Di pihak Israel sendiri, 1.200 nyawa melayang. (voi)

Pengamat politik, Rocky Gerung selesai diperiksa terkait kasus dugaan menyebarkan hoaks hingga ujaran kebencian kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

SANCAnews.id – Polisi memastikan akan terus mengusut kasus dugaan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang dilakukan pengamat politik Rocky Gerung, meski pelapor mencabut laporannya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan alasannya karena laporan tersebut bukan merupakan delik aduan.

"Penyidikan tetap jalan. Alasan penyidik karena ini bukan delik aduan," kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Kamis (30/11/2023).

Sejauh ini total ada 26 laporan soal kasus tersebut yang diterima Mabes Polri hingga jajaran Polda wilayah. Namun Ramadhan menyebut sudah ada beberapa laporan yang dicabut hingga saat ini.

"Ada 26 LP dan ada beberapa LP yang dicabut," ucapnya.

PDIP Cabut Laporan 

Salah satu pelapor ke pengamat politik, Rocky Gerung akan mencabut laporannya soal dugaan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks dengan pernyataan 'Bajingan Tolol' kepada Presiden Jokowi.

Pelapor itu adalah perwakilan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR DPP PDIP, Johannws Oberlin L. Tobing yang melaporkan Rocky ke Bareskrim Polri pada Agustus 2023 lalu.

Adapun alasan Johannes hendak mencabut laporannya itu karena dia mengganggap pernyataan Rocky Gerung terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah terbukti kebenarannya.

"Saya putuskan untuk mencabut laporan, apa yang disampaikan saudara Rocky Gerung saya pikir lama-lama jadi benar juga. Setelah saya timbang dengan jernih, akhir-akhir ini saya melihat Presiden Jokowi sudah berubah," kata Johannes kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Johannes menilai saat ini Jokowi memimpin negara sudah tidak lagi untuk kepentingan rakyat. Dia menuding cara kepemimpinan Jokowi saat ini lebih untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga. 

"Apalagi setelah melihat keputuasn MK, terbukti Paman Usman diberhentikan dari ketua MK. Tak lama anaknya Gibran maju jadi cawapres. Ini diluar akal sehat saya sebagai yang anti kepada pelanggaran hukum. Menerabas hukum, menghalkan segala cara untuk ambisi berkuasa," ungkapnya. 

Atas hal itu, Johannes mengaku telah mempersiapkan untuk segera mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim tersebut. 

Dalam hal ini, Johannes menegaskan keputusan pencabutan laporan ini atas inisiatif pribadi bukan partai. 

"Bukan perintah pimpinan, saya pelapor atas nama pribadi, saya putuskan untuk mencabut. Segala persiapan permohonan surat sedang saya siapkan untuk saya serahkan kepada penyidik," jelasnya (tribunnews)

Al Muzzammil Yusuf (Fraksipks.id)

SANCAnews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan yang sudah ada undang-undangnya.

Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf mengingatkan Jokowi, undang-undang tersebut bisa saja diubah jika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada 2024.

Menurut Muzammil, perubahan undang-undang tentang IKN sah untuk dilaksanakan dan dapat diperjuangkan melalui DPR RI.

"Oh ya nggak apa-apa. Undang-undang kan bisa diubah, PKS ada di DPR, mengubah undang-undang kan sah, tugas DPR statusnya legislasi," ujar Muzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 November.

Muzzammil menegaskan, Fraksi PKS selalu menolak pengesahan UU IKN bahkan saat masih dalam proses legislasi di DPR. Sebab kata dia, produk legislasi tersebut masih butuh pematangan.

"Ya kita kan dua kali, Januari 2022 kan pengesahan yang pertama, diubah Oktober 2023, dalam waktu setahun 9 bulan sudah diubah. Kan persiapan berarti kurang matang itu kan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Muzzammil menyatakan, PKS akan tetap memperjuangkan penolakan pemindahan ibukota di DPR.

"Ya kita ke depan kita akan memperjuangkan melalui DPR, panggung resminya ada di DPR," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempersoalkan sikap PKS menolak Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi hanya menegaskan IKN sudah dirancang berdasarkan Undang-Undang.

"Ya, itu pendapat, kan, boleh. Menyampaikan opini, kan, silakan," kata Jokowi, Rabu, 29 November.

"Tetapi IKN sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya," tegasnya. (voi)

Reuni 212 akan kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/12) mendatang.-Istimewa

SANCAnews.id – Reuni 212 akan kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/12) mendatang.

Wasekjen Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin mengatakan kegiatan tersebut bakal dihadiri tiga juta orang.

"Insya Allah (estimasi massa) tiga juta orang," katanya kepada awak media, Rabu 29 November 2023.

Ditegaskannya, aksi kali ini murni untuk menyerukan aksi damai bela Palestina.

Ia menegaskan tidak ada unsur politik di dalamnya. Selain itu pihaknya tidak mengundang Calon Presiden manapun.

"Reuni 212 kali ini bela Palestina dan ini murni tidak ada pesan politik," tegasnya.

Diterangkannya, reuni kali ini akan dimulai pukul 03.00-09.00 WIB. Diawali dengan bertahajud bersama.

"(Reuni 212) dimulai jam 03.00 WIB pagi untuk tahajud, munajat, salat subuh berjamaah, dan dilanjut tausiah para dai nasional sampai 09.00 WIB pagi," terangnya. (disway)

Tokoh Petisi 100/Ist

SANCAnews.id – Tokoh Petisi 100 yang dipimpin sejumlah tokoh nasional, aktivis dan lain-lain, seperti Ulama, Intelektual, Pensiunan, Ibu-Ibu dan Aktivis Penegakan Kedaulatan Rakyat meminta DPR memproses pemakzulan Joko Widodo dari jabatan Presiden RI.

