SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sebanyak 50.000 massa juga akan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Senin (1/5) besok. Rencananya pusat peringatan Hari Buruh akan digelar di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, aksi Hari Buruh ini juga akan dilakukan di beberapa provinsi. Ada 38 provinsi yang dipastikan melakukan aksi May Day serentak dan ratusan kabupaten/kota akan ikut aksi.

"Untuk di Jakarta, massa buruh ada 50.000 orang. Pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK," ujar Said kepada wartawan, Minggu (30/4).

Said menyampaikan, selepas aksi di Istana dan gedung MK, 50 ribu massa itu juga akan diarahkan bergerak menuju Istora Senayan. Di sana akan ada beberapa guest star atau orasi yang akan disampaikan beberapa tokoh.

"Di Istora senanyan akan dilakukan May Day Viesta. Akan dilakukan dari jam 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. May Day Viesta akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh," tegasnya.

Adapun dalam aksi tersebut, Said mengungkapkan bahwa pihaknya membawa sejumlah tuntutan dari KSPI, yaitu untuk menabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.

Kedua, Ketua Partai Buruh itu juga menuntut agar parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen dicabut karena menurutnya membahayakan demokrasi.

"Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga dan tolak RUU kesehatan," ucapnya.

Said juga menyerukan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Ia dengan tegas menolak bank tanah, impor beras kedelai dan lain-lain. Tuntutan lainnya adalah pihaknya meminta agar tenaga kerja outsourcing dihapuskan. "Tolak upah murah," (jawapos)

SANCAnews.id – Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama dicalonkan sebagai calon presiden 2024. Keduanya kini resmi bersaing dalam persaingan politik memperebutkan posisi pemimpin Republik Indonesia.

Meski begitu, keduanya juga belum mengumumkan siapa yang akan menjadi pasangannya di Pilpres 2024. Namun, baik Anies maupun Ganjar telah berbagi spesifikasi (spesifikasi) atau kriteria calon wakil presiden (cawapres) ideal mereka.

Kriteria Cawapres Anies

Anies Baswedan memaparkan lima kriteria sosok yang akan menjadi calon pendampingnya dalam Pilpres 2024. Pertama, harus memiliki kontribusi yang direalisasikan dengan tingkat elektabilitas tinggi serta kerawanan politik yang rendah.

Lalu, pendampingnya perlu berkontribusi dalam memelihara stabilitas koalisi. Tak lupa, turut memiliki peranan dalam pengelolaan pemerintahan yang efisien dan efektif. Orang itu juga harus mempunyai visi yang sama dan mau menciptakan kebersamaan dwi tunggal.

Sejumlah nama disebut-sebut bakal menjadi cawapres Anies. Diantaranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan (Aher), serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Kriteria Cawapres Ganjar

Di sela-sela aktivitasnya di kawasan GBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (30/4/2023), Ganjar Pranowo membeberkan kriteria cawapres idamannya. Ia ingin sosok yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024 itu memiliki kesamaan visi dan tujuan.

Lalu, kriteria selanjutnya adalah harus bisa saling melengkapi. Adapun pemilihan cawapres akan ia bahas bersama partai pengusungnya. Ia juga mengaku bakal ada partai politik lain di parlemen dan non parlemen yang ikut mendeklarasikannya.

Sementara itu, ada sejumlah nama yang disebut-sebut berpotensi menjadi cawapres Ganjar. Mulai dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Terkait hal itu, Ganjar menanggapi bahwa siapa saja memiliki peluang untuk menjadi calon pendampingnya. Ia bersama PDIP dan partai-partai pengusungnya akan membicarakan sosok cawapres, lalu segera mengumumkannya ke publik.

Deklarasi Capres Anies

Partai NasDem melalui ketua umumnya, Surya Paloh, mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024. Pengumuman ini disampaikan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada Senin (3/10/2022). Mereka juga membentuk Koalisi Perubahan bersama PKS dan Partai Demokrat.

Lalu, pada Kamis (23/2/2023), Presiden PKS Ahmad Syaikhu memastikan partainya ikut mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Menyusul deklarasi itu, Ketua Umum Partai Demokrat AHY pun meresmikan dukungan kepada Anies.

Deklarasi Capres Ganjar

Setelah melakukan diskusi panjang, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Ganjar Pranowo sebagai capres dari partainya. Pengumuman ini disampaikannya di Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4/2023). Momen tersebut turut dihadiri Presiden Jokowi.

PPP juga resmi mengusung Ganjar Pranowo, sebagai capres 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketum PPP Muhammad Mardiono di kediamannya di Sleman, pada Rabu (26/4/2023). Penetapan itu, katanya, dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan diskusi. (suara)

 

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membela Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait penolakan Timnas Israel yang menyebabkan dibatalkannya Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Megawati menjelaskan, banyak pihak yang menyayangkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 karena menganggap isu tersebut sebagai sepak bola semata.

Padahal, kata Megawati, penolakan itu bukan sekadar urusan sepak bola, melainkan juga berhubungan dengan menjaga konstitusi Indonesia.

“Untuk main bolanya, setuju banget. Tapi ada yang (harus) lebih dipikirkan. Itu konstitusi kita. Karena konstitusi kita itu adalah tetap berjuang untuk (kemerdekaan) suatu bangsa,” kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023.

