SANCAnews.id – Riswan Tony Dk, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi
Golkar, menilai kinerja pemerintah pusat dalam proses pembangunan Ibu Kota
Negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur.
Ia menyindir pembangunan Ibu Kota
Negara Indonesia yang baru bernama IKN Nusantara tidak ada progres atau
kemajuannya.
Menurutnya, seharusnya istana
Presiden bisa selesai dibangun dalam kurun waktu 1 tahun.
"Saya cuma buka pikiran pada
teman-teman, khususnya deputi, jangan berpikir besar-besar terus,"
tegasnya pada Senin (3/4/2023), mengutip dari Kompas.com.
Satu tahun enggak ada progres.
"Padahal kalau membangun istana, jadi, Pak, 1 tahun. Saya yakin
jadi," ujarnya.
Lalu buat kementerian,
kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja. Dirjen juga bolak-balik saja.
"Jangan bayangkan semua
karyawan pindah ke sana," imbuh Riswan.
Jangan Berpikir Jakarta
Anggota Komisi II DPR Fraksi
Golkar Riswan Tony Dk juga meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
Bambang Susantono untuk tidak memaksakan berpikir kalau DKI Jakarta akan
dipindahkan ke IKN, seiring dengan berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur.
Riswan menekankan tidak mungkin
Jakarta dipindahkan ke IKN. Hal tersebut Riswan sampaikan dalam rapat dengar
pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan Kepala Otorita IKN di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).
"Kita tidak bisa paksakan,
apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu enggak
mungkin, Pak," ujar Riswan.
Riswan menjelaskan, IKN adalah
ibu kota administratif. Menurutnya, ketika ibu kota pindah ke IKN, maka yang
ada di pikiran publik adalah Presiden, menteri, kedutaan besar, hingga para
dirjen kementerian ikut pindah ke sana.
Namun, dirinya mengingatkan kalau
saat ini teknologi sudah canggih. Sehingga para karyawan atau dirjen
kementerian tidak perlu berbondong-bondong pindah ke IKN.
"Tapi kota administratif
terhadap ibu kota itu penting, Pak. Kan banyak contoh, Pak. Ada Canberra.
Washington sendiri bukan kota industri, tapi kan itu ibu kota
administratif," tuturnya.
"Atau kita contoh kayak
Belanda. Belanda itu semua administratif itu ada di Den Haag. Tapi ibu kota kan
tetap Amsterdam," sambung Riswan.
Maka dari itu, Riswan meminta
kepada Kepala Otorita IKN agar tidak membayangkan Jakarta pindah ke IKN
Nusantara.
Sebab, kata dia, hal tersebut
membuat para karyawan ketakutan. Riswan menyebut rekrutmen karyawan juga tidak
perlu dilakukan secara berlebihan.
"Nah, saya minta terhadap karyawan jangan dipaksakan berlebihan," tegasnya.
Karena seperti pengalaman yang
sudah-sudah, terhadap kementerian, apabila rekrutmen terhadap karyawan baru,
karyawan seniornya enggak ada kerjaan.
"Cuma merintah-merintah
saja," katanya. (tribunnews)