SANCAnews.id – Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah 2010-2015 Saleh Daulay merespons keputusan Pemkot Sukabumi dan Pekalongan yang tak mengizinkan Muhammadiyah menggelar salat Id di tempat tertentu. Di Kota Sukabumi, tepatnya di Lapangan Merdeka pada 21 April.
Apa kata Saleh yang juga Ketua Fraksi PAN di DPR RI ini?
"Jadi pemerintah daerah
diminta untuk menjadi contoh yang baik dalam penerapan toleransi antarumat
beragama," kata Saleh, Senin (17/4).
Salah satu di antaranya,
menurutnya, pemerintah daerah harus menghormati kepercayaan dan praktik
keagamaan yang berkembang di masyarakat. Terutama dari organisasi besar
keagamaan yang sudah tumbuh dan berdiri sejak lama seperti Muhammadiyah.
"Dalam konteks ini
permintaan warga persyarikatan Muhammadiyah untuk memakai lapangan kota di
Pekalongan dan Sukabumi adalah hal yang sangat wajar yaitu pada tanggal 21 dan
22 April. Tidak ada yang perlu diperdebatkan," jelas dia.
Ia menambahkan, budaya toleransi
ini sudah berkembang di masyarakat. Baik perayaan Idul Fitri maupun kegiatan keagamaan
lainnya.
"Dalam hal ibadah-ibadah
yang tidak bersifat mendasar itu biasa antara masyarakat berbeda penerapannya.
Misalnya salat tarawih, ada yang 23 dan 11 enggak ada persoalan lagi. Orang NU
dan Muhammadiyah enggak tabu," tuturnya.
"Misalnya soal qunut, ada
yang iya atau enggak. Tapi orang Muhammadiyah enggak merasa yang qunut itu
salah. Oleh karena itu kita budaya toleransi itu yang dipupuk," sambung
dia.
Saleh meminta Pemkot untuk
membatalkan keputusannya dan mengizinkan salat dihelat di lapangan pada 21
April. Diduga kuat memang pemerintah dan Muhammadiyah akan berbeda dalam
penentuan 1 Syawal atau Lebaran 2023.
Muhammadiyah sudah menentukan
melalui metode hisab dan jatuh pada Jumat 21 April. Sementara pemerintah
disebut akan menetapkan 22 April, salah satunya ditandai dengan prakiraan BMKG
yang tak melihat hilal pada 20 April petang saat isbat.
"Lalu menjelang Idul Fitri
kita harus sama sama menjaga keteduhan. Jangan sampai orang berpikir pemerintah
sekarang tidak toleran di saat jelang pemilu. Dan itu tidak baik, Saya meminta
kepada pemkot Pekalongan dan Sukabumi untuk memberikan izin umat Islam yang
salat Id," tuturnya.
"Karena masing masing penentuan tanggal memiliki argumentasi yang didukung pemikiran logis dan dasar-dasar rujukan yang terdapat atau anjuran Nabi," tutup dia. (kumparan)