Megawati singgung Dasa Sila Bandung

Megawati mengingatkan bahwa deklarasi Konferensi Asia Afrika yang ditandatangani 29 negara menyebutkan bahwa tiap negara harus menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Selain itu, setiap negara juga hendaknya tidak melakukan ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap kemerdekaan politik suatu negara.

Adapun keputusan KAA itu bernama Dasa Sila Bandung. Dari 8 sila keputusan, Megawati mengingatkan ada dua sila yang mesti digarisbawahi.

“Satu, memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang kedua, tidak membuka hubungan diplomatik kepada Israel dan Taiwan,” kata Megawati.

Megawati tahu elektabilitas Ganjar melorot akibat penolakan itu

Presiden RI kelima itu berharap seluruh pihak, utamanya anak muda Indonesia, mengetahui momen itu sebagai sejarah bangsa. Namun yang terjadi, kata Megawati, Ganjar yang menentang kedatangan Timnas Israel malah diserang.

Bahkan, Megawati menilai Ganjar disudutkan melalui elektabilitasnya yang menurun. Ia mengaku mengetahui hal tersebut, namun tetap tidak goyah atas keyakinannya terhadap Ganjar.

“Jadi bukan urusan, Pak Ganjar surveinya melorot. Saya terus bilang, saya bisa statistik. Nanti deh lihat, sebentar saja (elektabilitas Ganjar pasti) rebound,” ujar Mega.

Penolakan Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster, keduanya kader PDIP, terhadap Timnas Israel U-20 disebut sebagai penyebab FIFA membatalkan pergelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia. Tak hanya itu, FIFA juga menjatuhkan sanksi berupa pembekuan dana bantuan pengembangan sepak bola yang disebut FIFA Forward. (tempo)

SANCAnews.id – Bareskrim Polri menangkap peneliti BRIN Andi Pangerang (AP) Hasanuddin di Jombang, Jawa Timur terkait ancaman terhadap warga Muhammadiyah. Andi juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sudah tersangka," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, dalam keterangannya, Minggu (30/4).

Menurutnya, Andi Pangerang (AP) Hasanuddin akan langsung dijebloskan ke tahanan usai tiba di Jakarta. "Pasti ya (ditahan)," ujar Adi Vivid.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menerima laporan dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah terkait dugaan SARA dan pengancaman yang dilakukan peneliti BRIN AP Hasanuddin.

Laporan tercatat dengan nomor: LP/B/76/IV/2023/Bareskrim Polri tertanggal 25 April 2023. Adapun, pelapor Nasrullah selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Sementara terlapornya pemilik Facebook AP Hasanuddin.

Bareskrim Polri bergerak cepat menangkap Andi Pangerang (AP) Hasanuddin di Kabupaten Jombang, pada hari Minggu, 30 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.

Andi disangkakan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 29 Jo pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (merdeka)

SANCAnews.id – Calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menilai Presiden Joko Widodo tidak akan mendukung atau mendukung tokoh lain sebagai calon presiden. Ginanjar menilai Jkowi sejalan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP sudah tegas menetapkan Ganjar sebagai calon presiden.

"Pak Jokowi kader PDI Perjuangan," ujar Ganjar ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (24/3).

Menurut Ganjar, kalau sudah satu warna tidak perlu lagi diterka-terka. Jokowi sudah pasti mendukung penuh gubernur Jawa Tengah itu sebagai calon presiden.

"Tidak perlu dijelaskan kalau sudah satu warna sudah bisa dipastikan," ujar Ganjar.

Sejumlah Nama Masuk 'Endorse' Jokowi

Diberitakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah ditetapkan sebagai Calon Presiden (Capres) dari PDI Perjuangan. Selama ini, sosoknya kerap diendorse oleh Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan.

Tak hanya Ganjar, Jokowi juga beberapa kali melempar kode sosok calon pemimpin Indonesia ke depan. Sejumlah nama pernah masuk dalam daftar endorse Jokowi. Sebut saja Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga Yusril Ihza Mahendra.

Setelah Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai jagoan PDIP dalam Pilpres 2024, akankah Presiden Jokowi melanjutkan endorse sosok lain?

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai keputusan PDIP menetapkan Ganjar sebagai Capres bisa membuat Jokowi berhenti mengendorse sosok lain.

"Jokowi bakal sulit lagi mengendorse figur calon presiden lain di luar PDIP dan ke depan percakapan pilpres bakal lebih kencang karena PDIP sudah membuka kartunya," kata Arifki dalam pesan singkat diterima, Senin (24/4).

Arifki meyakini, pasca lebaran manuver politik bakal lebih kencang. Salah satunya adalah bursa pencarian calon wakil presiden yang sesuai. Tidak hanya Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan pun akan melakukan hal senada.

"Semua harus menentukan segera cawapresnya. Semua pihak (Prabowo dan Anies) selama ini menunggu keputusan (sosok diusung) PDIP,” jelas dia. (merdeka)

SANCAnews.id – Kematian sosok Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Jakarta Timur Ajun Komisaris Besar Buddy Alfrits Towoliu kini menjadi sebuah teka-teki besar.

Pasalnya, Buddy meninggal secara mengenaskan usai tertabrak kereta di rel kereta kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu (29/4/2023).

Mencuat pula dugaan bahwa tewasnya Buddy merupakan tindakan bunuh diri. Adapun beberapa jam sebelum dirinya meninggal, ia sempat bekerja di kantornya.

