SANCAnews.id – Deputi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan
Harahap menyoroti utang pemerintah di era Presiden Jokowi yang terus mengalami
kenaikan.
Dia menyinggung janji Presiden
Jokowi yang akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal itu disampaikan Yan
Harahap dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 19 Januari 2023.
"Janjinya sih ekonomi yang meroket. Ternyata utang yang makin meroket," ujar Yan Hrahap dikutip Newsworthy.
Sebelumnya,
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per 30
Desember 2022 sebesar Rp 7.733,99 triliun. Jumlah itu naik Rp 179,74 triliun
jika dibandingkan posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.554,25
triliun.
Berdasarkan realisasi
tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari
bulan sebelumnya 38,65% menjadi 39,57% per 30 Desember 2022. Jika dibandingkan
pada periode yang sama tahun lalu, jumlah itu turun dari posisi 40,74%.
"Fluktuasi
posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa
penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan
nilai tukar," tulis buku APBN KiTA, dikutip Rabu (18/1/2023).
Secara umum
pemerintah menyatakan posisi utang Indonesia hingga akhir 2022 tersebut masih
dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi
portofolio yang optimal. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengelola
utang dengan hati-hati.
Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,53 sisanya pinjaman 11,47%. (*)