SANCAnews.id

SANCAnews.id – Istri Gubernur Bali I Wayan Koster, Ni Putu Putri Suastini sempat mengunggah melalui akun instagramnya, dan menyebut penyebab Indonedia batal jadi host atau tuan rumah Piala Dunia U20 adalah karena Tragedi Kanjuruhan. Namun, pernyataannya mendapat jawaban menohok.

"Alasan utama FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah karena Tragedi Kanjuruhan, bukan karena sikap menolak Tim Israel berlaga di Indonesia," tulis Ni Putu Putri Suastini dengan akun @niputuputrisuastini yang dilansir dari Suara.com, Jumat (31/3/2023).

Meski menyampaikan pendapatnya, Putri Suastini tampak alergi terhadap komentar netizen. Dia menonaktifkan kolom komentar.

Pembelaan Putri Suastini terhadap sang suami yang juga Gubernur Bali Wayan Koster ini maklum saja dilakukan. Sebab, saat ini Wayan Koster sedang jadi bulan-bulanan publik di Indonesia. Koster dianggap sebagai salah satu pihak yang jadi biang kerok dicoretnya Indonesia dari host Piala Dunia U-20.

Ini lantaran adanya surat Koster kepada Menpora yang menolak Timnas Israel berlaga di Bali. Namun, pernyataan Suastini akhirnya mudah saja dibantah. Bahkan itu dituding sebagai hoaks. Salah satunya disampaikan pengamat sepak bola Justinus Lhaksana.

"Itu melintir," kata coach Justin saat podcast di kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, Jumat (31/3/2023).

Coach Justin menyatakan, dari statement FIFA terungkap jelas bahwa alasan mencabut tuan rumah Indonesia karena satu hal.

"Empat, lima, enam kali gue baca. Alasannya cuma satu," tegas Justin

Pria yang akrab disapa Coach Justin ini menyatakan bahwa satu-satunya faktor yang menjadi penyebab Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 adalah adanya penolakan terhadap Timnas Israel.

"Due to the current situation, kita mencabut. Current situation adalah polemik, masalah Israel," jelas dia menerjemahkan bahasa Inggris dari surat FIFA.

Dia mengatakan, pernyataan resmi FIFA itu memang tidak menyebut current situation, tetapi current circumstances. Walau begitu, coach Justin mengatakan, apabila diterjemahkan, artinya tak jauh beda. Yakni situasi atau fakta yang sedang terjadi saat ini.

Fakta yang sedang terjadi saat ini di Indonesia, lanjut dia, adalah penolakan dari berbagai partai politik dan ormas hingga kepala daerah terhadap keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20.

Soal FIFA dalam paragraf kedua menyebut Tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lalu, kata dia, itu tidak terkait dengan pembatalan Piala Dunia. Yang dimaksud FIFA, katanya, itu dimaksudkan menegaskan komitmen FIFA membantu melakukan transformasi sepak bola Indonesia, seperti yang diminta pemerintah dan PSSI setelah terjadinya tragedi yang menelan 134 korban jiwa.

"Jadi kejadian Kanjuruhan, ini gak ada hubungannya sama sekali," tandas dia.

Dia menjelaskan, FIFA sejak akhir 2022 lalu sudah bekerja sama dengan PSSI dan pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi sepak bola di Indonesia pasca-Tragedi Kanjuruhan.

Lanjut dia, dalam kerja sama itu, FIFA akan mengirim perwakilannya ke Indonesia guna mendampingi PSSI dalam pembenahan sepak bola di Tanah Air.

"Jadi FIFA hanya mengatakan, walaupun kita tarik tuan rumah (Piala Dunia U-20 dari) Indonesia, tapi kita commit dengan PSSI, kita akan tetap kirim orang untuk membantu transformasi sepak bola Indonesia setelah Kanjuruhan," jelasnya.

"Tapi sama orang-orang jahat di Twitter ini, dipelintir. Bahwa gara-gara Kanjuruhan. Sementara netizen yang enggak bisa bahasa Inggris, menelan mentah-mentah. Jadilah hoaks," jelasnya.

Dia pun mengatakan, banyak pihak yang ingin menggiring atau mengalihkan isu pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ke selain penolakan Timnas Israel. Salah satunya adalah Tragedi Kanjuruan. (*)

SANCAnews.id – Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) oleh DPR RI ditentang keras Partai Buruh.

Sebagai bentuk penolakan, serikat buruh akan melakukan aksi setiap hari Selasa yang dimulai tanggal 4 April mendatang dengan melibatkan ratusan buruh di depan gedung DPR RI.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi juga akan dilakukan serentak di berbagai kantor provinsi atau bupati/walikota. Setelah 4 April, aksi berikutnya akan dilakukan tanggal 11 dan 17 April.

Selanjutnya, pada 1 Mei atau bertepatan dengan Hari Buruh, 500 ribu buruh di seluruh Indonesia akan turun ke jalan. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana dan kemudian massa akan melakukan konsolidasi di GBK atau JIS. Selain di Jakarta, aksi juga akan dilakukan kota-kota industri di seluruh Indonesia.

“Setelah aksi May Day, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengumpulkan petisi sejuta buruh tolak omnibus law. Di mana petisi dalam bentuk kartu pos ini akan dibagikan melalui longmarch jalan kaki Bandung-Jakarta pada tanggal 5 Mei sampai 12 Mei buruh akan jalan kaki,” ujarnya Iqbal saat jumpa pers secara virtual, Jumat (31/3).