Kronologi kematian Kasat Narkoba Polres Jaktim yang tertabrak kereta 

Buddy dilaporkan tewas tertabrak kereta api (KA) 320 Tegal Bahari sekira pukul 09.32. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Harapantua membenarkan bahwa sosok pria yang dilaporkan mengalami kecelakaan kereta api di kawasan Jatinegara adalah Buddy.

Lebih lanjut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo menduga bahwa Buddy melakukan tindakan bunuh diri dengan sengaja membiarkan dirinya tertabrak kereta.

Saksi yang hadir di lokasi sempat memeriksa identitas pria yang tertabrak di pinggiran rel itu dan mengonfirmasi bahwa itu memang benar Buddy. Ini diketahui setelah saksi memeriksa identitas yang dibawa korban, di mana identitas atas nama Buddy Alfrits Towoliu.

Sempat ngantor sebelum insiden 

Beberapa jam sebelum insiden, Buddy sempat datang ke kantornya di Polres Jakarta Timur untuk bekerja seperti hari-hari biasa.

Lebih lanjut Trunoyudo mengungkap Buddy sempat izin sakit untuk melakukan operasi lantaran tidak kuat menahan rasa sakit atas penyakit yang dideritanya. Sosok Buddy sendiri belum lama menjabat sebagai Kasat Narkoba Jaktim.

"Beliau ini baru serah terima, begitu ke Polres Jaktim langsung menghadap ke Kapolres langsung minta izin karena sakit. (Berdasarkan) percakapannya dengan Kapolres, (Buddy) mengaku sakitnya sudah tidak tertahankan lagi dan tidak bisa berbuat apa-apa kalau sedang sakit," ungkap Trunoyudo.

Buddy juga sempat mendapatkan penanganan operasi di RS Pondok Indah dan masuk kembali pada hari ini, Sabtu (29/4/2023).

Kendati demikian, kepolisian masih akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Salah satunya dengan menggali informasi dari keluarga terkait kondisi Buddy sebelum meninggal dunia.

"Penyelidikan akan dilakukan secara induktif dan deduktif, baik itu di tempat kejadian perkara secara eksternal juga didapat keterangan-keterangan. Kita juga akan mendalami secara internalnya pihak keluarga," pungkas Trunoyudo. (suara)

SANCAnews.id – Kapolda NTT Irjen Pol Johanis Asadoma mengatakan, tim penyidik sedang mendalami penyebab Kapolres Nagekeo AKBP Yudha Pranata menancapkan bayonet di depan warga saat melakukan pertemuan dengan warga di kawasan tersebut.

“Tim investigasi sudah saya minta ke Nagekeo untuk melakukan investigasi lebih lanjut soal perbuatan yang dilakukan oleh Kapolres Nagekeo,” katanya kepada wartawan di Kupang, Sabtu (29/4/2023).

Hal ini disampaikannya menanggapi viralnya video yang menunjukkan perbuatan Kapolres Nagekeo yang saat berdialog dengan warga menancapkan sangkurnya di meja pertemuan.

Dia menjelaskan tim investigasi itu terdiri dari bidang Propam Polda NTT, Reskrim Polda NTT dan tm investigasi dari Intelkam Polda NTT.

“Nanti hasil investigasinya akan kita sampaikan lebih lanjut jika sudah ada,” tambah dia.

Orang nomor satu di Polda NTT itu juga mengatakan bahwa jika dari hasil investigasi itu Kapolres Nagekeo diketahui terbukti salah maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Pengiriman sejumlah tim investigasi ke Kabupaten Nagekeo itu juga tambah dia, sekaligus untuk menyelidiki kasus viralnya dugaan ancaman oleh Kapolres Nagekeo kepada seorang wartawan TribunFlores Patrick Djawa.

Dugaan ancaman itu muncul di grup Whatsaap yang dibuat oleh Kapolres Nagekeo dengan nama grup Whatsaap Kaisar Hitam (KH) Destroyer yang anggota grup tersebut terdiri dari wartawan dan juga personel Polres Nagekeo.

Kapolda NTT berharap agar masyarakat bisa bersabar dengan hasil investigasi tersebut, sebab nanti akan disampaikan jika sudah ada. (suara)

SANCAnews.id – Terjadi perdebatan antara politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu dengan politikus Gerindra Andre Rosiade saat rilis survei peta elektoral Pemilu 2024 Poltracking.

Penyebabnya Adian menyindir Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang terus mengalami kekalahan.

Dengan nada bicara yang agak naik, Andre langsung merespon Adian. Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, orang yang angkuh bakal kalah. (merdeka)

SANCAnews.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengingatkan seluruh warga Muhammadiyah untuk tidak mengatasnamakan dan menggunakan simbol organisasi Muhammadiyah dalam mendukung capres tertentu.

"Kalau ada di antara warga Muhammadiyah yang mau mendukung salah satu capres dan/atau melakukan penggalangan kekuatan pemilih di tengah-tengah masyarakat, silakan saja. Tapi, jangan membawa-bawa nama dan simbol-simbol Muhammadiyah," kata Anwar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, hal tersebut dapat membuat Muhammadiyah sebagai organisasi tampak tidak netral atau berpihak pada pasangan tertentu. Bahkan membuat Muhammadiyah terlihat terlibat dalam politik praktis.

Politik Nilai Bukan Kekuasaan

Anwar juga menyampaikan, sebagai sebuah organisasi Islam dan organisasi dakwah amar makruf nahi munkar, politik bagi Muhammadiyah bukan politik kekuasaan. Melainkan politik nilai.

