SANCAnews.id – Kementerian BUMN mengajukan pinjaman sebesar USD550
juta atau Rp8,3 triliun kepada China Development. Hal itu untuk menambal
kekurangan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pinjaman itu diajukan setela
menyepakati nominal pembengkakan biaya kereta cepat sebesar USD1,2 miliar. Di
dalam rapat kerja dengan komisi VI DPR, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo
menyatakan kesepakatan atas nilai pembengkakan itu sudah dicapai setelah
melewati diskusi intensif di Beijing soal perbedaan perhitungan pembengkakan
biaya sebesar USD1,2 miliar atau Rp18,2 triliun.
Wamen Kartika menargetkan
pinjaman itu akan diputuskan dua pekan ke depan. Dengan tercapainya kesepakatan
itu, suntikan modal negara bisa dicairkan langsung kepada PT Kereta Cepat
Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
“Dana kesepakatan angka 1,2
miliar sudah didiskusikan dengan BPKP untuk disetujui di komite. Kita sedang
diskusikan struktur final dan harganya,” kata Wakil Menteri Bumn Kartika
Wirjoatmodjo.
Sementara Menteri BUMN Erick
Thohir menegaskan, biaya proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung membengkak bukan
karena korupsi. Tetapi, karena kenaikan harga bahan konstruksi dan terhambatnya
pengerjaan proyek akibat covid-19.
Tahun 2022 lalu, 75 % cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditutup dengan pinjaman. Sedangkan sisanya ditambal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun rupiah dan konsorsium dari Tiongkok. (metrotv)