Berkaitan dengan hal tersebut, gerakan Petisi 100 mengadakan Silaturahmi dengan mengusung tema: “Pulihkan Kedaulatan Rakyat: DPR Makzulkan Jokowi SEGERA!!”. Silaturahmi akan berlangsung di Gedung Juang 45 Jl. Menteng Raya No.31, Jakarta mulai pukul 10.00 WIB, Rabu (29/11/2023).

Sejumlah tokoh dan purn

awirawan akan hadir di antaranya, Letjen TNI Purn. Yayat Sudradjat, Letjen TNI Purn. Suharto, Mayjen TNI Purn. Deddy S Budiman, Dr. Anthony Budiawan, Dindin S. Maolani, Rizal Fadillah, Syafril Sjofyan dan Tito Rusbandi.

Silaturahmi, Insya Allah jadi,” ujar Dr. Marwan Batubara, koordinator para tokoh nasional, kepada Harian Terbit, Selasa (28/11/2023). 

Aksi di DPR

Sebelumnya, Kamis (20/7/2023), mereka juga menggelar aksi di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Anggota MPR yang menerima para tokoh nasional tersebut berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR.

Anggota MPR yang menerima para tokoh nasional tersebut berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR. 

Marwan mengatakan, Petisi 100 ini berisi dua tuntutan utama. Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesuai mekanisme yang berlaku. 

Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. 

Adapun dasar hukum dari desakan kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi serta ajakan perjuangan konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat adalah Ketetapan MPR No VI/MPR/2023 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan Presiden. 

Marwan mengungkapkan, ada beberapa alasan yang mendasari Jokowi barus dimakzulkan. Di antaranya, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai Presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki baik politik maupun bisnis ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak.

“Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara juga telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima,” ujar Marwan.

Langgar Konstitusi

Dia menegaskan, saat ini Presiden Jokowi juga telah melanggar konstitusi khususnya Pasal 23 UUD 1945 karena Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Akibatnya terjadi kerugian pada keuangan negara sehingga rakyat semakin miskin, sementara oligarki semakin bertambah kaya. 

“Presiden Jokowi juga bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat terkait meninggalnya 894 petugas Pemilu, pembunuhan pengunjuk rasa 21-22 Mei 2019, serta meninggalnya 6 anggota FPI dalam peristiwa KM 50,” jelasnya. 

HM Rizal Fadillah, SH, anggota 100 Tokoh Nasional menambahkan, Jokowi juga ikut campur tangan dalam mendukung dan menyiapkan penerus Presiden melalui Pemilu 2024. Padahal yang dilakukan Jokowi tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi.

“Demikian juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu agar seluruhnya dapat dikendalikan oleh Presiden,” jelasnya.

Fadillah menuturkan, masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta penghianatan negara yang dilakukan Jokowi. Seluruh pelanggaran Jokowi tersebut telah tertuang dalam konsiderans Petisi 10O.

Banyaknya pelanggaran juga menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum untuk dapat segera dimakzulkan. 

“Petisi 100 ini dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat, sebagai kewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara, serta wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa,” paparnya.  

Lampu Kuning

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan lampu kuning terhadap jatuhnya pemerintahan Jokowi karena dipicu oleh krisis politik dan ekonomi.

Dia mengatakan bahwa pada era Presiden Soekarno, masa pemerintahannya jatuh akibat krisis politik yang terjadi pada 1966. Hal itu terjadi lantaran masyarakat geram melihat sejumlah orang ditangkap dan harga bahan bakar minyak (BBM) melambung tinggi.

"Dua krisis bersamaan timbul, [krisis] politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan maka jatuh lah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan," ujarnya saat hadir di acara Habibie Democracy Forum di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Pada tahun 1998, lanjutnya, situasi serupa juga dialami Presiden ke-7 RI Soeharto yang pendekatan otoriternya dikritik banyak pihak. Hal ini diperparah karena Indonesia sedang dilanda krisis keuangan dunia.

JK menilai bahwa di masa kepemimpinan saat ini ekonomi dunia tengah dalam kondisi yang sulit. Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun seringkali menyebut ekonomi dunia dalam kondisi yang mengerikan.

"Kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati [potensi pemerintahan jatuh]. Artinya kembali ke jalur demokrasi yang baik," pungkas JK. (harianterbit)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

SANCAnews.id – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi tudingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut pemerintahan saat ini seperti Orde Baru (Orba).

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menilai ucapan Megawati bisa menimbulkan kritik terhadap kader PDIP yang masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi.

"Menuduh kekuasaan hari ini seperti perilaku Orde Baru sama saja menuduh perilaku menteri-menteri dari partai politik tertentu tersebut," kata Nusron di Kantor Sekretariat TKN Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023). 

Nusron mengingatkan beberapa menteri PDIP yang masih bertugas ialah Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, dan Yasonna Laoly. 

Menurutnya, jika yang dimaksud Megawati ada dugaan mobilisasi ASN, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang bertanggung jawab. Lalu, dia menyebutkan jika dugaan mobilisasi petugas pendamping sosial, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini turut bertanggung jawab. 

"Kemudian, yang diduga mobilisasi lapas, kan, kita tahu juga kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," jelasnya. Selain itu, Nusron mengatakan anggapan Presiden Jokowi seperti penguasa Orba kurang tepat.  

Sebab, dia menyebutkan saat ini kekuasaan tersebar di berbagai partai politik, berbeda dengan zaman Presiden Soeharto. 