"Artinya, politik bagaimana caranya supaya pihak-pihak yang bersaing dalam Pilpres menjunjung tinggi dan berusaha untuk menerapkan nilai luhur Pancasila dan dalam hukum dasar negara, yaitu UUD NRI 1945," ucap dia, dilansir dari Antara.

Anwar pun menegaskan, Muhammadiyah menyambut gembira kemunculan nama-nama capres untuk Pilpres 2024. Muhammadiyah juga mempersilakan dan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih capres yang mereka percayai. Namun, tambah dia, Muhammadiyah tidak terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung capres tertentu.

"Dalam konteks Pilpres, sudah jelas Muhammadiyah tidak akan terlibat dengan kegiatan dukung mendukung siapa yang akan dipilih menjadi presiden," kata dia.

Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (merdeka)

SANCAnews.id – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen mengatakan, cawe-cawe Presiden Jokowi dalam bursa pencapresan 2024 sudah mulai tidak disukai masyarakat.

Jokowi tidak boleh mencampuri urusan politik, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya fokus menjaga bangsa hingga akhir masa jabatannya tahun depan.

"Presiden Jokowi itu bukan hanya milik satu kelompok atau golongan tertentu saja. Jangan sampai rakyat merasa muak dengan semua yang ada itu," kata Samuel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/4).

Meskipun Presiden Jokowi berasal dari penugasan partai politik PDIP, namun jabatan fungsional presiden adalah mandat rakyat untuk mengurus hajat hidup orang banyak.

"Maka, tidak baik kalau perasaan masyarakat semakin terakumulasi hingga dapat melahirkan pembangkangan yang anarkis (karena ikut campur di Pilpres 2024)," demikian Silaen memperingati.

Di masa seperti saat ini, kata dia, Presiden Jokowi harus berdiri di atas semua golongan dan kelompok. Meskipun di balik layar presiden tetap berperan aktif urusi politik, namun jangan sampai terlihat kentara oleh masyarakat.

"Sebab rasa sayang rakyat akan muak jika sudah berlebihan. Ini bukan menggurui, tapi memberikan masukan agar marwah jabatan presiden baik di mata rakyat," tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta bertemu dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Jumat (28/4).

Di hadapan Tri Handoko, Ketua DPD IMM DKI Jakarta Ari Aprian Harahap meminta BRIN bersikap tegas atas tindakan dua peneliti, yakni Thomas Djamaluddin dan Andi Pangerang Hasanuddin.

"Kami mendesak BRIN untuk juga menggelar sidang majelis etik kepada saudara TD karena dinilai sudah menyinggung perasaan warga Muhammadiyah," kata Ari dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (29/4).

Menyikapi hal itu, Tri Laksono menyambut baik rombongan IMM DKI Jakarta. Dalam dialog, Tri Laksono menyebut bahwa Andi Pangerang terbukti melanggar kode etik. Dia juga berjanji akan menggelar sidang etik terhadap saudara Thomas berdasarkan aduan dari Muhammadiyah.

Namun, sangat disayangkan, Tri menyebut sidang kode etik tidak bisa disiarkan ke publik karena dibatasi aturan yang ada.

Terakhir, BRIN menghormati upaya proses hukum yang akan ditempuh Muhammadiyah kepada dua penelitinya.

Sebelumnya, perwakilan IMM DKI Jakarta mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa (25/4). Maksud kedatangan mereka untuk melaporkan dua peneliti BRIN dan mendesak agar segera ditahan.

Sayangnya laporan tidak diterima, lantaran Andi telah dilaporkan Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri, terkait pernyataan hendak membunuh warga Muhammadiyah. (rmol)

SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku heran dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terkesan sibuk mengintervensi atau mencampuri urusan Pilpres 2024.

Refly mengatakan, belum pernah ada presiden di masa lalu seperti Jokowi yang terlihat begitu berat meninggalkan kursi kepresidenannya.

"Menarik ya, menariknya adalah memang belum pernah kita menyaksikan begitu galaunya seorang yang ingin meninggalkan jabatan kepresidenannya," ujar Refly Harun dari kanal YouTube pribadinya, dikutip Konten Jatim pada Jumat (28/4/2023).

Jokowi, tutur Refly, bakal rela meninggalkan kursi RI 1 asalkan dua hal ini terjamin. Pertama adalah, Jokowi dan keluarganya dijamin aman di masa mendatang usai tidak lagi menjabat.

Serta yang kedua, program atau legacy yang ditinggalkan Jokowi harus dipastikan untuk dilanjutkan oleh presiden berikutnya.

"Seolah Pak Jokowi baru rela meninggalkan jabatan kepresidenannya kalau dua hal. Pertama, dia aman-aman saja, dijamin aman-aman saja. Yang kedua, program-programnya bisa dilanjutkan," terang Refly Harun.

"Jadi dua hal itu yang ingin dimintakan oleh Jokowi kepada siapa pun yang katakanlah akan diendorsenya," bebernya.

Sebelumnya, peran politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut disorot publik. Banyak yang mengklaim Jokowi terlalu ikut campur perkara penentuan calon presiden.

