SANCAnews.id – Wacana Pemilu 2024
ditunda kembali mencuat. Terbaru, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat
mengetok palu Pemilu 2024 ditunda hingga 2025. Keputusan tersebut tertuang
dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi
Pemilihan Umum.
“Menghukum
tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak
putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama
lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari,” seperti dikutip dari salinan putusan,
Kamis, 2 Maret 2023.
Vonis
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menambah daftar pewacana penundaan Pemilu
2024. Berikut sejumlah pihak yang pernah menggaungkan agar Pemilu ditunda.
Ketua
Umum Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri)
dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono, melakukan pertemuan di Restoran Bunga Rampai,
Jakarta, Rabu, 30 November 2022. Para ketua umum Partai Koalisi Indonesia
Bersatu (KIB) gelar pertemuan membahas rencana KIB jelang pemilu 2024,
sekaligus menjalin silaturahmi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
1.
PLt Ketum PPP Muhammad Mardiono
Wacana
penundaan pemilu 2024 kembali bergulir pada awal Februari lalu. Usulan itu
diembuskan lagi oleh pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Muhammad Mardiono. Sosok yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus
Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan itu
awalnya menilai masyarakat tidak terlalu antusias menyambut Pemilu 2024. Dia
juga mengaku sempat berkeliling ke-30 provinsi dan melihat masyarakat lebih
peduli pada pemulihan ekonomi ketimbang Pemilu.
“Antusiasme
masyarakat menanggapi pemilu itu saya lihat tidak begitu respon tinggi, tetapi
agak dingin,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 4 Februari 2023.
Mardiono
mengingatkan, Indonesia termasuk negara yang masih pada tahap recovery dari
trauma pandemi Covid-19. Sehingga, menurutnya, pelaksanaan tahun politik jangan
sampai merusak pemulihan masyarakat dari trauma usai hadapi dua tahun
belakangan akibat Covid-19. “Jangan sampai tahun politik ini mengganggu pada
situasi masyarakat atau rakyat yang masih trauma itu,” ujarnya.
2.
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Ketum
Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan salah satu pihak yang mendukung
wacana Cak Imin. Bahkan pihaknya mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024
tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat. Hal ini disampaikan Airlangga
seusai bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta,
Kamis, 10 Maret 2022.
“Kita
musti mengerti yang namanya aspirasi itu tidak boleh ditolak, apalagi kita
suara Golkar suara rakyat,” tutur Airlangga.
Lagi
pula, kata Airlangga, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa
aspirasi demokratis tetap harus dipegang teguh. Terlebih tantangan permasalahan
yang dihadapi Indonesia ke depan makin berat.
3.
Ketum PAN Zulkifli Hasan
Ketum
Partai Amanat Nasional ata7 PAN, Zulkifli Hasan, juga pernah menyatakan
dukungan atas usulan penundaan Pemilu 2024 oleh Cak Imin. Menurut sosok yang
akrab dipanggil Zulhas itu, terdapat sejumlah alasan dirinya mendukung usulan
tersebut. Antara lain soal angka kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi.
“Berbagai
survei menyebut angkanya (kepuasan terhadap Jokowi) di atas 73 persen,” ujar
Zulhas di Gedung Parlemen, Jumat, 28 Januari 2022.
Jokowi
masih harus menjabat setelah 2024, menurut Hasan karena pertama situasi pandemi
yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus. Lalu kondisi
perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun
masyarakat masih perlu melakukan pemulihan. Perkembangan situasi konflik global
yang perlu diantisipasi, di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya
harga minyak dunia.
Lalu
anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi, sehingga lebih
baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Terakhir,
keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda
akibat pandemi. “Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar
masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa pemilu perlu
dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulhas.
4.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar
Wacana
penundaan Pemilu 2024 juga pernah diutarakan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa
atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Wakil Ketua DPR RI itu mengusulkan
agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. “Saya mengusulkan Pemilu
2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke
pimpinan-pimpinan partai dan presiden,” ujar Muhaimin lewat keterangan
tertulis, Rabu, 23 Februari 2022.
Menurut
Muhaimin, wacana itu terlintas olehnya usai bersua dengan pelaku usaha mikro,
pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi
DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022. Mereka memprediksi
Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi
Covid-19. Menurut Muhaimin, momentum ini tak boleh terganggu dengan adanya
pesta politik.
Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
ANTARA/HO-Kemenko Marves/Vebianto Faladi/aa. Handout Kemenko Marves/Vebianto
Faladi
5.
Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarves Luhut Binsar
Pandjaitan merupakan salah satu pihak yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
Dalam sebuah video wawancara yang diunggah YouTube, Luhut mengklaim memiliki
data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet.
Ia
menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut, maupun
tudingan yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.
“Ya
pasti adalah, masa bohong,” kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG
Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022.
(tempo)