"Dan, ciri-ciri rezim Orde Baru adalah jumlah partai politik dibatasi hanya tiga," imbuhnya. (tvone)

Capres nomer urut satu mengungkapkan pemilihan Presiden yang akan berlangsung dalam beberapa bulan kedepan, bukan untuk mengganti Presiden melainkan untuk ini

SANCAnews.id – Anies Baswedan, Calon Presiden nomor urut 1, menyatakan, pemilihan Presiden yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan, bukan untuk mengganti Presiden, melainkan hanya untuk mengubah kebijakan.

"Ini bukan soal mengganti presiden tetapi mengganti kebijakan-kebijakannya. Insyallah perjuangan dari Jakarta ini akan bisa bergulir lebih ke luas lagi," kata dia, di Jakarta Timur, Selasa (28/11/2023). 

Capres Koalisi Perubahan ini pun menggelorakan bahwa kemenangannya bersama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dihantarkan melalui Jakarta. 

"InsyaAllah kemenangan dihantarkan ke Jakarta, InsyaAllah perubahan besar dimulai dari Jakarta, dan InsyaAllah di Jakarta akan menular ke seluruh Indonesia," jelas dia. 

Dia pun meminta kepada simpatisan yang hadir di GOR Ciracas untuk mendoakan agar perjalanan Anies mencapai kesuksesan pesta demokrasi dapat terwujud. 

"Doakan agar perjalanan ekspedisi ke depan dilancarkan, dimudahkan, dijauhkan dari segala macam gangguan," ujarnya. 

Eks Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta agar dimudahkan dalam mendapat pintu-pintu penyelesaian dan diridhoi. 

"InsyaAllah perjuangan ini terus mendapatkan amanah yang lebih luas di seluruh rakyat Indonesia," tandas dia. 

Diketahui, kampanye perdana Anies Baswedan hari ini di gelar di beberapa tempat. Tempat pertama yang disinggahi Anies Baswedan, Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, sekitar pukul 09.00-11.00 WIB. Anies bersama tim melanjutkan giat kampanye menuju GOR Ciracas, Jakarta Timur pada pukul 11.00-13.00 WIB. 

Kemudian, Anies akan berkunjung ke GOR Laga Tangkas-Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada pukul 14.00-15.30. Dan terakhir, agenda di Jembatan Merah, Bogor, Jawa Barat untuk menyapa para warga pada pukul 15.30-16.30 WIB. Anies bersama dengan para media pun balik ke Jakarta menggunakan transportasi umum KRL pada pukul 17.00-18.00 WIB. (tvone)

Warga dari suku Sakai dan masyarakat dari Desa Kota Garo, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, menggelar aksi jahit mulut di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (28/11/2023)

SANCAnews.id – 30 warga suku Sakai dan masyarakat Desa Kota Garo, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, menggelar aksi jahit mulut di depan Kantor Gubernur Riau, Selasa (28/11/2023) pagi.

Aksi ini juga didukung sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Melawan Mafia Tanah (Gerlamata). Warga yang menjahit mulut itu duduk di barisan depan sambil memegang foto Presiden Joko Widodo dan terlihat ada dua jahitan di mulutnya.

Dalam aksinya mereka mendesak Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah di desanya. Warga juga meminta agar persoalan lahan seluas 2.500 hektare di desanya yang dirampas oknum mafia tanah segera diselesaikan. Lahan tersebut dikuasai oleh beberapa orang yang masing-masing mengelola ratusan hektar.

"Satu orang menguasai 377 sampai 400 hektare tapi tanpa HGU (Hak Guna Usaha) padahal penguasaan tanahnya lebih dari 25 hektare. Mereka menggunakan masyarakat sebagai tameng untuk penguasaan lahan atas nama kelompok tani," kata Ketua Umum Gerlamata, M Riduan.

Riduan menambahkan, sebenarnya tanah seluas 2.500 ini diperuntukan untuk 1.250 kepala keluarga dari suku Sakai dan warga Desa Kota Garo.

"Sampai saat ini warga suku Sakai dan masyarakat Kota Garo hanya diambil KTP, dicomot namanya, diambil uangnya. Mereka cuma dapat nama, tanahnya dijual oleh mafia tanah kepada orang-orang tertentu. Ini sudah kami laporkan ke Kantor Staf Presiden," ungkapnya.

Riduan mengungkapkan, beberapa waktu lalu masyarakat telah mengadukan konflik lahan ini ke Presiden Joko Widodo, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menter Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, DLHK dan Forkopimda Kabupaten Kampar. Namun upaya ini belum membuahkan hasil.

"Lamban penyelesaiannya. Makanya pada aksi kali ini kami melakukan jahit mulut karena kami sadar kepemimpinan Jokowi tidak lama lagi. Kami sadar penyelesaian konflik agraria di era Jokowi sangat masif. Target kami adalah Presiden Joko Widodo memanggil dan memerintahkan Siti Nurbaya agar segera menyelesaikan persoalan lahan 2.500 hektare di Kota Garo," ungkapnya.

Selain itu, warga juga meminta Gubernur Riau, Edy Natar Nasution mengambil sikap tegas dalam membela hak-hak masyarakat korban mafia tanah.

"Sehubungan dengan hal tersebut maka kami meminta kepada Gubernur untuk menyurati bapak Presiden RI Joko Widodo agar menangkap dan mengadili mafia tanah di areal 2.500 hektare di Desa Kota Garo Kampar Provinsi Riau," jelas Riduan.