Jokowi juga menyindir pihak-pihak yang kerap menuduh dirinya serta Istana karena dianggap selalu mengintervensi segala hal. Padahal ditegaskan Jokowi hal itu tidak pernah dilakukan. Jokowi mengatakan bahwa memang paling enak mengambinghitamkan presiden dan Istana. (*)

SANCAnews.id – Desakan kader Partai Gerindra untuk tetap mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2024 merupakan cara untuk menunjukkan eksistensi politik.

Sebab, peristiwa politik seperti pemilihan umum merupakan momentum bagi setiap partai politik untuk mempertahankan eksistensinya.

“Pemilu adalah momentum partai mempertahankan eksistensi mereka,” kata pengamat politik asal Sumatera Utara, Anwar Saragih, kepada Kantor Berita RMOLSumut, Jumat (28/4).

Sebelum muncul keputusan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto banyak disebut sebagai kandidat kuat untuk mendapat dukungan partai berlambang moncong putih tersebut.

Banyak hal yang dikaitkan. Mulai dari ungkapan Presiden Joko Widodo, hingga sejarah politik antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo. Namun, hal itu pupus setelah Megawati mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai bacapres PDIP.

Sehingga, kata Anwar, tidak ada pilihan lain bagi Gerindra selain ngotot mengusung Prabowo Subianto.

“Partai Gerindra adalah partai besar yang elektabilitasnya stabil dan potensial masuk ke urutan kedua menggeser Partai Golkar. Tidak ada pilihan lain bagi Partai Gerindra untuk tidak mencalonkan Prabowo jadi Capres," jelasnya.

"Di pemilu 2009 saja persentase suara nasional Gerindra adalah 4,6 persen mampu mendorong Prabowo jadi Cawapres, sementara di Pemilu 2019 lalu Gerindra punya 12,57 persen suara nasional yang artinya pilihan Capres adalah harga mati demi eksistensi dan stabilitas partai,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo merupakan sosok kuat. Dengan begitu, jika ia memilih untuk maju menjadi Cawapres maka hal itu justru membuatnya ditinggalkan para pemilih loyal.

“Hal seperti itu jugalah yang dihindari oleh Megawati di Pemilu 2009 di mana ia tetap maju meski pun hampir tak punya peluang menang melawan SBY,” ungkapnya.

Sebaliknya, PDI Perjuangan juga harus mengusung kader internal seiring posisi mereka saat ini sebagai partai terbesar.

“Artinya PDIP juga tidak mau jagoan mereka Ganjar Pranowo jadi nomor dua, karena mereka berambisi hattrick di Pemilu 2024. Jadi kesimpulannya memang Prabowo Subianto harus diusung maju (Pilpres 2024) demi eksistensi Gerindra,” demikian Anwar Saragih. (*)

SANCAnews.id – Presiden yang dalam beberapa kesempatan terkesan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, terbantahkan setelah Ganjar Pranowo dideklarasikan dari PDI Perjuangan disaksikan Jokowi.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kehadiran Jokowi di deklarasi Ganjar Pranowo juga sebagai jawaban atas "batalnya" dukungan terhadap Prabowo.

“Lagi-lagi Jokowi kibulin Prabowo,” tutur Jerry, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/4).

Dia juga mengingatkan, dalam sebuah acara Parpol, Jokowi pernah menyampaikan sinyal dukungan kepada Prabowo sebagai calon presiden.

“Waktu itu dia (Jokowi) bilang, Pilpres 2024 akan menjadi jatah Prabowo, setelah dirinya habis masa jabatan,” dia mengingatkan.

Doktor komunikasi politik lulusan America Global University itu berpendapat, seharusnya Prabowo tidak langsung percaya pada Jokowi. Jerry mencatat sejumlah janji kerja yang tidak direalisasi Jokowi.

“Contoh sederhana, tak akan impor pangan sampai mobil Esemka buatan anak bangsa, dan anak-anaknya tak akan terjun ke dunia politik,” tuturnya.

Sebab itu Jerry mendorong Prabowo mengambil sikap sedari sekarang, sebagai bentuk perlawanan kepada Jokowi yang ternyata mendukung Ganjar.

“Prabowo cepat mundur (dari jabatan Menteri Pertahanan) dan dukung kepentingan rakyat. Beliau (Prabowo) punya kans besar jadi presiden,” tutup Jerry. (*)

SANCAnews.id – Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan bocoran terkait rencana pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Saya kasih bocoran, tadi dalam beberapa waktu terakhir ini kita sedang membicarakan tentang kemungkinan perpanjangan dari pengelolaan Freeport," kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan I-2023, di Jakarta, Jumat (28/4).

Bahlil menjelaskan, saat ini kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia lebih besar dimiliki pemerintah Indonesia, yakni 51 persen, sementara sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).

"Freeport ini kan sekarang sudah milik Pemerintah Indonesia, sahamnya sudah 51 persen Pemerintah Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, pertimbangan perpanjangan kontrak tersebut dilihat dari pendapatan PT Freeport Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik, bahkan dalam laporan Freeport kepada pemerintah, tahun 2024 potensi utang BUMN dalam mengambil alih PT Freeport itu kemungkinan besar akan lunas 2024.

Kaji Perpanjangan

Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang mengkaji perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, dengan cara menambah saham 10 persen. Kendati demikian, hal itu masih dalam pembahasan, untuk informasi resminya akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham, di mana pemerintah akan menambah saham sekitar 10 persen, ini bocoran saja. Nanti akan diumumkan secara resmi, ini masih dalam pembahasan belum pasti, tapi pembahasannya sudah hampir matang," ujarnya.

