SANCAnews.id – Mantan Anggota TGUPP Era Anies Baswedan, Tatak
Ujiyati menyorot tajam pernyataan Presiden Jokowi soal sodetan Kali Ciliwung
yang sudah berhenti selama 6 tahun terutama di masa Anies Baswedan menjabat
sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Padahal, dalam akun Twitter resmi
Kementerian PUPR menyebut bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung ini sudah
dikerjakan pada tahun 2021.
"Tentang proyek Sodetan Kali
Ciliwung ke BKT. Apa kata Pak Presiden Jokowi vs apa kata Kementerian PUPR.
Yang bener itu mangkrak 6 tahun atau sudahdikerjakan sejak tahun 2021 ya?"
ucap Tatak dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadinya, Rabu (24/1/2023).
Tatak juga menyebut bahwa cuintan
Kementerian PUPR Tahun 2021 tentang sodetan Kali Ciliwung.
"Kementerian PUPR kembali
melanjutkan pembangunan terowongan (sudetan) dari Sungai Ciliwung menuju Kanal
Banjir Timur (KBT) pada TA 2021. Sebelumnya, pembangunan sudetan ini telah
dilaksanakan sepanjang 550 m pada tahun 2013-2015," ucap akun Twitter
Kementerian PUPR, pada 4 Agustus 2021.
Cuitan Tatak ini mendapat respon
beragam dari warganet di Twitter.
"Iya bener, mangkrak 6 tahun
itu kan dari 2015 - 2021. 2021 dikerjakan lagi, jadi omongan Jokowi harusnya
bukan ditujukan ke gubernur DKI siapapun itu, itu terkait real keadaan project
BKT dan harusnya timeframe 6 tahun itu bukan 2022," ucap warganet.
"Sudahlah bu, yang jelas tidak
dikerjakan anis (yang tidak kooperatif dan malas) dan nggak usah
ikut-ikutanlah," ucap warganet lain.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo
mengaku kaget Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mampu
menyelesaikan proyek sodetan Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur yang sempat
mangkrak di era Anies Baswedan.
Jokowi, yang pada Selasa
(24/1/2023) mengatakan proyek sodetan Kali Ciliwung tersebut sempat tidak
disentuh selama 6 tahun, termasuk lima tahun Anies menjabat sebagai gubernur.
"Saya juga kaget, dikerjakan
oleh Pak Gubernur Heru. Saya enggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai.
Makanya saya ke sini tadi karena udah selesai," kata Jokowi saat meninjau
proyek tersebut.
Jokowi mengakui bahwa proyek ini
terhenti selama enam tahun terakhir karena alasan pembelasan lahan, yang nota
bene adalah tanggung jawab pemerintah Ibu Kota. Adapun dana untuk pembebasan
lahan ditanggung oleh pemerintah pusat. (wartaekonomi)