Warga juga mendesak Gubernur Riau membuat surat permohonan pelepasan kawasan hutan dan penerbitan Sertifikat Komunal di areal seluas hektare untuk Suku Sakai Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Agrari dan Tata Ruang BPN.

"Kami juga meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk segera mengeluarkan tanah suku Sakai seluas 2.500 hektare dari Kawasan hutan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH TORA) dan segera menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan pada areal hektare di Desa Kota Garo tersebut," terangnya.

Tanggapan Pemprov

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Ma'mun Murod warga yang mengaku tanahnya dicaplok oleh mafia tanah agar melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebab sengketa lahan yang terjadi di wilayah tersebut merupakan lahan yang masuk kawasan hutan. Sehingga kewenangan seluruh nya ada di pemerintah pusat dalam hal ini adalah KLHK.

"Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2021 kebun dalam kawasan dan perhutanan sosial itu kewenangan kementerian KLHK. Jadi semua kewenangan itu tidak ada di daerah, semua kewenangan itu ada di kementerian KLHK," kata Murod.

Murod mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat desa Kota Garo yang lahannya bersengketa dengan mafia tanah.

Namun upaya yang dilakukan hanya sebatas melakukan mediasi dan fasilitasi serta menyurati KLHK. Sebab pihaknya memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil kebijakan terkait sengketa lahan tersebut.

"Di tingkat daerah kami sudah berupaya, kami terima mereka (masyarakat kota Garo) mereka minta audiensi terima, bahkan kami juga sudah menyurati kementerian KLHK. Itu upaya yang bisa kami lakukan, karena kami di daerah tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan itu," ujarnya.

Murod menyarankan kepada masyarakat yang merasa dirugikan agar bisa melaporkan ke Kementerian LHK dengan membawa bukti-bukti kepemilikan lahan yang ada.

"Yang punya surat dan yakin atas kepemilikan lahan itu, silahkan koordinasi kan dengan kementerian LHK. Di kementerian itu ada Satlak Wasdal, mereka nanti yang akan menguji, memverifikasi dan menginventarisir data-data itu," katanya.

Murod menyakini persoalan ini bisa dituntaskan dengan baik, jika ada laporan yang masuk ke KLHK. Jika lahan tersebut masuk kawasan hutan bisa saja lahan tersebut dimasukkan ke dalam program perhutanan sosial.

"Atau bisa juga lahan itu dilepaskan dari kawasan hutan, jadi silakan koordinasikan dengan KLHK, karena keputusan nya ada di kementerian KLHK," ujarnya. (tribun)

Kuasa hukum pakar hukum tata negara, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, M Razif, mengikuti sidang pendahuluan di Ruang Sidang Utama Gedung MK/Repro

SANCAnews.id – Hasil uji materiil aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), kembali dipertanyakan masyarakat sipil.

Kali ini, dua ahli hukum tata negara, Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar, mengajukan gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi, terkait Pasal 160 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu yang diubah dengan Putusan MK pada perkara nomor 90/ PUU-XXI/2023.

Kuasa hukum Denny dan Zainal, M. Razif, menghadiri Sidang Pendahuluan Permohonan Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023, di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).

"Sebetulnya permohonan ini dasar background-nya adalah restorasi keadilan konstitusional. Mengembalikan kondisi konstitusional itu ke keadaan semula," ujar Razif.

Dia menjelaskan, salah satu alasan gugatan formil diajukan adalah karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berlaku saat ini terbukti bermasalah dalam proses pembentukannya.

Pasalnya, batas usia capres-cawapres yang diberlakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI adalah aturan hasil uji materiil Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diubah MK yang kala itu dipimpin Anwar Usman.

"Kenapa? Putusan 90 yang memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu, itu kan sudah terbukti di Mahkamah Etik sarat akan konflik kepentingan, dan banyak sekali permasalahan di dalamnya," ungkitnya.

Maka dari itu, Razif memastikan dua kliennya menuntut MK agar membatalkan aturan batas usia minimum capres-cawapres yang dihasilkan dari putusan MK saat dipimpin Anwar Usman. Sekaligus meminta cawapres yang diuntungkan aturan ini untuk dibatalkan, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto yang meski belum berusia 40 tahun tapi bisa maju karena menjabat kepala daerah.

"Itu memang konsekuensi yang paling rasional ya, karena tidak boleh ada seseorang yang diuntungkan. Itu yang harus dilakukan (membatalkan Gibran sebagai cawapres 2024)," demikian Razif. (rmol)

Kendaraan militer Israel berada di kamp pengungsi Jenin, Tepi Barat/Net

Proses pembebasan para sandera Israel yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Minggu, 26 November 2023/Net

SANCAnews.id – Sebuah video yang dirilis Brigade Al-Qassam pada Minggu (26/11), menunjukkan gelombang kedua proses pembebasan sandera Israel pada akhir pekan lalu.

Para sandera tampak sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda penderitaan baik di wajah maupun fisik mereka.

Mereka diantar oleh pejuang Hamas dan seorang seorang petugas menunju mobil van Palang Merah Internasional (ICRC) untuk dipulangkan ke Israel.

Video itu memperlihatkan para sandera yang terdiri dari anak-anak, perempuan, dan remaja pria diantar oleh pasukan Hamas hingga memasuki mobil.

Seorang ibu dan anak sempat melambaikan tangan sambil tersenyum kepada pejuang Hamas. Mereka juga terlihat membawa air mineral dan juga makanan ringan di tangan mereka.

Seorang sandera perempuan yang kesulitan berjalan dibantu oleh beberapa pejuang Hamas. Dia juga mendapat perawatan khusus di dalam mobil.

Kemudian, satu per satu diantar masuk ke dalam mobil ICRC. Mereka tampak tersenyum sambil mengacungkan jempol.

