SANCAnews.id – Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi VII DPR RI
dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko di
Gedung DPR RI, pada Senin (31/1/2023) berlangsung panas. Anggota Komisi VII
sepakat agar Kepala BRIN dicopot.
Mayoritas anggota Komisi VII
menyoroti kinerja Kepala BRIN yang dinilai lemah mengelola lembaga yang belum
lama terbentuk itu. Pengelolaan anggaran BRIN yang mencapai Rp 6 triliun lebih
juga dinilai kacau balau.
Hal itu sebagaimana dikatakan
salah satu anggota Komisi VII dari PKS, Mulyanto. Menurut dia desakan
pencopotan itu timbul lantaran Tri gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan
anggaran, badan yang dipimpinnya. Kegagalan itu berdampak terhadap berbagai
kejadian kurang baik yang belakangan muncul di BRIN.
"Saya menganggap pimpinan
BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di
bawah kewenangannya. Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang
diganti saja," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).
Mulyanto sendiri mengaku heran
dengan BRIN. Sebab sejak awal pembentukan hingga sekarang proses transisional
belum juga selesai, baik dari aspek SDM, organisasi kelembagaan hingga
anggaran.
Ia berpandangan kapasitas
impelementasi program BRIN sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul
beberapa kasus terkait dengan BRIN. Mulyanto mencatat sejumlah kejadian
menghebohkan masyarakat karena koordinasi di BRIN yang tidak bagus.
Salah satu kejadian dari BRIN
yang kemudian menjadi heboh ialah saat seorang peneliti BRIN memprediksi
tentang adanya badai besar. Prediksi yang kemudian diungkap ke publik itu tanpa
didasarkan adanya koordinasi dan validasi data sehingga mengakibatkan kepanikan
di masyarakat.
Ancam Lapor Ke KPK
Sementara itu, anggota Komisi VII
dari Fraksi Golkar, Gandung Pardiman lebih keras lagi. Dalam rapat komisi itu,
Gandung mengusulkan ada audit investigasi terhadap BRIN. Ia bahkan menegaskan
dan yakni banyak yang telah dikorupsi di BRIN.
"Saya usul ada audit
investigasi tentang perjalanan keuangan BRIN, banyak yang dikorupsi itu, saya
yakin seyakin-yakinnya," ujar Gandung yang ikut rapat Komisi VII secara
online.
Gandung pun mengusulkan untuk
mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi
terhadap BRIN.
"Kita lapor KPK, banyak
penyelewengan kasat mata," katanya.
Diketahui, Laksana Tri Handoko
dilantik menjadi Kepala BRIN oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana
Negara, Rabu (28/4/2021). Sebelum menjabat sebagai Kepala BRIN, ia menjabat
sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI). (suara)