Rencananya, jika pembahasan mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sudah selesai, maka Pemerintah akan meminta agar dibangun smelter di Papua, tidak hanya membangun smelter di Gresik.

"Tapi kalau sudah selesai akan kami umumkan dan kami akan meminta mereka membangun smelter di Papua tidak hanya di Gresik. Ini sebagai informasi tambahan doakan agar pembahasan ini bisa kita lalui bersama dengan asas barang tentu negara harus mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, ini yang kita diskusikan di Kementerian Investasi," pungkasnya. (merdeka)

SANCAnews.id –Sikap Jokowi jelang Pilpres 2024 dengan memberikan dukungan kepada tokoh politik yang dinilai layak menjadi bakal calon (calon) presiden, dinilai kurang tepat oleh sebagian kalangan.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) (P3S), Jerry Massie mengatakan, pihaknya menilai perilaku Jokowi jelang Pilpres 2024 berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya.

“Belum pernah ada di dunia manapun, bahkan dari enam presiden terdahulu, yang mana presiden sibuk endorse capres dan cawapres,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/4).

Menurut doktor komunikasi politik lulusan America Global University ini, Jokowi beberapa kali menyampaikan pesan politik yang seolah mendukung figur-figur tertentu.

“Salah satunya dukungan Jokowi pada Prabowo. Diketahui sebelumnya Jokowi sempat  menyampaikan sinyal dukungan kepada Prabowo dalam pencalonan presiden 2024,” tutur Jerry.

“Dia bilang Pilpres 2024 akan menjadi jatah Prabowo setelah dirinya akan habis masa jabatan,” sambungnya.

Namun, Jerry menilai Jokowi hanya memberikan harapan palsu kepada Prabowo, karena hal yang sama juga dilakukan kepada politisi lain.

Bahkan, Jerry menyimpulkan Jokowi juga telah mengarahkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, yang secara resmi diumumkan oleh PDI Perjuangan sebagai capres, di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat lalu (21/4).

“Bagi saya kalau tak mau dukung seseorang jangan obral janji sana-sini. Memang selain kepala negara, jabatan lain Jokowi jadi marketing politik,” sindir Jerry. (*)

SANCAnews.id – Seruan “Jangan biarkan orang baik berjuang sendiri” juga menginspirasi aktivis sosial asal Pagatan, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Saiful Halim untuk bergabung dalam barisan pendukung Anies Baswedan.

Alumni Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut saat ini sedang fokus pada Gerakan Perbaikan Banua yang melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum muda, untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, sosial-kemasyarakatan dan budaya, khususnya di Kalimantan Selatan.

Pria yang akrab disapa Paman Saiful ini mengungkap alasannya memilih mantan Gubernur DKI Jakarta sebagai Presiden RI 2024-2029.

“Anies adil dalam memimpin, toleran, cerdas, dan berwawasan global,” kata profesional di bidang tambang kelahiran enam puluh empat tahun silam ini dalam pernyataannya, Kamis (27/4).

Ia menilai, saat ini belum ada calon presiden lain yang kualifikasinya melebihi pendiri Indonesia Mengajar itu. Ayah tiga anak ini berharap jika Anies Baswedan dipercaya mengelola negara sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 kehidupan masyarakat semakin sejahtera.

“Selain itu, jurang antara kaya dan miskin tidak selebar sekarang. Dan harapannya Indonesia berperan di tingkat regional dan internasional,” ujar pria paruh baya yang memiliki hobi jogging, travelling, dan golf ini.

Ia pun berharap bilamana Anies Baswedan berhasil menduduki kursi RI-1 dapat menjaga amanah rakyat dan konstitusi. Sebab pemimpin yang dapat menjaga keduanya adalah ciri pemimpin yang amanah.

Mantan aktivis masjid Salman ITB itu juga menitip pesan kepada semua relawan Anies Baswedan sebagai bentuk petuah dari senior.

“Mari jaga konsistensi dan tetap bersinergi dalam bekerja ikhlas, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas dalam  berjuang dan mengawal hingga Anies menjadi Presiden RI di 2024,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Penindakan dugaan pelanggaran kampanye pada masa sosialisasi diharapkan ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu, kedua penyelenggara pemilu diminta tidak terpaku pada aturan yang ada.

Hanya saja, KPU dan Bawaslu tampak tidak bisa berkutik mengatasi dugaan pelanggaran kampanye. Sebab kejadiannya berlangsung pada masa sosialisasi.

“Penyelenggara pemilu harus kreatif membuat inovasi supaya kalau ada keterbatasan aturan tidak melanggar substansi pemilu itu sendiri,” ujar Jerry dalam diskusi bertajuk “Sosialisasi Tanpa Isi, Bawaslu Tanpa Gigi, KPU Kurang Gizi”, di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Menurut Jerry, dalam menjalankan tahapan pemilu seharusnya KPU dan Bawaslu tidak hanya berpatokan pada regulasi yang sudah ada, seperti Peraturan KPU (PKPU) 33/2018 tentang Kampanye.

Sebab dalam prosesnya, dua lembaga penyelenggara pemilu itu harus memperhatikan prinsip kepemiluan. Yaitu jujur dan adil (jurdil), serta langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).