Puncaknya, buruh akan melakukan mogok nasional dengan melibatkan 5 juta peserta. Aksi ini  akan dilakukan antara bulan Juli-Agustus. Mogok nasional akan dilakukan 3 hari diikuti 100 ribu pabrik.

“Ini bukan mogok kerja. Tetapi mogok nasional. Dasarnya adalah UU No 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan UU 21/2000 yang menyatakan bahwa penanggungjawab pemogokan adalah serikat buruh,” tegas Said Iqbal. (rmol)

SANCAnews.id – Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu tokoh di Nahdlatul Ulama (NU) terkuat dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dikatakan pegiat media sosial politik Mazdjo Pray, pandangan itu setelah melihat hasil survei terbaru dari Indo Barometer. Di mana Erick Thohir berhasil mengungguli kader NU lainnya yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Erick yang merupakan anggota Kehormatan Banser NU menempati posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 22,9 persen sedangkan Khofifah 15,8 persen dan Cak Imin 6,7 persen.

“Hal ini tidak mengejutkan karena Erick Thohir (sering) menyambangi Nahdliyin di pesantren bahkan di pelosok. Bahkan juga ada program-program yang dibuat Erick Thohir untuk memajukan pesantren,” ujar Mazdjo Pray di kanal Youtube 2045 Tv, dikuti Kamis (30/3).

Sebagai kader NU, Erick Thohir memang cukup melekat di hati Nahdliyin. Dia berhasil menyelenggarakan rangkaian acara peringatan 1 abad NU sebagai Ketua Pengarah Panitia.

Erick juga berkontribusi meningkatkan kemandirian NU. Dia berkomitmen merealisasikan 250 Badan Usaha Milik NU (BUMNU) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk juga program Santripreneur, Pesantrenpreneur, Santri Makmur, Talenta Wirausaha BSI dan Pertashop khusus Pesantren untuk kesejahteraan santri.

Maka dari itu, Mazdjo Pray mengatakan, Erick bisa menjadi kuda hitam yang muncul dalam bursa Pilpres 2024 dan mampu mengungguli nama-nama lama di peta perpolitikan Indonesia. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengundang Timnas U-20 Indonesia ke Istana Kepresidenan setelah skuad berjuluk Garuda Nusantara itu batal tampil di Piala Dunia U-20 2023.

Rencana Presiden mengundang Hokky Caraka dkk itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir selepas menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/3/2023), untuk melaporkan hasil pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu (29/3/2023).

"Disampaikan tadi Presiden juga akan mengundang Timnas U-20 dalam satu atau dua hari ini. Tentu mekanisme dari Istana yang akan melakukan itu," kata Erick dalam keterangan pers di Kantor Presiden selepas pertemuan.

Kendati demikian, Erick tidak menjelaskan lebih lanjut tujuan Presiden mengundang Timnas U-20, apakah untuk menyemangati atau meminta maaf atas pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Erick menyatakan Presiden Jokowi sudah memiliki solusi sebagai upaya pemerintah memfasilitasi talenta muda sepak bola Indonesia meskipun kesempatan mereka tampil di Piala Dunia U-20 raib begitu saja. Untuk itu Erick menyatakan akan mengikuti instruksi dari solusi yang disiapkan Presiden Jokowi.

"Tentu saya bilang, 'Bapak, saya ikut saja.' Ini pemerintah yang harus hadir," ujarnya.

Indonesia secara resmi dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 melalui pengumuman yang disampaikan FIFA pada Rabu (29/3/2023) malam WIB.

Pencabutan status tuan rumah praktis membuat Timnas Indonesia U-20 juga batal tampil dalam Piala Dunia U-20 mengingat mereka juga gagal memperoleh tiket putaran final setelah tidak mampu mencapai empat besar Piala Asia U-20 2023.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 juga sudah ditemui langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali pada Kamis (30/3/2023). (beritasatu)

SANCAnews.id – Polda Sumbar mengamankan TI pemilik akun Twitter @bob_ichsan yang mengunggah video Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbadan istri Firaun, Ratu Nefertiti. Setelah diamankan, TI yang merupakan warga Medan, Sumatera Utara, meminta maaf.

Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Komisaris Besar Polisi Dwi Sulistyawan mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan hanya melakukan kesalahan ringan. Polda Sumbar hanya menerapkan wajib lapor kepada TI.

"Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan hanya melakukan kesalahan ringan dan hanya diperintahkan untuk meminta maaf," kata Kombes Dwi, Jumat (31/3/2023) dikutip dari Antara.

Kabid Humas mengatakan TI tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. "Untuk wajib lapor seminggu satu kali," ucapnya.

Sebelumnya, video yang diunggah TI merupakan potongan film Nefertiti, Queen of the Nile. Video berdurasi 38 detik itu menampilkan wajah Presiden Jokowi di setiap pemeran perempuan dalam film tersebut.

Salah satu cuplikan menampilkan wajah Jokowi ditempelkan ke badan perempuan yang berpakaian tidak sopan.

"The Queen Nefertoto membuat rakyat Konoha terhipnotis dengan kecantikannya," tulis keterangan dalam unggahan @bob_ichsan. Video itu saat ini sudah tidak bisa diakses, sementara akun Twitter milik TI @bob_ichsan juga sudah menghilang. (beritasatu)

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menemukan 868.545 pemilih meninggal dunia. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkapkan, temuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode sampling untuk mencocokkan hasil dan penelitian (coking).

