SANCAnews.id – Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra dianggap kena
hukum "karma", karena mengecewakan pendukungnya dengan gabung ke
pemerintahan Joko Widodo.
Pengamat politik dan hukum
Mujahid 212, Damai Hari Lubis, mengatakan, Prabowo dan Gerindra tidak boleh
kesal dengan Megawati atau PDIP yang telah mengusung Ganjar dan didukung
Jokowi.
"Tentu, selain alasan
mendasar, perolehan presidential threshold yang dimiliki PDIP memang melebihi
Partai Gerindra," kata Damai, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa
(25/4).
Dia menilai, Prabowo dan Gerindra
lebih tepat jika kesal atau marah kepada Jokowi, atau menyalahkan diri sendiri
saja, karena terlanjur memberi kepercayaan lebih kepada Jokowi.
"Terbukti, begitu banyak
sanjungan Prabowo kepada Jokowi, sampai-sampai ia berani angkat sumpah melalui
statemen bahwa Jokowi is right track. Prabowo juga menyatakan akan meniru gaya
kepemimpinan Jokowi, dan sanjungan lainnya," kata Damai.
Apalagi setelah Megawati
mengumumkan Ganjar sebagai bakal calon presiden (Bacapres), Jokowi bersama
Ganjar berangkat ke Solo menggunakan pesawat Kepresidenan. Di mata publik, kata
Damai, Jokowi terkesan meledek Prabowo.
"Namun apakah yang dilakukan
Jokowi sebagai bentuk 'karma' bagi Prabowo? Sebab barisan kelompok 212 dan
kelompok emak-emak yang mendukung dirinya pada Pilpres 2019 merasa sakit hati.
Prabowo dianggap telah 'mengkhianati' perjuangan," urai Damai.
Padahal pada Pilpres 2019 lalu,
sambung dia, Prabowo merupakan lawan Jokowi. Namun tanpa basa-basi justru mau
jadi pembantu Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. (*)