Sikap ramah para sandera yang seolah mengucapkan terima kasih atas perlakuan baik pejuang Palestina ini tidak disukai oleh pemerintah Israel. Karena itulah, Israel melarang mereka yang telah dibebaskan bicara pada pers.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan The Jerussalem Post pada Minggu (26/11), Israel menaruh kecurigaan terhadap video yang dirilis Hamas tersebut.

Salah seorang sandera dalam video tersebut yang didentifikasi bernama Noam Or (17 tahun) dan suadaranya bernama Alma disebut merupakan korban yang telah kehilangan ibunya akibat serangan 7 Oktober lalu, dan ayahnya saat ini bernama Dror masih dalam tahanan Hamas.

Pada hari pertama gencatan senjata, Hamas membebaskan 24 dari sekitar 240 sandera yang disandera pada serangan 7 Oktober. Israel telah membebaskan 39 warga Palestina dari penjara. Mereka yang dibebaskan di Gaza adalah 13 warga Israel, 10 warga Thailand, dan satu warga Filipina.

Secara keseluruhan, Hamas akan membebaskan sedikitnya 50 sandera Israel, dan Israel 150 tahanan Palestina, selama gencatan senjata empat hari, semuanya perempuan dan anak di bawah umur.(rmol)

laskar-manguni-kibarkan-bendera-israel-di-kota-bitung-sulut

SANCAnews.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengamini sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Manado terkait kasus bentrokan massal di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Bentrokan massa pro Israel dari ormas Adat Pasukan Manguni dengan massa pro Palestina pecah pada Sabtu, 25 November 2023.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu mengatakan, seharunya aparat penegak hukum melakukan pengusutan dalam kasus tersebut.

"Seperti usul Ketum MUI Manado, harusnya bentrokan massa di Bitung diusut tuntas oleh Aparat," cuit Hidayat di akun resmi X miliknya.

Dengan penindakan tegas terhadap pada pelaku oknum penyerangan, kasus ini tak akan melebar ke mana-mana.

Hidayat juga sentil ormas Adat Pasukan Manguni yang diduga mengibarkan bendera Israel saat bentrok dengan massa pro Palestina.

Menurutnya, pengibaran bendera Israel saat insiden itu tidak sejalan dengan sikap resmi Indonesia terhadap Palestina.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jolowi) beberapa kali menegaskan bahwa sikap Indonesia mendung perjuangan Palestina dari penjajahan Israel.

Apalagi, dalam peraturan Permenlu No. 3 Tahun 2019 ditegaskan bahwa bendera Israel terlarang dikibarkan di Tanah Air.

Namun demikian sikap segerombolan oknum dari ormas tertua di Sulawesi Utara itu, justru melenceng.

"Selain agar tak melebar ke mana-mana, penyerangan terhadap aksi damai bela Palestina dengan kibarkan bendera Israel itu, tak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang dukung Palestina dan larang kibarkn bendera Israel," terang Hidayat.

7 Tersangka Ditangkap

Diberitakan sebelumnya, Polda Sulawesi Utara telah menangkap 7 tersangka di kasus bentrokan massa di Kota Bitung.

Lima dari tujuh tersangka itu dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Sedang dua tersangka lainnya dijerat pasal Penganiayaan.

Sebagaimana diketahui, akibat bentrokan massa pro Israel dan pro Palestina itu menelan satu korban jiwa dan beberapa luka-luka.

Tokoh Agama Sepakat Damai

Tokoh agama dan organisasi masyarakat di Sulawesi Utara telah menyatakan kesepakatan damai usai bentrokan itu.

Kesepakatan itu terjalin pada malam pasca eskalasi bentrokan bersambung sampai malam.

Untungnya pihak aparat kemanan TNI-Polri bergerak cepat, dengan menurunkan pasukan untuk melakukan penjagaan siaga 1. (disway)

SANCAnews.id – Mantan Komisaris Ancol, Geisz Chalifah meminta putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka adu gagasan dengan anak Anies Baswedan, Mutiara Anies Baswedan.

Geisz mengatakan, meski dalam survei tersebut Gibran dinilai paling intelektual, namun ia hanya adu gagasan dengan Mutiara di depan anak muda, dan tidak dengan Anies Baswedan atau wakilnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Gini saja kalau si anak Presiden itu yang menurut survey paling intelektual. Berani adu kecerdasan di depan anak muda. Ga usah dengan Anies atau Cak Imin," ucap relawan Anies itu.

"Cukup adu Gagasan Dengan Tia (Mutiara Anies Baswedan). Silahkan media TV siapkan forumnya. Kita akan lihat kapasitasnya," sambungnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (27/11).

Sementara itu, Peneliti Indo Barometer, Christopher Nugroho menyebutkan, aspek intelektual menjadi daya tarik paling dominan bagi pemilih untuk memilih. Hasilnya, Gibran unggul dengan dukungan 37,6 persen.

“Kami menemukan bahwa poin terkait dengan pintar atau intelektual dalam memilih calon wakil presiden mendominasi yaitu 16,6 persen,” kata Nugroho, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023) dikutip dari Akurat.

Gibran unggul dalam kategori cawapres dengan intelektual tinggi mengalahkan Mahfud MD (23,3 persen) dan Muhaimin Iskandar (18 persen). Pemilih diyakini lebih mengedepankan penilaian dalam aspek intelektualitas pada Pilpres 2024 mendatang.

Sedangkan kategori kedua yang menggerakkan pemilih yakni pengalaman. Untuk urusan ini, Mahfud menjadi cawapres yang memiliki dukungan tinggi sebesar 43,6 persen.

