SANCAnews.id – Kritik yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) Universitas Indonesia (UI) sejauh ini dianggap memenuhi standar akademik,
berbasis data, hingga memiliki dasar hukum yang jelas dan argumen yang kokoh.
Begitu yang disampaikan Analis
sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi
kritikan BEM UI terhadap DPR RI.
Lembaga perwakilan rakyat itu
dikritik karena mengesahkan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU. Bentuk
kritiknya, mengeluarkan video berisi meme wajah Ketua DPR RI Puan Maharani
dengan berbadan tikus dan tulisan Dewan Perampok Rakyat.
"Saya cermati sejauh ini
kritik-kritik BEM UI sudah benar memenuhi standar akademik, berbasis data,
dasar hukum yang jelas dan argumen yang kokoh," ujar Ubedilah kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).
Menurut Ubedilah, dasar argumen
yang disampaikan BEM UI sudah clear. Sebab, UU Ciptaker mengganggu kelestarian
lingkungan hidup, mengancam kesejahteraan kelas pekerja dan merampas tanah
dengan sektor agraria yang ada di dalamnya.
Selain itu, kata Ubedillah, UU
Cipta Kerja juga tidak menunjukkan keberpihakan sama sekali bagi kesejahteraan
buruh dan rakyat banyak. Ia mengapresiasi BEM UI atas konsistennya menolak
Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU.
"Karena Jokowi mengabaikan
putusan lembaga negara Mahkamah Konstitusi, mengelabui konstitusi bahkan
melanggar konstitusi karena membuat Perppu tanpa dasar yang bisa diterima
secara konstitusi," kata Ubedilah.
Dengan demikian, Ubedilah
menilai, apa yang dilakukan BEM UI sudah benar dan diyakini akan dilakukan oleh
BEM Seluruh Indonesia (SI) Rakyat Bangkit, BEM SI Kerakyatan, dan mayoritas
mahasiswa generasi Z yang akan menjadi korban sistemik yang sangat dirugikan
dari pengesahan UU Ciptaker.
Ubedilah juga melihat bahwa
buruh, petani, akademisi, nelayan dan berbagai unsur masyarakat juga menolak.
"Oleh karena itu saya
meyakini gelombang protes perlawanan ini akan terus berlangsung. Sebab secara
teoritik faktor pendorong dan menguatnya social movement semakin terpenuhi, di
antaranya terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya perubahan,"
pungkas Ubedilah. (*)