SANCAnews.id – Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta
Bandung (KCJB) perlu diaudit. Tujuannya, untuk membuktikan apakah proyek
tersebut kekurangan dana atau memang ada pihak-pihak yang sengaja mengambil
untung..
“Jadi
biaya bengkaknya kereta cepat perlu dipertanyakan kebenarannya," ujar
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful
Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).
Menurut
akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik akan bertanya-tanya alasan
anggaran kereta cepat membengkak. Mengingat, hal tersebut merupakan persoalan
yang menjadi perhatian publik karena selama ini tidak jelas apa yang
menyebabkan pembengkakan biaya.
"Publik
juga semakin menduga-duga, jangan-jangan ada permainan harga, atau ada yang
diuntungkan dengan adanya pembengkakan dana proyek kereta cepat," kata
Saiful.
Dengan
demikian, Presiden Joko Widodo diminta untuk menjelaskan kepada publik terkait
pembengkakan biaya, lantaran seperti tidak ada perencanaan yang matang dalam
proyek tersebut.
"Ini
kan publik tidak mendapatkan informasi yang jelas, tiba-tiba terjadi
pembengkakan, saya kira Jokowi harus menjelaskan kepada publik, karena
rakyatlah yang pada akhirnya harus menanggung pembengkakan dana proyek kereta
cepat tersebut," pungkas Saiful. (*)