“Ini bukan hanya bagaimana aturan ditegakkan, tapi juga prinsip-prinsip pemilu ditegakkan. Jangan seolah hanya masyarakat saja yang menegakkan (prinsip pemilu) sehingga harus terus berteriak,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kritik terhadap dugaan pelanggaran kampanye dini atau tidak terjadwal yang tidak bisa ditindak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kembali mengemuka.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti mengkritisi kerja dan keputusan Bawaslu, terutama dalam hal memproses dugaan pelanggaran di awal kampanye yang marak belakangan ini.

“Setidaknya ada dua (fenomena),” kata Ray, dalam diskusi Komunitas Pemilu Bersih bertajuk “Sosialisasi Tanpa Isi, Bawaslu Tanpa Gigi, KPU Kurang Gizi”, di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/4).

Menurut dia, pihaknya pernah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye dini yang dilakukan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang mengkampanyekan putrinya, Fitra Zulya Safitri, dengan cara membagikan minyak goreng murah.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyorot dugaan kampanye dini di Sumenep, Jawa Timur, oleh politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang membagikan amplop di masjid.

Sayangnya, tegas Ray, Bawaslu tidak memproses dua fenomena yang muncul itu. Malah menyebut kejadian itu bukan bagian dari kampanye dini, karena belum masuk jadwal kampanye.

“Akibatnya, hukumnya (yang berlaku saat ini) berdasarkan putusan Bawaslu. Artinya, selama belum masuk tahapan kampanye formil, praktek penggunaan uang, Bansos dan sebagainya, diperbolehkan,” urainya.

Karena itu Ray menilai kerja-kerja pengawasan dan penindakan Bawaslu sekarang ini tidak cukup tegas, dan cenderung melakukan pembiaran terhadap pelaku pelanggaran.

“Pelanggaran disikapi minimalis oleh Bawaslu. Itu yang kita sebut tadi, ternyata Bawaslu kita ini kurang gigi, pendekatannya tekstualis dan formalistis,” sesal Ray. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan menghadiri rapat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di rumah dinas Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Kabar ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga. Lamhot memperkirakan pertemuan bisa dilansungkan antara di rumah dinas Airlangga atau di rumah prinadi Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, pertemuan dilakukan di Widya Chandara, dari sebelumnya dijadwalkan pukul 19.00, diundur menjadi 21.00, dan terbaru dimajukan menjadi 20.00.

"Pak Airlangga, Pak Prabowo sama Pak Ical dilanjutkan hari Kamis ini, tapi saya enggak tahu, saya lagi di dapil nih, saya enggak tahu (jamnya). Cuma yang saya tahu dengan Pak Prabowo dengan Pak Zulhas," kata Lamhot kepada wartawan, Kamis (27/4/2023).

Terkait pertemuan Prabowo nanti malam, Lamhot menegaskan bahwa pertemuan bukan seputar KIB, melainkan koalisi besar antara KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR.

"Lho kan masalahnya kan kita lagi fokus membangun koalisi besar ini, jangan-jangan nanti ini kan deklarasi pasangan calon yang sudah lengkap. Kalau tetangga sebelah kan yang dideklarasikan hanya caperesnyanya. Kalau ini kita rencananya dalam waktu dekat yang dideklarasikan langsung pasangan," ujar Lamhot.

Terkait apakah elite PPP turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengingat PPP sudah lebih dulu menentukan Ganjar Pranowo sebagai capres, Lamhot menilai mereka akan absen.

"Ya nggak mungkin ada. PPP kan sudah meninggalkan KIB," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparni membenarkan informasi perihal pertemuan internal KIB nanti malam.

"Info yang kami dapatkan memang demikian. Akan ada pertemuan malam ini Ketua Umum KIB, diinisiasi oleh Pak Airlangga Hartarto. Insyaallah Pak Zul sebagai Ketua Umum PAN akan hadir dan kami perkirakan tentu Pak Mardiono (Plt Ketum PPP) juga akan hadir pada pertemuan tersebut," ujarnya.

KIB Condong ke Prabowo 

Diketahui, PPP telah menetapkan Ganjar sebagai calon presiden pilihan. Kekinian nama Ganjar bakal disodorkan ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Fikri Yasin mengatakan hal itu tidak masalah. Ia menganggap bagus bila PPP sudah menentukan Ganjar sebagai capres.

"Ya bagus artinya mereka sudah final dengan siapa capresnya," kata Fikri dihubungi, Rabu (26/4/2023).

Sementara soal Ganjar, Fikri mengaku nama gubernur Jateng memang menjadi calon presiden potensial untuk diusung PAN. Tapi saat ini tidak. PAN cenderung memilih Ketua DPP Gerindra Prabowo Subianto.

"Soal kaitan dengan kita, memang potensi capres kita awalnya Ganjar Pranowo tapi saat ini Prabowo juga masuk dalam kajian kita," kata Firki.

Meski begitu, PAN belum resmi menentukan siapa capres pilihan. Tetapi yang pasti namanya tidak jauh dari yang sudah beredar.

Terkait nama Prabowo yang kini menggantikan Ganjar sebagai capres potensial, ternyata tidak dialami PAN. Melainkan di internal KIB itu sendiri.

"Ya di akhir-akhir ini nama Prabowo juga menguat di internal KIB," kata Fikri.

Di luar PPP yang memilih Ganjar, masih ada Partai Golkar yang ternyata juga melirik Prabowo sebagai capres. Hal ini diamini Fikri.

"Ya begitulah kondisi saat ini," ujarnya. (suara)

SANCAnews.id – Bareskrim Polri memeriksa pelapor dan saksi dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah terkait tindak lanjut laporan polisi atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan fitnah terhadap terlapor, AP Hasanuddin.

