SANCAnews.id – Jenderal Dudung Abdurachman kembali absen dalam
rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR dan TNI di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)
mangkir tanpa komunikasi. Soal sikap Jenderal Dudung itu, Anggota Komisi I DPR
RI dari Fraksi Golkar Dave Laksono mengungkapkan kekecewaannya. Dia mengatakan
Dudung harus menghormati badan legislatif karena dia mangkir tanpa komunikasi.
Adapun RDP kali ini membahas
mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini di Papua. Bukan cuma itu,
pembahasan RDP kali ini membahas mengenai pemenuhan kebutuhan alutsista TNI
"Jadi agar perhatian buat
KSAD bisa saling menghormati, menghormati Komisi I agar kita pun bisa lebih
menghormati Kepala Staf Angkatan Darat. Karena kita amat menghormati TNI AD
secara keseluruhan," ujar Dave Laksono dalam RDP bersama TNI di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Dave pun meminta agar RDP pembahasan terkait Papua tetap dilanjutkan, meskipun tanpa Jenderal Dudung.
Rapat itu dilanjutkan karena
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan kepala staf lainnya telah hadir.
"Berhubung sudah ada Pak
Panglima dan dua kepala staf lain, kalau kita hanya berpegang pada kepala staf
tidak menghormati juga."
"Akan tetapi cukup menjadi
catatan untuk ke depannya menjaga hubungan kerja kita."
"Biar gimanapun anggaran TNI
AD juga kita yang buat bersama-sama," tukas Dave.
Rapat Tertutup
Komisi I DPR RI memutuskan
menggelar rapat tertutup dengan TNI saat pembahasan situasi Papua dan alat
utama sistem senjata (Alutsista) di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Adapun permintaan itu dari
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Awalnya, Yudo menuturkan bahwa
nantinya dirinya berjanji bakal menjelaskan soal situasi Papua dan alutsista
sesuai RDP bareng DPR telah selesai.
"Izin ibu ketua dan para anggota,
kalau diizinkan tertutup. Nanti biar kami yang menjelaskan pada media di
luar," ujar Yudo dalam RDP bareng Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Mendengar hal itu, Ketua Komisi I
DPR RI Meutya Hafid menyetujui rapat bersama TNI digelar secara tertutup.
Pasalnya, TNI lebih mengetahui
alasan RDP untuk digelar secara terbuka atau tertutup.
"Tertutup ya? Kita dengarkan
dari mitra karena beliau yang paling tahu isi yang akan dipaparkan," jawab
Meutya.
Diberitakan sebelumnya, Panglima
TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit
Prabowo meresmikan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Mapolda)
baru di Koya Tengah, Jayapura, Provinsi Papua pada Minggu (8/1/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Yudo
berbicara soal kedaulatan hingga komitmen dukungan TNI terhadap kemajuan Papua.
Dalam sambutannya, ia
menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua merupakan sebuah
tantangan sekaligus peluang yang harus terus didorong bersama.
Ia mengatakan hal tersebut
menjadi tantangan karena kondisi geografis dan konektivitas di beberapa wilayah
di Papua masih cukup menyulitkan.
Akan tetapi, kata dia, segenap
pihak tidak boleh menyerah karena pembangunan juga merupakan peluang untuk
mengejar ketertinggalan dan meningkatkan taraf hidup dan perekonomian di Papua.
“Papua adalah bagian tak
terpisahkan dari Indonesia, dan sebagai Panglima TNI saya ingin melihat
langsung situasi dan kondisi serta permasalahan yang ada di lapangan,” kata
Yudo dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Senin (9/1/2023).
Pembangunan Mapolda baru di
Papua, kata dia, adalah salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah untuk
terus membangun Papua.
Gedung baru tersebut, kata Yudo,
diharapkan mampu menimbulkan semangat baru dan kebanggaan, tidak hanya untuk
anggota Polri yang berdinas di Polda Papua, namun juga untuk segenap masyarakat
Papua.
“Pemerintah terus berupaya dan
berkomitmen untuk membangun Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Papua,” kata Yudo.
Yudo mengatakan TNI sebagai garda
terdepan dan benteng terakhir NKRI akan siap melaksanakan tugas pokok sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.
TNI, kata dia, akan membantu
tugas pemerintah di daerah dan membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan
ketertiban masyarakat melalui operasi militer selain perang.
Yudo mengatakan pembangunan di
Papua tidak bisa dilaksanakan hanya oleh satu instansi saja, diperlukan sinergi
dan kerja sama dari seluruh stake holders terkait guna menyamakan persepsi dan
menyatukan langkah.
“Pada kesempatan ini saya ingin
menyampaikan komitmen TNI bahwa kami siap membantu Pemerintah Daerah dan Polri
untuk memajukan Papua,” kata Yudo.
“Papua memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi daerah yang maju dengan syarat kita semua sebagai putra bangsa harus bersatu padu, untuk meningkatkan kualitas SDM, memastikan kedamaian dan stabilitas untuk pembangunan, serta mensejahterakan masyarakat. Mari kita bersinergi untuk negeri,” ujarnya. (tribunnews)