Diketahui, proses coklit yang dilakukan jajaran petugas pemutakhiran data pemilih (partalih) KPU RI ini telah berlangsung sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023.

Lolly menyebut pemilih yang sudah meninggal masuk dalam kategori pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

"Jumlah pemilih yang meninggal berada di Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau dan Nusa Tenggara Timur," ucap Lolly, Rabu (29/3/2023).

Selain itu, tak hanya pemilih yang sudah meninggal dinyatakan pemilih TMS, Bawaslu juga menemukan tujuh kategori lainnya.

Kategori TMS pemilu lainnya di antaranya pemilih salah penempatan, pemilih yang tidak dikenali, pemilih pindah domisili, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI, dan pemilu anggota Polri.

Delapan kategori TMS ini menjadi peringatan adanya kerawanan subtahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan Surat Edaran Bawaslu No. 1 Tahun 2023.

"Kerawanan tersebut yakni berkaitan dengan kegandaan, data pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah, saran perbaikan pengawas pemilu tidak ditindaklanjuti, hingga KPU yang tidak memberikan salinan daftar pemilih kepada Bawaslu dan ihwal KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu, hasil coklit, serta rekapitulasi," ungkapnya.

"Penyampaian hasil coklit melalui sistem tidak valid, PPS mengumumkan daftar pemilih di lokasi yang tidak representatif dan tidak aksesibel," tambah Lolly.

Sebagai informasi, sejak 28 Februari sampai 29 Maret 2023, PPS dibantu oleh pantarlih menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP). Sementara itu, penyusunan DPC dimulai pada Kamis (30/3/2023) besok.

Sebelumnya, Lolly mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk mewaspadai adanya potensi pemilih ganda.

Hal ini didasari oleh hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelumnya yang telah dilakukan jajaran Bawaslu daerah.

Menurut Lolly, berdasarkan hasil pengawasan coklit melalui alat kerja A3.DP-3, dari 16.683.903 pemilih yang diuji petik, ada tren Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih masuk ke dalam daftar pemilih.

Berdasarkan angka tersebut, dia mengungkap trend yang paling banyak ditemukan adalah pemilih yang salah penempatan TPS.

"Potensi pemilih ganda menjadi salah satu fokus pengawasan kita. Maka sahabatku sekalian tetep perkuat soliditas, jangan kendor pastikan kita punya hal sama untuk melakukan analisis DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang sedang berjalan," ucap Lolly, Senin (27/3/2023).

Terkait alat kerja pengawasan DPS, Lolly mengakui Bawaslu masih belum diberi akses ke dalam Sistem Daftar Pemilih (Si Dalih) oleh KPU.

Meski demikian, dia akan tetap mengupayakan untuk mendapat akses Sidalih dengan berbagai cara.

"Akses sidalih sangat penting untuk kinerja Bawaslu. Kita sudah bersurat tapi sampai hari ini belum menemukan titik terang. Kalau surat kedua belum diberikan oleh KPU, kita akan menempuh upaya lain," imbuhnya.

Lolly berharap seluruh jajaran Bawaslu semakin solid dan tetap menggemakan pengawasan partisipatif karena menurutnya upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif mulai menunjukkan trend ke arah positif.

Lolly juga menegaskan seluruh jajaran untuk lebih teliti dalam melakukan pengisian alat kerja.

Dia mengatakan, kesalahan pengisian alat kerja dapat berdampak buruk pada kerja pengawasan karena memungkinkan terjadinya data yang tidak sinkron.

"Ke depan, saya minta untuk memastikan alat kerja dipahami oleh provinsi. Kalau alat kerja saja kita tidak paham, nanti kita bisa ngawur dalam memberikan data," tandasnya. (wartakota)

SANCAnews.id – Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati kepada eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa terkait kasus penilapan dan peredaran barang bukti sabu. Setelah menjalani sidang tuntutan itu, Teddy Minahasa sempat menebar senyum sembari melambaikan tangan kepada para pengunjung sidang usai dituntut hukuman mati oleh jaksa.

Segera setelah majelis hakim menutup sidang, Teddy berdiri dan menghampiri meja tim penasihat hukumnya. Dia bersalaman dan terlihat berbicara bersama tim yang dipimpin Hotman Paris Hutapea itu.

Kemudian, Teddy menoleh ke arah para pengunjung sidang dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Sebelumnya, Teddy Minahasa dituntut hukuman pidana mati karena dinilai bersalah melanggar pasal primair Pasal 114 Ayat 2 jucto Pasal 55 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati," tegas jaksa.

Diketahui, Teddy Minahasa merupakan salah seorang terdakwa perkara penilapan dan peredaran barang bukti sabu hasil tangkapan anggotanya, AKBP Dody Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Bukittinggi.

Kasus ini bermula saat Polres Bukittinggi hendak memusnahkan 40 kilogram sabu. Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, diduga memerintahkan Dody untuk menukar sabu sebanyak 5 kilogram dengan tawas.

Selain Teddy dan Dody, masih ada sederet nama yang yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, diantaranya yakni Kompol Kasranto, Aiptu Janto, Linda Pudjiastuti alias Mami Linda alias Anita Cepu, Syamsul Maarif, dan M Nasir alias Daeng.

Mereka didakwa dengan Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (suara)

SANCAnews.id – Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkap salah satu faktor penting penolakan Timnas U-20 Israel berlaga di wilayahnya pada ajang Piala Dunia U-20. Hal ini disebut eks Menpora Zainudin Amali sebagai salah satu faktor FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia.

Apa kata Koster?