Sekalipun baru dua tahun menjabat Wali Kota Solo, survei dari Indo Barometer juga menempatkan Gibran pada urutan kedua setelah Mahfud sebagai cawapres berpengalaman. Gibran meraih dukungan 19,2 persen mengalahkan Muhaimin dengan angka 16,7 persen.

Kategori lain yang menggerakkan pemilih yakni kepatuhan beragama. Dalam hal ini, Muhaimin meraih dukungan tertinggi dengan dukungan 60,0 persen mengalahkan Mahfud (32,7 persen) dan Gibran (1,8 persen). (gelora)

Kapolda Sulut, Irjen Pol Setyo Budiyanto & Laskar Manguni kibarkan bendera Israel di Kota Bitung, Sulut

SANCAnews.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) memberikan klarifikasi terkait bentrokan yang melibatkan dua massa yang diceritakan antara massa pro Palestina dan pro Israel di Kota Bitung, Sulawesi Utara. 

Kapolda Sulut Irjen Setyo Budiyanto menegaskan, informasi yang menyebutkan bentrokan pro-Palestina dan pro-Israel sebenarnya tidak benar. Sebab, kata Irjen Setyo, salah satu ormas yang bentrok bukan yang pro Israel melainkan hanya LSM Bitung.

"Sebenarnya mereka berbeda, karena masing-masing pihak yang satu melaksanakan kegiatan. Kalau ormas yang satu itu gelar untuk peringatan hari ulang tahun yang ke-12, kemudian yang satu lagi kegiatan berhubungan dengan partisipasi aksi bela terhadap Palestina," kata Setyo dalam keterangannya, Minggu 26 November 2023.

Setyo menyebut jika pemicu bentrok itu diduga karena adanya kesalahpahaman antara kedua massa tersebut. Hanya saja, saat ini penyebab sebenarnya masih dalam penyelidikan kepolisian.

"Dugaan karena ada sesuatu dan lain hal kira-kira seperti itu sehingga terjadi ribut-ribut. Tapi ini masih dalam penyelidikan  lebih lanjut," katanya

Lebih jauh, Setyo mengungkap jika saat ini kondisi telah kondusif usai diterjunkannya aparat gabungan TNI-Polri. Kemudian, aksi massa disebut telah kembali ke kediamannya masing-masing. Namun, kata Setyo pihaknya masih melakukan pengamanan patroli agar situasi tetap kondusif dan aman.

"Kondisinya sedang kita fokuskan untuk meredam untuk bisa melakukan calling down, untuk bisa menetralisir supaya permasalahannya tidak semakin meluas," pungkasnya.

Sebelumnya telah diberitakan bentrok antar ormas di Kota Bitung. Dalam video yang beredar, terlihat saling serang ormas terjadi di jalanan Kota Bitung. Bentrok ini terjadi sejak sore hingga malam di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu 25 November 2023. 

Informasi diperoleh, kelompok ormas yang bentrok itu merupakan massa pro Israel dan Palestina. Bentrok ini pun viral di media sosial.

"Kota Bitung Sulawesi Utara Memanas, Dua Kubu Massa Pro lsraeI dan PaIestina Bertemu dan Bentrok di Jalan, Sabtu 25 November 2023," tulis akun Instagram @fakta.indo. (viva)

Habib Rizieq vs Laskar Manguni terkait bentrok Bitung

SANCAnews.id – Ormas Laskar Manguni kini tengah menjadi sorotan publik. Kelompok tersebut diduga terlibat dalam bentrokan yang terjadi di Bitung. Nah, kabarnya mereka membuat Habib Rizieq geram. Hal itu terungkap dalam video yang baru-baru ini diunggah ke akun YouTube Later Time.

Dalam video yang beredar, Habib Rizieq diduga pernah memperingatkan Laskar Manguni agar tidak bertindak anarkis.

"Jauh-jauh hari, sudah bertahun lalu Habib Rizieq mengingatkan Laskar Manguni untuk tidak kurang ajar terhadap umat Islam," bunyi keterangan dalam channel YouTube Waktu Nanti dikutip siap.viva.co.id pada Senin, 27 November 2023. 

Kemudian, dalam video itu, Habib Rizieq melontarkan kata-kata yang cukup keras pada kelompok Manguni.  

Pernyataan itu dilontarkan mantan pentolan FPI tersebut beberapa tahun silam, jauh sebelum tragedi bentrok Bitung terjadi. Namun demikian, video beredar itu belum terkonfirmasi. 

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, massa aksi bela Palestina bentrok dengan massa yang diduga pro Israel di Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) pada Sabtu, 25 November 2023. 

Adapun pendukung Israel itu menamakan dirinya Laskar Manguni. Aksi penyerangan terhadap peserta aksi damai bela Palestina tersebut telah menyita perhatian publik. 

Sejumlah tokoh nasional pun akhirnya ikut bersuara mengomentari peristiwa ini. Salah satunya adalah Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.  

Ia pun turut mendesak aparat untuk mengusut tuntas tragedi bentrok berdarah yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). 

"Seperti usul Ketum MUI Manado, harusnya bentrokan massa di Bitung diusut tuntas oleh aparat," tulis keterangan keterangan dalam akun Twitter @hnurwahid dikutip siap.viva.co.id pada Senin, 27 November 2023. 

Selain itu, politisi PKS ini juga menyinggung adanya aksi pengibaran bendera Israel di lokasi kejadian.  

"Selain agar tak melebar ke mana-mana, penyerangan terhadap aksi damai bela Palestina dengan kibarkan bendera Israel itu tak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang dukung Palestina & larang kibarkan bendera Israel." 

