SANCAnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) RI tak bergeming soal jebakan utang China. Untuk itu, diharapkan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) bersama rakyat membentuk panitia khusus (pansus) untuk
mengusut proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Harapan itu
disampaikan Direktur Gerakkan Perubahan, Muslim Arbi. Muslim mengatakan, sangat
diperlukan pansus rakyat untuk mengusut proyek KCJB yang telah menyeret negara
di bawah tekanan dan dominasi China.
"Pemerintah
Beijing minta APBN sebegai jaminan atas proyek KCJB yang mangkrak itu. Menko
Marves Luhut Binsar Panjaitan gagal nego ulang agar bunga pinjaman dari 3,4
persen menjadi 2 persen. China malah minta jaminan APBN di KCJB," ujar
Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/4).
Semula kata
Muslim, proyek KCJB ditawar oleh Jepang dengan nilai sekitar Rp 90 triliun
dengan bunga 0,1 persen dan masa konsensi selama 40 tahun.
Akan tetapi,
pemerintah Indonesia malah menyetujui tawaran China yang hingga saat ini biaya
membengkak dengan nilai sekitar Rp 110 triliun dengan bunga 3,4 persen dan masa
konsensi selama 80 tahun.
"Proyek
ini sejak ground breaking tahun 2016 tetap mangkrak dan terancam gagal.
Sementara nilai proyeknya terus membengkak," kata Muslim.
Muslim
menilai, KCJB merupakan salah satu proyek prestisius Jokowi yang sedang kandas
saat ini, di tengah masa jabatannya hampir habis. Bahkan, proyek tersebut dapat
mengancam negara dengan bunga utang yang tinggi.
"Kini
proyek ini bikin negara tersandera utang oleh Debt Trap China, proyek jebakan
China. Jokowi dan Luhut sangat bertanggung jawab terkait proyek ini. Karena
telah membuat negara tersandera oleh China," terangnya.
Namun
demikian, Muslim menyayangkan dengan sikap DPR RI yang sudah didesak
berkali-kali untuk membentuk pansus lantaran beban akan dipikul negara, akan
tetapi DPR malah tidak bergeming.
"Kalau DPR sudah tidak dapat menjalankan peran konstitusionalnya, maka DPD turun tangan untuk bentuk pansus selamatkan negara dari ancaman jebakan utang China," pungkas Muslim. (*)