"Kami juga mencermati secara saksama, bahwa kehadiran Tim Israel pada Kejuaraan Dunia FIFA U-20 telah menimbulkan pro dan kontra di Indonesia terkait dengan konflik Israel – Palestina. Terutama setelah terjadi perubahan pemerintahan di Israel oleh sayap kanan yang begitu keras terhadap Palestina," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/3).

Ia menambahkan, hal ini bisa berdampak ke stabilitas di Bali. Masyarakat pun menurut Koster terancam.

"Hal ini sangat berpotensi menjadi ancaman dan gangguan keamanan di Bali, baik ancaman bersifat terbuka dan tertutup. Kehadiran Tim Israel di Bali berpotensi menjadi sasaran dari berbagai pihak yang bisa membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat Bali," ungkapnya.

"Masyarakat Indonesia, serta Tim Israel selama bertanding di Bali," sambung dia.

Menurutnya, saat ini Bali baru saja perlahan bangkit usai badai COVID-19. Pariwisata mulai pulih karena turis berdatangan lagi.

"Sebagai Gubernur Bali, saya tidak mentolerir terhadap potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat Bali. Yang lebih lanjut akan berdampak luas atas kerja keras semua pihak selama ini, dalam upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali," tuturnya.

"Sehingga baru bisa pulih dan bangkit kembali pasca Pandemi COVID-19," tutup dia. (kumparan)

SANCAnews.id – Pengamat politik, Rocky Gerung menilai Menkopolhukam Mahfud MD menang telak atas Komisi III DPR. Mahfud dinilai mampu membungkam tiga orang yang paling vokal di sana.

Adapun tiga orang paling vokal dari Komisi III DPR yakni anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani, dan anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

Hal itu lantaran Mahfud kerap menjawab dengan lugas dan jelas setiap pertanyaan yang dilayangkan kepadanya.

Termasuk menangani dengan tenang setiap gertakan-gertakan yang dilayangkan anggota komisi kepadanya.

Dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 30 Maret 2023, ia menyebutkan bahwa Mahfud menang telak dengan skor 5-0.

Sekalipun pada awalnya terlihat jelas bila anggota komisi III tampak ingin "mengeroyok" Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu.

"Ya skornya kan 5-0 tuh. Jadi terlihat dari awal bahwa mereka mau keroyok Pak Mahfud dan itu kan kompak nih DPR," katanya.

Namun menurutnya, Mahfud jauh lebih unggul ketimbang para "pengeroyok" tersebut. Setidaknya ada dua hal di mana Mahfud jauh lebih unggul.

Pertama secara moral. Mahfud, kata Rocky, memiliki moral tinggi karena mempersoalkan sesuatu yang potensial.

Hal itulah yang membuatnya mendapat dukungan dari publik. Sebaliknya, justru anggota DPR yang tampak aneh karena seperti menghalangi penegakan hukum.

"Jadi konyol juga DPR, mereka mau pilih rakyat tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum. Kan di situ konyolnya tuh," ungkapnya.

Kedua, Mahfud punya lebih banyak data. Artinya, pernyataan yang diungkapkannya tak dilakukan secara sembarangan.

Apalagi, menteri kelahiran 65 tahun itu juga menyebut kerap mendapat laporan dan data dari intelijen.

Hal itu menguatkan posisinya di depan para anggota DPR. Ia juga dinilai paham betul bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mungking melarangnya untuk mengungkap hal tersebut.

"Jadi kalau data intelijen memang dimaksudkan untuk membongkar sesuatu. Mahfud ambil risiko itu, karena dia tahu bahwa Jokowi juga nggak mungkin melarangnya untuk mengajukan masalah itu ke publik" jelasnya.

Untuk itulah, Rocky menilai bahwa Mahfud MD cukup sukses dalam mempermalukan ketiga anggota komisi dari fraksi PDIP, PPP, dan Demokrat.

"Itu dihajar langsung oleh striker yang di backup oleh kesebelasan Amicus Mahfud. Jadi kita support dulu supaya suplai energi itu tetap diperoleh oleh Pak Mahfud melalui netizen," tambahnya. (*)

SANCAnews.id – Ribuan personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan aksi demo mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2023) hari ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut total personel gabungan yang diterjunkan mencapai 1.400.

"Total personel 1.400," kata Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (30/3/2023).

Di sisi lain, kata Trunoyudo, anggota satuan lalu lintas juga telah menyiapkan delapan titik rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI. Namun, pelaksanaannya bersifat situasional melihat kondisi di lokasi nantinya.

Berikut rinciannya:             

Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto menuju gedung DPR/MPR RI dibelokkan ke kiri ke Jalan Gerbang Pemuda;

Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah gedung DPR/MPR RI diputar balik di kolong Layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda;

Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan Keluar di off ramp Pulo Dua Diluruskan ke arah Tol Tomang;

Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar;

Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika diluruskan ke Jalam Gelora;

Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri ke jalan Asia Afrika;

Arus lalu lintas dari Jalan Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda ditutup diluruskan ke arah Semanggi;

Apabila terjadi kepadatan bus di pintu 10 yang akan parkir di GBK maka sebelum Simpang Susun Semanggi dibelokkan ke kiri ke arah Bundaran Senayan dan diarahkan masuk melalui pintu 7 GBK. (suara)

SANCAnews.id – MAKI mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pidana membuka rahasia data terkait transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, Selasa (28/3/2023).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku ada tiga pihak yang dilaporkan, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan PPATK.

