SANCAnews.id – Politukus Partai Ummat Helmi Felis mengomentari
banjir yang terjadi di ring satu wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
baru-baru ini.
Helmi mengutip wawancara Tempo
denga warga di sekitar wilayah IKN yang rumahnya terkepung banjir. Pandi (50),
warga Sepaku, mengaku rumahnya terendam banjir pada Jumat (17/3/2023).
Masalahnya, warga RT 3 Kelurahan
Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara, ini
mengaku tidak ada hujan sejak semalam.
Pandi mengaku rumahnya memang
sering langgan banjir. Tetapi, sejak ada proyek IKN, banjir yang melanda
rumahnya lebih lama surut dari biasanya.
Menanggapi hal tersebut, Helmi
mengungkit alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota yaitu agar
terhindar dari banjir.
Tetapi, tampaknya hal tersebut
hanya akan menjadi mimpin karena di IKN pun masih terendam bencana banjir
seperti di DKI Jakarta.
“Mau pindah ibu kota supaya di
Ibu Kota baru nanti tidak ada banjir. MIMPIIIII,” ujar Helmi, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Senin (20/3/2023).
Loyalis Anies Baswedan itu
menyayangkan proses pembangunan IKN tersebut dengan cara merusak hutan. Sudah
sampai merusak hutan, ada pula bencana banjir.
Pembangunan IKN juga diprediksi
gagal rampung sesuai keinginan Presiden Jokowi yaitu di tahun 2024. Pembangunan
itu kemungkinan baru akan berlangsung 10 hingga 15 tahun lagi.
“Udah ngerusak hutan bikin banjir
wilayah setempat, gagal pula dibangun alias masih 10-15 tahun lagi,” ujar
Helmi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo
(Jokowi) sempat menyebutkan banjir menjadi salah satu alasan ibu kota dipindah
dari Jakarta.
Mau pindah ibu kota supaya di Ibu
Kota baru nanti tidak ada banjir ????????????
MIMPIIIII...
Udah ngerusak hutan bikin banjir
wilayah setempat, gagal pula dibangun alias masih 10-15 tahun lagi...
??????????????????????
. pic.twitter.com/QFQbE5skmE
— Helmi Felis (@HelmiFelis_)
March 20, 2023
Hal tersebut disampaikan Jokowi
merespons pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Bambang Brodjonegoro saat rapat terbatas tentang 'Tindak Lanjut Rencana
Pemindahan Ibu Kota', di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, Senin (29/4/2019). (*)