SANCAnews.id – Larangan dari Presiden Joko Widodo untuk kegiatan
buka bersama (Bukber) bagi umat Islam baik di lingkungan instansi pemerintah
maupun masyarakat dinilai tidak bijak dan tidak adil.
“Tidak arif dan tidak adil,” ujar
Din Syamsuddin dalam keterangannya, Kamis (23/3).
Menurut Din, kebijakan itu tidak
arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah bukber antara lain untuk
meningkatkan silaturahim yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja
aparatur sipil negara.
Sementara, dinilai tidak adil
karena alasan surat edaran yang dikeluarkan Seskab Pramono Anung itu terkesan
mengada-ada, yaitu masih adanya bahaya Covid-19.
“Bukankah Presiden sendiri
melanggar ucapannya sendiri dengan mengadakan acara pernikahan putranya yang
mewah dan mengundang kerumunan?” kata mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.
Tak hanya itu, Din juga
mempertanyakan belakangan Presiden Jokowi justru sering berada di tengah
kerumunan dalam setiap kunjungannya.
Atas dasar itu, mantan Ketua Umum
PP Muhammadiyah itu menilai kebijakan larangan bukber untuk pejabat pemerintah
dan masyarakat tersebut sangat tidak bijak.
Apalagi, sambungnya, kebijakan
itu dimunculkan secara terbuka di tengah umat Islam mulai menjalankan
ibadah-ibadah Ramadhan yang antara lain mengadakan Iftar Jama'i atau bukber.
“Bahwa jika nanti para pejabat/tokoh pemerintahan tidak mengadakan buka puasa bersama dapat kita catat bahwa rezim ini meniadakan tradisi Ramadhan yang baik yang sudah berjalan baik sejak dulu,” pungkasnya. (rmol)