"Ketiganya dilaporkan terkait Pasal 11, yakni membuka rahasia dokumen hasil PPATK," kata Boyamin melansir Antara, Rabu (29/3/2023).

Boyamin mengaku pelaporan ini sebagai respons atas pernyataan Komisi III DPR RI yang menyebut ada pidana dari proses yang disampaikan PPATK di rapat kerja komisi III DPR RI pada Selasa 21 Maret 2023.

"Nanti saya akan meminta kepolisian memanggil teman-teman di DPR RI yang mengatakan ada unsur pidana dan ini disertai dengan argumen yang DPR sampaikan kepada kepolisian," jelasnya.

Dalam pelaporan tersebut, Boyamin mengaku membawa barang bukti berupa kliping koran dan flashdisk video rekaman.

"Kami melapor ke SPKT dulu, setelah itu memasukkan surat ke Dumas (pengaduan masyarakat)," kata Boyamin. (suara)

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi jabatan sejumlah perwira petinggi (Pati) Polri. Salah satu yang dipromosikan adalah Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Fadil Imran yang kini menduduki kursi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Polri.

Fadil akan menggantikan posisi Kabarhakam sebelumnya yakni, Komjen Arief Sulistyanto yang telah masuk masa pensiun dari Korps Bhayangkara. Dengan posisi barunya, Irjen Fadil Imran dipastikan bakal naik pangkat.

Penunjukkan Fadil ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/713/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023.

"Irjen Pol Dr Mohammad Fadil Imran, SIK, M.Si. NRP 68080522 Kapolda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabaharkam Polri," demikian tertulis dalam poin kedua telegram tersebut sebagaimana dikutip Rabu (29/3/2023).

Sementara untuk mengisi kursi Kapolda Metro Jaya yang baru, Kapolri menunjuk Irjen Karyoto yang sebelumnya menjadi perwira tinggi di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan penugasan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain mutasi sejumlah Pati Polri, Kapolri juga melakukan rotasi para pejabat teras lain di Korps Bhayangkara.

Mutasi tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram Kapolri. Masing surat tersebut adalah T/712/III/KEP./2023 sebanyak 8 personel, ST/713/III/KEP./2023 sebanyak 155 personel, ST/714/III/KEP./2023 sebanyak 193 personel, dan ST/715/III/KEP./2023 sebanyak 117 personel.

Mutasi tertanggal 27 Maret 2023 itu ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Di mana total ada 473 perwira tinggi dan menengah yang dimutasi. (suara)

SANCAnews.id – Perombakan Kabinet Indonesia Maju dipastikan akan dilakukan dalam waktu dekat. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo terkait kekosongan kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditinggalkan Zainuddin Amali.

"Segera (reshuffle kabinet)," kata Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3).

Meski demikian, Presiden tidak menjabarkan secara gamblang waktu pasti perombakan kabinetnya. Pun saat awak media mmpertegas pertanyaan soal waktu reshuffle.

"Segera," singkat Presiden Jokowi didampingi Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan dan Menhub Budi Karya Sumadi.

Saat ini, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kosong setelah ditinggal Zainuddin Amali yang memilih fokus menjadi Wakil Ketua PSSI.

Surat pengunduran diri politisi Golkar itu sudah diserahkan ke Istana Negara pada Kamis lalu (9/3). (rmol)

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menyindir balik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan mengungkit baju putih yang dipersiapkan saat diperkirakan bakal maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu. Sindiran balik ini disampaikan Benny usai Mahfud menyebut terdapat markus alias makelar kasus di DPR RI.

Perdebatan panas ini terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas transaksi janggal Rp 349 triliun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/3). “Saya masih ingat Pak Mahfud sudah siapkan baju putih kan? Tapi itu dulu. Saya ngomong yang dulu. Seperti Pak Mahfud bilang, anggota dewan yang tadi, itu kan dulu,” ucap Benny. 

Benny pun menduga, Mahfud sedang mencari panggung dalam polemik transaksi janggal Rp 349 triliun. Namun, memahami hal itu, karena Mahfud dianggap layak jika maju sebagai cawapres.

“Macam-macam pikiran saya. Jadi muncul tadi macam-macam ini, membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud. Interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan. Sampai ada yang mengatakan, jangan-jangan, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk cawapres atau capres. Bagi saya itu biasa. Kalau toh itu saya bilang itu hak beliau,” ujar politikus Partai Demokrat ini.

Pernyataan serupa juga dilontarkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Ia mempertanyakan, mengapa Mahfud baru telihat membuka suara setelah tiga tahun menjabat sebagai Menko Polhukam.

“Yang dipertanyakan orang kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah tiga tahun jadi Menko, selama ini ke mana aja pak Mahfud,” cetus Trimedya.

Sebab, saat ramai pembahasan revisi UU KPK, Mahfud justru bergeming. Karena itu, Trimedya mempertanyakan apakah ada maksud lain, mengingat bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan Pemilu 2024.

“Pada saat yang paling krusial, RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi hampir tidak terdengar juga suara apa Mahfud. Jadi, sehingga tidak salah juga pak Mahfud orang menyampaikan ada apa dengan pak Mahfud ini, berangkat dari kesadaran atau pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar?,” pungkas Trimedya. (jawapos)

SANCAnews.id – Sidang lanjutan perkara nomor 14/PUU-XXI/2023 soal pengujian formil peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun agenda sidang kali ini ialah mendengarkan keterangan dari Presiden Joko Widodo. Namun, Jokowi batal untuk hadir di persidangan.