"Pada hari Kamis (27/4) dilakukan pemeriksaan pelapor dan saksi dari pihak PP Muhammadiyah sebanyak tiga orang," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, di Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Sandi menyebut, laporan polisi dengan nomor: LP/B/76/IV/2023/SPKT/Bareskrim Polri dengan pelapor atas nama Nasrullah telah dilakukan penyusunan dan penyelidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Pemeriksaan pelapor dan saksi dalam rangka penyelidikan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi ahli.

"Yakni ahli pidana, bahasa sosiologi, ITE dan media sosial. (Rencana pemeriksaan) sedang dalam proses," ujar Sandi.

Selain itu, penyidik juga bakal meminta klarifikasi peneliti BRIN Thomas Djamaluddin sebagai saksi terkait akun atas nama Thomas Djamaluddin.

"Akan dilakukan klarifikasi kepada saksi saudara Prof. Thomas Djamaludin sebagai pemilik akun facebook Thomas Djamaludin," tuturnya.

Kemudian, kata Sandi, Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan beberapa Polda jajaran yang telah menerima laporan yang sama, yakni Polda Jatim, Polda DIY, dan Polda Kalimantan Timur.

"Nantinya laporan tersebut akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri," ucapnya.

Terpisah, Nasrullah, selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah mengatakan, dirinya bersama dua saksi dari PP Muhammadiyah hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.

"Tadi yang ditanyakan ke kami, terkait dengan kronologis peristiwa ini, tahu dari mana asalnya, awalnya, kemudian kenal atau enggak dengan yang bersangkutan terlapor. Itu saja," kata Nasrullah ditemui usai pemeriksaan di Bareskrim Polri.

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Andi Pangerang (AP) Hasanuddin, peneliti BRIN, ke Bareskrim Polri, Selasa (25/4), terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. (suara)

 

SANCAnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu Menteri Pariwisata Sandiaga Uno di Kota Semarang. Saling menghormati saling bertukar sapa saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Tengah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pertemuannya mereka berdua sepakat membangun kemandirian desa di Jawa Tengah sebab sudah banyak desa yang bisa dijadikan contoh kemandiriannya. Selain itu, Ganjar juga membahas soal 29 desa antikorupsi yang dibentuk di Jawa Tengah.

"Kalau bahas desa mesti bareng kok. Bahas wisata mesti bareng kok. Kita selalu cocok. Maka sekarang desa-desa yang cukup berhasil, UKM yang cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja,’’ kata Ganjar Pranowo, Kamis (27/4).

Ditanya soal peluang duet sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang keduanya memilih diam dan tidak menjawab. Hingga akhirnya, Ganjar yang merupakan bakal Capres PDIP itu angkat bicara menyampaikan, jika ia dan Sandi selalu cocok. Sebab, selalu bersama Sandi dalam menangani urusan desa dan wisata.

Dia menjelaskan audah ada contoh-contoh bagus dari sisi pembangunan desa wisata, ekonomi kreatif, UMKM, termasuk sukses dari sisi inklusifitas keuangan termasuk literasi. Saat ini desa tidak perlu berimajinasi terkait model manajerialnya, packaging, hingga marketing. Sebab saat ini akses fasilitasnya sudah banyak, hanya perlu edukasi dan sosialisasi ditingkatkan.

"Tetapi inklusifitasnya cukup tinggi, sudah di atas 80 persen maka ini kita harapkan jadi satu indikator bahwa di usaha kecil menengah terus kemudian desa wisata, atau usaha yang lain sebenarnya bisa digaspol begitu dengan meniru," jelasnya.

Untuk diketahui, nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno sempat disebut Presiden Joko Widodo dalam daftar tujuh bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo usai Salat Idulfitri di Masjid Sheikh Zayed Solo, Sabtu (22/4).

Nama Sandi pun semakin menguat pasca PPP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Sandi juga resmi bergabung di partai berlambang Kabah itu.

Dalam waktu bersamaan saat dikonfirmasi terkait duet dengan Ganjar di Pilpres 2024, Sandiaga tidak memberikan keterangan apapun. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum dan tidak mengeluarkan satu kata pun. (merdeka)

SANCAnews.id – Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menginginkan kader partainya menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Mardiono usai PPP mendukung Ganjar sebagai bacapres 2024.

"DPP PPP akan berusaha secara maksimal melakukan komunikasi dan langkah-langkah politik untuk mendorong kader PPP dapat dipasangkan sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Ganjar Pranowo," kata Mardiono di Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/4).

Mardiono menegaskan, mandat itu diberikan dalam forum rapimnas PPP. "Ini saya tekankan karena ini adalah amanat dari hasil rapat konstitusi Partai Persatuan Pembangunan," ucapnya.

Mardiono menyebut, keinginan kader PPP berpasangan dengan capres PDIP bukanlah hal baru atau suatu yang berlebihan. Alasannya, PPP pernah bekerja sama dengan PDIP.

"Keinginan ini bukan harapan yang berlebihan mengingat kader PPP Bapak Doktor Haji Hamzah Haz pernah menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Ibu Megawati Soekarnoputri," tuturnya.

Diberitakan, PPP resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dukungan PPP terhadap Ganjar diumumkan di kompleks kediaman Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono,Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/4).

"Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang," kata Mardiono. (merdeka)