Sebagaimana diketahui, massa pro Israel dengan kubu pembela Palestina sempat terlibat bentrok di Kota Bitung, Sulut pada Sabtu, 25 November 2023. 

Peristiwa itu menyebabkan beberapa orang terluka. Tak lama setelah kejadian itu, kedua kubu akhirnya sepakat untuk berdamai.  

Sedangkan kasus dugaan adanya penyerangan terhadap peserta aksi damai bela Palestina itu kini dalam penyelidikan polisi.(viva)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan Abu Dhabi Airports untuk jadi investor strategis Bandara Kertajati. Tujuannya untuk terlibat dalam pengembangan bandara tersebut.

SANCAnews.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan Bandara Abu Dhabi untuk menjadi investor strategis di Bandara Kertajati. Tujuannya adalah untuk terlibat dalam pengembangan bandara tersebut.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohammed Al Mazroei serta Chief Executive Officer (CEO) Bandara Abu Dhabi Sheikh Mohammed di Abu Dhabi.

Menhub Budi menawarkan perusahaan pengelola bandara kedua terbesar di UEA setelah Bandara Dubai tersebut, untuk menjadi mitra strategis pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

“Setelah pertemuan ini kami berharap Abu Dhabi Airport menangkap peluang kerja sama untuk mengembangkan Bandara Kertajati, bersama dengan BIJB dan AP II selaku pengelola bandara,” ujar Menhub Budi dalam keterangannya, ditulis Senin (27/11/2023).

Dia membidik Bandara Kertajati akan menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta, yang memiliki pasar potensial untuk pariwisata, umroh dan haji, kargo, serta aerocity.

“Bandara Kertajati akan membuka peluang bagi mitra strategis untuk membeli saham dengan porsi maksimal 49%,” ujar Menhub.

Gantikan Bandara Husein Sastranegara

Menhub menjelaskan, Bandara Kertajati merupakan bandara baru yang dibangun untuk menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat.

“Secara grand design, Bandara Kertajati akan memiliki fasilitas cargo village, maintenance, repair, and overhaul (MRO), serta area komersial,” ucapnya. Kerja Sama Maskapai

Dalam pertemuan tersebut, Menhub bersama Menteri Suhail juga menjajaki peluang kerja sama antara maskapai Indonesia dan maskapai UEA.

Tujuannya untuk membentuk perusahaan joint venture dalam rangka melayani pasar penerbangan domestik. Sementara itu, Menteri Suhail menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dan menjajaki peluang kerja sama dengan Indonesia, baik itu pada bidang transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. (liputa6)

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan. 

SANCAnews.id – Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan ingin kekuasaan diatur dengan undang-undang, bukan buku yang diatur oleh penguasa.

Hal itu ia sampaikan di hadapan ribuan relawan Sahabat ABI (Anies bersama Imin), di Hall A Keranjang, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (26/11/2023).

"Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur degan mengedepankan etika, kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa," kata Anies, disambut riuh teriakan relawan Sahabat ABI.

Padahal, Anies menjelaskan, para founding fathers bangsa Indonesia membangun republik di atas semua golongan.

"Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja asal kerja keras, asal jujur asal berintegritas," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebab itu, dia bersama Muhaimin Iskandar bertekad mengembalikan spririt itu jika memenangkan pilpres 2024.

"Mari kita kembalikan sprit republik ini pada spirit para pendiri republik. Kita ingin negeri ini tetap menjadi negara hukum bukan negara kekuasaan," ucap Anies.

"Karena ketika negeri ini adalah negara hukum maka penguasa diatur oleh hukum. Kalau ini menjadi negara kekuasaan maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta ganti hukum demi kepentingan penguasa. Kita ingin republik ini tetap menjadi republik negara hukum, setuju?" pungkas Anies.

Sekilas Tentang Sahabat ABI

Sahabat ABI adalah sebuah ruang penyambung lidah masyarakat, dalam bentuk ide, gagasan serta aspirasi guna menghadirkan gelombang perubahan untuk bangsa Indonesia yang lebih baik.

Sahabat ABI meyakini bahwa inilah saatnya Indonesia merayakan regenerasi kepemimpinan dalam menggelorakan Indonesia yang adil dan sejahtera.

Ada pun, Sahabat ABI terdiri dari ormasi Pemuda Pancasila, 234 SC dan Sapma Pemuda Pancasila. (tribunnews)

Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Manguni.

SANCAnews.id – Baru-baru ini, peristiwa yang viral di internet adalah peristiwa yang melibatkan ormas pro-Israel Pasukan Manguni yang diduga melakukan penyerangan terhadap pendukung Palestina di Kota Bitung pada Sabtu (25/11/2023) hingga menewaskan korban.

Bahkan, sejumlah video pun viral di media sosial yang menggambarkan ketegangan dan bentrokan yang terjadi. Akun @MprAldo, salah satu sumber informasi, membagikan kronologis kejadian tersebut. Aksi yang tadinya berlangsung damai dan diakhiri dengan doa bersama berubah ricuh akibat insiden yang menimpa sejumlah peserta aksi.

Pro Israel Bikin Gaduh di Bitung,/Ist

Dalam unggahan tersebut, terungkap bahwa bendera Palestina dibakar, bendera tauhid dihancurkan, bahkan seorang anggota Barisan Solidaritas Muslim (BSM) dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah dianiaya.

Menanggapi insiden tersebut, pihak Majelis Ulama Indonesia buka suara. Pihaknya meminta kepolisian menindak tegas massa pro Israel. Lantaran aksi tersebut sudah mengarah ke penyerangan hingga tindakan kekerasan.