"Kami menerima surat permohonan dari kuasa hukum presiden yaitu surat dari Menko Perekonomian Pak Airlangga yang meminta penundaan penyampaian keterangan presiden," kata Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).

Lewat surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 380/MEKOM/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023, Jokowi meminta penundaan sidang tersebut.

"Perkara ini belum bisa dilanjutkan," tambah Anwar.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menjadwalkan ulang sidang dengan agenda mendengarkan keterangan presiden pada Selasa (11/4/2023) mendatang.

Perlu diketahui, aturan mengenai cipta kerja kerap menjadi polemik sejak proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU).

RUU Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR pada Senin (5/10/2020). Namun, UU Cipta Kerja akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji formil.

UU Cipta Kerja kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Pada putusan itu pula, Mahkamah Konstitusi memerintahkan perbaikan pada pembentukan UU Cipta Kerja.

Kemudian pada Jumat (30/12/2023), Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terbaru, DPR mengesahkan Peppu tersebut menjadi UU dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna, Selasa (21/3/2023). (suara)

SANCAnews.id – Eks Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla atau disapa JK menyodorkan nama cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Sosok cawapres pilihan JK itu mengundang rasa penasaran publik. Sebab, eks Wakil Presiden RI itu enggan memberikan bocoran siapa nama yang ia sodorkan.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin Makassar, Ali Armunanto mengatakan, sulit untuk memecahkan teka-teki siapa sosok yang disodorkan oleh JK untuk mendampingi Anies.

Namun, ia memprediksi nama yang diusulkan tidak jauh dari latar belakang pengusaha, pengurus organisasi, politisi dan berasal dari Indonesia bagian timur.

"Tentu akan berada di lingkup ini. Mungkin JK akan lebih bermain di dua ranah," kata Ali, Rabu (29/3/2023).

Ali menyebut ada dua kategori representasi tokoh. Pertama representasi tokoh Indonesia timur atau tokoh muslim. Namun kekuatan ketokohannya tidak sekuat ulama di Jawa.

"Dia punya kemampuan ata kepemimpinan organisasional. Setidaknya rekam jejak organisasi Islam juga cukup bagus," imbuh Ali.

Selain memiliki rekam jejak yang baik, sosok tersebut juga memiliki latar belakang politik bersih dan dapat diandalkan.

Ia menduga sosok itu mengarah pada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

"Kemungkinan memang yang kepikiran hanya pak SYL," ucapnya.

Meski demikian, prediksi tersebut sulit untuk dipastikan. Ia juga mengaku sulit membaca kedekatan JK dengan tokoh Jawa lainnya yang berpotensi diusulkan menjadi pendamping Anies.

Kita tahu juga, JK dekat juga dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti Habib Rizieq dan yang lainnya. Bisa jadi mungkin juga Habib Rizieq yang didorong," beber Ali.

Kemungkinan nama lain seperti Nurdin Halid dan Andi Amran Sulaiman cukup kecil disodorkan oleh JK.

"Saya rasa tidak mungkin, mengingat sejarah antara mereka dengan JK dan relasinya saat ini," tukasnya. (suara)

SANCAnews.id – Puan Maharani baru-baru ini dihujat usai pakai hijab saat sampaikan hikmah puasa dan pesan ramadhan, dirinya bahkan sampai disebut musuh rakyat.

Momen Ketua DPR RI mengenakan hijab dan sampaikan hikmah puasa hingga pesan ramadhan itu diunggah dalam bentuk video melalui sosial medianya.

Dilihat dari akun sosial media instagram @ketua_dprri, sebagaimana dilansir Suara Denpasar pada Senin, (27/3/2023).

Dalam video yang diunggahnya itu Puan Maharani terlihat mengenakan hijab berwarna coklat dan gamis berwarna hijau tua.

Kemudian, dirinya menyampaikan pesan ramadhan, mulai dari hikmah ibadah puasa sampai ucapan selamat menunaikan ibadah puasa.

"Salah satu hikmah puasa adalah melatih pengendalian diri, dimana kita harus melawan hawa nafsu, dengan menjaga tutur kata dan perbuatan," ujar Puan dalam video itu.

"Ramadhan adalah kesempatan kita untuk menebar kebaikan dan hal-hal positif," ujarnya melanjutkan.

Selain menyampaikan pesan melalui pernyataan langsung di video, Puan Maharani juga menyampaikan pesan melalui tulisan pada caption video.

"Tidak terasa bulan ramadhan, bulan penuh rahmat, keberkahan dan ampunan sudah datang menghampiri kita," tulisnya dalam caption video tersebut.

"Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini untuk menebarkan kebaikan, menjauhkan diri dari kebencian dan melakukan hal-hal yang positif untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt," tulisnya melanjutkan.

"Selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1444 H," tulisnya menandaskan.

Unggahan Puan Maharani itu menuai banyak komentar, sebagai Ketua DPR RI yang tengah disoroti masyarakat, kini terlihat kolom komentar video itu dibanjiri hujatan.

Salah satunya ialah hujatan yang disampaikan oleh akun instagram @shlhddn1998 dalam kolom komentar, ia menyebut kata 'musuh rakyat'.

"Bukan wakil rakyat, ini mah musuh rakyat," tulisnya.

"Centang biru tapi yang follow haters semua," tulis akun @abcd.bbbba menimpal.

"Semoga 2024 tahun terakhir Puan berkiprah di politik Indonesia," tulis akun @kampungpung.

"Pakai hijab aja gak bener, pakai segala mau ngebenerin negara," tulis akun @ikutakukebulan_.

"Bubarkan DPR!," tulis akun @gep_gep dalam kolom komentar.

Kolom komentarnya dibanjiri hujatan, Puan Maharani terlihat sama sekali tidak menggubris, tidak ada hujatan yang direspon olehnya. (suara)

 

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman menenggarai Menko Polhukam Mahfud MD sudah menjadi bagian dari oposisi. Kecurigaan ini terkait transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun yang dihembuskan Mahfud MD.

"Kami oposisi bingung juga. Senang juga kita ini, ada kawan baru juga. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian oposisi pemerintahan? Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam," kata Benny dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (29/3/2023).

Benny mengaku berprasangka Mahfud memiliki motif politik terkait polemik transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Apalagi, Menkeu Sri Mulyani secara terbuka telah membantah pernyataan Mahfud.

Untuk itu, Benny menantang Mahfud untuk membuka secara terang benderang mengenai transaksi janggal di Kemenkeu. Penjelasan Mahfud secara detail penting untuk mencegah spekulasi, analisis, dan prasangka di tengah masyarakat.

"Saya tantang supaya Pak Mahfud buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi, analisis di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan Pak Mahfud sehingga secara terbuka saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan secara lengkap maka saya menenggarai Pak Mahfud punya motif politik," katanya.

Benny menekankan, Mahfud merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara, Menteri Keuangan dan Kepala PPATK merupakan anggota komite tersebut. Mahfud, seharusnya dapat menyelesaikan polemik transaksi Rp 349 triliun secara internal.

Ditekankan, kegaduhan yang ditimbulkan terkait transaksi janggal tidak hanya membuat bingung masyarakat. Bahkan, anggota DPR, termasuk kubu oposisi pemerintah pun bingung melihat polemik yang terjadi. (beritasatu)

SANCAnews.id – Spekulasi liar soal transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) muncul saat Komisi III DPR RI rapat dengar pendapat (RDP) bersama Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Spekulasi liar ini muncul dari Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman yang menduga ada sesuatu di balik isu fantastis yang mengebohkan publik belakangan ini.

Benny curiga Menko Polhukam ini sedang cari panggung lewat isu putaran duit ratusan triliun di Kemenkeu yang disebut janggal itu.

"Macam macam pikiran saya pak Mahfud, jadi muncul tadi macam macam ini, membuat saya punya penilaian terhadap pak Mahfud interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan, jangan jangan jangan jangan," kata Benny dalam rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

"Sampai ada yang mengatakan, wah jangan jangan Pak Mahfud ini mau jadi kan ini panggung untuk calon presiden atau calon wakil presiden," kata Benny menegaskan.

Sambil berkelakar, Benny mengatakan spekulasi liar itu hal yang lumrah terjadi. Terlebih dia menyinggung Mahfud sudah mengenakan baju putih untuk menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

"Bagi saya itu pun biasa, kalau toh itu hak beliau dan itu pantas untuk itu. Tapi itu dulu kan dulu (jadi cawapres 2019). Ya kan pak," katanya.

Kemudian, Benny kembali menyinggung Mahfud soal istrinya yang menanyakan soal sosok Mahfud yang sempat jadi cawapres Jokowi namun batal.

"Istri saya tanya, pak kenalkan sama pak Mahfud, kenal kan? Kenapa? Dia sudah siapkan baju dipanggil oleh bapak Jokowi jadi calon wakil  presiden, saya langsung bilang kita berdoa, ya, saya ingin bapak jadi calon wakil presiden waktu itu," sindir Benny. (rmol)

SANCAnews.id – Menko Polhukam, Mahfud MD menyinggung momen dirinya dicecar berkali-kali oleh para Anggota Komisi III DPR RI ketika membahas kasus Ferdy Sambo Cs dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait transaksi janggal Rp 349 triliun sore ini.

"Saya setiap ke sini, dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi. Belum ngomong interupsi. Waktu kasus itu juga kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding," kata Mahfud di ruang rapat DPR, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).

Usai menyampaikan hal tersebut, mendadak mik yang digunakan Mahfud mati.

"Jangan begitu dong. Mati ya mik-nya?," tanya Mahfud.

Pimpinan RDP, Ahmad Sahroni meminta forum agar tidak menginterupsi Mahfud ketika menjelaskan.

"Pak Mahfud kita teruskan saja dulu, yang interupsi biar nanti," ucap Sahroni.

Tiba-tiba, dari arah meja pimpinan RDP memberitahu apabila mik yang dipakai Mahfud mati saat rapat.

"Interupsi, untuk kasih tahu miknya mati," jelas dia.

Mahfud sontak heran dengan hal tersebut. Sebab bagaimana dia mau menjelaskan, jika mik yang dia pakai masih mati.

"Lah enggak bisa dong?" tanya Mahfud disambut gelak tawa forum.

"Tapi sebelah sini hidup mik-nya nih. Silakan Pak Mahfud," ujar Sahroni.

"Kalau mik-nya mati, gimana saya ngomong," sanggah Mahfud.

Mahfud lalu berujar adanya sabotase dalam RDP sore ini. Dia meminta Komisi III DPR untuk berani 'buka-bukaan'.

"Jangan-jangan disabotase ini. Ndak, kalau mau buka-bukaan ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka," kata Mahfud.