“Pihak kepolisian harus tegas mengambil tindakan hukum kepada para pelaku tindak kekerasan. Mereka sesungguhnya adalah trouble makers, intoleran, pemeceh belah kesatuan dan anti demokrasi,” jelas Wakil Ketua MUI Dewan Pertimbangan KH Muhyiddin Junaidi.

Muhyiddin melanjutkan, doktrin Zionis Israel telah merusak perilaku massa pelaku kekerasan. “Perilaku anarkis tersebut bagian dari warisan budaya Zionis Isra Hell yang sudah merusaki jiwa mereka,” tambahnya, Ahad (26/11/2023).

Menurutnya semua penganut agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) di dunia telah mati-matian mendukung perjuangan Palestina melawan Israel.

Ia berkaca dengan dukungan penuh yang diberikan pemerintah Indonesia untuk Palestina. Selain itu mengutuk keras semua agresi yang dilakukan pasukan pertahanan Israel (IDF) di Gaza.

Sehingga menurutnya, rakyat Indonesia yang membangkang terhadap kebijakan pemerintah layak disebut kelompok kriminal. “Semua pengikut agama samawi di dunia mendukung penuh perjuangan Hamas atas nama bangsa Palestina melawan kebiadaban Zionis ‘Isra Hell’.

“Bahkan Indonesia secara resmi mengutuk genosida Zionis terhadap bangsa Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Muhyiddin kembali menegaskan, agen-agen Zionis Israel di Indonesia telah merusak konstitusi nasional. Hal ini, katanya, sangat berbahaya dapat merukan hukum dan undang-undang Pancasila.

Tak berhenti di situ, MUI juga meminta kepada umat Islam untuk tidak bertindak dan melawan. Ia berharap umat Islam juga tidak terpancing propaganda agen-agen pro Israel.

“Kepada ummat Islam diimbau agar tak terpancing oleh propaganda murahan sekelompok agen Zionis,” tegasnya.

Ia menyarankan agar melakukan perlawanan melalui jalur hukum. “Gunakan jalur hukum untuk menghentikan aksi premanisme dan provokatif tersebut,” saran Muhyiddin.

Sebagai informasi, nama kelompok yang menghalangi aksi damai adalah ‘Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw’, bukan Pasukan Manguni Minahasa. Cuitan awal tersebut juga disertai dengan dua video berdurasi 53 detik dan 48 detik, yang menunjukkan suasana mencekam di lokasi kericuhan.

Video pertama memperlihatkan sekelompok massa yang diduga kuat berasal dari Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw melakukan serangan dengan melempar batu dan mengacungkan senjata tajam (sajam).

Tak hanya melakukan aksi kekerasan, oknum ‘Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw’ itu juga merusak ambulans yang digunakan untuk menyimpan bendera Palestina dan bendera Tauhid. Ambulans dihancurkan dengan tujuan merebut bendera-bendera tersebut, yang kemudian dibakar oleh kelompok massa.

Selain itu, sebuah surat dari Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw juga beredar, menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap aksi damai bela Palestina di Manado. Surat tersebut meminta agar Kapolres tidak mengizinkan aksi solidaritas Palestina dengan alasan potensial memicu gangguan keamanan nasional.

Salah satu tuntutan dalam surat tersebut meminta proses hukum terhadap penanggung jawab aksi bela Palestina pada tanggal 27 Oktober 2023 atas isu poster yang dianggap provokatif.

Keseluruhan kejadian menunjukkan adanya gesekan dan pertentangan pendapat yang cukup kuat antara peserta aksi solidaritas Palestina dan Ormas Manguni, yang menuntut penindakan terhadap peserta aksi serta menolak izin untuk aksi solidaritas Palestina.

Disimpulkan, kemungkinan insiden keras tersebut mencuat usai perbedaan pandangan tersebut menjadi titik kritis dan memicu kekacauan yang berpotensi merugikan dalam konteks solidaritas dan keamanan. (***)

Aksi Damai Depok bersama Palestina di Depok, Ahad.

SANCAnews.id – Aksi bela dan mendukung kemerdekaan Palestina terus mengalir dari seluruh penjuru tanah air, termasuk masyarakat Depo, Jawa Barat.

Ribuan warga Depok memenuhi Jalan GDC Depok dengan berbagai atribut bendera Palestina, mulai dari yang kecil hingga yang besar, terlihat dalam aksi tersebut.

Selain itu ada juga atribut syal Palestina, sorban, topi dan lainnya meramaikan aksi damai tersebut. 

Mohammad Idris, Wali Kota Depok, yang hadir dalam aksi bela Palestina tersebut tegaskan, UUD telah mengamanahkan, jika penjajahan harus dihapuskan diseluruh dunia. Oleh karenanya, tak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk tidak membela Palestina untuk merdeka. 

"Bapak dan Ibu tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia dan bagi orang Indonesia siapapun untuk tidak membela Palestina untuk merdeka," kata Mohammad Idris dalam orasinya saat "Aksi Damai Depok Bersama Palestina" di Grand Depok City (GDC), Ahad. 

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, aksi yang digelar warga Depok merupakan dukungan penuh kepada warga Gaza yang terus dibombardir militer Israel. 

"Aksi kemanusiaan ini sebagai upaya memberikan dukungan kepada warga Gaza, khususnya yang sedang menderita akibat agresi militer yang dilakukan Israel," ujar Sekretaris MUI Depok Khaerullah Ahyari. 

Dia mengatakan dalam aksi kemanusiaan ini didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Depok dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, serta lembaga maupun organisasi masyarakat.(tvone)