Sebut DPR Makelar Kasus 

Sebelumnya, Mahfud MD merasa tak terima dihujani interupsi saat memaparkan penjelasan mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi III DPR RI sore ini

Bermula ketika, interupsi-interupsi tersebut ditengahi oleh pimpinan rapat, Ahmad Sahroni. Sahroni meminta forum untuk sekedar mendengarkan penjelasan Mahfud.

"Berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklaridikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, temen-temen silakan menyampaikan apa yang disampaikan Pak Mahfud," kata Sahroni.

Mahfud kemudian membalasnya dengan menyindir dan menyebut anggota DPR merupakan makelar kasus. Dia mencotohkan sikap anggota DPR yang memarahi Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya kira sudah begitu aja hehehe, enggak karena, sering di DPR ini aneh. Kadangkala marah-marah gitu, nggak tahunya makelar kasus dia. Marah ke Jaksa Agung. Nantinya datang ke kantor Kejagung titip kasus," ujar Mahfud.

Pimpinan Komisi III, Habiburokhman lantas tidak terima atas pernyataan Mahfud itu. Dia langsung menginsterupsi.

"Pimpinan mohon dicatat," sanggah Habiburokhman.

Tak hanya Habiburokhman, Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani juga menyatakan pernyataan Mahfud itu tidak relevan.

"Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Interupsi," timpam Arsul.

Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menyebut dirinya merupakan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Dia meminta Mahfud untuk melaporkan terkait adanya anggota yang terindikasi sebagai makelar kasus.

"Saya kebetulan pimpinan MKD. Saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data yang soal markus anggota DPR disampaikan saja sekarang," jelas Habiburokhman.

"Saya sampaikan sekarang," sebut Mahfud. (suara)

 

SANCAnews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar demo tolak pengesahan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Mereka mengklaim bakal membawa ribuan massa.

Demo tersebut rencananya akan dilaksanakan di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, besok. Kamis (30/3/2023) besok.

Koordinator Media BEM SI Ragner Angga mengatakan unjuk rasa tersebut akan diikuti ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi.

"Aksi tolak Perppu Ciptaker jadi UU di Jakarta tiga ribu orang," kata Angga kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).

Angga menjelaskan pihaknya juga akan menghimpun gerakan demo di berbagai daerah di seluruh Indonesia pada waktu yang sama.

"Kami juga menginstrusikan kepada mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia juga turun aksi pada tanggal 30 Maret 2023," tutur dia.

Tidak hanya itu, kata Angga, BEM SI juga mengajak berbagai elemen masyarakat ikut aksi, termasuk buruh untuk menolak UU Cipta Kerja.

Terlebih, BEM SI kerap unjuk rasa bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang salah satunya dihimpun oleh KASBI.

"Kami undang mereka juga, undang serikat pekerja. Elemen masyarakat lain juga kita undang," ucap Angga.

Angga mengaku heran setelah wakil rakyat yang dipimpin Puan Maharani meloloskan UU yang penuh masalah tersebut. Terlebih adanya gelombang penolakan yang besar dari berbagai elemen masyarakat hingga ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami telah bersama-sama merasakan dikhianati oleh bangsa sendiri, berkali-kali suara kami diabaikan. Maka, atas dasar pembangkangan ini. Aliansi BEM Seluruh Indonesia akan turun aksi untuk menuntut dan mendesak DPR RI dan pemerintah agar mencabut UU Cipta Kerja," tutur dia.

Jadi Polemik

Diketahui, aturan mengenai cipta kerja kerap menjadi polemik sejak proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU).

RUU Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR pada Senin (5/10/2020). Namun, UU Cipta Kerja akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji formil.

UU Cipta Kerja kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Pada putusan itu pula, Mahkamah Konstitusi memerintahkan perbaikan pada pembentukan UU Cipta Kerja.

Kemudian pada Jumat (30/12/2023), Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terbaru, DPR mengesahkan Peppu tersebut menjadi UU dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna, Selasa (21/3/2023). (suara)

SANCAnews.id – Sikap PDIP menolak kehadiran Tim U-20 Israel di Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia dinilai hanya sebatas jualan politik menjelang Pemilu 2024.

Pasalnya, penolakan dari kader PDIP seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur Bali, I Wayan Koster, kontras dengan sikap menerima delegasi Israel pada Sidang Majelis ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali pada 2022 lalu.

“Penolakan itu kental nuansa politik, karena ada kesan berbeda dengan sikap PDIP selama ini yang cenderung terbuka pada aspek relasi internasional,” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/3).

Menurut Dedi, meskipun Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, tetapi untuk Piala Dunia U-20 tidak terkait langsung dengan itu. Ditegaskan Dedi, kompetisi Piala Dunia U-20 tidak terkait langsung dengan sistem politik negara, karena itu merupakan wewenang FIFA.

“Sehingga, menolak Israel bertanding di gelaran FIFA merupakan sikap kurang bijak. Jika alasannya soal pengakuan negara, maka cukup dengan memberi syarat misalnya menolak pengibaran bendera negara Israel atau simbol-simbol negara Israel,” jelas Dedi.

Selain itu, Dedi menyebut Indonesia menjalankan sistem politik bebas aktif dalam kebijakan internasional. Lagipula, warga Indonesia sering berkunjung ke Israel.

“Jika mengacu pada aspek penolakan politisi PDIP, harusnya mereka juga mengecam warga kita yang datang ke sana, bisa dimulai dengan mengecam Yahya Staquf. Jika tidak, maka PDIP sedang menjadikan isu ini untuk propaganda politik,” pungkasnya. (*)